Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mencopot para manajer di daerah yang distribusi pupuknya bermasalah. Hal ini dikatakannya usai menerima laporan sejumlah kepala desa.

Laporan itu disampaikan secara langsung dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara ini dihadiri 1.300 kepala desa se-pulau Sumatera dan Jawa.

Pada kesempatan itu, Amran memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Amran mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan kuota pupuk menjadi 100%.

"Pak Presiden sudah tambah kuota 100% se-Indonesia. Kedua, kemarin ada utang petani-nelayan dengan macet 10 tahun itu diputihkan. Begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, perintah Pak Presiden," ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sejumlah kepala desa menyampaikan keluhannya, mulai dari kepala desa dari Cilacap hingga Bondowoso. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

"Saya dari Desa Bokor, Bondowoso. Kita belum tahu ada tambahan 100%. Namun hari ini sedang perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata salah seorang perwakilan desa tersebut.

Kepala desa yang berasal dari Cilacap, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi ada bantuan pupuk. Sedangkan, kepala desa dari Banten mengaku kesulitan mendapatkan pupuk.

"Saya Kades Tugu, Banten. Belum ada (tambahan pupuk). Kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini,"ujar salah seorang perwakilan dari desa tersebut.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini.

"Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan," kata Amran.

Amran juga mengambil langkah tegas dengan meminta agar para manajer di area yang bermasalah ini untuk segera dicopot dari jabatannya. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikannya dalam 1-2 minggu ke depan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk, bisa berdampak besar ke negara.

"Kalau tidak ada pangan, negara bermasalah. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah, ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang. Kemudian Indonesia ada iklim ekstrem, El Nino, La Nina, ini sangat berbahaya untuk kita," kata Amran.

"Kalau krisis ekonomi kita mampu bertahan, krisis COVID-19 kita bertahan. Semua kerjasama aparat pemerintah, APH, kita bisa atasi, tapi kalau krisis pangan, akan melompat krisis politik dan negara bisa bermasalah," sambungnya.