Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan setiap produk yang beredar dan diperjualbelikan, serta masuk wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024.

Adapun produk yang dimaksud Haikal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik hingga fashion. Namun, pemerintah pada tahap awal memberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, disektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengenai kewajiban sertifikasi halal banyak dibahas dan sudah ada aturan serta lembaga lembaga yang berwenang memeriksa, mengeluarkan sertifikat dan monitoringnya.

"Namun memang belum banyak yang mengimplementasikannya, karena memang belum diwajibkan," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (27/10/2024).

Meski demikian, Redma mengakui, pihaknya belum bisa memastikan sejauh mana kesiapannya. "Terkait biaya sebetulnya masih acceptable, tapi kalau untuk IKM mungkin akan keberatan," sebutnya.

Menurut Redma, tapi masalah utamanya adalah fairness equal threatment dengan barang impor khususnya impor ilegal, bukan bukan pada kewajiban sertifikat halalnya.

Ia membandingkan, sama halnya dengan standar nasional Indonesia (SNI) wajib pada pakaian bayi, dimana produk lokal hingga pabriknya akan terkena sangsi hingga ratusan juta jika tidak memenuhi SNI wajib.

"Tapi kita lihat barang-barang yang sama tanpa SNI beredar di platform-flatform online dengan harga yang sangat murah," ungkapnya.

Redma bilang, pabrik lokal untuk memenuhi SNI harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan barang impor tanpa SNI membanjiri pasar domestik. Untuk satu perusahaan dikenaikan biaya SNI Rp 20 jutaan.

"Ini yang kami khawatirkan juga terjadi di sertifikasi wajib halal," keluhnya

Sama halnya dengan kebijakan SNI, jika tidak memenuhi ketentuan maka barangnya akan ditarik dari pasar dan ada sanksi administrasi juga.

"Kalau buat kami sebagai produsen, kami mendukung sertifikasi halal ini karena bisa menjadi trade barrier bagi produk impor. Namun di sini kami juga meminta pihak-pihak terkait untuk lebih pro terhadap produsen dalam negeri," harap Redma.

Sebelumnya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal menegaskan bahwasanya setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024.

"Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia, wajib bersertifikat halal," tandasnya, pekan lalu.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah perlu mengambil langkah serius dalam menghadapi potensi deindustrialisasi. Sinyal deindustrialisasi ini kian nyata usai data Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia terus tergerus selama dua periode beruntun yakni Juli dan Agustus 2024.

PMI Manufaktur Indonesia bahkan menunjukkan aktivitas pabrik dalam negeri sudah tidak berada di zona ekspansif sehingga ini menjadi alarm darurat bagi Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta menuturkan, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan.

“Yang pertama tentu kita harus membenahi atau membereskan masalah impor, baik yang legal maupun terlebih yang ilegal. Ilegal ini menjadi penyakit utama sebetulnya dari industri manufaktur kita,” tutur Redma Gita Wirawasta dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (4/9/2024).

Menurut Redma, sebagian besar, mungkin sekitar 70-75% produk-produk manufaktur yang beredar di pasar domestik adalah barang importasi illegal, baik dijual secara offline, terlebih yang online. Oleh sebab itu, regulator harus membenahi sistem, salah satunya yang ada di Bea Cukai.

“Termasuk integritas personel yang ada di bea cukai itu menjadi masalah utama dan target yang harus menjadi fokus target pemerintah baru nantinya untuk menyelesaikan permasalahan di pasar domestik,” jelas dia.

Pasalnya, dikatakan Redma ketergantungan Indonesia terhadap ekspor khususnya manufaktur tidak terlalu besar. Secara prosentase, market industri dalam negeri sekitar 65-70% didominasi oleh konsumen lokal sehingga jika terjadi gejolak di global seharusnya industri manufaktur domestik bisa diamankan. Namun hal ini tak dapat terjadi karena disrupsi impor barang murah.

“Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita meningkatkan daya saing. Kita perlu dukungan dari pemerintah, kunci utama manufaktur itu, energi dan tenaga kerja. Nah yang kita minta bantuan dari pemerintah sebetulnya adalah dari sektor energi,” pungkas Redma.

Menurut Redma, sektor energi khususnya energi primer seperti gas yang disoroti oleh pelaku usaha sangat mahal. Harga gas di Indonesia cenderung tinggi dibanding negara-negara lain sehingga membuat industri manufaktur dalam negeri tidak bisa berdaya saing.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News