PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) akan dilakukan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD - Rights Issue). Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Penambahan modal ini dilakukan dengan menerbitkan Saham Seri B, yang bertujuan untuk menguatkan struktur permodalan dan memperkuat posisi ekuitas Perusahaan. Penerbitan saham baru Seri B sebesar 11,7 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Direktur Utama GMFI, Andi Fahrurrozi mengatakan langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya GMFI menguatkan posisi ekuitas perusahaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset yang ada. Rencana ini didukung dengan penyertaan modal non-tunai (inbreng) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berupa aset tetap sebesar Rp 418 miliar.

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa GMFI memiliki struktur modal yang sehat dan dapat terus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dengan adanya rencana right issue ini, GMFI akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, khususnya yang terkait dengan aktivitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)," kata dia dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Dalam agenda RUPSLB, pemegang saham menyetujui beberapa poin penting, di antaranya adalah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), perubahan struktur modal, dan right issue.

Garuda Indonesia, sebagai pemegang saham utama, mengambil porsi 89,1% dari saham yang diterbitkan tersebut. Selain itu, akan dilakukan perubahan pada anggaran dasar GMFI terkait penerbitan saham baru tersebut.

Proses PMHMETD ini dijadwalkan untuk selesai pada Desember 2024, yang diharapkan akan membawa manfaat signifikan, tidak hanya untuk GMFI, tetapi juga untuk seluruh pemegang saham. Dengan penguatan modal ini, GMFI akan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk menghadapi tantangan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Selain itu, right issue yang dilakukan akan memberikan pemegang saham peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan porsi kepemilikan di GMFI.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, GMFI dapat memaksimalkan manfaat dari penambahan modal ini untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung pengembangan bisnis ke depannya.

Andi mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja untuk memastikan kelancaran operasional serta pemenuhan kebutuhan dasar perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan peningkatan pelayanan.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung upaya GMFI dalam meningkatkan efisiensi operasional guna memastikan bahwa standar kualitas perawatan pesawat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"PMHMETD ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa GMFI memiliki fleksibilitas dalam mengoptimalisasi aset inti perusahaan. Dengan modal tambahan, kami akan lebih agresif dalam memaksimalkan efisiensi operasional dan mempercepat investasi di sektor-sektor penting seperti teknologi MRO, yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing kami di pasar global," jelasnya.

Capaian Perusahaan pada Semester-I 2024

Pada semester pertama 2024, GMFI mencatatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Pendapatan GMFI hingga 30 Juni 2024 tercatat sebesar US$ 216.48 juta, yang melampaui pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 166,91 juta.

Laba bersih meningkat menjadi US$ 13,26 juta, dibandingkan dengan US$ 2,04 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 548,9%. EBITDA GMFI juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 29% menjadi US$ 31,72 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Peningkatan kinerja keuangan ini tidak lepas dari berbagai inisiatif efisiensi yang dijalankan oleh GMFI, termasuk pengoptimalan penggunaan inventori, peningkatan SLA customer, serta pengelolaan biaya yang lebih efektif.

Pada laporan arus kas, GMFI mencatatkan peningkatan cash flow operasional yang positif, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan proyek-proyek pengembangan bisnis.

"Dengan pencapaian kinerja yang positif pada semester pertama ini, kami semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di semester kedua dan terus memaksimalkan potensi pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang," tutup Andi.

JAKARTA, investor.id – Bursa Edek Indonesia (BEI) mencatat, penghimpunan dana di pasar modal Republik Indonesia (RI) telah menembus total Rp 149,44 triliun hingga Oktober 2024. Angka tersebut merupakan akumulasi dari pencatatan saham, efek bersifat utang (EBUS), dan rights issue yang masih terus berlangsung sepanjang tahun ini.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, merinci sejak awal tahun sampai sekarang, BEI telah mencatatkan sebanyak 36 perusahaan baru dengan total emisi saham mencapai Rp 5,42 triliun dan 118 emisi EBUS yang diterbitkan oleh 65 perusahaan dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp 109,6 triliun.

Pada periode yang sama, BEI juga mencatat sebanyak 15 perusahaan menggelar rights issue dengan kontribusi dana di pasar modal sebesar Rp 34,42 triliun. “Pencapaian ini menunjukkan tingginya minat pelaku pasar terhadap berbagai instrumen investasi yang ada,” ungkap Nyoman Yetna dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (27/10/2024).

Hngga saat ini, BEI masih memiliki sebanyaki 28 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham. Perusahaan-perusahaan tersebut terbagi dalam tiga kategori aset. Pertama, dua perusahaan dengan aset skala kecil (di bawah Rp 50 miliar), kedua, 10 perusahaan dengan aset menengah (Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar), dan kategori ketiga, 16 perusahaan dengan aset besar (di atas Rp 250 miliar).

Sementara dilihat dari sektornya, perusahaan-perusahaan tersebut mewakili sektor basicmaterials dengan tiga perusahaan, sektor consumer cyclicals dua perusahaan, sektor consumer non-cyclicals lima perusahaan, energy lima perusahaan, financials tiga perusahaan, healthcare tiga perusahaan, industrials dua perusahaan, infrastructures satu perusahaan, properties & real estate  tiga perusahaan, dan sektor transportation & logistics satu perusahaan.

Selain pipeline saham, BEI juga mencatat sejumlah 19 emisi EBUS dari 14 penerbit yang masih dalam proses pencatatan. Berdasarkan klasifikasi sektornya, emisi ini meliputi beberapa sektor utama seperti basic materials dengan tiga perusahaan, consumer cyclicals satu perusahaan, energy dua perusahaan, financials empat perusahaan, industrials satu perusahaan, properties & real estate satu perusahaan, dan transportation & logistic  dua perusahaan.

Sedangkan untuk pipeline rights issue, BEI mencatat sebanyak sembilan perusahaan yang berasal dari sektor basic materials sebanyak tiga perusahaan, kemudian sektor energy dua perusahaan, healthcare dua perusahaan, dan sektor infrastructures sebanyak dua perusahaan.

Menatap Optimistis 2025

BEI menatap tahun depan dengan optimisme, yang tampak dari serangkaian target ambisius dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025.

Tahun depan, BEI fokus mengembangkan pasar modal di tengah kondisi ekonomi makro yang diprediksi makin membaik. Adapun, penurunan inflasi global dan suku bunga acuan, serta kebijakan ekonomi yang stabil dari pemerintah baru, menjadi dasar dalam penyusunan target tersebut.

Salah satu target yang dicanangkan BEI pada 2025 adalah peningkatan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) menjadi Rp 13,5 triliun, yang akan didukung oleh 242 hari bursa aktif.

Selain itu, BEI juga membidik sebanyak 407 efek baru yang tercatat, terdiri atas saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya seperti Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Efek Beragun Aset (EBA). Emisi produk baru seperti Waran Terstruktur juga diharapkan menjadi tambahan instrumen menarik di pasar modal.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) berencana melakukan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru dengan HMETD atau Rights Issue pada kuartal kedua 2025.

Rudyanto Gunawan, Planning & Performance Div Head JTrust Bank menjelaskan, rencana rights issue tersebut dalam rangka penguatan modal perusahaan.

"Di tahun depan akan ada rights issue. Jadi sebenarnya ini rencana perusahaan juga dalam rangka konversi dana setoran modal dari J Trust Co yakni sebesar Rp1 triliun," ungkapnya pada paparan publik insidential, yang diselenggarakan pada Kamis (24/10) di Jakarta.

Adapun total modal perseroan hingga Juni 2024, tercatat sebesar Rp 3,32 triliun, sedangkan modal inti tercatat sebesar Rp 3,08 triliun.

Pihaknya juga mengaku memiliki beberapa strategi lain dalam meningkatkan permodalan di antaranya Mencari Investor Potensial, Merger & Acquisition dengan Bank lain, dan Setoran Modal dari Pemegang Saham Utama.

"Untuk merger dan akuisisi itu kan rencana alternatif untuk meningkatkan modal kami. Tapi memang belum ada lawan yang sangat tepat bagi kami, jadi so far belum begitu dijajaki secara detail," ungkapnya.

Sebagai informasi, per kuartal II-2024 perseroan mencatat kredit sebesar Rp27,12 triliun per Juni 2024.

Perseroaan juga mampu mempertahankan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 86,49 miliar.

"Dengan performa keuangan yang kuat seperti saat ini kami percaya diri mampu menutup tahun 2024 dengan positif dan porelahan laba yang meningkat," ujar Direktur Keuangan dan Perencanaan J Trust Bank, Helmi A Hidayat.

Pada kuartal ketiga 2024, perseroan juga memproyeksikan kinerja laba mencapai Rp 160 miliar, dan credit diproyeksikan mencapai Rp 28,1 triliun.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi korporasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dipandang positif. Aksi korporasi ini mencerminkan upaya strategis perseroan untuk memperkuat struktur keuangan dan mengejar peluang pertumbuhan di sektor infrastruktur digital Indonesia.

Teranyar, TOWR bakal melakukan penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak 5 miliar saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan harga pelaksanaan Rp 900 per saham. Adapun dana yang akan diperoleh perusahaan sebesar Rp 4,5 triliun.

TOWR akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 25 Oktober 2024 untuk meminta persetujuan aksi rights issue.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji berpandangan bahwa aksi korporasi itu mencerminkan kebijakan strategi bisnis perseroan dalam memperkuat keuangan, sekaligus ekspansi. Maklum, dana dari aksi korporasi TOWR tidak tertutup untuk melakukan akuisisi.

"Apalagi pengembangan 5G yang terus dilakukan sehingga permintaan akan menara akan meningkat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Pada semester I 2024, TOWR memiliki menara sebanyak 31.502, meningkat dari 31.049 menara pada kuartal I 2024. Secara tahunan turut meningkat dibandingkan semester I 2023 sebanyak 29.792 menara.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas juga menilai dengan aksi korporasi TOWR maka valuasi PE akan meningkat karena laba bersih per saham turun seiring penambahan share baru. "Rasio utang juga akan turun karena salah satu fokus penggunaan dana untuk bayar utang," sebutnya.

Analis Sucor Sekuritas, Christofer Konjongian memperkirakan, dengan asumsi seluruh dana rights issue dialokasikan untuk pembayaran pinjaman, maka net gearing-nya akan menjadi 1,6 kali pada 2025 dari level saat ini di 2,2 kali dan utang bersih terhadap EBITDA membaik menjadi 3,8 kali dari saat ini 4,3 kali.

Skenario tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan laba bersih pada 2025 sebesar 6,1% dan peningkatan marjin bersih sebesar 1,8%. "Namun, pelunasan ini akan menurunkan laba bersih per saham di 2025 sebesar 3,4%," terangnya.

Di sisi lain, penggunaan dana aksi korporasi tak ditutup kemungkinannya untuk akuisisi. Terlebih dengan adanya kabar rencana akuisisi serat optik dari LINK yang bernilai Rp 3,7 triliun dan aset serat optik serta kabel bawah laut milik ISAT yang diperkirakan bernilai US$ 1 miliar yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru.

Sebelumnya, TOWR telah mengakuisisi IBST. Christofer menilai dari akuisisi itu telah meningkatkan jejak serat optik dan cakupan wilayah perkotaan TOWR, sehingga operasinya mencapai sekitar 35.000 menara, 60.000 penyewaan, dan 227.000 km jaringan serat optik.

TOWR akan mengkonsolidasikan IBST pada kuartal III 2024, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi hingga 7% dari EBITDA karena rata-rata EBITDA IBST sebesar Rp 734 miliar selama lima tahun terakhir.

Sukarno menambahkan, kinerja laba bersih TOWR juga berpotensi meningkat dengan adanya pemangkasan suku bunga. Dus, dia merekomendasikan hold TOWR dengan target harga Rp 885.

Sementara Sucor Sekuritas menyematkan rating buy TOWR dengan target harga 1.500. Adapun Mirae Asset Sekuritas accumulate buy dengan target harga Rp 980.

JAKARTA, investor.id – PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), emiten menara Grup Djarum, mengungkap alasannya memangkas target dana rights issue dari semula sekitar Rp 8-9 triliun menjadi Rp 4,5 triliun.

Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Adam Ghifari membeberkan, alasannya menurunkan target dana rights issue karena berkaitan dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang semakin dekat.

“Namanya perencanaan, perusahaan kan ada skenario-skenario ya. Semakin dekat ke RUPSLB, maka semakin terlihat mana skenario yang kami pilih. Jadi, komunikasi keluarnya juga ada updating,” jelas Adam kepada Investor Daily, Senin (14/10/2024).

Sesuai rencana, TOWR akan melangsungkan RUPSLB pada 25 Oktober 2024 untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham terkait rights issue. Apabila, RUPSLB itu tidak memberikan restu, maka TOWR akan dapat meminta persetujuan rights issue kembali 12 bulan kemudian. 

Sementara menyangkut penggunaan dana hasil rights issue, Adam bilang, manajemen berpedoman pada informasi yang sudah diumumkan seperti untuk melunasi pinjaman dan kebutuhan modal TOWR dan anak usahanya, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

“Ke depan, kami juga akan mempertimbangkan semua opsi ekspansi baik yang bersifat organik maupun anorganik,” imbuhnya.

Sayangnya, Adam enggan merinci secara detail rencana ekspansi organik dan anorganik perseroan ke depan. Sebab, informasi itu dinilai di luar dari informasi yang sudah  TOWR publikasikan melalui keterbukaan informasi.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis dan Christian Sitorus dalam riset mereka menyebutkan, bahwa aksi rights issue TOWR selain bertujuan untuk mengatasi tekanan finansial, juga untuk mengakuisisi aset kabel milik PT Indosat Tbk (ISAT).

Apalagi, TOWR mengalokasi belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini cukup jumbo di kisaran Rp 5-6 triliun atau dua kali lipat daripada tahun sebelumnya. Praktis, kebutuhan capex yang besar tersebut akan membuat total utang bruto TOWR naik menjadi Rp 50 triliun dari Rp 44,5 triliun pada kuartal I-2024.

“Meskipun, capex ini diperlukan untuk mendukung ekspansi dan pengembangan infrastruktur, peningkatan utang tersebut berpotensi meningkatkan rasio Net Debt/Ebitda menjadi sekitar 4,7x,” tulis Niko dan Christian.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Entitas Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) bakal menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMDHMETD) alias rights issue untuk incar dana Rp 4,5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada Jumat (11/10), TOWR berencana untuk menerbitkan saham baru maksimal 5 miliar. Emiten menara telekomunikasi ini mematok pelaksanaan sebesar Rp 900 per saham.

Sekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara Monalisa Irawan menyampaikan, dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran pinjaman dan keperluan modal kerja.

"Untuk keperluan modal kerja Perseroan dan/atau PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), anak perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki TOWR," tulisnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (11/10).

Namun Mona menjelaskan untuk informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya.

Bagi pemegang saham TOWR yang tidak melaksanakan HMETD, maka kepemilikan sahamnya tersebut akan terdilusi dalam jumlah yaitu maksimum sebesar 9,12% atau 8,93% dengan memperhitungkan saham treasury.

Sebelumnya, TOWR juga telah mengeluarkan prospektus mengenai rencana penambahan modal dengan skema rights issue pada 17 September 2024. Awalnya, TOWR mengincar dana segar Rp 9 triliun.

Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi ini, TOWR akan meminta persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang akan gelar pada 25 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) menyampaikan akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue menerbitkan 5 miliar saham baru. Penerbitan saham ini memiliki nilai total Rp4,5 triliun.

Manajemen TOWR dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 miliar. Harga pelaksanaan dari HMETD ini adalah Rp900 per saham.

"Harga pelaksanaan sebesar Rp900 per saham atau sebesar Rp4,5 triliun," ucap manajemen, Jumat (11/10/2024).

TOWR menuturkan saham baru yang akan diterbitkan dalam rights issue ini akan dicatatkan di BEI dan akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham-saham TOWR yang telah diterbitkan sebelumnya.

Manajemen TOWR melanjutkan perseroan berencana menggunakan dana hasil rights issue untuk pembayaran pinjaman dan untuk keperluan modal kerja perseroan dan atau PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), anak perusahaan TOWR yang 99% sahamnya dimiliki perseroan.

Adapun pinjaman mana dari TOWR dan/atau Protelindo yang akan dibayar akan ditentukan kemudian.

TOWR juga menjelaskan pemegang saham TOWR yang tidak melaksanakan rights issue yang dimiliki olehnya dalam rencana HMETD, maka kepemilikan pemegang saham tersebut akan terdilusi dalam jumlah maksimum sebesar 9,12% tanpa memperhitungkan saham treasuri, atau 8,93% dengan memperhitungkan saham treasuri.

Manajemen menuturkan rights issue akan dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 32/2015. Oleh karenanya, TOWR harus telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, dalam keterbukaan informasi BEI TOWR menjelaskan sampai saat ini belum ada informasi mengenai pihak yang akan/tidak akan melaksanakan haknya. Hal tersebut mengingat struktur rights issue masih belum final dan persetujuan RUPS belum diperoleh.

"Terkait hal ini akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan pada saat pengajuan pernyataan pendaftaran ke OJK," ujar TOWR.

TOWR juga memastikan dengan rights issue ini, TOWR akan senantiasa mematuhi ketentuan terkait dengan saham free float.

Selain itu, TOWR juga menuturkan tidak akan ada perubahan pengendalian perseroan setelah penambahan modal dilakukan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penghimpunan dana di pasar modal, termasuk pelaksanaan rights issue, mengalami penurunan hingga kuartal III-2024.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga September 2024 tercatat 138 aksi penghimpunan dana dengan total nilai Rp 137,05 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana terdapat 169 aksi dengan nilai Rp 190,02 triliun.

Tahun ini, aksi penghimpunan dana terdiri dari 27 InitialPublic Offering (IPO), 11 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 5 Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), serta 95 Penawaran Umum Bersama (PUB) EBUS.

Sebagai perbandingan, tahun lalu terdapat 65 IPO, 19 PUT, 9 EBUS, dan 76 PUB EBUS.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif. Menurutnya, saat ini masih ada 127 pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif sekitar Rp 53,80 triliun.

Namun, para analis menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini, terutama dalam rights issue. Hingga September 2024, terdapat 11 PUT yang menghimpun dana Rp 36,30 triliun, turun dari 19 aksi PUT senilai Rp 37 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Senior Vice President & Head of Retail Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan, menyebutkan tiga faktor utama yang menyebabkan lesunya rights issue tahun ini: kondisi makro-ekonomi, volatilitas pasar, dan ekspektasi penurunan suku bunga.

"Sentimen suku bunga yang menurun membuat instrumen keuangan lain seperti pinjaman perbankan menjadi lebih menarik," kata Reza.

Investment Analyst Syailendra Capital, Michael Tjandra, menambahkan bahwa penurunan likuiditas di pasar juga menjadi penyebab turunnya minat rights issue. Menurutnya, likuiditas banyak tersedot ke obligasi dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) akibat tingginya suku bunga.

Selain itu, ketidakpastian makro-ekonomi juga meningkatkan risiko bagi emiten.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani, menjelaskan bahwa rights issue biasanya dilakukan oleh emiten untuk ekspansi atau melunasi utang. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh pergeseran strategi emiten yang lebih memilih menerbitkan surat utang karena suku bunga yang lebih rendah.

Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti, mencatat bahwa penurunan rights issue sebagian besar disebabkan oleh sikap wait and see emiten terkait transisi pemerintahan dan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden terpilih.

Menurutnya, perusahaan masih menunggu kebijakan yang lebih jelas untuk merealisasikan ekspansi bisnis.

Vinko juga menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat membuka opsi pendanaan yang lebih murah, sehingga instrumen seperti obligasi korporasi dan green bonds semakin menarik. Namun, jika transisi pemerintahan berjalan lancar, rights issue bisa kembali diminati.

Reza menekankan bahwa stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi katalis penting bagi kebangkitan penghimpunan dana di pasar modal. Sentimen politik dan kebijakan fiskal yang mendukung investasi akan menjadi faktor pendorong utama.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penghimpunan dana di pasar modal termasuk pelaksanaan rights issue tengah lesu. Tampak dari jumlah aksi maupun dana terhimpun sampai dengan kuartal III-2024, yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Merujuk data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan September 2024 terdapat 138 aksi penghimpunan dana dengan akumulasi nilai Rp 137,05 triliun. Terdiri dari 27 Initial Public Offering (IPO), 11 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 5 Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), serta 95 Penawaran Umum Bersama (PUB) EBUS.

Sebagai perbandingan, per September 2023 lalu terdapat 169 aksi penghimpunan dana dengan akumulasi nilai mencapai Rp 190,02 triliun. Aksi ini meliputi 65 IPO, 19 PUT, 9 EBUS dan 76 PUB EBUS.

Meski begitu, Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengklaim penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif.

Pada paparan Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, diketahui bahwa masih ada 127 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp 53,80 triliun.

Sementara itu, analis menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan aksi penghimpunan dana di pasar modal merosot, terutama dalam pelaksanaan rights issue. Sampai dengan September 2024, terdapat 11 PUT yang menghimpun dana Rp 36,30 triliun. Turun ketimbang periode yang sama tahun lalu, dengan 19 aksi PUT senilai Rp 37 triliun.

Senior Vice President & Head of Retail Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan menyoroti tiga faktor yang membuat penghimpunan dana seperti rights issue lebih lesu di tahun ini.

Pertama, emiten mempertimbangkan kondisi makro-ekonomi dan tensi politik di tengah transisi pemerintahan.

Kedua, volatilitas di pasar yang sedang kencang membuat tingkat risiko menjadi lebih tinggi. Ketiga, adanya ekspektasi tren penurunan suku bunga acuan.

"Sentimen suku bunga akan menurun dapat membuat instrumen keuangan lain seperti pinjaman perbankan menjadi lebih menarik," kata Reza kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Investment Analyst Syailendra Capital, Michael Tjandra menambahkan, situasi ini turut disebabkan likuiditas pasar yang cenderung menurun dibandingkan tahun 2023. Michael melihat cukup banyak likuiditas yang tersedot ke obligasi dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) seiring tingginya tingkat suku bunga, sebelum ada pemangkasan.

Dia pun mengamini, kondisi makro ekonomi yang dibayangi ketidakpastian bisa mendatangkan lebih banyak risiko bagi emiten. "Apabila kondisi makro sedang uncertain dimana bisa ada banyak risiko dan kondisi market bearish, maka investor kemungkinan tidak subscribe ke saham rights issue," imbuh Michael.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menimpali, penghimpunan dana di pasar modal seperti rights issue umumnya dilakukan emiten untuk ekspansi atau melunasi utang. Dus, penurunan rights issue juga disebabkan oleh pergeseran strategi dan kebutuhan emiten untuk menggelar aksi tersebut.

Di sisi yang lain, penurunan suku bunga akan memangkas cost of funding atau biaya refinancing. Dengan begitu, penerbitan surat utang bisa menjadi alternatif yang lebih menarik dibandingkan rights issue.

Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengamati penurunan jumlah rights issue hingga kuartal III-2024 lebih disebabkan oleh sikap wait and see emiten. Terutama mengenai transisi pemerintahan baru dan arah kebijakan yang akan diambil oleh Presiden terpilih.

Apalagi, kondisi makro ekonomi cenderung tertekan dengan indeks manufaktur yang berada di zona kontraksi. Situasi ini menggambarkan pelemahan di sektor industri dan jasa, yang memperkuat sikap wait and see pelaku usaha dan menanti kebijakan pemerintahan baru.

"Pihak manajemen perusahaan juga membutuhkan kebijakan yang lebih jelas efek positifnya, agar bisa merealisasikan rencana ekspansi bisnis dan memberikan value-added," sebut Vinko.

Di samping itu, emiten dan pelaku pasar juga menanti langkah berikutnya dari bank sentral. Jika arah penurunan suku bunga berlanjut hingga tahun depan, maka opsi pendanaan yang lebih murah akan semakin terbuka.

Situasi ini bisa membuat instrumen seperti obligasi korporasi lebih diminati. Selain itu, green bonds atau sukuk bisa semakin menarik seiring permintaan dari investor global di tengah tren sustainability.

Namun jika transisi pemerintahan berjalan lancar dan sesuai ekspektasi pasar, maka opsi pendanaan di pasar modal seperti rights issue juga akan kembali dilirik.

"Apabila kebijakan fiskal pemerintah baru benar-benar dapat memengaruhi gelombang investasi di sektor riil, maka aksi rights issue pun akan kembali ramai," terang Vinko.

Reza sepakat, situasi politik dan ekonomi yang lebih stabil bakal menjadi katalis penting penghimpunan dana di pasar modal kembali bergairah. Meski, perlu juga dicermati sejauh mana ketidakpastian global akan terjadi.

"Sentimen pendorong termasuk kepastian politik dan kebijakan fiskal yang mendukung investasi," tandas Reza.

Bisnis.com, JAKARTA — Penggalangan dana melalui aksi korporasi rights issue atau penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) hingga kuartal III/2024 cenderung sepi dibandingkan tahun lalu. Bagaimana proyeksi trennya pada akhir tahun ini?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kuartal III/2024 atau akhir September 2024, telah terdapat 11 aksi penawaran umum terbatas atau right issue dengan nilai penggalangan dana yang terkumpul mencapai Rp36,3 triliun.

Apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, aksi penggalangan dana melalui right issue mengalami penurunan. OJK mencatat, hingga kuartal III/2023 atau akhir September 2023 telah terdapat 19 aksi right issue dengan nilai penggalangan dana mencapai Rp37 triliun.

Adapun, hingga akhir Desember 2023 atau sepanjang tahun lalu telah terdapat 25 aksi right issue dengan nilai penggalangan dana yang terhimpun mencapai Rp56,18 triliun.

Meski begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pada tahun ini penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif.

"Masih terdapat 127 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp53,80 triliun," ujarnya pada beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, khusus aksi right issue, hanya terdapat empat aksi penawaran umum terbatas dalam pipeline dengan nilai indikatif Rp1,93 triliun.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan penerbitan right issue pada tahun ini atau setidaknya hingga kuartal III/2024 cenderung lebih lesu dibandingkan tahun lalu karena pasar masih wait and see seiring dengan dinamika politik dalam negeri.

Adapun, untuk akhir tahun ini menurutnya gelaran aksi right issue akan didorong oleh sejumlah sentimen, salah satu sentimen datang dari kebijakan suku bunga longgar The Fed dan Bank Indonesia (BI).

"Ini [penurunan suku bunga acuan] akan memberikan sentimen positif bagi market, sehingga memperkuat likuiditas market. Jadi, kalau ada aksi korporasi akan cenderung lebih ramai, karena pada intinya menyambut positif era kebijakan suku bunga rendah," ujar Nafan.

Di sisi lain, menurutnya penerbitan right issue mempertimbangkan rencana bisnis emiten, seperti ekspansi. "Emiten-emiten masih berkomitmen meningkatkan kinerja fundamentalnya ke depan. Jadi [right issue] akan semakin memeriahkan capital market di Tanah Air," ujarnya.

Sebelumnya telah terdapat deretan emiten yang menjalankan aksi right issue pada pertengahan tahun ini. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) misalnya menjalankan aksi right issue atau PMHMETD VII sebanyak 1,31 miliar dengan nilai nominal saham baru Rp100.

Harga pelaksanaan sebesar Rp300 per lembar sehingga seluruhnya berjumlah senilai Rp393,5 miliar yang berasal dari saham portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) menggelar PMHMETD VI kepada para pemegang saham alias rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 11,7 miliar saham baru.

Adapun, ke depan, emiten milik Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk. (KPIG) bersiap untuk menggelar aksi right issue maksimal 8,86 miliar lembar.

Aksi korporasi ini akan dilakukan dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% saham dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor MNC Land. Right issue dilakukan untuk mendanai proyek KEK Lido.

Perusahaan bengkel pesawat milik Grup Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) juga bersiap menjalankan aksi right issue sebanyak-banyaknya 11,73 miliar lembar saham Seri B. Sebelum menggelar right issue, GMFI akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terlebih dahulu bulan ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek rights issue ke depan disinyalir dapat menjadi salah satu cara untuk meraih pendanaan murah.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki menjelaskan alasannya, lantaran karena biaya murah dan tanpa ada bunga seperti menerbitkan obligasi atau pinjaman perbankan.

“Opsi rights issue lebih menarik, jika kinerja emitennya bagus dan fokus tujuan rights issue untuk perbaikan kinerja dan ekspansi bisnis,” katanya, saat dihubungi, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, apabila dibandingkan dengan obligasi, menurutnya rights issue lebih menarik lantaran untuk obligasi, emiten harus menyiapkan dana guna pembayaran kupon, sedangkan untuk rights issue tidak perlu.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa yang perlu diperhatikan oleh investor untuk rights issue ini adalah terkait tujuannya.

“Yang harus diperhatikan investor, tujuan rights issue untuk apa? Jika untuk perbaikan kinerja dan ekspansi bisnis itu sangat bagus,” ucapnya.

Selanjutnya, dia mengatakan hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu adanya potensi dilusi pemegang saham pengendali setelah rights issue.

“Apakah ada standby buyer-nya jika rights issue-nya tidak terserap? Prospek bisnis ke depan seperti apa setelah rights issue?,” tambahnya menjelaskan.

Adapun, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 24 emiten berada dalam antrean atau pipeline untuk menggelar rights issue per 20 September 2024.

Sebagian besar emiten dalam antrean rights issue itu berasal dari perusahaan di sektor consumer cylicals dan finansial.

Berdasarkan BEI, rights issue adalah saham yang diterbitkan perusahaan untuk meningkatkan modal usaha. Istilah rights issue merujuk pada penerbitan saham baru yang akan memperbanyak saham yang beredar di pasar.

Adapun sampai saat ini, BEI telah mencatat 15 perusahaan yang menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun.

"Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek rights issue ke depan disinyalir masih akan menarik, tetapi analis menilai ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan bahwa tujuan, rasio dan harga, yang akan menentukan seberapa menarik rights issue.

Dia mengatakan bahwa rights issue memang menjadi pilihan untuk mendapatkan pendanaan, tetapi tentu tidak serta merta setiap pendanaan langsung menarik perhatian.

"Semua akan kembali kepada tujuan dari rights issue tersebut dan tentu saja rasio serta harganya. Apakah menarik atau tidak untuk kita koleksi," katanya, Rabu (25/9/2024).

Dia menjelaskan meskipun saat ini tingkat suku bunga mulai mengalami penurunan, tentu hal itu bukan berarti tingkat suku bunga pinjaman langsung ikut mengalami penurunan.

Menurutnya, dibutuhkan masa transisi selama 3-6 bulan hingga tingkat suku bunga pinjaman mengalami penurunan.

Selain itu, dia menjelaskan apabila dibandingkan dengan penerbitan obligasi, meskipun tingkat suku bunga mengalami penurunan bukan berarti penerbitan obligasi menjadi lebih murah.

Pasalnya, Nico mengungkap bahwa obligasi juga harus diperingkat terlebih dahulu untuk menentukan besaran bunga obligasi.

"Penurunan tingkat suku bunga, kupon menjadi jauh lebih kecil. Namun, dengan level tingkat suku bunga yang ada saat ini, dapat kita katakan tingkat suku bunga masih tinggi, sehingga dapat dikatakan [obligasi] tidak begitu menarik," ujarnya.

Kemudian, dia mengatakan bahwa untuk ke depannya rights issue ini masih menarik, tetapi tentu dengan catatan.

Dia menjelaskan bahwa semua mungkin akan berubah pada tahun depan apabila tingkat suku bunga Bank Indonesia dan The Fed dapat turun lebih dalam, sehingga tingkat suku bunga pinjaman menjadi salah satu alternatif yang lebih cepat.

Untuk diketahui, berdasarkan Bursa Efek Indonesia (BEI), rights issue merupakan saham yang diterbitkan perusahaan untuk meningkatkan modal usaha. Rights issue merujuk pada penerbitan saham baru yang akan memperbanyak saham yang beredar di pasar.

BEI mencatat terdapat 24 emiten berada dalam antrean atau pipeline untuk menggelar rights issue per 20 September 2024.

"Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebagian besar emiten dalam antrean rights issue tersebut berasal dari perusahaan di sektor consumer cylicals dan finansial.