Jakarta -

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) akan dilakukan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD - Rights Issue). Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Penambahan modal ini dilakukan dengan menerbitkan Saham Seri B, yang bertujuan untuk menguatkan struktur permodalan dan memperkuat posisi ekuitas Perusahaan. Penerbitan saham baru Seri B sebesar 11,7 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Direktur Utama GMFI, Andi Fahrurrozi mengatakan langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya GMFI menguatkan posisi ekuitas perusahaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset yang ada. Rencana ini didukung dengan penyertaan modal non-tunai (inbreng) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berupa aset tetap sebesar Rp 418 miliar.

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa GMFI memiliki struktur modal yang sehat dan dapat terus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dengan adanya rencana right issue ini, GMFI akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, khususnya yang terkait dengan aktivitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)," kata dia dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Dalam agenda RUPSLB, pemegang saham menyetujui beberapa poin penting, di antaranya adalah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), perubahan struktur modal, dan right issue.

Garuda Indonesia, sebagai pemegang saham utama, mengambil porsi 89,1% dari saham yang diterbitkan tersebut. Selain itu, akan dilakukan perubahan pada anggaran dasar GMFI terkait penerbitan saham baru tersebut.

Proses PMHMETD ini dijadwalkan untuk selesai pada Desember 2024, yang diharapkan akan membawa manfaat signifikan, tidak hanya untuk GMFI, tetapi juga untuk seluruh pemegang saham. Dengan penguatan modal ini, GMFI akan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk menghadapi tantangan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Selain itu, right issue yang dilakukan akan memberikan pemegang saham peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan porsi kepemilikan di GMFI.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, GMFI dapat memaksimalkan manfaat dari penambahan modal ini untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung pengembangan bisnis ke depannya.

Andi mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja untuk memastikan kelancaran operasional serta pemenuhan kebutuhan dasar perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan peningkatan pelayanan.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung upaya GMFI dalam meningkatkan efisiensi operasional guna memastikan bahwa standar kualitas perawatan pesawat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"PMHMETD ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa GMFI memiliki fleksibilitas dalam mengoptimalisasi aset inti perusahaan. Dengan modal tambahan, kami akan lebih agresif dalam memaksimalkan efisiensi operasional dan mempercepat investasi di sektor-sektor penting seperti teknologi MRO, yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing kami di pasar global," jelasnya.

Capaian Perusahaan pada Semester-I 2024

Pada semester pertama 2024, GMFI mencatatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Pendapatan GMFI hingga 30 Juni 2024 tercatat sebesar US$ 216.48 juta, yang melampaui pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 166,91 juta.

Laba bersih meningkat menjadi US$ 13,26 juta, dibandingkan dengan US$ 2,04 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 548,9%. EBITDA GMFI juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 29% menjadi US$ 31,72 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Peningkatan kinerja keuangan ini tidak lepas dari berbagai inisiatif efisiensi yang dijalankan oleh GMFI, termasuk pengoptimalan penggunaan inventori, peningkatan SLA customer, serta pengelolaan biaya yang lebih efektif.

Pada laporan arus kas, GMFI mencatatkan peningkatan cash flow operasional yang positif, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan proyek-proyek pengembangan bisnis.

"Dengan pencapaian kinerja yang positif pada semester pertama ini, kami semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di semester kedua dan terus memaksimalkan potensi pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang," tutup Andi.

(ada/das)

Jakarta -

PT TASPEN (Persero) mencatat pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri. Perusahaan mengungkapkan pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Utang Negara.

"TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif," kata Corporate Secretary TASPEN Henra dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Dari pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri, portofolio investasi TASPEN didominasi pada instrumen Surat Utang Negara. Selain itu, dana diinvestasikan pada instrumen Obligasi, Deposito, Saham, dan Reksadana yang terdaftar di OJK, serta penyertaan pada anak usaha yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

TASPEN juga menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal.

Seiring dengan upaya mengejar imbal hasil yang tinggi, TASPEN tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta mengalokasikan 80% portofolio pada instrumen berisiko rendah, memastikan ketersediaan dana tunai serta memberikan jaminan likuiditas untuk memenuhi kewajiban klaim peserta dan operasional perusahaan. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar.

Selain itu, penerapan GCG juga diwujudkan dengan aktif mengadakan kegiatan TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) dalam lingkungan perusahaan serta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019, Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) Kementerian BUMN, serta Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

Selama lebih dari 60 tahun, TASPEN telah mengelola dana pensiun dengan penuh kehati-hatian. Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN RI Erick Thohir agar seluruh pengelolaan BUMN dilakukan secara bersih, yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness). TASPEN secara proaktif memproyeksikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan dana pensiun.

(prf/ega)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan penambahan modal negara ke Pertamina senilai Rp 49,9 miliar. Hal itu dilakukan lewat Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Penambahan modal berasal dari pengalihan barang milik negara (BMN) pada Kementerian ESDM berupa tangki bensin (fuel tank) 1x500 kiloliter, sarana dan prasarana bahan bakar nabati, serta terminal bahan bakar minyak di 14 wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Pengalihan BMN milik Kementerian ESDM ini sudah dilakukan sejak 2016 yang lalu.

Total fasilitas yang dialihkan ke Pertamina di 14 wilayah itu nominalnya sebesar Rp 49,9 miliar yang menjadi bentuk tambahan modal saham bagi Pertamina dari negara.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp 49.945.989.000 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)," tulis pasal 2 beleid tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

1. Krueng Raya, Aceh dengan nominal Rp 699,3 juta
2. Lhokseumawe, Aceh dengan nominal Rp 662,6 juta
3. Baturaja, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,88 miliar
4. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,61 miliar
5. Camplong, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,38 miliar
6. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 3,98 miliar
7. Sampit, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 5,45 miliar
8. Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan nominal Rp 6,02 miliar
9. Boyolali, Jawa Tengah dengan nominal Rp 3,39 miliar
10. Maos Cilacap, Jawa Tengah dengan nominal Rp 5,04 miliar
11. Malang, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,66 miliar
12. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 4,47 miliar
13. Sanggaran Denpasar, Bali dengan nominal Rp 3,49 miliar
14. Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nominal Rp 6,2 miliar

(hal/kil)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap, pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Kemendagri menyebut, sebagian besar ditujukan untuk bank pembangunan daerah (BPD).

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengungkap, penyertaan modal daerah dominasi untuk BPD.

"Terkait dengan anggaran penyertaan modal selama ini oleh pemerintah daerah walaupun sebenarnya dominasinya adalah ada di BPD," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Utamanya pemda pasti kalau memberikan penyertaan pasti utamanya ke bank pembangunan daerah," tambahnya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun hanya untuk tahun 2024. Penyertaan modal ini berdasarkan data 546 pemerintah daerah.

"Kalau kita lihat besarannya memang sudah Rp 11,30 triliun untuk satu tahun yaitu untuk tahun 2024," katanya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah ini punya potensi dikelola oleh BPD. "Sebenarnya ini potensi untuk dikelola oleh BPD walaupun memang sebagian besar namun sebagian lain ada pada tentunya perusahaan-perusahaan di luar daripada BPD," katanya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggegerkan publik. Rencana tersebut tertuang dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya bukan pengambil kebijakan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan seperti penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh, kan PMN kami kan penugasan, 90% itu penugasan, dan mayoritas itu pembangunan jalan tol," ungkapnya di DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hal itu sama juga dengan subsidi KRL. Terkait wacana itu, menurutnya harus duduk bersama. Dia mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Sama Kereta Api. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus suduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Namun begitu, Erick mengatakan, pihaknya belum membahas wacana perubahan subsidi KRL itu. Ia mengaku, mengetahui kabar tersebut dari media.

"Kami belum, belum, kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikutin. Sepertinya, saya nggak tahu soalnya saya baca di media juga," ungkapnya.

(acd/rrd)

SINTANG - Sebanyak 2.767 warga di 13 desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini tersenyum bahagia setelah PT PLN (Persero) berhasil mengalirkan listrik di wilayah tersebut. Hadirnya listrik ini menjadi kado bagi warga Sintang menjelang Kemerdekaan RI ke-79 sekaligus wujud kehadiran negara lewat bantuan penyertaan modal negara (PMN) melalui PLN.

Kepala Desa Gandis, Kabupaten Sintang, Martono, mengungkapkan apresiasinya kepada PLN yang telah berjuang tanpa lelah sehingga dapat mengalirkan listrik andal ke wilayahnya. Ia berharap, kehadiran listrik dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

?Diharapkan dengan adanya akses listrik yang memadai ini, tak hanya memenuhi kebutuhan energi masyarakat desa, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan perputaran ekonomi daerah,? kata Martono.

Aloy, salah satu warga, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan rasa syukurnya atas pembangunan jaringan listrik di desanya.

_{Petugas PLN bergotong-royong dalam membangun jaringan listrik untuk menerangi desa-desa di Sintang, Kalbar. (Foto dok PLN)}

?Kurang lebih 36 tahun kami impikan listrik, akhirnya sekarang listrik di desa kami dibangun, terima kasih bantuan dari semua pihak terutama PLN dalam pembangunan listrik desa kami," kata Aloy.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, perusahaan akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

?Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Untuk itu, lewat PMN kami berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, kami pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar diterima masyarakat, dalam hal ini melalui listrik andal,? ujar Darmawan.

Darmawan berharap, dengan adanya listrik di 13 Desa di Kabupaten Sintang dapat menciptakan multiplier effect yang tak hanya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat tapi juga dapat meningkatkan roda perkeonomian, pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat di daerah 3T.

?Semoga dengan adanya listrik ini, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat,? kata Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania menyampaikan, PLN membangun sejumlah infrastruktur untuk mengaliri listrik 13 desa ini. Antara lain Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 52,74 kilometer sirkuit (KMS), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 101,23 KMS, gardu distribusi sebanyak 24 buah dengan total kapasitas 2230 kiloVolt Ampere (kVA), yang terhubung dengan sistem kelistrikan khatulistiwa.

?Dengan perjuangan tanpa lelah para insan PLN akhirnya mampu menyalurkan listrik andal di Kabupaten Sintang. Ini adalah wujud dukungan kami pada Pemerintah, di mana PLN akan terus mengupayakan pembangunan kelistrikan sampai ke daerah terpencil," tutur Joice.

Jakarta -

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,3 triliun diserahkan pemerintah kepada PT Danareksa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

"Jadi, PMN yang diserahkan dari negara kepada PT Danareksa sekitar Rp 3,3 triliun," kata Corporate Secretary and CSR Division Head PT Danareksa (Persero) Agus Wijaya di Batang, dikutip dari Antara, Kamis (25/7/2024).

Sarana yang sudah dibangun seperti pembangunan rumah susun dan instalasi pengolah air limbah, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Menurut dia, pembangunan sarana di Kawasan Industri Terpadu Batang dipastikan masih panjang karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari total jumlah lahan yang disiapkan seluas 4.300 hektare.

Padahal saat ini, kata dia, lahan yang sudah digunakan baru seluas 450 hektare.

"Jadi pengembangan (pembangunan) masih jauh sekali. Jadi potensi-potensi penanaman modal asing (PMA) ke KITB masih besar. Jadi nggak sampai berhenti di sini," katanya.

Agus menyebutkan, berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang telah menyerap sekitar 19 ribu tenaga kerja. Bahkkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 200 ribu jika semua PMA sudah masuk.

Ia berharap berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang akan menggerakkan ekonomi khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. General Manager Corporate Secretary PT KITB M Burhan Murtaki mengatakan bahwa pada Oktober 2024, KITB akan menjadi anak perusahaan PT Danareksa.

"Dalam kurun empat tahun itu, sudah ada satu perusahaan yang berdiri di KITB dipastikan akan melakukan ekspor perdana yang rencananya dilakukan oleh Presiden Jokowi, Jumat (26/7)," pungkasnya.

(ily/hns)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat kontribusi pajak perusahaan pelat merah terhadap fiskal negara mencapai Rp1.374 triliun. Nilai tersebut dibukukan selama 2020-2023.

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kontribusi lainnya selama tiga tahun berada di posisi Rp356 triliun. Sementara, dividen sebelum audit (unaudited) yang disetor perseroan ke negara sebesar Rp280 triliun. Nilai dividen merupakan akumulasi dari pembagian laba perusahaan sepanjang 2020-2024.

"Tidak hanya dari dividen, BUMN juga mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

"BUMN bisa memberikan dividen sebelum audit atau unaudited sebesar Rp 280 triliun kepada negara,? paparnya.

Meski BUMN mampu memberikan kontribusinya dengan nilai yang fantastik, perseroan juga kembali disuntik dana segar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, selama 2020-2024, PMN yang diterima perusahaan mencapai Rp218 triliun.

?Ini artinya, PMN yang sebelumnya dibiayai dari utang yang diterbitkan negara, bisa dibiayai dari dividen BUMN,? beber dia.

Sebagaimana diketahui, PMN tahun anggaran 2025 untuk 16 BUMN sudah disetujui Komisi VI DPR RI. Nilainya sebesar Rp44,2 triliun. Persetujuan tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Sarmuji menyebut, persetujuan itu setelah Komisi menerima penjelasan atas usulan PMN 2025.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji saat membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7) malam.

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun. Suntikan anggaran negara ini akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usulan PMN tahun depan disampaikan langsung Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu dapat digunakan untuk menggenjot target rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2027, target yang dicanangkan melalui program lisdes.

"Untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun di tahun 2025. Untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di 2027," ujar Darmawan.



Dalam rasio desa berlistrik di 2027, PLN menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.

"Jumlah pelanggannya adalah 85.017, kapasitas, nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami bangun juga tenaga listrik berbasis pada tenaga surya 19.877 Kwp dan jaringan tegangan menengah (JTM) ini 2.388 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 Kms, dan juga gardu distribusi (GD) 54.940 kVa," jelas Darmawan.

Jakarta -

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi PT Biofarma (Persero) membeberkan keperluan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,21 triliun untuk tahun 2025.

Direktur Utama Biofarma Shadiq Akasya mengatakan usulan PMN sebesar Rp 2,21 triliun itu untuk pembangunan sarana produksi berupa bangunan, alat dan mesin. Proyek tersebut akan memproduksi beberapa jenis vaksin.

"Tujuan pendanaan dari PMN ini, kami akan membangun sarana produksi berupa bangunan, alat mesin senilai kurang lebih Rp 2,21 triliun yang akan memproduksi beberapa jenis vaksin," kata Shadiq dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Shadiq menyebut sarana tersebut bisa memproduksi beberapa jenis vaksin dengan total mencapai 1 miliar dosis. Rinciannya terdiri dari 700 juta drug substance (bahan baku) dan 300 juta drug product (finish product).

"Output sekitar 1 miliar dosis, terdiri dari 700 juta bahan baku dan 300 juta finish product," jelasnya.

Dengan adanya PMN, Bio Farma mengaku akan melakukan penguatan industri strategis dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional melalui program imunisasi dan pemenuhan suplai vaksin global. Saat ini pihaknya turut mendukung pengadaan vaksin dunia.

"Saat ini kami ada 13 produk imunisasi dari 14 imunisasi nasional, yang sudah kami suplai," ucapnya.

(aid/das)

Jakarta -

Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Erick Thohir membahas penyertaan modal negara (PMN) 2025 untuk 16 BUMN. Pengajuan PMN tersebut disetujui sebesar Rp 44,24 triliun.

Besaran PMN Rp 44,24 triliun itu sesuai usulan dari Kementerian BUMN.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024).

Sebelum diketok, masing-masing fraksi memberi catatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun.

"Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN. Pertama PT Danareksa, kami beranggapan bahwa PT Danareksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar PMN. Kedua adalah PT Perumnas karena bisnis model dan konsep perencanaannya tidak jelas," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Harris Turino.

Namun pada akhirnya PMN disetujui dengan catatan Menteri BUMN memastikan PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

2. PT Asabri Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.

3. PT PLN (Persero) Rp 3 triliun untuk program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.

13. PT PP (Persero) Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja - Bawen dan KIT Subang.

14. Perum DAMRI Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik.

15. Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

(aid/hns)

Jakarta -

Sederet Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan suntikan dana alias Penyertaan Modal Negara (PMN). Triliunan anggaran itu bakal digunakan buat berbagai proyek.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal mengatakan ada sejumlah BUMN yang mengajukan PMN. Hal ini mengacu berdasarkan hasil rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.

"Ada usulan PMN untuk 2025. Yaitu satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI Rp 1 triliun dan untuk Perum Damri Rp 1 triliun. Hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pendalaman yang sudah dilakukan diskusi sebelumnya," ucapnya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Berikut adalah daftar proyek yang mau mereka lakukan.

1. PT KAI

BUMN pertama adalah PT KAI. Mereka mengusulkan PMN sebesar Rp 1,8 triliun untuk 2025. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, kebutuhan anggaran ini untuk mendukung peremajaan aset dan pengadaan aset kereta baru. Salah satunya, untuk memenuhi kebutuhan trainset armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

"Nah sekarang yang terjadi ini cadangan juga sudah habis terpakai karena beberapa kereta sudah enggak bisa difungsikan, jadi safety, security maupun pelayanan kita sekarang sangat berbeda sekali sehingga ini benar-benar sifatnya urgent untuk penggantian kereta, penggantian dan penambahan kereta," kata Salusra.

2. PT INKA

BUMN kedua adalah PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 976 miliar untuk 2025. Direktur Utama PT INKA, Eko Purwanto, mengatakan suntikan dana diperlukan untuk mengembangkan industri perkeretaapian di dalam negeri.

Eko menjelaskan bahwa PMN 2025 ditujukan karena meningkatnya permohonan pembuatan kereta api khususnya dari PT KAI Group.

"Didasari kebutuhan kereta api terutama di dalam negeri yang kebutuhan dari PT KAI Group kereta-kereta berpenggerak commuter baik itu KRL maupun kereta elektrik lainnya yang non-KRL ini juga kereta-kereta yang aglomerasi. Jadi kebutuhan yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas PT INKA," jelas Eko di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Eko kemudian menjelaskan bahwa PMN sebesar Rp 976 miliar diperlukan untuk mengembangkan kapasitas PT INKA dalam mengembangkan sarana perkeretaapian. Selain itu, PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan produk perkeretaapian.

Oleh sebab itu, Eko mengatakan PMN spesifik bakal digunakan untuk mengembangkan fasilitas produksi yang bisa memproduksi komponen kereta api yang kerap didatangkan dari luar negeri.

"PMN 2025 ini nanti akan kami pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi, untuk pengembangan dan penyediaan beberapa komponen yang mulai kami rencanakan untuk bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga beberapa komponen yang selama ini impor bisa dikurangi dan bisa kita sediakan di dalam negeri," terangnya.

Lanjut ke halaman berikutnya.

3. PT Pelni

BUMN ketiga adalah PT Pelni (Persero), mereka mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun untuk 2025. Triliunan anggaran disebut bakal digunakan untuk membeli dua unit kapal penumpang baru.

"PMN 2025, kami mengusulkan PMN sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru new building, yang telah melewati umur teknisnya 30 tahun pada tahun 2024 ini," ucap Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Tri kemudian menjelaskan, bahwa pengadaan kapal baru dilakukan karena umur armada kapal Pelni yang berusia di atas usia 30 tahun mencapai 12 kapal. Ini ekuivalen 46% dari total armada Pelni yang tentunya berdampak terhadap aspek keselamatan dan inefisiensi aspek operasional dan aspek teknis.

"Tentunya akan memberikan dampak risiko pada aspek keselamatan dan dampak inefisiensi pada aspek operasional dan aspek teknis karena semakin bertambahnya umur kapal," jelasnya.

4. PERUM DAMRI

BUMN keempat adalah PT Perum DAMRI, mereka mengusulkan Penerimaan Modal Negara (PMN) Rp 1 triliun untuk 2025. Direktur Utama DAMRI, Setia N Milatia Moemin, mengatakan bahwa PMN bakal digunakan untuk meremajakan ratuan bus diesel angkutan perintis dan mendatangkan 100 bus listrik.

Setia awalnya merinci Rp490 miliar dana PMN bakal digunakan untuk peremajaan sebanyak 384 bus diesel angkutan perintis.

"Di mana bus ini terdiri dari bus-bus yang tahun buatannya tahun 2014 dan 2015," ucap Setia di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa peremajaan dilakukan karena usi bus angkutan perintis sudah lebih dari 7 tahun. Bahkan, ada armada bus yang mendekati 10 tahun, salah satunya armada perkotaan.

"Usia armada angkutan perkotaan mendekati 10 tahun sebagai batas angkutan perkotaan," sebutnya.

Oleh karena itu, peremajaan dilakukan karena kualitas bus yang sudah tua kurang baik karena kondisi di medan dan lapangan yang berat.

Di sisi lain, Setia menjelaskan bahwa sisa dana Rp510 miliar bakal dialokasikan untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur angkutan perkotaan di Transjakarta.

"Karena DAMRI menguasai 467 bus dari 1.347 bus besar di Transjakarta, 467 bus ini harus digantikan menjadi bus listrik. Yang kami ajukan adalah untuk 100 bus listrik untuk tahun 2025, itu melingkupi 34% dari seluruh bus Transjakarta yang ada," pungkasnya.

(das/das)