Jakarta -

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) akan dilakukan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD - Rights Issue). Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Penambahan modal ini dilakukan dengan menerbitkan Saham Seri B, yang bertujuan untuk menguatkan struktur permodalan dan memperkuat posisi ekuitas Perusahaan. Penerbitan saham baru Seri B sebesar 11,7 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Direktur Utama GMFI, Andi Fahrurrozi mengatakan langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya GMFI menguatkan posisi ekuitas perusahaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset yang ada. Rencana ini didukung dengan penyertaan modal non-tunai (inbreng) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berupa aset tetap sebesar Rp 418 miliar.

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa GMFI memiliki struktur modal yang sehat dan dapat terus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dengan adanya rencana right issue ini, GMFI akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, khususnya yang terkait dengan aktivitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)," kata dia dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Dalam agenda RUPSLB, pemegang saham menyetujui beberapa poin penting, di antaranya adalah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), perubahan struktur modal, dan right issue.

Garuda Indonesia, sebagai pemegang saham utama, mengambil porsi 89,1% dari saham yang diterbitkan tersebut. Selain itu, akan dilakukan perubahan pada anggaran dasar GMFI terkait penerbitan saham baru tersebut.

Proses PMHMETD ini dijadwalkan untuk selesai pada Desember 2024, yang diharapkan akan membawa manfaat signifikan, tidak hanya untuk GMFI, tetapi juga untuk seluruh pemegang saham. Dengan penguatan modal ini, GMFI akan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk menghadapi tantangan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Selain itu, right issue yang dilakukan akan memberikan pemegang saham peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan porsi kepemilikan di GMFI.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, GMFI dapat memaksimalkan manfaat dari penambahan modal ini untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung pengembangan bisnis ke depannya.

Andi mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja untuk memastikan kelancaran operasional serta pemenuhan kebutuhan dasar perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan peningkatan pelayanan.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung upaya GMFI dalam meningkatkan efisiensi operasional guna memastikan bahwa standar kualitas perawatan pesawat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"PMHMETD ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa GMFI memiliki fleksibilitas dalam mengoptimalisasi aset inti perusahaan. Dengan modal tambahan, kami akan lebih agresif dalam memaksimalkan efisiensi operasional dan mempercepat investasi di sektor-sektor penting seperti teknologi MRO, yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing kami di pasar global," jelasnya.

Capaian Perusahaan pada Semester-I 2024

Pada semester pertama 2024, GMFI mencatatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Pendapatan GMFI hingga 30 Juni 2024 tercatat sebesar US$ 216.48 juta, yang melampaui pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 166,91 juta.

Laba bersih meningkat menjadi US$ 13,26 juta, dibandingkan dengan US$ 2,04 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 548,9%. EBITDA GMFI juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 29% menjadi US$ 31,72 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Peningkatan kinerja keuangan ini tidak lepas dari berbagai inisiatif efisiensi yang dijalankan oleh GMFI, termasuk pengoptimalan penggunaan inventori, peningkatan SLA customer, serta pengelolaan biaya yang lebih efektif.

Pada laporan arus kas, GMFI mencatatkan peningkatan cash flow operasional yang positif, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan proyek-proyek pengembangan bisnis.

"Dengan pencapaian kinerja yang positif pada semester pertama ini, kami semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di semester kedua dan terus memaksimalkan potensi pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang," tutup Andi.

(ada/das)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) menambah penyertaan modal di salah satu anak usahanya yakni MST Golf Indonesia (MGI) senilai 15.729 saham atau setara Rp 15,72 miliar.

"PT Sinar Eka Selaras Tbk telah melakukan transaksi afiliasi dengan PT MST Golf Indonesia, salah satu perusahaan afiliasi perseroan dengan kepemilikan langsung 49% sahamnya dimiliki oleh perseroan," tulis Corporate Secretary ERAL, Badar Teguh dalam keterbukaan informasi, Jumat (18/10).

Peningkatan penyertaan modal ditempatkan dan disetor MGI menjadi Rp 160,1 miliar dari sebelumnya Rp 128 miliar.

Komposisi pemegang saham MGI terdiri dari MST Golf Group Berhad sebesar 81,651 lembar saham senilai Rp 81,65 miliar atau 51%, dari sebelumnya senilai Rp 65,28 miliar atau 65.280 lembar saham. Sementara, ERAL memegang saham 78.449 lembar atau 49%.

Badar mengungkapkan penyetoran tambahan modal itu dalam rangka mempertahankan kepemilikan modal ERAL pada MGI. Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, atau kondisi keuangan perseroan akibat kejadian, informasi, atau fakta material ini.

"Transaksi penyertaan modal ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kepemilikan perseroan di MGI," tutupnya.

Melansir laporan keuangannya, ERAL mencetak penjualan bersih sebesar Rp 2,12 triliun pada semester I-2014 atau naik 21,5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,74 triliun.

Di tengah periode ekspansi bisnis, ERAL juga melaporkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 90,1 miliar dengan margin laba bersih sebesar 4,3%.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan penambahan modal negara ke Pertamina senilai Rp 49,9 miliar. Hal itu dilakukan lewat Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Penambahan modal berasal dari pengalihan barang milik negara (BMN) pada Kementerian ESDM berupa tangki bensin (fuel tank) 1x500 kiloliter, sarana dan prasarana bahan bakar nabati, serta terminal bahan bakar minyak di 14 wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Pengalihan BMN milik Kementerian ESDM ini sudah dilakukan sejak 2016 yang lalu.

Total fasilitas yang dialihkan ke Pertamina di 14 wilayah itu nominalnya sebesar Rp 49,9 miliar yang menjadi bentuk tambahan modal saham bagi Pertamina dari negara.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp 49.945.989.000 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)," tulis pasal 2 beleid tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

1. Krueng Raya, Aceh dengan nominal Rp 699,3 juta
2. Lhokseumawe, Aceh dengan nominal Rp 662,6 juta
3. Baturaja, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,88 miliar
4. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,61 miliar
5. Camplong, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,38 miliar
6. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 3,98 miliar
7. Sampit, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 5,45 miliar
8. Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan nominal Rp 6,02 miliar
9. Boyolali, Jawa Tengah dengan nominal Rp 3,39 miliar
10. Maos Cilacap, Jawa Tengah dengan nominal Rp 5,04 miliar
11. Malang, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,66 miliar
12. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 4,47 miliar
13. Sanggaran Denpasar, Bali dengan nominal Rp 3,49 miliar
14. Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nominal Rp 6,2 miliar

(hal/kil)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap, pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Kemendagri menyebut, sebagian besar ditujukan untuk bank pembangunan daerah (BPD).

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengungkap, penyertaan modal daerah dominasi untuk BPD.

"Terkait dengan anggaran penyertaan modal selama ini oleh pemerintah daerah walaupun sebenarnya dominasinya adalah ada di BPD," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Utamanya pemda pasti kalau memberikan penyertaan pasti utamanya ke bank pembangunan daerah," tambahnya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun hanya untuk tahun 2024. Penyertaan modal ini berdasarkan data 546 pemerintah daerah.

"Kalau kita lihat besarannya memang sudah Rp 11,30 triliun untuk satu tahun yaitu untuk tahun 2024," katanya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah ini punya potensi dikelola oleh BPD. "Sebenarnya ini potensi untuk dikelola oleh BPD walaupun memang sebagian besar namun sebagian lain ada pada tentunya perusahaan-perusahaan di luar daripada BPD," katanya.

(acd/rrd)

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait penyertaan modal kepada anak usahanya, PT Summarecon Investment Property (SMIP).

Berdasarkan keterbukaan informasi, penyetoran modal ini dilakukan dalam bentuk nontunai (inbreng) dengan total nilai mencapai Rp 8 triliun.

Rinciannya, sebesar Rp 7,68 triliun disetorkan dalam bentuk tanah dan bangunan, Rp 219,17 miliar dalam bentuk mesin dan perlengkapan, serta Rp 96,02 miliar untuk aset lainnya.

Aset lain ini meliputi semua aset yang tercatat dalam akun-akun, namun tidak termasuk dalam kategori Properti Investasi Neto.

Transaksi penyetoran ini telah menjadi bagian dari agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) SMRA yang digelar pada 20 Juni 2024. Proses penyetoran nontunai ini kemudian dilaksanakan pada 26 Juni 2024.

Manajemen SMRA menegaskan, penyertaan modal ini bertujuan untuk mengelompokkan unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada perubahan signifikan dalam pendapatan konsolidasi perseroan akibat transaksi ini.

Namun, terdapat dampak terhadap laporan keuangan SMIP berupa penambahan aset berupa Summarecon Mall Kelapa Gading (SMKG) sebagai hasil dari penyetoran tersebut.

Saat ini, SMRA memiliki tiga segmen usaha utama. Pertama, Property Development, yang melibatkan pengembangan dan penjualan produk properti seperti rumah, ruko, apartemen, perkantoran, dan kavling tanah komersial.

Kedua, Investment Property, yang mencakup pengelolaan aset properti investasi seperti mal dan perkantoran untuk menghasilkan pendapatan berulang (recurring income).

Ketiga, Leisure, Hospitality, and Others, yang berfokus pada pengelolaan fasilitas seperti hotel dan sport club sebagai pendukung segmen usaha lainnya.

SMRA juga telah menandatangani tiga perjanjian penting dengan SMIP, yakni perjanjian penyediaan jasa teknis, layanan operasional, dan akuisisi tanah. Perjanjian ini bertujuan untuk memperjelas kerja sama antara SMRA dan SMIP dalam kegiatan usaha mereka.

Manajemen SMRA menambahkan, ketiga perjanjian tersebut akan memfasilitasi sinergi usaha yang lebih baik antara induk dan anak perusahaan di masa depan.

Jakarta -

Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggegerkan publik. Rencana tersebut tertuang dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya bukan pengambil kebijakan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan seperti penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh, kan PMN kami kan penugasan, 90% itu penugasan, dan mayoritas itu pembangunan jalan tol," ungkapnya di DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hal itu sama juga dengan subsidi KRL. Terkait wacana itu, menurutnya harus duduk bersama. Dia mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Sama Kereta Api. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus suduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Namun begitu, Erick mengatakan, pihaknya belum membahas wacana perubahan subsidi KRL itu. Ia mengaku, mengetahui kabar tersebut dari media.

"Kami belum, belum, kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikutin. Sepertinya, saya nggak tahu soalnya saya baca di media juga," ungkapnya.

(acd/rrd)

SINTANG - Sebanyak 2.767 warga di 13 desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini tersenyum bahagia setelah PT PLN (Persero) berhasil mengalirkan listrik di wilayah tersebut. Hadirnya listrik ini menjadi kado bagi warga Sintang menjelang Kemerdekaan RI ke-79 sekaligus wujud kehadiran negara lewat bantuan penyertaan modal negara (PMN) melalui PLN.

Kepala Desa Gandis, Kabupaten Sintang, Martono, mengungkapkan apresiasinya kepada PLN yang telah berjuang tanpa lelah sehingga dapat mengalirkan listrik andal ke wilayahnya. Ia berharap, kehadiran listrik dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

?Diharapkan dengan adanya akses listrik yang memadai ini, tak hanya memenuhi kebutuhan energi masyarakat desa, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan perputaran ekonomi daerah,? kata Martono.

Aloy, salah satu warga, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan rasa syukurnya atas pembangunan jaringan listrik di desanya.

_{Petugas PLN bergotong-royong dalam membangun jaringan listrik untuk menerangi desa-desa di Sintang, Kalbar. (Foto dok PLN)}

?Kurang lebih 36 tahun kami impikan listrik, akhirnya sekarang listrik di desa kami dibangun, terima kasih bantuan dari semua pihak terutama PLN dalam pembangunan listrik desa kami," kata Aloy.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, perusahaan akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

?Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Untuk itu, lewat PMN kami berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, kami pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar diterima masyarakat, dalam hal ini melalui listrik andal,? ujar Darmawan.

Darmawan berharap, dengan adanya listrik di 13 Desa di Kabupaten Sintang dapat menciptakan multiplier effect yang tak hanya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat tapi juga dapat meningkatkan roda perkeonomian, pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat di daerah 3T.

?Semoga dengan adanya listrik ini, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat,? kata Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania menyampaikan, PLN membangun sejumlah infrastruktur untuk mengaliri listrik 13 desa ini. Antara lain Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 52,74 kilometer sirkuit (KMS), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 101,23 KMS, gardu distribusi sebanyak 24 buah dengan total kapasitas 2230 kiloVolt Ampere (kVA), yang terhubung dengan sistem kelistrikan khatulistiwa.

?Dengan perjuangan tanpa lelah para insan PLN akhirnya mampu menyalurkan listrik andal di Kabupaten Sintang. Ini adalah wujud dukungan kami pada Pemerintah, di mana PLN akan terus mengupayakan pembangunan kelistrikan sampai ke daerah terpencil," tutur Joice.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI) masih dalam pemeriksaan intensif di Gedung Kartika Kejaksaan Agung (Kejagung). Politikus Partai Nasdem itu ditangkap oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejakgung, bersama penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) di Terminal III Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat (26/7/2024) sore tadi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, Ujang Iskandar ditangkap setelah kembali dari Ho Chi Minh-Vietnam. Ada dugaan, Ujang Iskandar dari Vietnam setelah melakukan operasi permak wajah.

“UI dilakukan pengamanan setelah penyidik mengetahui yang bersangkutan kembali dari Ho Chin Mint-Vietnam,” kata Harli, di Kejagung, Jakarta, pada Jumat (26/7/2024).

JAKARTA, investor.id - Anggota DPR dari Fraksi NasDem Ujang Iskandar bakal diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah seusai ditangkap di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat (26/7/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan, Ujang akan dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Harli menjelaskan, Ujang ditangkap saat kembali dari dari Ho Chi Minh, Vietnam. Kendati demikian, dia tak membeberkan alasan Ujang bepergian ke Vietnam.

"Saat diamankan, Saksi UI bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," ujar Harli dalam keterangannya Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap anggota DPR dari Fraksi NasDem Ujang Iskandar di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat (26/7/2024).

Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal BUMD di Kotawaringin Barat pada 2009 lalu. Ujang saat itu tengah menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,3 triliun diserahkan pemerintah kepada PT Danareksa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

"Jadi, PMN yang diserahkan dari negara kepada PT Danareksa sekitar Rp 3,3 triliun," kata Corporate Secretary and CSR Division Head PT Danareksa (Persero) Agus Wijaya di Batang, dikutip dari Antara, Kamis (25/7/2024).

Sarana yang sudah dibangun seperti pembangunan rumah susun dan instalasi pengolah air limbah, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Menurut dia, pembangunan sarana di Kawasan Industri Terpadu Batang dipastikan masih panjang karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari total jumlah lahan yang disiapkan seluas 4.300 hektare.

Padahal saat ini, kata dia, lahan yang sudah digunakan baru seluas 450 hektare.

"Jadi pengembangan (pembangunan) masih jauh sekali. Jadi potensi-potensi penanaman modal asing (PMA) ke KITB masih besar. Jadi nggak sampai berhenti di sini," katanya.

Agus menyebutkan, berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang telah menyerap sekitar 19 ribu tenaga kerja. Bahkkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 200 ribu jika semua PMA sudah masuk.

Ia berharap berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang akan menggerakkan ekonomi khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. General Manager Corporate Secretary PT KITB M Burhan Murtaki mengatakan bahwa pada Oktober 2024, KITB akan menjadi anak perusahaan PT Danareksa.

"Dalam kurun empat tahun itu, sudah ada satu perusahaan yang berdiri di KITB dipastikan akan melakukan ekspor perdana yang rencananya dilakukan oleh Presiden Jokowi, Jumat (26/7)," pungkasnya.

(ily/hns)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat kontribusi pajak perusahaan pelat merah terhadap fiskal negara mencapai Rp1.374 triliun. Nilai tersebut dibukukan selama 2020-2023.

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kontribusi lainnya selama tiga tahun berada di posisi Rp356 triliun. Sementara, dividen sebelum audit (unaudited) yang disetor perseroan ke negara sebesar Rp280 triliun. Nilai dividen merupakan akumulasi dari pembagian laba perusahaan sepanjang 2020-2024.

"Tidak hanya dari dividen, BUMN juga mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

"BUMN bisa memberikan dividen sebelum audit atau unaudited sebesar Rp 280 triliun kepada negara,? paparnya.

Meski BUMN mampu memberikan kontribusinya dengan nilai yang fantastik, perseroan juga kembali disuntik dana segar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, selama 2020-2024, PMN yang diterima perusahaan mencapai Rp218 triliun.

?Ini artinya, PMN yang sebelumnya dibiayai dari utang yang diterbitkan negara, bisa dibiayai dari dividen BUMN,? beber dia.

Sebagaimana diketahui, PMN tahun anggaran 2025 untuk 16 BUMN sudah disetujui Komisi VI DPR RI. Nilainya sebesar Rp44,2 triliun. Persetujuan tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Sarmuji menyebut, persetujuan itu setelah Komisi menerima penjelasan atas usulan PMN 2025.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji saat membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.

Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia.

"Contoh jalan tol yang di Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.

Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan.

Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan.

"Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.