Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap mengancam target pertumbuhan ekonomi yang tengah didorong pemerintah.

Proses perumusan wacana kebijakan seharusnya berbasis data dan melibatkan seluruh pihak terkait. Proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Permenkes dinilai kurang kajian yang mendalam.

"Bagaimana nasib toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama pedagang kecil jika aturan ini disahkan? Bisa terdampak serius jika kebijakan ini disahkan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adik menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya menekan industri hasil tembakau secara serampangan melalui berbagai kebijakan tanpa adanya kajian solid. Rencana kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes, seharusnya dikaji ulang.

"Karena brand bukan sekadar identitas, tetapi juga alat untuk mencegah pemalsuan," tuturnya.

Tanpa identitas merek yang jelas, lanjut dia, potensi pemalsuan produk meningkat dan mendorong peredaran rokok ilegal, yang justru akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data, pendapatan daerah dari pajak rokok mencapai Rp 19,6 triliun, dengan kontribusi dari industri tembakau sekitar Rp 12 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, juga memberikan pandangan serupa terhadap penerapan Rancangan Permenkes terkait rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Dia menilai, kebijakan tersebut perlu dibatalkan karena berdampak besar bagi pedagang pasar. Regulasi ini, menurut Mujiburrohman, dapat mendorong peredaran rokok ilegal di pasar tradisional, yang pada akhirnya justru akan menurunkan omzet pedagang.

"Di satu sisi, Kementerian Kesehatan bertugas menjaga kesehatan masyarakat, sementara Kementerian Keuangan membutuhkan pendapatan untuk APBN," tuturnya.

Menurutnya, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini justru akan mempermudah pemalsuan dan distribusi yang tak terkontrol.

"Rokok ilegal makin banyak dan tujuan kesehatan Kemenkes juga tidak tercapai,” sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/penyeragaman-kemasan-rokok-dianggap-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi

Petani tembakau dan cengkeh secara tegas menolak rencana penerapan rokok kemasan polos tanpa merek yang tengah digodok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK/Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Rencana kebijakan itu sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DI Yogyakarta Sutriyanto, menuturkan sejak April 2024, pihaknya tengah konsisten melakukan penolakan atas pasal-pasal Pengamananan Zat Adiktif di PP Kesehatan.

Namun, menurut dia, pada kenyataannya, suara jutaan petani tidak diakomodir sama sekali oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Sejak masih dalam bentuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), kami sudah menolak secara tegas. Kami buat petisi, tapi tidak didengarkan pemerintah. Sekarang, lagi-lagi, RPMK dengan aturan rokok kemasan polos tanpa merek, dan banyak aturan lain yang sangat menekan industri tembakau juga sedang dikejar untuk dirampungkan. Padahal aturan ini jelas-jelas akan membunuh keberlangsungan petani tembakau," kata Sutriyanto, dalam keterangannya, Kamis (9/10/2024).

Sutriyanto juga menyayangkan sikap Kemenkes. Menurut dia, petani hanya berharap diberikan haknya untuk berkomunikasi dan menyampaikan masukan kepada Kemenkes. Karena dia menyebut aturan turunan itu akan mengancam keberlangsungan penghidupan petani tembakau.

"Kami, tidak mau, hak ekonomi kami dimutilasi. Tolong agar aspirasi kami didengarkan, diakomodir. Jangan egois dan hanya mementingkan kepentingannya Kemenkes semata," ujarnya.

Untuk diketahui, tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk diserap pasar lokal di DI Yogyakarta. Terlebih beberapa tahun belakangan, jenis komoditas tembakau grompol aktif dikembangkan sebagai menjadi bahan baku dari cerutu.

Khusus di kawasan Bantul misalnya, luasan lahan tembakau bertambah signifikan. Sebelumnya pada tahun 2022, ada 40 hektar, pada tahun 2023 bertambah menjadi 60 hektar.

"Sehingga saat ini tembakau menjadi salah satu komoditas unggulan yang terbukti dapat memberi kontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat," sebut Sutriyanto.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Solo Broto Suseno juga menolak upaya perampungan RPMK yang terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan unsur petani sejak awal proses penyusunan aturan tersebut. Padahal, produktivitas petani cengkeh, 98% diserap untuk industri rokok kretek.

"Yang sangat ditekan dalam RPMK ini kan industri rokok. Nah, industri rokok, termasuk kretek, erat kaitannya dengan keberadaan bahan baku cengkeh. Tentu ini ujungnya akan berdampak pada kami, para petani cengkeh," kata Broto Suseno.

"Kami petani cengkeh, tegas menolak. Semua pasal-pasal pengaturan tembakau di RPMK ini jelas akan mematikan mata pencaharian kami. Sejak awal kami pun sudah menolak pasal-pasal pertembakauan di PP Kesehatan, yang juga sangat memberatkan. Kami berharap pemerintah punya empati dalam memperjuangkan sumber penghidupan kami," tambahnya.

Saat ini luas lahan kebun cengkeh di Indonesia mencapai 582,56 ribu ha. Adapun rata-rata peningkatan luas areal cengkeh selama sepuluh tahun terakhir mencapai 1,50% per tahunyang.

Perkebunan cengkeh tersebar hampir di semua provinsi dengan penghasil utama berasal dari pulau Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Hasil komoditas cengkeh merupakan salah satu penggerak ekonomi pedesaan yang juga menyerap 1,5 juta tenaga kerja petani dan pekerja pemetik cengkeh di seluruh Indonesia.

Simak Video: Melihat Kembali Aturan Baru Jokowi Soal Rokok dan Vape

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri rokok elektronik menilai aturan kemasan polos tanpa merek bisa melemahkan kinerja hingga meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, menyatakan semua lini di industri rokok elektronik akan sangat terdampak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang secara tegas mengatur ketentuan kemasan polos tanpa merek.

Menurutnya, beleid tersebut akan makin memperlemah kinerja industri rokok elektronik dan mengancam hilangnya pendapatan negara hingga serapan tenaga kerja di industri yang mayoritas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini.

"Sebab, kebijakan itu berisiko mendorong tumbuhnya peredaran rokok elektronik ilegal, yang tidak berpita cukai, di pasaran. Kelangsungan industri rokok elektronik kian tertekan dan pemerintah bakal kehilangan penerimaan cukai," kata Budiyanto dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan industri rokok elektronik juga menyerap tenaga kerja langsung dan berkontribusi pada pendapatan industri terkait, seperti industri kreatif yang juga akan terdampak dari aturan ini.

Budiyanto mengatakan ada banyak faktor yang turut serta dalam industri rokok elektronik seperti industri kreatif, content creator, bahan baku, dan lainnya. Pengaturan kemasan yang terlalu ketat akan membatasi inovasi dalam industri kreatif.

Dia menegaskan pemerintah seharusnya melihat kebijakan tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi preventif.

Industri rokok elektronik, lanjutnya, cukup memberikan kontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan pemasukan bagi pemerintah.

“Kami berharap pemerintah dapat bekerja sama untuk meninjau kembali regulasi ini, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, praktisi hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hari Prasetiyo, menjelaskan kehadiran RPMK seharusnya memperkuat aturan yang ada di dalam UU Kesehatan No. 17/2023 dan PP 28/2024, bukan membuat pengaturan yang bertentangan dengan keduanya.

"Wacana kemasan polos tanpa merek berisiko menimbulkan permasalahan baru seperti persaingan usaha, isu perlindungan konsumen, isu Hak Kekayaan Intelektual, dan pengendalian tembakau tanpa ratifikasi," katanya.

IDXChannel - Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai aturan terkait kemasan rokok menjadi polos berpeluang menggerus penerimaan negara hingga Rp27,7 triliun.

Adapun, aturan terkait kemasan rokok polos tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

"Tentu saja ini akan menurunkan, bukan hanya plain packaging saja, itu akan menurunkan penerimaan negara, terutama dari cukai, sebesar Rp27,7 triliun. Tadi 3 PP tadi yang kami hitung Rp58 triliun, sekarang ada tambahan baru Rp27,7 triliun. Jadi, akan luar biasa dampaknya terhadap penerimaan negara," kata dia dalam acara diskusi "Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek" di Parle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurut Tauhid, meski desain kemasan polos ini telah diterapkan di sejumlah negara namun ternyata masing-masing negara itu mengalami masalah yang berbeda-beda.

Misalnya di Skotlandia, desain kemasan rokok polos membuat konsumen menjadi bingung dalam memilih varian merek dari industri tembakau. Hal itu lantaran penampilan kemasan yang mengalami perubahan.

"Bahkan di New Zealand, dari penelitian 2023 oleh Edward, menyebabkan penurunan brand awareness dan influence nama brand. Nah, jadinya orang disana mengingat katakanlah nama-nama brand akan hilang. Dari 28 persen menjadi 13 persen. Jadi brand awareness nya turun," ujarnya.

Tauhid menambahkan, bahkan di Kolombia, masyarakat mengaku tidak masalah membayar lebih mahal sekitar USD5,63 untuk menghindari kebijakan plain packaging atau kemasan polos.

"Artinya memang kebijakan ini dari plain packaging ini memang secara perlahan di banyak studi, ini akan mematikan industri rokok. Yang kedua, yang terjadi juga akan rokok ilegal. Itu juga akan ada peluang lebih besar. Jadi, studi itu kemudian juga muncul begitu," tutur Tauhid.

(Febrina Ratna)

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.