Kereta cepat Whoosh sejak 1 November 2024 membuka rute baru dengan tarif Rp50 ribu sekali jalan. Rute baru ini yakni dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Tegalluar dan sebaliknya.

Pembukaan rute baru ini minat warga yang ingin naik kereta cepat makin besar. Pasalnya, sebelum ada rute baru tarif tiket kereta cepat Whoosh berkisar Rp200 ribu untuk satu kali perjalanan.

Tarif tersebut untuk perjalanan Bandung - Jakarta, pemberangkatan dari Stasiun Tegalluar Bandung atau Padalarang menuju Stasiun Halim Jakarta.

Namun kini masyarakat bisa mencoba naik kereta cepat dengan tarif yang lebih terjangkau yakni Rp 50 ribu. Jadi, warga Bandung timur bisa ke Bandung Barat dan sebaliknya hanya dalam waktu 14 menit saja.

Whoosh menyediakan 24 kali perjalanan setiap hari dari Stasiun Padalarang mulai pukul 07:13 hingga 21:03, dan dari Stasiun Tegalluar Summarecon mulai pukul 05:50 hingga 20:30.

Berikut ini jadwal kereta cepat Whoosh dengan tarif Rp50 ribu :

Jadwal Keberangkatan Stasiun Padalarang - Stasiun Tegalluar Summarecon

Jam Berangkat Jam Tiba

07:13 07:27
07:38 07:52
08:28 08:42
08:53 09.07
09:18 09:32
09:43 09:57
10:20 10:34
10:53 11:07
11:28 11:42
12:03 12:17
12:33 12:47
13:35 13:49
14:35 14:49
15:05 15:19
15:35 15:49
16:08 16:22
16:43 16:57
17:18 17:32
18:08 18:22
18:33 18:47
19:23 19:37
19:48 20:02
20:38 20:52
21:03 21:17

Jadwal Keberangkatan Stasiun Tegalluar Summarecon - Stasiun Padalarang

Jam Berangkat Jam Tiba

05:50 06:05
06:40 06:55
07:30 07:45
07:55 08:10
08:20 08:35
09:10 09:25
09:47 10:02
10:20 10:35
10:55 11:10
12:00 12:15
13:00 13:15
13:30 13:45
14:00 14:15
14:30 14:45
15:00 15:15
15:35 15:50
16:10 16:25
16:45 17:00
17:35 17:50
18:00 18:15
18:25 18:40
19:15 19:30
20:05 20:20
20:30 20:45

Meski penumpang pada rute ini tidak mendapat fasilitas KA Feeder dari atau menuju Stasiun Bandung, mereka tetap bisa memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang, seperti Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, dan shuttle gratis ke kawasan Kota Baru Parahyangan serta Dusun Bambu.

Namun, jika penumpang dari rute Tegalluar Summarecon - Padalarang melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Halim, mereka akan dikenai denda sebesar 150% dari tarif terjauh kelas tertinggi. Pembayaran denda ini dilakukan di loket Stasiun Halim, dengan pendampingan petugas.

Dengan adanya rute baru ini, KCIC berharap dapat mempermudah konektivitas antara wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses perjalanan yang lebih cepat dan efisien. Peluncuran rute baru ini juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk merasakan kenyamanan kereta cepat dengan biaya yang lebih terjangkau.

Info lebih lengkap, kamu bisa lihat di laman instagram @keretacepat_id.

Semoga membantu!

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK.

"DJP sedang menindaklanjuti data hasil temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK untuk menyempurnakan sistem informasi dan proses validasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan BPK ke DPR pada Selasa (22/10/2024), terungkap adanya indikasi kekurangan setoran pajak dan potensi sanksi administrasi yang belum dikenakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, BPK menemukan bahwa transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara terindikasi memiliki nilai berbeda dan/atau tidak ditemukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar," tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

"Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid," lanjut laporan BPK.

Jadi, bagaimana caranya untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menekan lifting dengan tiga pola.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk menekan biaya impor energi sebesar Rp500 triliun per tahun, di antaranya dengan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada.

Bahlil dalam kegiatan Repnas National Conference & Awarding Night, di Jakarta, Senin, mengatakan karena lifting atau produksi terangkut minyak mentah di Indonesia terus merosot, Indonesia harus menghabiskan devisa senilai Rp500 triliun per tahun hanya untuk mengimpor minyak mentah dari luar negeri.

"Jadi, bagaimana caranya untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menekan lifting dengan tiga pola," kata Bahlil.

Ia menerangkan, pola pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lifting minyak, pertama sumur-sumur minyak yang menganggur (idle) harus diaktifkan kembali.

Kementerian ESDM mencatat, terdapat sekitar 44.900 sumur minyak di Indonesia, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Kemudian, langkah langkah kedua yakni, sumur yang berjalan atau aktif harus diintervensi dengan teknologi agar meningkatkan kapasitas.

Selanjutnya, upaya ketiga yang berikut harus dilakukan adalah bagaimana mempercepat eksplorasi.

"Memang kita harus melakukan apa yang disebut dengan eksplorasi. Nah eksplorasi ini sudah banyak di wilayah-wilayah Timur, dan ini cost-nya tinggi sekali dan butuh waktu cepat," kata Bahlil.

Untuk mendukung hal itu, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan segera memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi dari pada eksplorasi. Hal itu dilakukan untuk menarik investor.

"Dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin, kita akan pangkas lagi, kita akan perpendek dengan waktu yang tepat, supaya apa? Investor bisa masuk Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bagaimana investor bisa masuk," ujarnya pula.

Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini maupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga mendorong adanya peralihan penggunaan bahan bakar kendaraan dari fosil ke energi baru terbarukan. Hal itu, diimplementasikan melalui penggunaan kendaraan listrik

"Kalau ini mampu kita lakukan, kemudian kita geser sebagian untuk menuju kepada energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan mobil-mobil listrik dan motor listrik, ini adalah bagian dari kedaulatan energi, jika ini kita mampu lakukan insya Allah clear," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Bahlil menyoroti biaya impor energi yang cukup besar mencapai Rp500 triliun per tahun.

Hal itu terjadi akibat kinerja sektor minyak dan gas bumi yang terus merosot, yang juga berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Lifting kita turun, itu kita tekor terus, setiap tahun kita itu menghabiskan devisa kita Rp500 triliun, makanya nilai tukar dolar AS kita terhadap rupiah agak sedikit, maju-mundur, maju-mundur. Bayangkan salah satu sumber kebutuhan terbesar itu adalah untuk membeli energi," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa pada tahun 1996 dan 1997, Indonesia mampu memproduksi 1.000.600 barel minyak per hari, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, karena mampu mengekspor hingga 1 juta barel. Namun, pasca-reformasi, produksi minyak terus mengalami penurunan.

Saat ini, produksi minyak nasional tinggal 600.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1.000.600 barel per hari. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari.

Bahlil menekankan bahwa perubahan yang terjadi dari ekspor menjadi impor dengan jumlah yang sama merupakan masalah serius yang harus diatasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi dompet digital (e-wallet) Dana mengaku telah menangani transaksi mencurigakan, termasuk judi online, di platform untuk melindungi para pengguna.

Adapun total nilai transaksi judi online di Dana menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai Rp5,37 triliun.

Head of Communications DANA Indonesia Sharon Issabella mengatakan dalam proses penanganan transaksi mencurigakan, DANA mengacu pada arahan regulator.

“Saat ini arahannya adalah dengan melakukan proses off-boarding pihak-pihak mencurigakan dari ekosistem kami, yang sudah kami lakukan,” kata Sharon kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Offboarding merupakan proses mengakhiri hubungan antara platform dengan ekosistem yang mencurigakan. Meski Dana telah melakukan langkah tersebut, jumlah transaksi judi online di Dana tetap menjadi yang terbesar dibandingkan platform lain seperti OVO, Gopay, LinkAja dan ShopeePay. Total jumlah transaksi di Dana mencapai 5,42 juta transaksi.

Sharon menambahkan keseriusan DANA dalam menangani judi online juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi terdepan dalam menanggulangi transaksi illegal yang menyalahgunakan ekosistem digital, termasuk dalam sistem pelaporan ke pihak berwajib dan pengetatan fraud detection system (FDS).

Sharon mengatakan besarnya angka yang terlihat dari pelaporan PPATK adalah refleksi dari komitmen perusahaan tersebut sebagai salah satu platform e-wallet terbesar di Indonesia.

“Kami memastikan bahwa dalam proses pelaporan tersebut, kami telah mematuhi seluruh regulasi terkait, termasuk perlindungan data pribadi (PDP),” kata Sharon.

Upaya lain yang Dana lakukan, lanjut Sharon, adalah dengan meluncurkan berbagai fitur seperti Smart Friction, yang mendeteksi transaksi mencurigakan sebelum terjadi, Scam Checker untuk memeriksa nomor mencurigakan yang bekerja sama dengan Kominfo, serta fitur edukasi Waspada Online dan Tipu Online untuk meningkatkan kesadaran pengguna terkait risiko judi online.

Dana juga berkoordinasi erat dengan regulator dan pemerintah, termasuk Bank Indonesia, PPATK, dan Kemenkominfo, untuk bersama-sama memberantas judi online.

“Upaya ini telah menunjukkan hasil yang positif, dengan angka pelanggaran yang terus menurun dari bulan ke bulan. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut dan memperkuat langkah-langkah perlindungan dalam jangka panjang, hingga saatnya nanti judi online dapat teratasi secara tuntas,” kata Sharon.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan dompet digital Dana menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk transaksi judi online. Dibandingkan dengan dompet digital lainnya, total transaksi di Dana untuk transaksi judi online saja mencapai Rp5,37 juta.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online, “ ucap Budi Arie Setiadi.

Budi menjelaskan kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari transaksi penambahan saldo (top-up) yang melonjak tiba-tiba. Apalagi, transaksi di dompet digital itu hanya satu arah saja, yaitu transaksi masuk, tanpa ada transaksi keluar.

“Sasaran utama pemblokiran akun E-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata Budi.

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia E-Wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” ujar Budi.

Berdasarkan data PPATK, 5 perusahaan penyedia dompet digital atau E-Wallet terkait dengan transaksi judi online yakni:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,24 juta
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp216. miliar dengan jumlah transaksi 836.095
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp89 miliar dengan jumlah transaksi 577.316
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65 miliar
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp6 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.