JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan penting dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel nasional yang dikenal sebagai BI-Fast Payment (BI-Fast). BPK menilai sistem BI Fast belum memadai, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Penyelenggaraan sistem pembayaran ritel untuk memfasilitasi pemindahan dana seketika melalui aplikasi BI-Fast Payment (BI-Fast) belum memadai,” ungkap BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Dalam hal ini, BPK juga mengungkapkan alasannya. Karena terdapat software pendukung server BI-Fast yang discontinued. BI-Fast juga belum memiliki standard response atas status response code Individual Credit Transfer (ICT).

Selain itu, terdapat transaksi auto top-up berstatus reject namun mengurangi saldo rekening BI-RTGS. Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa standar operasional prosedur (SOP) BI-Fast belum mengatur durasi dan batas waktu serta Service Level Agreement (SLA) pengembalian dana ke Rekening Setelmen Dana (RSD) peserta atas kendala top up/withdrawal BI-Fast.

“Akibatnya, terdapat risiko kegagalan dalam memberikan pelayanan BI-Fast yang terbaik kepada masyarakat,” jelas BPK dalam dokumen tersebut.

Adapun temuan permasalahan tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2023.

Untuk itu, BPK menyampaikan dua rekomendasi terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) agar memerintahkan kepala satuan kerja terkait. “Pertama, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi BI-Fast. Kedua, meningkatkan koordinasi dalam menyempurnakan implementasi BI-Fast secara berkelanjutan," demikian jelas BPK.

Mendisrupsi Transaksi Berbasis Kartu

Adapun BI-Fast merupakan sistem pembayaran ritel besutan Bank Indonesia (BI) untuk pengguna dapat melakukan transfer antarbank secara real-time. Melalui BI-Fast, biaya transfer menjadi sebesar Rp 2.500, atau lebih rendah dari biaya transfer normal antar bank sebelumnya yang sebesar Rp 6.500.

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan layanan BI-Fast pada 21 Desember 2021. Adapun volume transaksi BI Fast hingga kuartal III-2024 tercatat tumbuh 61,10% (yoy) mencapai 924,89 juta transaksi atau mendekati 1 miliar transaksi.

Pertumbuhan BI-Fast telah melesat sejak diluncurkan, seperti yang juga terjadi pada layanan yang dihadirkan Bank Indonesia yaitu Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Sampai kuartal III-2024, transaksi QRIS melesat 209,61% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Tak pelak, transaksi lainnya seperti transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D menurun 8,59% (yoy) menjadi 1,73 miliar transaksi. Sementara transaksi berbasis kartu untuk kartu kredit masih mampu bertumbuh sebesar 14,84% (yoy) mencapai 116,97 juta transaksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit tata niaga impor Kemeterian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015 sampai semester I tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan tentang impor gula, diantaranya mengatur bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Pemeriksaan atas Portal Inatrade diketahui bahwa Kemendag pada periode tahun 2015 sampai September 2017 telah menerbitkan sebanyak 251 PI (persetujuan impor).

Pemeriksaan atas PI yang diterbitkan Kemendag periode tahun 2015 sampai semester I tahun 2017 diketahui bahwa penugasan impor dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga gula kristal putih (GKP).

Hal itu dilakukan melalui penerbitan izin impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi GKP sebanyak 2.380.284 ton dan penerbitan izin impor GKP sebanyak 100.000 ton. Total seluruhnya sebanyak 2.480.284 ton.

Namun penerbitan izin impor tersebut tidak hanya diberikan kepada BUMN, melainkan juga diberikan kepada pihak swasta, perusahaan gula rafinasi dan perusahaan gula.

Berdasarkan penelusuran atas dokumen pendukung penerbitan izin impornya, diketahui terdapat keterkaitan dengan koperasi, asosiasi dan perusahaan gula swasta.

"Pemeriksaan atas dokumen pendukung penerbitan izin impor GKM yang diberikan kepada pihak swasta dengan jumlah alokasi sebanyak 1.694.325 ton tersebut tidak melalui pembahasan dalam rapat koordinasi," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Niaga Impor Kemendag Tahun 2015 - semester I-2017 Nomor 47/LHP/XV/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018 yang dikutip Kontan, Rabu (30/10).

Di antaranya penerbitan izin impor GKM tahun 2015 yang terkait dengan Inkop Kartika.

Kemendag pada tahun 2015 menerbitkan PI Nomor 04.IP-04.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015 kepada PT Angels Products untuk impor GKM sebanyak 105.000 ton.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa dasar pemberian pemberian izin impor tersebut adalah Surat Ketua Umum Induk Koperasi (Inkop) Kartika Nomor B/239/IX/2015 tanggal 18 September 2015 perihal Kompensasi atas Produk Gula Konsumsi.

Surat itu menyatakan bahwa Inkop Kartika telah menjalankan penugasan Kemendag untuk operasi gula konsumsi yang mengalami gejolak harga dan hambatan distribusi di wilayah luar Pulau Jawa.

Ketua Umum Inkop Kartika meminta agar PT Angel Product dapat diberikan izin impor GKM sebanyak 105.000 ton sebagai pengganti dari GKM yang telah digunakan dalam operasi pasar, namun izin impor yang diterbitkan oleh Kemendag adalah sebanyak 100.000 ton.

Lalu, penerbitan izin impor GKM tahun 2016 yang terkait dengan Inkoppol, Inkop Kartika, SKPP TNI dan Puskoppol.

Kemendag pada tahun 2016 telah menerbitkan sebanyak 12 PI kepada delapan perusahaan gula rafinasi dan satu perusahaan gula.

Konfirmasi kepada pihak perusahaan gula rafinasi/perusahaan gula diketahui bahwa masing-masing pabrik gula rafinasi dan pabrik gula tersebut tidak secara langsung memperoleh penugasan dari Menteri Perdagangan.

Namun penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi yaitu Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNI-Polri).

Selain itu, penerbitan PI GKM kepada swasta dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Hal tersebut menunjukkan bahwa APTRI bukan merupakan instansi teknis yang berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan. Sehingga seharusnya tidak merupakan pertimbangan pemberian alokasi impor GKM.

"Kondisi tersebut mengakibatkan penerbitan izin impor GKM dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga GKP tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebesar 1.694.325 ton melanggar ketentuan," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Niaga Impor Kemendag Tahun 2015 - semester I-2017.

Penerbitan izin impor tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Permendag Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK.

"DJP sedang menindaklanjuti data hasil temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK untuk menyempurnakan sistem informasi dan proses validasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan BPK ke DPR pada Selasa (22/10/2024), terungkap adanya indikasi kekurangan setoran pajak dan potensi sanksi administrasi yang belum dikenakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, BPK menemukan bahwa transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara terindikasi memiliki nilai berbeda dan/atau tidak ditemukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar," tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

"Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid," lanjut laporan BPK.

IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan terkait adanya permasalahan keuangan yang dialami oleh PT Pindad (Persero), BUMN di sektor pertahanan atau anggota Holding Defend ID.

Temuan ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2021 hingga semester I-2023 di PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya.

Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo mengatakan, Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress. Perseroan mengalami penurunan keuangan yang signifikan dan tidak sehat.

Alhasil, hal tersebut membuat perseroan kesulitan memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut bisa berujung pada kebangkrutan jika tidak ditangani segera.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ujarnya dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (25/10/2024).

Dia mengungkapkan, LHP sudah diserahkan BPK kepada jajaran Direksi Pindad pada Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di PT Pindad untuj memastikan perusahaan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, BPK juga menemukan beberapa permasalahan lainnya, antara lain pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), serta pengelolaan dana pensiun Pindad yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris Pindad untuk meningkatkan pengawasan. Lalu, meminta kepada Direksi Pindad menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab.

"BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset, dan pengelolaan dana pensiun," kata dia.

Meski begitu, BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pindad dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian Pindad mencapai 94,25 persen, melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75 persen.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK memperkirakan terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah memeriksa pengelolaan kas pemerintah pusat tahun 2021—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pemanfaatan nilai saldo anggaran lebih (SAL) yang belum optimal.

“Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021—2023 sebesar Rp24,14 triliun—Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah,” tulis laporan BPK.

Selain itu, BPK mengungkapkan pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan.

Artinya, dana tersebut hanya tertimbun tanpa dimanfaatkan. BPK pun menyimpulkan bahwa pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.

Oleh sebab itu, BPK memberi rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran pembiayaan APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan.

“Serta menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.

Indikasi tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga terindikasi kurang disetor serta terdapat potensi sanksi administrasi belum dikenakan.

“Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar,” tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

“Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Rekomendasi tersebut terungkap dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah selama 2020—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pengelolaan pinjaman PEN daerah.

Dijelaskan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI belum sepenuhnya mengelola pinjaman PEN daerah seusai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada tiga pengelolaan yang tidak seusai perjanjian.

Pertama, Pemda penerima manfaat belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Hasilnya, terdapat sisa dana pinjaman PEN daerah setidaknya Rp58,85 miliar yang tidak terserap oleh Pemda belum disetor kembali ke kas negara.

“Hal ini mengakibatkan, ... pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa dana minimal sebesar Rp58,85 miliar,” tulis laporan BPK.

Kedua, BPK juga menemukan pencairan tahap I pinjaman PEN daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 Pemda penerima manfaat dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI. Artinya, pinjaman diberikan sebelum perjanjian pemberian pinjaman berlaku sehingga rawan penyimpangan.

Ketiga, BPK mengungkapkan bahwa enam Pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi. Akibatnya, PT SMI tidak dapat segera memanfaat pendapatan biaya provisi tersebut.

Oleh sebab itu, BPK memberi tiga rekomendasi kepada Sri Mulyani selaku bendahara umum negara. Pertama, untuk memproses pengembalian sisa dana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN daerah minimal sebesar Rp58,85 miliar sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kedua, Sri Mulyani diminta meminta Pemda penerima manfaat untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

Ketiga, Sri Mulyani diminta menginstruksikan Direktur Utama PT SMI supaya melakukan pemantauan secara periodik atas penerbitan surat pemberitahuan tanggal efektif perjanjian pinjaman dan lebih cermat dalam melakukan penagihan biaya provisi kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada SKK Migas dan 14 BUMN.

LHP ini disampaikan langsung oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo kepada jajaran Komisaris dan Direksi BUMN serta Sekretaris SKK Migas di Jakarta, Senin (30/9).

BPK menyerahkan 20 LHP kepada SKK migas dan 14 BUMN. Dari 20 LHP tersebut, terdapat 178 temuan senilai Rp 41,75 triliun, US$ 291 juta dan EUR 6,8 juta yang akan dimonitoring tindaklanjutnya oleh BPK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keuangan negara yang dikelola oleh BUMN masih belum sepenuhnya dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan juga belum sepenuhnya efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 UU nomor 17 tahun 2003.

“Benang merah atas permasalahan yang terjadi di BUMN dan SKK Migas terutama pada permasalahan tata kelola, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome, sehingga dapat menjadi lessons learned satu sama lain untuk perbaikan kinerja ke depan,” ungkap Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10).

Atas permasalahan tersebut BPK meminta kepada Direksi BUMN agar membuat kajian terkait mekanisme pengambilan keputusan kebijakan yang menimbulkan regulatory cost ataupun permasalahan lainnya dalam program maupun penugasan yang belum berbasis good corporate governance.

“Rekomendasi BPK menekankan perlunya penguatan peran dan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, SPI (sistem pengendalian intern) serta fungsi manajemen risiko pada BUMN untuk mengawal dan melaksanakan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan,” terang Slamet.

BPK mendorong agar BUMN dan SKK Migas dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu sesuai dengan amanat undang-undang.

Sesuai ketentuan dalam pasal 20 ayat (3) UU nomor 15 tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Lebih lanjut BPK menyampaikan bahwa BUMN dan SKK Migas mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan bernegara dan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945.

BUMN dan SKK Migas menjadi salah satu motor penggerak dan pelaku kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional.

BUMN dan SKK Migas diharapkan dapat memberikan manfaat dan penerimaan negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pembangunan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2023. Namun, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta, yang salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial di Dinas Pendidikan (Disdik).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, temuan itu terkait penyaluran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pasalnya, selama ini masih ada penerima manfaat yang tidak sesuai ketentuan.

"Itu mungkin KJP tadi kan. KJP, KJMU. Makanya kita update terus. Kita update yang tadi saya sampaikan kan penduduk ada yg keluar masuk," kata dia usai rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dalam kesempatan lain, Heru mengatakan, pihaknya melakukan perbaikan terhadap program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah perbaikan terkait program KJP dan KJMU.

Perbaikan yang dilakukan itu adalah mendata ulang penerima manfaat kedua program tersebut. Dengan begitu, program itu menjadi lebih tepat sasaran.

"Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," kata dia saat menjawab kritik Anies Baswedan, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, meski memberikan opini WTP, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Setidaknya, terdapat lima masalah yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, aset tetap tanah di lokasi Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya, serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

Ketiga, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat. Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Disdik.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2023 belum optimal hingga soal penatausahaan akun utang lain-lain.

Berdasarkan pernyataan Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai, yang meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain, yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai.

“Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Ahmadi dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH, sehingga BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

"Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik," kata Ahmadi.

Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dimana capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63%.

"Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ungkap dia.