Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk memenuhi ketersediaan energi nasional dapat dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi. Dalam hal ini, LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (31/6/2024).

Yuliot menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar. Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia pun bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Adapun upaya lainnya, yakni dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi. Meski demikian, lanjut Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fosil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100 untuk meningkatkan ketersediaan energi. Sejak Agustus 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, di mana campuran 35% biodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan. Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," imbuh dia.

Jadi, bagaimana caranya untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menekan lifting dengan tiga pola.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk menekan biaya impor energi sebesar Rp500 triliun per tahun, di antaranya dengan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada.

Bahlil dalam kegiatan Repnas National Conference & Awarding Night, di Jakarta, Senin, mengatakan karena lifting atau produksi terangkut minyak mentah di Indonesia terus merosot, Indonesia harus menghabiskan devisa senilai Rp500 triliun per tahun hanya untuk mengimpor minyak mentah dari luar negeri.

"Jadi, bagaimana caranya untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menekan lifting dengan tiga pola," kata Bahlil.

Ia menerangkan, pola pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lifting minyak, pertama sumur-sumur minyak yang menganggur (idle) harus diaktifkan kembali.

Kementerian ESDM mencatat, terdapat sekitar 44.900 sumur minyak di Indonesia, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Kemudian, langkah langkah kedua yakni, sumur yang berjalan atau aktif harus diintervensi dengan teknologi agar meningkatkan kapasitas.

Selanjutnya, upaya ketiga yang berikut harus dilakukan adalah bagaimana mempercepat eksplorasi.

"Memang kita harus melakukan apa yang disebut dengan eksplorasi. Nah eksplorasi ini sudah banyak di wilayah-wilayah Timur, dan ini cost-nya tinggi sekali dan butuh waktu cepat," kata Bahlil.

Untuk mendukung hal itu, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan segera memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi dari pada eksplorasi. Hal itu dilakukan untuk menarik investor.

"Dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin, kita akan pangkas lagi, kita akan perpendek dengan waktu yang tepat, supaya apa? Investor bisa masuk Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bagaimana investor bisa masuk," ujarnya pula.

Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini maupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga mendorong adanya peralihan penggunaan bahan bakar kendaraan dari fosil ke energi baru terbarukan. Hal itu, diimplementasikan melalui penggunaan kendaraan listrik

"Kalau ini mampu kita lakukan, kemudian kita geser sebagian untuk menuju kepada energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan mobil-mobil listrik dan motor listrik, ini adalah bagian dari kedaulatan energi, jika ini kita mampu lakukan insya Allah clear," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Bahlil menyoroti biaya impor energi yang cukup besar mencapai Rp500 triliun per tahun.

Hal itu terjadi akibat kinerja sektor minyak dan gas bumi yang terus merosot, yang juga berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Lifting kita turun, itu kita tekor terus, setiap tahun kita itu menghabiskan devisa kita Rp500 triliun, makanya nilai tukar dolar AS kita terhadap rupiah agak sedikit, maju-mundur, maju-mundur. Bayangkan salah satu sumber kebutuhan terbesar itu adalah untuk membeli energi," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa pada tahun 1996 dan 1997, Indonesia mampu memproduksi 1.000.600 barel minyak per hari, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, karena mampu mengekspor hingga 1 juta barel. Namun, pasca-reformasi, produksi minyak terus mengalami penurunan.

Saat ini, produksi minyak nasional tinggal 600.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1.000.600 barel per hari. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari.

Bahlil menekankan bahwa perubahan yang terjadi dari ekspor menjadi impor dengan jumlah yang sama merupakan masalah serius yang harus diatasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024