ekBis#1

APJII Ungkap 3 Taktik Jegal RT/RW Net Ilegal

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan tiga cara yang bakal dilakukan untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Penyediaan aduan layanan masyarakat, whistleblower atau pusat pelaporan, dan pembentukan satuan tugas (Satgas) menjadi langkah awal dalam memberantas praktik terlarang itu.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menuturkan APJII sudah mulai untuk mengimplementasikan aduan layanan masyarakat.

Kemudian untuk whistleblower, Zulfadly menyebut APJII juga sudah menyelesaikan dashboard yang nantinya digunakan untuk menampung laporan yang ada.

“Satgasnya nanti kita perlu briefing lagi. Kalau sudah tahu tata cara penindakannya, kita akan mulai,” kata Zulfadly saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Starlink Dipakai RT/RW Net, Biznet Sebut Bisa Rugikan Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Supra Primatama (Biznet) mengatakan hadirnya layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net dapat bakal merugikan masyarakat.

Senior Manager Marketing Adrianto Sulistyo mengatakan skema RT/RW Net yang digunakan pengguna Starlink tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia karena ada penyalahgunaan layanan Internet yang dijual kembali secara ilegal.

“Tentu ini sangat merugikan masyarakat, karena pengalaman Internet yang didapat antar pengguna tidak akan adil satu dengan yang lainnya, sehingga penggunaan Internet menjadi tidak optimal,” kata Adrianto kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Adrianto mengharapkan adanya langkah yang diambil pemerintah terkait dengan pengunaan layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net.

Dia menyebut salah satu langkah yang perlu diambil pemerintah adalah dimudahkannya proses perizinan bagi penyedia layanan internet.

“Agar para penyedia layanan Internet dapat men-deliver atau meratakan koneksi Internet yang memiliki bandwidth besar dan berkualitas untuk masyarakat,” ujarnya.

Meskipun kontra dengan pengunaan layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net, Adrianto menyebut pihaknya tidak mempermasalhan kehadiran Starlink di dalam negeri.

“Sebab [adanya Starlink] bisa bersama-sama dalam men-deliver bandwidth yang besar dan dapat memberikan pilihan jaringan Internet baru bagi masyarakat Indonesia,” ucap Adrianto.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Kemenkominfo Bakal Bongkar Nama ISP Fasilitator RT/RW Net Ilegal, Beri Efek Jera

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan sangat serius dalam memberantas praktik jual layanan internet secara ilegal atau RT/RW Net ilegal. Regulator telekomunikasi berencana membongkar nama penyedia jasa internet (ISP) yang terbukti memfasilitasi praktik tercela itu.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kemenkominfo Dany Suwardany mengatakan praktik RT/RW Net ilegal muncul karena ada ISP yang memfasilitasi pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Kemenkominfo mengancam akan memberi efek jera kepada ISP yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan bandwidth internet kepada pelaku RT/RW Net ilegal.

“Kami memiliki rencana untuk mengumumkan [ISP Fasilitator RT/RW Net Ilegal] tetapi masih wacana dan ini bekerja sama dengan APJII. Nanti bisa kami kirim blacklist ke ISP nama-nama perusahaan yang telah terbukti memfasilitasi RT/RW Net Ilegal,” kata Dany kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Ketua Tim Penertiban Ditjen PPI Kemenkominfo Febran Suriawan mengatakan ISP hakikatnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan praktik RT/RW Net ilegal karena dapat memantau trafik internet secara internet.

Lonjakan trafik atau anomali trafik pada suatu wilayah seharusnya dapat dilacak untuk kemudian ditindak dengan mempertanyakan ke pelanggan terkait penggunaan trafik tersebut. Namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan.

Febran menduga pasifnya ISP dalam memberi sanksi kepada para pelanggan terindikasi pelaku RT/RW Net ilegal karena para pelaku membeli bandwidth internet dengan paket dedikasi dan lebih mahal dibandingkan dengan pelanggan rumah pada umumnya.

“Jadi kalau ada pertanyaan ruginya ISP bagaimana? Bandwith itu sudah dibeli. Justru kalau pelanggan biasa itu cuma pakai kecepatannya murah-murah, sedangkan RT/RW Net berlangganan ke ISP, Itu produknya yang dedicated. Tidak sampai 1 gbps, paling 300 Mbps,” kata Febran.

Namun Febran memastikan bahwa praktik RT/RW Net saat ini terus berkurang karena kemudahan perizinan yang diberikan dan gencarnya Kemenkominfo dalam menindak praktirk RT/RW Net ilegal.

“Banyak dari mereka yang insaf yang menjadi ISP karena penegakan hukum,” kata Febran.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 51 pelaku usaha yang menjual kembali jasa internet tanpa izin atau RT/RW net ilegal hingga September 2024. Meski demikian, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 2023 dan 2022.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin ini kerap disebut sebagai RT/RW Net ilegal karena dilakukan di lingkungan RT/RW Net. .

Pada 2022, Kemenkominfo menemukan 89 pelaku RT/RW Net ilegal. Jumlahnya menurun menjadi 77 pada 2023 dan 51 pada September 2024.

Kemenkominfo Diminta Bertindak, RT/RW Net Berbasis Starlink Bikin Cemas

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha Internet menilai layanan RT/RW Net berbasis internet Starlink memberi dampak bagi bisnis internet tetap yang menyasar pelanggan rumah. Pemerintah diminta turun tangan memantau praktik berbagi internet layanan Starlink.

Potensi pelanggan yang awalnya berpotensi dirangkul oleh perusahaan internet tetap menguap karena Starlink memperbolehkan layanan mereka digunakan oleh banyak rumah meski yang berlangganan hanya satu orang.

Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan hadirnya sharing internet antar rumah atau RT/RW Net berbasis Starlink berpotensi mengganggu bisnis internet rumah, termasuk milik XL Axiata.

“Kehadiran layanan Starlink ke pasar residensial dan digunakan untuk RT/RW Net tentu memberikan dampak terhadap layanan FBB yang disediakan para ISP dan operator termasuk XL Axiata,” kata Henry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, Henry berharap pemerintah terus melakukan upaya penertiban sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, Henry juga meminta pemerintah mengajak seluruh regulator mengatur bisnis satelit orbit rendah.

“Kami juga berharap, pemerintah melibatkan semua regulator dan industri yang berkaitan dalam rangka mengatur tata kelola bisnis satelit orbit rendah ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bentuk Satgas

Pada waktu yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan membuat satuan tugas (Satgas) bekerja sama dengan APJII guna menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Adapun, RT/RW Net ilegal merupakan usaha untuk menjual kembali jasa internet tanpa izin dari operator internet.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin tersebut muncul karena beberapa ISP diduga memfasilitasi praktik para pelaku guna mengejar target atau mengoptimalkan bandwidth yang dimiliki.

Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo memiliki misi untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan merasakan akses internet yang memadai.

.Meski mendukung, Budi tetap meminta adanya Satgas ini juga memperhatikan beberapa hal, seperti keamanan data dan sebagainya.

“Cuman aspek hati-hatian, perlindungan, keamanan, sebagainya harus kita jaga juga,” kata Budi.

Diketahui, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, APJI berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Satgas akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

Starlink Dipakai untuk RT/RW Net, Elon Musk Disebut Terapkan FUP

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus.

Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan saat dibagi beberapa pengguna tanpa menarik untung, trafik Starlink kemungkinan masih sesuai dan normal.

Kondisi berbeda ketika dikomersialisasikan. Pembeli akan menggunakan Starlink yang didapat dari reseller tidak resmi, secara jor-joran yang berdampak pada anomali trafik dan terbaca oleh Starlink maka berdampak pada pemblokiran.

“Mereka [Starlink] akan melihat dari FUP, ketika malam tiba-tiba naik maka akan diblokir Kalau semuanya sebelum perangkat itu mentok di 100 Mbps itu pasti akan diblokir karena tidak wajar,” kata Zulfadly.

Perangkat internet Starlink milik Elon Musk diperkirakan terus dijual dengan yang lebih murah di Indonesia. Teranyar, perangkat Starlink kembali banting harga sebesar 33% menjadi Rp3,9 juta hingga 16 September.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa sebagai pendatang baru, Starlink harus melakukan upaya memikat pengguna dengan menjual harga layanan internet yang lebih murah dibandingkan operator seluler atau internet broadband terdahulu.

Bukan hanya itu, Heru juga melihat akan adanya gerak-gerik Starlink menurunkan harga layanan bulanan untuk merebut pasar telekomunikasi di Indonesia. Hal ini mengingat harga layanan termurah Starlink dibanderol Rp750.000 per bulan.

“Terkait harga yang ada sekarang memang masih Rp750.000 per bulan, ini yang tampaknya mungkin akan dilakukan kalkulasi ulang [Starlink] untuk pasar Indonesia dan bukan tidak mungkin dijual dengan harga yang lebih murah lagi,” kata Heru kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Heru menuturkan bahwa persaingan harga terjadi seiring dengan sensitifnya pasar di Indonesia. Artinya, kompetisi ini harus dilakukan salah satunya dengan menjual produk yang lebih murah dari kompetitor lainnya.

Dengan adanya persaingan itu, Heru kembali menekankan sejak awal Starlink masuk, maka Indonesia harus bersiap mewaspadai terjadinya predatory pricing dengan menjual produk di bawah psar.

“Karena dampak dari predatory pricing itu baru bisa dinilai ketika ada operator yang mati, ada penyelenggara internet yang bangkrut, dan kita kan tidak mau itu terjadi. Caranya diwaspadai, diingatkan menjual produk di bawah pasar,” jelasnya.

RT/RW Net Ilegal Rusak Harga dan Kualitas Internet RI, APJII: Semuanya Hancur

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan reseller internet tak berizin atau RT/RW Net ilegal makin meresahkan. Praktik ini telah merusak tatanan ekosistem bisnis internet Tanah Air.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan kehadiran RT/RW Net berdampak buruk bagi bisnis internet. Tanpa adanya pembinaan, RT/RW Net ilegal akan berbisnis dengan cara yang merugikan pemain internet eksisting.

RT/RW Net ilegal kerap menjual paket internet mini dengan bandwidth kecil dan harga murah, jauh di bawah harga pemain internet legal.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat bisnis pemain internet legal menjadi terganggu karena pasar akan memilih internet dengan harga murah meski secara kualitas lebih rendah. Di sisi lain, pemain RT/RW Net ilegal juga tidak memberi kontribusi pajak dan tidak menyerap tenaga kerja.

“Harus kita benar-benar ada tindakan tegas. Karena kalau tidak, yang ilegal-ilegal ini akan merusak tatanan industri yang ada. Akhirnya, kualitas hancur, harga hancur, semuanya hancur,” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Senin (7/10/2024).

Dia menjelaskan, tindakan tegas itu harus dilakukan lantaran pemain RT/RW Net ilegal tidak berkontribusi terhadap negara, termasuk tidak membayar pajak.

Untuk itu, Arif juga menyampaikan tidak bisa hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memberantas praktik RT/RW Net ilegal, melainkan semua pihak.

Sebab, Arif menyampaikan bahwa penyelenggara internet ilegal memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Internet Service Provider (ISP) legal.

Adapun, dalam tiga tahun terakhir, APJII mencatat penyelenggara jasa internet telah bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi 1.170 ISP.

“Mereka [Kemenkominfo] harus melibatkan asosiasi, juga melibatkan penegak hukum dalam hal ini,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan praktik RT/RW Net ilegal, sejalan dengan tingginya populasi di wilayah itu.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya bersama para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan penertiban berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta aduan masyarakat.

Wayan menyatakan bahwa Kemenkominfo melakukan sejumlah tindakan atas praktik RT/RW Net ilegal yang masih terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penertiban terhadap 150 penyelenggara ilegal selama 2023.

Kemenkominfo juga telah dilakukan sosialisasi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi di lima lokasi, yakni Jakarta, Cirebon (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Salatiga (Jawa Tengah), D.I. Yogyakarta pada Februari—Maret 2024, dan Banten pada April 2024.

Pada 28 Februari 2024, Kemenkominfo juga telah dikirim surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika perihal Kewajiban Memenuhi Ketentuan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Nomor: B-2585/DJPPI.6/ PI.05.03/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 kepada seluruh penyelenggara ISP, yaitu 1.003 penyelenggara.

“Yang intinya seluruh ISP wajib mematuhi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi dan pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif, diharapkan seluruh penyelenggara ISP secara sinergis dan kolaboratif melakukan pencegahan dan upaya untuk turut menurunkan kegiatan ilegal,” terangnya.

Selain itu, lanjut Wayan, juga dilakukan aduan masyarakat terkait pelaku usaha RT/RW Net ilegal dan kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan kepada penyelenggara NAP dan ISP pada 2–4 April 2024 untuk dilakukan klarifikasi. Serta, terhadap 11 penyelenggara NAP/ISP telah diterbitkan Surat Teguran Pertama.

Serta, pada 7 April 2024 telah dikirim surat Direktur Pengendalian PPI Nomor: B-257/DJPPI.6/PI.05.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal pemberitahuan ke seluruh penyelenggara ISP. Surat tersebut agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RT/RW Net Ilegal Bikin Pengusaha Internet Menjerit, Langkah Prabowo Ditunggu

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo belum berhasil memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Maraknya pratik melanggar hukum ini mengancam bisnis pemain internet eksisting. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan melibatkan seluruh pihak dalam memberantas praktik ini.

RT/RW Net ilegal merupakan reseller jasa internet ilegal yang biasarnya berada di lingkungan RT/RW. Praktik RT/RW Net ilegal menjadi momok bagi pemain internet karena mereka kerap menjual layanan dengan harga paket kecil dan harga murah.

Sebagai gambaran, jika operator menjual paket internet rumah seharga Rp300.000 per bulan untuk 50 Mbps, pelaku RT/RW Net ilegal menjual dengan harga Rp100.000 per 10 Mbps.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa masih menjamurnya keberadaan RT/RW Net ilegal menjadi salah satu daftar perhatian penting bagi asosiasi.

Praktik RT/RW Net Ilegal berisiko merusak tatanan industri, baik dari sisi harga hingga kualitas layanan ke pelanggan.

“Ini nggak fair [adil], ketika yang ilegal ini tidak diberantas. Dan ini perlu benar-benar kerja keras, bukan dari Kemenkominfo, tetapi dari penegak hukum,” kata Arif saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Arif, harus ada tindakan tegas untuk memberantas RT/RW Net ilegal yang masih menjamur. Namun, kata dia, langkah pertama yang bagus dilakukan adalah dengan pembinaan.

Dia menjelaskan, tindakan tegas itu harus dilakukan lantaran pemain RT/RW Net ilegal tidak berkontribusi terhadap negara, termasuk tidak membayar pajak.

Untuk itu, Arif juga berpesan agar pemerintah selanjutnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas RT/RW Net ilegal.

Pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan Kemenkominfo.

Sebab, Arif menyampaikan bahwa penyelenggara internet ilegal memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Internet Service Provider (ISP) legal.

Adapun, dalam tiga tahun terakhir, APJII mencatat penyelenggara jasa internet telah bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi 1.170 ISP.

“Mereka [Kemenkominfo] harus melibatkan asosiasi, juga melibatkan penegak hukum dalam hal ini,” ujarnya.

Wabah Ilegal di Wilayah Rural

Tidak hanya di perkotaan, pratik RT/RW atau RT/RW Net ilegal juga telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet ilegal juga melakukan pengrusakan atas infrastruktur internet reseller resmi seperti Bumdes.

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy.

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.