Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia berpeluang merelaksasi ketentuan rasio free float bagi BUMN ataupun swasta yang berencana menggelar initial public offering (IPO) dengan target dana jumbo.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji batas ideal rasiofree floatatau saham yang dimiliki publik saat penawaran umum saham perdana.

Berdasarkan ketentuan III.2.6.3 Peraturan No. I-A, calon perusahaan tercatat dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun sebelum penawaran umum, sedikitnya memiliki saham free float 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.

“Ini yang sedang kami kaji dan didiskusikan oleh OJK. Mungkin ada pengecualian untuk satu signifikan yang besar, dia tidak perlu 10%. Kami lagi hitung,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Iman menuturkan BEI sempat memberikan relaksasi aturan free float kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang sebelumnya berencana menggelar IPO pada 2023 dengan perkiraan target dana sebesar US$2 miliar.

Namun, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu batal melantai karena Kementerian BUMN menilai momentum pasar belum cukup ideal.

“Kami memberikan relaksasi buat PHE untuk [free float] lebih kecil dari 10% kalau kita tahu ­size­-nya besar. Saya rasa itu juga lagi kami lakukan dan sekarang sedang melihat berapa free float yang pas,” ucap Iman.

Sementara itu, dia menyampaikan bahwa hingga akhir tahun ini, belum ada entitas pelat merah yang masuk dalam antrean IPO. Padahal, aksi penawaran umum saham perdana BUMN cukup dinantikan oleh investor.

“Market cap kita didorong oleh perusahaan-perusahaan besar yang likuid. Tentu saja yang paling ditunggu adalah BUMN, di samping perusahaan swasta,” pungkasnya.

Iman pun berharap pemerintahan baru mampu membawa anak perusahaan pelat merah, seperti PHE, PT Indonesia Asahan Inalum, dan subholding PTPN yakni PalmCo untuk dapat melantai di Bursa pada 2025.

BUMN TUNDA IPO

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyatakan IPO PalmCo ditunda sembari menunggu kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” kata Ghani melalui pesan singkat kepada Bisnis pada 10 Oktober lalu.

Ghani tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan catatan Bisnis.com Selasa (24/9/2024), dia menuturkan secara prinsip PalmCo siap untuk melantai di BEI.

Di sisi lain, terkait PHE, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan kinerja sebelumnya dipertimbangkan IPO.

Menurutnya, PHE kini sedang difokuskan menggenjot kinerja eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi (M&A) di luar negeri.

“Dengan harapan, nanti produksi dan kapasitas mereka dalam negeri bisa meningkat dan mempunyai sumur-sumur luar negeri. Dan, baru setelah itu kami akan pertimbangkan lagi [untuk IPO],” ujar Kartika.

Begitu pun dengan Inalum. Dia menyatakan IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter, Kuala Tanjung.

Inalum sempat berencana untuk melantai di BEI pada 2024. Namun, karena pertimbangan proyeksi kondisi pasar modal yang melambat pada tahun pemilu, membuat perusahaan menunda rencana tersebut.

______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham pengendali PT Bank Permata Tbk. (BNLI) yakni Bangkok Bank Public Company Limited terpantau melakukan transaksi pelepasan kepemilikan saham sebanyak 1,74 miliar lembar saham pada 23 Agustus 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Bangkok Bank melepas saham sebanyak itu dengan harga penjualan Rp920 per saham. Adapun, transaksi ini dilaksanakan melalui pasar negosiasi di Bursa Efek pada 21 Agustus 2024 dengan tanggal penyelesaian 23 Agustus 2024.

Alhasil, Bangkok Bank meraup dana hasil pelepasan saham sebesar Rp1,6 triliun dari transaksi tersebut.

“Tujuan transaksi ini untuk pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham setelah Penawaran Tender Wajib berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka,” tulis manajemen yang dikutip Sabtu (24/8/2024).

Seiring dengan transaksi penjualan saham itu, kepemilikan Bangkok Bank di Bank Permata menyusut dari 33,98 miliar saham atau 93,94% porsi kepemilikan sebelum transaksi, menjadi 32,24 miliar saham atau 89,12% porsi kepemilikan setelah transaksi. Dengan demikian, persentase saham yang ditransaksikan sebesar 4,82%.

Pada penjelasan terpisah, manajemen merinci bahwa berdasarkan data komposisi kepemilikan saham per 22 Agustus 2024 alias sebelum transaksi, Bangkok Bank Public Company Limited masih menggenggam 35,71 miliar saham atau 98,71%. Sementara, publik hanya memegang 439,28 juta saham atau 1,22%.

Lalu, setelah transaksi maka komposisi pemegang saham per 23 Agustus 2024 terjadi penyusutan kepemilikan, di mana Bangkok Bank Public Company Limited menggenggam 89,12% atau 32,24 miliar saham dan publik menggenggam 10,81% atau 3,9 miliar saham.

Manajemen menyebut transaksi ini tidak memiliki dampak yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Bank Permata.

“Namun dengan dilakukannya transaksi pengalihan kembali saham Bank Permata oleh Bangkok Bank, maka Bank Permata dapat memenuhi ketentuan minimal saham free float pada Bank Permata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A” tulis Corporate Secretary Bank Permata Katharine Grace.

Sebelumnya, Bank Permata juga telah mendapatkan perpanjangan waktu terkait batas minimum saham free float yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 7 Oktober 2024.

Persetujuan tersebut diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-267/D.04/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2022 dan dilanjuti dengan persetujuan BEI berdasarkan surat bursa No. S-08999/BEI.PP1/10-2023, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2023.

Saat itu, Katharine mengatakan Bangkok Bank sebagai pemegang saham pengendali perseroan sedang mengupayakan pelaksanaan free float dapat diselesaikan pada tenggat waktu yang telah disetujui oleh regulator dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku.

“Kami bersama dengan Bangkok Bank akan tetap mengupayakan agar PermataBank kembali ke Papan Utama dalam bursa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).

Sebagai informasi, BEI telah mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan 7,5% dari jumlah saham tercatat pada 21 Desember 2023.

Saham free float merupakan saham yang dapat diperdagangkan di BEI dan dimiliki oleh investor kurang dari 5%. Saham free float juga tidak mencakup saham-saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya, anggota dewan komisaris atau direksi, dan bukanlah saham hasil buyback atau saham treasure.

Dalam regulasi tersebut, perusahaan dapat tetap tercatat di bursa jika memenuhi kriteria tersebut paling lambat dua tahun sejak aturan berlaku.

Namun, Peraturan Nomor I-A juga memungkinkan emiten untuk mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float, tetapi dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.