Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin mengatur agar sumbangan dana kampanye oleh relawan turut dilaporkan pasangan calon (paslon) kepala daerah dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, tidak ada kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye dari relawan dalam aturan lama. Meski demikian, KPU melihat kini relawan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

"Sehingga menjadi penting bagi kami untuk mengaturnya, karena kalau bicara dengan kegiatan relawan dalam kegiatan kampanye itu saya melihat hampir sama dengan yang dilakukan oleh tim kampanye," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024)

Apalagi, sambungnya, sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah sejak lama menyoroti keterlibatan relawan ini. Di satu sisi relawan semakin menjamur, namun di sisi lain regulasinya tidak ada.

Sejalan dengan itu, Idham menyatakan KPU akan mewajibkan agar para pasangan calon kepala daerah turut mendaftarkan kelompok relawan pendukungnya baik dari tingkat provinsi hingga desa.

"Jadi memang itu harus diatur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya," ujar Idham.

Aturan tersebut ada dalam Pasal 6 ayat (5) draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Di situ diatur bahwa ada empat kategori sumbangan dari perseorangan yang wajib dilaporkan ke KPU.

Pertama, dari anggota partai politik pengusung. Kedua, dari individu perseorangan. Ketiga, dari anggota partai politik nom pengusung. Keempat, dari relawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, dalam aturan lama yaitu Peraturan KPU (PKPU) No. 5/2017, pasangan calon kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPDK akan dikenai sanksi diskualifikasi. Meski demikian, kini KPU ingin menghapus sanksi tersebut.

Idham beralasan, aturan sanksi diskualifikasi karena tak melapor LPPDK tidak diatur dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada. Oleh sebab itu, KPU tidak bisa membuat aturan teknis yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

"Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan LPPDK yang diatur dalam Pasal 54 PKPU 5/2017 itu perlu dihapus," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Dia mengingatkan, hierarki peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 7 UU No. 12/2011. KPU, lanjutnya, hanya ingin melakukan pendekatan hierarki dalam menyusun aturan teknis.

Oleh sebab itu, dalam Pasal 65 draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye hanya akan diatur bahwa pasangan calon yang tidak menyampaikan LADK dan LPPDK akan diumumkan ke publik. Jika pasangan calon yang bersangkutan tetap terpilih maka penetapannya akan ditunda sampai menyampaikan LPPDK.

Berikut bunyi lengkap draf Pasal 65 Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye:

1. Apabila terdapat Pasangan Calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK akan diberikan peringatan yang disampaikan melalui surat KPU dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan LADK dengan rentang waktu yang ditentukan.
2. Apabila setelah disampaikan peringatan, namun Paslon bersangkutan tetap tidak menyampaikan LADK, maka Paslon tersebut diberikan sanksi yaitu tidak dapat mengikuti kampanye.
3. Pasangan Calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK dan/atau LPPDK akan diumumkan kepada Publik.
4. Apabila Paslon tidak menyampaikan LPPDK tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih sampai dengan Calon bersangkutan menyampaikan LPPDK.