TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan terdapat sekitar 60 investor yang sedang ditangani Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan dua di antaranya merupakan investor dari luar negeri.

"Dari sekitar 220 investor tersebut, terdapat 45 investor yang kemarin sudah melakukangroundbreaking. Sekarang sisanya, nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada sekitar 60-an investor, ini akan kita coba percepat lagi," ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dua investor asing berasal dari Cina dan Jepang, yangakan fokus untuk masuk di sektor properti IKN."Jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor," kata Basuki, yang juga Menteri PUPR.

Basuki kembali mengatakan, bahwa tugas Satgas Percepatan Investasihanya mempercepat proses penanaman modal di IKN.

"Supaya Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN yakni Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia membantu untuk mempercepat. (Satgas) itu sudah lama, karena dulu Otorita IKN minta ada satgas-satgas, yang jadi ini satgas untuk percepatan investasi di IKN," katanya.

Satgas Percepatan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 untuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Untuk mempercepat (realisasi investasi), bukan mencari investor baru," kata Endra di Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Endra menuturkan, Satgas Percepatan Investasi tidak akan melakukan bussines gathering ataupun market sounding. Sebab, menurutnya, upaya itu sudah terlambat dilakukan di sisa periode pemerintahan saat ini.

"Jadi, kami lakukan yang sudah ada," ungkap Endra. "Dari LoI (surat minat investasi) ke MoU (nota kesepahaman). Dari MOU, lanjut ke realisasi investasi."

Endra optimistis target investasi sebanyak Rp 100 triliun terealisasi tahun ini. Meskipun yang sudah tercatat dari enam kali groundbreaking baru Rp 51,3 triliun, menurutnya, masih ada peluang mengejar sisa target.

"Paling tidak, Rp 100 triliun itu kami maknai sebagai komitmen investasi," kata Endra. Ia kemudian berhitung, bila 60 investor merealisasikan modal Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun, Rp 100 triliun bukan tidak mungkin bisa dikantongi. "Membangun gedung di IKN kan range-nya segitu," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan terdapat sekitar 60 investor yang sedang ditangani Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan dua di antaranya merupakan investor dari luar negeri.

"Dari sekitar 220 investor tersebut, terdapat 45 investor yang kemarin sudah melakukangroundbreaking. Sekarang sisanya, nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada sekitar 60-an investor, ini akan kita coba percepat lagi," ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dua investor asing berasal dari Cina dan Jepang, yangakan fokus untuk masuk di sektor properti IKN."Jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor," kata Basuki, yang juga Menteri PUPR.

Basuki kembali mengatakan, bahwa tugas Satgas Percepatan Investasihanya mempercepat proses penanaman modal di IKN.

"Supaya Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN yakni Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia membantu untuk mempercepat. (Satgas) itu sudah lama, karena dulu Otorita IKN minta ada satgas-satgas, yang jadi ini satgas untuk percepatan investasi di IKN," katanya.

Satgas Percepatan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 untuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Untuk mempercepat (realisasi investasi), bukan mencari investor baru," kata Endra di Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Endra menuturkan, Satgas Percepatan Investasi tidak akan melakukan bussines gathering ataupun market sounding. Sebab, menurutnya, upaya itu sudah terlambat dilakukan di sisa periode pemerintahan saat ini.

"Jadi, kami lakukan yang sudah ada," ungkap Endra. "Dari LoI (surat minat investasi) ke MoU (nota kesepahaman). Dari MOU, lanjut ke realisasi investasi."

Endra optimistis target investasi sebanyak Rp 100 triliun terealisasi tahun ini. Meskipun yang sudah tercatat dari enam kali groundbreaking baru Rp 51,3 triliun, menurutnya, masih ada peluang mengejar sisa target.

"Paling tidak, Rp 100 triliun itu kami maknai sebagai komitmen investasi," kata Endra. Ia kemudian berhitung, bila 60 investor merealisasikan modal Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun, Rp 100 triliun bukan tidak mungkin bisa dikantongi. "Membangun gedung di IKN kan range-nya segitu," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) yang diteken 5 Agustus lalu.Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk mengetuai Satgas tersebut.

Sementara Wakilnya, Presiden menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Secara menyeluruh, struktur organisasi Satgas Percepatan Investasi IKN ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat.

"Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden," tulis pasal 2 Kepres tersebut, dikutip Rabu (7/8/2024).

Adapun untuk posisi Sekretaris, Presiden Jokowi menunjuk Wakil Kepala OIKN yang saat ini dijabat oleh Raja Juli Antoni dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kejagung, Firdaus Dewilmar.

Sementara untuk susuan Anggota Satgas tersebut terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selanjutnya Susunan Anggota Pelaksana akan diisi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan, Kemenko Marves, Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dirjen Tata Ruang, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Selain itu ada Sekjen KLHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dirjen Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan.Anggota lain dari unsur Kementerian PUPR terdiri dari Dirjen Cipta Karya, Dirjen Perumahan, Dirjen SDA, dan Dirjen Bina Marga.

Anggota unsur Kementerian Investasi/BKPM terdiri dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis.

Adapun unsur OIKN terdiri dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

Selain itu anggota juga meliputi Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejaksaan Agung, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).