LEBAK, iNews.id - Puluhan anggota Satpol PPKabupaten Lebak ramai-ramai menggeruduk gedung DPRD Lebak, Kamis (10/9/2024). Mereka memakai pita hingga membentangkan spanduk hitam.

Aksi itu merupakan bentuk belasungkawa para penegak perda setelah salah satu anggota mereka Yadi Suryadi meninggal dunia selepas pengamanan unjuk rasa Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL) pada 23 September 2024. Yadi berpulang setelah tertimpa pagar gedung yang didorong massa.

"Ini bukan demo, ini aksi belasungkawa. Solidaritas kami kepada salah satu rekan kami Pak Yadi Suryadi yang meninggal dunia selepas pengamanan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lebak," ujar Ade Apriadi salah satu anggota Satpol PP dan Damkar Lebak.

Menurut Ade, untuk mengenang mendiang Yadi, para anggota mengenakan pita hitam hingga melakukan pengibaran bendera setengah tiang. Selain, itu massa juga mendesak agar dalang di balik aksi anarkistis tersebut segera terungkap.

"Demo anarkistis tidak dibenarkan. Kami minta penegak hukum usut tuntas dalang di balik aksi unjuk rasa," katanya.

Sementara Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari menyayangkan aksi unjuk rasa yang dinilai salah sasaran. Sebab aksi demo 23 September lalu berkaitan dengan pribadi.

"Aksi demo seperti ini, kami DPRD Lebak bukan antikritik. Kita hidup di alam demokrasi. Cuma yang elegan lah, kebijakan yang didemo. Sebetulnya 23 September mendemo tentang saya Ketua DPRD itu. Apa salah dr Juwita? Sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Apa salah saya, saya cinta Lebak, saya mau mengabdi untuk Lebak. Ini sangat disayangkan sekali. Orang demo kebijakan, BBM naik, beras ini. Ini kan tidak," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Juwita juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) segera mengungkap perkara ini.

"Kami mendesak APH bergerak cepat menindak kasus ini, kita akan memantau dan memonitor terus perkembangan kasus ini," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman hentikan penjualan es krim mengandung alkohol oleh sebuah gerai di salah satu mal yang berada di wilayah Sleman, Selasa (8/10).

Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, mengatakan bahwa selain mengandung alkohol, gerai tersebut juga tidak memiliki izin untuk menjualnya.

“Dia (gerai) itu vulgar. Jadi dia kayak rasa vodka, rasa whisky gitu. Di tulisannya tuh seperti itu,” kata Shavitri dihubungi Pandangan Jogja, Rabu (9/10).

“Setelah kami cek, ternyata perizinannya juga belum berizin. Jadi, kami memberikan surat peringatan untuk menghentikan penjualan es krim yang mengandung alkohol tersebut,” tambahnya.

Meski begitu, gerai tersebut tetap diperbolehkan menjual es krim yang tidak mengandung alkohol.

Shavitri mengatakan, sebelumnya Satpol PP Sleman sudah dua kali mengirimkan surat peringatan kepada pemilik gerai itu. Namun, kedua surat peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti, sehingga Satpol PP Sleman bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Sleman dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman menindak dengan menutup penjualan es krim beralkohol tersebut.

Selain karena tak berizin, penghentian itu juga dilakukan untuk melindungi anak-anak dan remaja. Sebab, kata Shavitri tidak ada aturan batas usia yang boleh membeli es krim beralkohol di gerai tersebut.

“Siapakah yang menjamin nanti misalkan anak kecil yang beli, dia tetap akan dilayani juga kan es krim rasa vodka itu. Nah, itu meresahkan bagi orang tua,” kata Shavitri.

Selain itu, usaha tersebut juga telah melanggar Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Jika setelah penindakan ini gerai tersebut masih bandel menjual es krim beralkohol, bukan tidak mungkin pihaknya akan menindaknya secara hukum.

“Yang sekarang masih taraf pembinaan, tapi kalau diketahui melanggar lagi yakami lakukan tindakan yustisi,” ujarnya.

LEBAK, iNews.id- Yadi, anggota Satpol PP Kabupaten Lebak meninggal dunia usai pengamanan demonstrasi di depan Gedung DPRD. Yadi meninggal pada Rabu (9/10/2024) dengan luka serius di bagian kepala usai tertimpa pagar yang didorong oleh demonstran yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL).

Yadi sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adjidarmo. Kian hari kondisinya semakin memburuk hingga harus dirujuk ke beberapa rumah sakit di Tangerang dan Jakarta.

Wakil Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi mengatakan, salah satu anggota Satpol PP tewas saat menjalani perawatan di RS Hermina Tangerang selepas pengamanan aksi unjuk rasa.

"Betul beliau telah berpulang usai bertugas hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korpri Lebak turut berdukacita," ujar Ajis saat dikonfirmasi melalui telepon.

Menurutnya, Yadi berlumuran darah saat mengamankan demonstrasi yang dilakukan PMPL di depan Gedung DPRD Lebak pada Senin (23/9/2024). Demonstrasi tersebut menolak salah satu calon ketua DPRD Lebak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saat itu aksi unjuk rasanya yang kita tahu mengenai penolakan salah satu calon ketua DPRD Lebak. Beliau melakukan pengamanan saat massa mencoba merangsek masuk ke gedung. Korban tertimpa pagar gedung DPRD yang roboh," ucapnya.

Dia menyampaikan, awalnya Yadi mendapatkan penanganan medis di RSUD dr. Adjidarmo. Dari hasil pemeriksaan terdapat trauma pada tulang belakang kepala sehingga Yadi mengalami kelumpuhan.

"Dirujuk ke Tangerang juga Jakarta dan hari ini kami menerima kabar duka bahwa beliau sudah berpulang," ucapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Lebak, Dartim berharap insiden yang terjadi pada 23 September 2024 ini diproses hukum. "Kita berharap dilanjut," katanya. 

Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya menuturkan, kasus tersebut tengah berproses. "Perkara dalam proses," kata AKP Wisnu.

Editor: Kurnia Illahi

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengatakan pihaknya telah mengantongi Identitas manusia silver yang menggebrak mobil pengendara di lampu merah bawah Jembatan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Pelaku sudah teridentifikasi tetapi memang selama dua hari pantauan kami di lapangan belum kami temukan lagi," kata Octo ditemui di Pemkot Yogya, Selasa (1/10).

Lanjutnya, para manusia silver ini senantiasa memantau medsos. Apabila ada hal yang viral atau razia tengah gencar mereka lalu menghilang.

"Dengan satu kejadian seperti ini sudah jadi kebiasaan mereka menarik diri terlebih dahulu. Baru ketika situasi sudah dianggap memungkinan, mereka keluar," katanya.

Octo telah mendorong anggotanya untuk terus proaktif terhadap laporan masyarakat maupun optimalisasi patroli rutin.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat yang dirugikan seperti itu sebenarnya bisa melapor ke kepolisian terkait tindakan yang merugikan atau pun merusak properti mereka," jelas Octo.

Sebelumnya, pengendara mobil di Yogyakarta mengeluh mendapat perlakuan tak menyenangkan dari seorang manusia silver yang menggebrak mobil lantaran tak diberi uang.

SAMPANG, iNews.id - Perempuan muda menjadi korban dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Satpol PP Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah bahkan hingga mengeluarkan darah.

Informasi diperoleh iNews, identitas korban bernama Dewi Kumala (26). Dia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang.

Dewi menjelaskan peristiwa penganiayaaan ini bermula saat korban menggunakan jaringan Wifi untuk bermain game di salah satu rumah tetangga. Lokasi rumah ini berada di belakang salah satu kantor dinas, tidak jauh dari rumah korban.

"Sebelum kejadian, saya bersama pemilik rumah sempat ngobrol dan saya pamit ke dalam karena mau ke kamar mandi," ujar korban, Senin (30/9/2024).

Tiba-tiba kata Dewi, datang oknum ptugas Satpol PP mengusirnya. Oknum tersebut menyampaikan jika tidak ada tuan rumah, jangan main game di rumah tersebut.

Menurutnya walaupun sudah dijelaskan, terduga pelaku tetap mengusirnya bahkan memukul dan menendang.

"Untuk melindungi diri, saya berusaha lari ke arah barat tetapi oknum tersebut tetap mengejar hingga akhirnya pihak keluarga pemilik rumah berupaya melerai dengan memegang tangan oknum petugas Satpol PP," katanya.

Seusaia kejadian itu, korban bersama kakak serta kerabat dekatnya langsung menuju ke Polres Sampang. Korban melaporkan kejadian dugaan penganiayaan ini dengan harapan terduga pelaku menerima sanksi setimpal.

Setelah diterima petugas SPKT Polres Sampang, korban dilakukan pengambilan visum ke Rumah Sakit dr Muhammad Zyn (RSMZ) Sampang.

Kasi Humas polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie membenarkan adanya pelaporan dugaan penganiayaan di wilayah hukumnya tersebut. 

"Kami masih melakukan penyelidikan," ujar Dedy.

Editor: Donald Karouw

LEBAK, iNews.id - Dua anggota Satpol PP dilarikan ke rumah sakit saat pengamanan aksi demo di Gedung DPRDKabupaten Lebak, Banten, Senin (23/9/2024). Satu di antaranya terkapar berlumuran darah.

Kedua anggota Satpol PP Lebak yang terluka bernama Yadi dan Murtono. Kondisi Yadi mengalami luka sobek di bagian kepala usai tertimpa pagar DPRD hingga mengeluarkan darah. Sementara Murtono mengalami sesak saat pengamanan aksi unjuk rasa.

Ironisnya, demo yang digelar Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak itu secara tiba-tiba langsung membubarkan diri setelah menimbulkan korban. Orasi terhenti dan mereka membubarkan diri.

Diketahui, aksi unjuk rasa ini digelar mengenai perebutan kursi Ketua DPRD Lebak dari Partai PDI Perjuangan. Anehnya, saat ditanya, sebagian massa pendemo malah tidak mengetahui mengenai topik unjuk rasa tersebut.

"Ngga tahu demo apa. Cuma diajak-ajak aja," ujar salah satu pria peserta demo, Senin (23/9/2024).

Sementara Kasatpol PP Lebak Dartim membenarkan adanya dua anggota terkapar usai pengamanan aksi unjuk rasa.

"Pak Yadi luka bagian kepala hingga harus dijahit beberapa jahitan. Kalau Martono itu sesak napas," katanya.

Editor: Donald Karouw

Sebanyak 165 orang anggota Satpol PP DKI Jakarta ketahuan bermain judi online. Hal ini membuat geram DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengusut dan menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut.

“Jika benar terbukti bahwa pegawai (Satpol PP) ini terlibat dalam praktik perjudian ilegal, hal ini dianggap menyeleweng,” ujar Rio dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Berdasarkan surat dari Inspektorat kepada Satpol PP, tercatat ada 165 anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

Surat bernomor e.0519.P4.01.00 yang dikeluarkan pada 10 September 2024 dan ditandatangani oleh Sekretaris Inspektur DKI Jakarta Dina Himawati, menyinggung pembinaan kepegawaian dan kode etik kepegawaian.

Sementara jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar. Selain itu, ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp 194.087.791 dengan frekuensi deposit 193 kali.

Rio menilai, judi online ini dapat mencoreng birokrasi dan harus mendapat sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Regulasi ini memuat kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan tersebut.

“Apa lagi dugaan Satpol PP terlibat judi online menjadi perhatian khusus karena salah satu tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum,” kata Rio.

Menurutnya, seharusnya Satpol PP turut mendukung upaya DPRD DKI Jakarta memberantas perjudian daring yang telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat.

Apalagi judi online menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya terbatas pada aspek moralitas, tetapi juga ekonomi.

“Sudah semestinya para ASN maupun lembaga-lembaga Pemerintah ikut terlibat dalam melawan Judi Online dengan tidak terjerat dan ikut membantu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat,” ungkap Rio.

Penting bagi DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki dan mengawasi secara menyeluruh permasalahan ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk menegakkan integritas dan kredibilitas sektor pelayanan publik.

Ia mengimbau ASN di lingkungan Pemprov DKI mengerti arti pentingnya perilaku etis dan kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi prinsip tata pemerintahan yang baik.

“Penting bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan validitas tuduhan tersebut dan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tutur Rio.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono angkat bicara terkait dengan adanya surat dari Inspektorat terkait 165 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta yang terlibat judi online (judol).

Heru tidak membenarkan adanya surat klarifikasi tersebut. Menurutnya surat itu ditujukan untuk pembinaan terhadap anggota Satpol PP yang terlibat.

"Iya, itu kan dalam rangka pembinaan, Inspektorat bersurat ke Satpol PP untuk pembinaan dan klarifikasi," kata Heru dilansir dari Antara, Jumat (20/9/2024).

Heru pun menyerahkan hal itu kepada Kepala Satpol PP untuk mengklarifikasi hal tersebut.

“Ya, ada surat dari Inspektorat, klarifikasi untuk dicek kembali. Ada yang benar, ada yang tidak," kata Heru.

Pada surat bernomor e.0519.P4.01.00 yang diterbitkan pada 10 September 2024 dan ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat DKI Jakarta, Dina Himawati, Inspektorat menyinggung pembinaan kepegawaian dan kode etik kepegawaian.

Adapun jumlah transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar. Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp194.087.791 dengan frekuensi deposit 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kasatpol PP Jakarta, Arifin, untuk menindaklanjuti temuan terkait anggotanya yang bermain judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa Inspektorat telah mengirimkan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait adanya 165 anggota yang terindikasi bermain judi online.

Menurut Heru, surat yang dilayangkan itu berkaitan dengan pembinaan dan klarifikasi mengenai daftar anggota Satpol PP yang terlibat judi online.

"Ya, itu kan dalam rangka pembinaan. Inspektorat bersurat ke Satpol PP untuk pembinaan dan klarifikasi," kata Heru kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Terkait surat itu, eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyerahkan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, untuk mengklarifikasi data tersebut.

"Klarifikasi untuk dicek kembali (daftar anggota yang main judi online). Ada yang benar, ada yang tidak," kata Heru.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, terdapat 165 anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

Jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar.

Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp194.087.791 dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, terkait anggotanya yang bermain judi online.

Surat itu bernomor e.0519.PA.01.00, ditandatangani oleh Sekretaris Inspektur DKI Jakarta, Dina Himawati, dan dikeluarkan pada 10 September 2024.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan bahwa ia telah menerima laporan terkait adanya anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

"Saya juga sudah menerima laporan terkait masalah judi online di kalangan PNS Satpol DKI," ujar Dwi Rio kepada Kompas.com, Kamis (19/9/2024).

Ia pun mendesak pimpinan Satpol PP untuk menindak anggotanya yang dilaporkan diduga bermain judi online.

Komisi yang membidangi pemerintahan ini menilai perilaku para anggota Satpol PP telah mencoreng birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Harus ada tindakan tegas dan berkelanjutan terhadap seluruh PNS DKI agar mematuhi disiplin PNS yang tercantum dalam PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 3, termasuk dalam KUHP Pasal 303 tentang judi offline dan online," ujar Dwi Rio.

Dwi Rio menegaskan bahwa efektivitas aturan akan terlihat dari konsistensi penerapannya.

Ia juga menyinggung pembinaan yang dilakukan pimpinan Satpol PP Jakarta.

"Jangan ada kasus baru baru bergerak. Saya yakin, jika penyelesaiannya hanya dilakukan secara kasus per kasus, masalah judi online ini akan terus menggulung seperti bola salju," kata Dwi Rio.

Dwi Rio juga meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Setda Provinsi Jakarta untuk lebih aktif dalam melakukan evaluasi terhadap birokrasi.

Ia menekankan pentingnya memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab.

"Intisarinya, pendekatan penanganan masalah harus mengedepankan aspek menyatu (terintegrasi), utuh (holistik), dan menyeluruh (komprehensif)," kata Dwi Rio.

Kompas.com telah menghubungi Kepala Inspektorat Jakarta, Saefullah, dan Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, melalui pesan singkat dan telepon untuk mengonfirmasi surat itu. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons atau balasan.

KUPANG, iNews.id - Oknum Satpol PPKota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial AS (52) diduga menganiaya istri hingga tewas. Pelaku ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan RJH Manurung mengatakan, pelaku seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Satpol PP Pemprov NTT. Dia menjadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan korban yakni istrinya berinisial JMM (52) meninggal dunia.

"Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Kami akan melengkapi pemberkasan untuk membuat permasalahan ini menjadi terang benderang dan mendapatkan keputusan yang adil bagi semua,” ujar Kapolres, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, pelaku dijerat UU Lex Specialis Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat 3 mengingat keduanya memiliki hubungan suami-istri. Ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp45 juta.

Di sisi lain, kedua anak korban saat ini sedang menjalani proses trauma healing.

"Anak-anak korban kami pindahkan ke rumah salah satu keluarganya,” katanya. 

Hasil penyelidikan, motif penganiayaan ini lantaran pelaku meminta korban tidak masuk kerja di hari libur. Apalagi kondisi korban saat itu sedang sakit. 

Namun korban tidak mengindahkan perkataan pelaku sehingga membuatnya emosi. Pelaku lalu meninggalkan rumah dan mulai berpesta miras di sebuah bengkel dekat rumah mereka. 

"Malamnya saat pulang ke rumah, istrinya masih belum datang. Setelah istrinya kembali dari kantor, pelaku langsung aniaya korban dengan tangan kosong,” ucapnya.

Adapun istri pelaku seorang ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga NTT. Pelaku diketahui sedang mabuk saat memukuli istrinya secara brutal hingga jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri.

Saat itu tetangga terdekat sempat berusaha melerai, tetapi pelaku mengancam. Melihat kondisi korban makin memburuk, tetangganya membawa korban ke RS Leona Kota Kupang namun sudah tidak tertolong dan meninggal pada Senin (12/8/2024) malam. Tak terima, keluarga korban melaporkan pelaku ke polisi. 

Menerima laporan, polisi langsung menangkap pelaku dan menahannya. Pelaku juga sudah menjadi tersangka dan sedang pemerkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Satpol PP DKI Jakarta menjangkau sebanyak 659 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Operasi Bina Tertib Praja selama 1-9 Agustus 2024 untuk menjaga ketertiban umum di Jakarta. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan Operasi Bina Tertib Praja hingga 31 Agustus 2024 mendatang.

"Penjangkauan PPKS yang dilakukan adalah bukan saja sebagai upaya penyelenggaraan ketertiban umum di kota Jakarta. Melainkan juga sebagai upaya untuk penjangkauan, pendataan sekaligus pembinaan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan kesejahteraan sosial agar mendapatkan penanganan yang lebih manusiawi dari Pemprov DKI Jakarta," kata Arifin dalam keterangannya, Minggu, 11 Agustus 2024.

Ia menegaskan, operasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk memanusiakan kelompok penduduk Jakarta agar tidak menggantungkan ekonominya dari mencari nafkah di perempatan jalan maupun badan jalan yang ramai lalu lintas.
"Karena selain melanggar peraturan juga membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan juga masyarakat lain pengguna jalan. Bersama-sama kita jaga Jakarta lebih tertib, tentram dan teratur untuk seluruh penduduk Jakarta," ujarnya.

Adapun rekap hasil penjangkauan PPKS Satpol PP Provinsi DKI Jakarta periode 1-9 Agustus, antara lain manusia gerobak delapan orang, manusia silver satu orang, kostum badut, boneka, robot delapan orang.

Gelandangan pengemis 52 orang, pengamen 66 orang, pak ogah (pengatur lalin ilegal) 401 orang, ondel-ondel empat orang, anak Jalanan delapan orang, ODGJ sembilan orang, pemulung 25 orang, dan asongan 113 orang.

Baca juga: Warga Rawasari Minta Dibuatkan Sodetan dan Perapihan TPS

Adapun hasil Operasi Bina Tertib Praja tingkat Kota Jakarta Pusat yang telah diselenggarakan sejak 1 Agustus 2024 terdapat 10 pelanggar yang telah menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring).

"Pelanggar terdiri dari Pak Ogah sebanyak tiga orang melanggar Pasal 7 ayat 1 dan Pengemis, Asongan dan Pengamen sebanyak tujuh orang melanggar Pasal 40 huruf a," kata Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba.

Hasil putusan pengadilan sebagai berikut yakni satu orang yang melanggar Pasal 7 ayat 1, membayar denda Rp500 ribu, dua orang melanggar Pasal 40 huruf a, membayar denda Rp200 ribu.

Lalu, enam orang tidak sanggup membayar denda sehingga menjalankan sanksi kurungan dengan dititipkan di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 Tangerang Selatan selama 20 hari dan satu orang tidak hadir dan disampaikan putusan verstek.

"Dengan bentuk penindakan pelanggaran ketertiban umum melalui sanksi pidana diharapkan timbulnya kepedulian masyarakat untuk tertib mengikuti aturan dan juga berperan serta aktif saling menjaga ketentraman lingkungan," kata Tumbur.

(END)

Jakarta: Ratusan pedagang di Jalan Sadar IV, Gambir, Jakarta Pusat ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat, Rabu 7 Agustus 2024.

Lurah Petojo Utara, Dipta Dwipakusuma mengatakan pedagang di Jalan Sadar IV masuk dalam target penataan kawasan. Informasi terkait penataan pun sudah diberitahu sejak beberapa bulan lalu kepada pedagang yang mengisi jalanan.

“Kita akan kembalikan fungsi jalan agar bisa dilalui oleh motor dan mobil. Nanti taman yang diduduki pedagang juga sudah kami bongkar dan akan dikembalikan kepada fungsinya," ucapnya di sela - sela penertiban, Rabu 7 Agustus 2024.

Dipta mengatakan pedagang yang ditertibkan akan masuk ke Pasar Petojo Hilir. Total yang terdata 120 pedagang.

"Selesai penertiban kami akan langsung menata jalan ini. Kalau bisa hari ini juga ditata," ucapnya.

Sebagai antisipasi pedagang muncul lagi, pihaknya akan melakukan penjagaan.

Sementara itu, salah seorang pedagang ikan bernama Wardi, 42, mengatakan pihaknya rela direlokasi ke dalam pasar asalkan jalan tersebut steril sejak penertiban.

"Takutnya yang muncul pedagang baru lagi. Kalau memang masuk, ya semuanya harus masuk," ucapnya. Medcom.id/Christian

(CDE)