Agus Harimurti Yudhoyono menceritakan pengalamannya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama delapan bulan menjabat. Pria yang akrab disapa AHY mengatakan kementerian yang dipimpinnya mengemban tugas mulia dan memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Selama delapan bulan menjabat, AHY bercerita dirinya mendapat banyak cerita dan testimoni soal perasaan masyarakat yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dia menyebut tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY.

"Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu," kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Selain itu, tugas Kementerian ATR/BPN lainnya, yakni Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, tugas ini dianggap mulia karena untuk membantu masyarakat yang terzalimi.

Dia menekankan keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap. Salah satu bukti keseriusan satgas tersebut, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan kasus mafia tanah di Dago Elos sudah terjadi sejak 2016 lalu. Berkat kolaborasi berbagai pihak terkait dan satgas, kasus itu dapat diselesaikan.

"Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-charge terus, tidak boleh ada lowbat-nya," jelasnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Iklan lowongan kerja di berbagai platform digital terbilang marak dan beragam.

Terkait hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat yang tengah mencari pekerjaan untuk lebih berhati-hati dan memastikan legalitas perusahaan sebelum mengikuti proses wawancara.

Melansir Infopublik.id, menurut Kemnaker, tindakan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dapat merugikan pencari kerja karena ada perusahaan yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha yang sah.

"Kami mengingatkan para pencari kerja untuk selalu mengecek apakah perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut sudah terdaftar secara resmi dan memiliki izin operasional yang sah," ucap Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Sunardi Manampiar Sinaga.

Sunardi menjelaskan bahwa untuk menghindari menjadi korban penipuan lowongan kerja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Pertama, melakukan verifikasi langsung melalui website resmi perusahaan atau menghubungi pihak yang berwenang.

Kedua, hindari memberikan informasi pribadi secara sembarangan terutama jika tidak ada kejelasan mengenai asal-usul perusahaan.

Ketiga, hindari memberikan uang maupun biaya apapun dalam proses rekrutmen.

"Laporkan jika menemui lowongan yang mencurigakan ke pihak berwenang agar dapat diproses lebih lanjut," tegasnya.

Kemnaker berupaya meminimalisir adanya mismatch dengan membuka saluran pengaduan untuk masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi penipuan terkait lowongan pekerjaan. Pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi Kemnaker, dan layanan hotline di 1500 630.

"Saya mengajak masyarakat agar jangan ragu melaporkan kepada pihak kepolisian, karena perbuatan penipuan merupakan tindak pidana," ucap Kepala Biro Humas Kemnaker.

Selain itu, Kemnaker juga telah melakukan langkah-langkah untuk menangani maraknya hoaks lowongan kerja yang meresahkan masyarakat. Salah satunya dengan mendirikan Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja, yang bisa diakses melalui berbagai saluran seperti call center, WhatsApp, situs web, serta media sosial resmi Kemnaker.

"Kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mendirikan posko serupa, ini bertujuan agar masyarakat dapat segera melaporkan jika ada lowongan kerja yang mencurigakan di wilayah mereka," ujar Sunardi.

Menindaklanjuti hoaks lowongan kerja, Kemnaker pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan instansi terkait seperti Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Polri, dan Dinas Tenaga Kerja daerah.

Tugas Satgas ini untuk memastikan setiap informasi lowongan kerja yang tersebar sudah diverifikasi dengan ketat dan akan menindak loker-loker hoaks. Di samping itu, untuk memudahkan pencari kerja, Kemnaker menyediakan informasi lowongan kerja valid melalui portal resmi www.karirhub.kemnaker.go.id.

Kemnaker juga menggandeng Polri untuk melakukan inspeksi langsung terhadap pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu.

"Masyarakat kami sarankan selalu memverifikasi informasi lowongan kerja, terutama yang tersebar melalui media sosial," ujar Karo Humas.

Ke depannya, Kemnaker akan menerapkan registrasi QR Code untuk setiap lowongan kerja, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja.

"Melalui strategi ini, kami yakin bisa mengurangi dampak negatif hoaks lowongan kerja dan meningkatkan pelindungan bagi pencari kerja di Indonesia," pungkas Sunardi.

Sebanyak 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ditempati oleh masyarakat alias bermasalah. Proses pembebasan lahan tersebut saat ini memasuki tahap penilaian appraisal tanah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tahap penilaian appraisal dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang masih bermasalah tersebut, dia menyebut pihaknya memprioritaskan dua kawasan, yakni untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B dan kawasan pengendalian Banjir Sepaku.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata pria yang akrab disapa AHY, dikutip dari akun Instagram @agusyudhoyono, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pihak Otorita IKN (OIKN) dapat mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dia berharap prosesnya segera rampung agar tidak menyisakan masalah ke depannya.

Dia memastikan sekitar 34 ribuan hektar lahan dari total 36 ribuan lahan yang dialokasikan untuk IKN tidak bermasalah. Pihaknya sendiri telah membebaskan sekitar 4.000 hektar lahan untuk pembangunan Bandara IKN.

"Kami, Kementerian ATR BPN terus mengawal pembangunan ini dari awal dan ada juga sekitar 4.000 hektar yang masih kami alokasikan, masih digunakan juga dari alokasi bank tanah, utamanya untuk VIP bandara juga termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan priroitas yang dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Simak Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas konten hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengatakan bahwa pembentukan Satgas tersebut untuk menangani dengan cepat jika ditemukan konten hoaks atau disinformasi seputar para pimpinan daerah.

“Kalau sekarang, kami akan buat Satgas Bersama, semacam satgas tetapi namanya belum [ditetapkan],” kata Prabu dalam agenda Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Prabu menjelaskan bahwa nantinya Kemenkominfo bersama platform media, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menggunakan metode penandaan konten (tagging) sehingga informasi terkait calon pimpinan daerah dipantau langsung oleh tim.

Skemanya, Prabu menjelaskan Kemenkominfo akan melukai proses register untuk nama calon pimpinan kepala daerah yang disetor dari KPU. Proses register itu dilakukan dengan metode tagging ke tiap platform.

“Istilahnya, platform itu melakukan tagging, sehingga informasi seputar kalau calon-calon tersebut akan dijaga lebih,” jelasnya.

Prabu menjelaskan bahwa akan ada tim khusus untuk memantau ratusan calon pimpinan daerah, sehingga penanganan akan lebih cepat jika terjadi disinformasi atau hoaks. “Sebelumnya belum pernah metode seperti ini. Jadi hoaks itu basisnya pelaporan, kemudian ditangani,” terangnya.

Berkaca dari Pemilu 2024, angka hoaks terkait Pemilu 2024 mengalami penurunan sebesar 68,2% dibandingkan dengan hoaks pemilu pada 2019.

Menurut data dari Kemenkominfo, angka hoaks pada pemilu tersebut mencapai angka 714 hoaks, dengan perincian pada 2018 adalah 58 hoaks dan 656 hoaks pada 2019.

Lalu, pada 2023 angka hoaks hanya sebesar 227 hoaks. Rinciannya, 192 hoaks sepanjang 2023 dan 35 hoaks pada Januari 2024.

Diketahui, pada 2019 ada sekitar 20 jenis hoaks yang beredar di masyarakat, mulai dari hoaks survei pilpres, black campaign, koalisi partai dengan PKI, dokumen palsu, manipulasi berita nasional terkait paslon, hingga kecurangan saat perhitungan suara dan kerusuhan.

Perlu diketahui, KPU akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi di Indonesia. Kemudian, ada 508 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Berikut adalah jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon.

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon.

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon.

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon.

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye.

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara.

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga setelah acara Road to: Run For Independence Day 2024 di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar Avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

“Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sedang menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” ujar Luhut.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024