IDXChannel - Rencana pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi melalui scan barcode mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024 ini.

Meski sudah berjalan, penerapannya masih berupa imbauan dan belum menjadi kewajiban bagi masyarakat yang hendak membeli BBM Pertalite.

Berdasarkan pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi ini (1/10/2024), pembelian BBM Pertalite masih berjalan normal.

Sebagian pengemudi roda empat yang membeli BBM masih melakukan transaksi seperti biasa. Belum terlihat adanya masyarakat yang kebingungan atas penerapan scan QR code guna mengakses BBM bersubsidi.

"Sebenarnya sedari hari ini sudah berlaku, tetapi kami menerapkannya masih bersifat imbauan. Jadi kalau masyarakat sudah ada yang mau scan QR Code, dengan senang hati kok kita terima," ujar salah seorang petugas SPBU yang tidak bisa disebutkan namanya, Selasa (1/10/2024).

Situasi pengisian BBM baik roda dua maupun roda empat juga tidak terlihat ada yang berbeda dari kondisi umumnya. Semua pengemudi tetap antre di SPBU Jatiwarna tersebut, dan terlihat belum menggunakan scan QR Code terutama pada BBM Pertalite.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite aman hingga akhir tahun meski rencana pembatasan BBM bersubsidi batal diterapkan 1 Oktober.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengakui konsumsi BBM Pertalite hingga akhir tahun cukup mengkhawatirkan.

"Waktu di DPR beberapa itu, kan cukup mengkhawatirkan. Tapi tetap pemerintah kuncinya dan pemerintah tetap menjamin angka kebutuhan masyarakat terpenuhi, sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kuncinya nanti sesuai dengan kebutuhannya," kata Agus di Kementerian ESDM, Jakarta.

(Febrina Ratna)

JAKARTA - Pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM bersubsidi pengguna Pertalite khusus kendaraan roda empat masih dibuka untuk masyarakat di wilayah tahap 1 yaitu Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah Non JAMALI lainnya yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Cara mendaftar Program Subsidi Tepat sangat mudah, yakni melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan mendapatkan QR Code. Masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

?Saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diunggah di website,? kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut Heppy menjelaskan, bahwa selain wilayah tahap 1, pendataan ini akan diperluas ke wilayah lainnya di seluruh Indonesia. ?Diharapkan akhir Agustus pengguna kendaraan tahap 1 ini sudah melakukan pendaftaran,? ungkap Heppy.

Pendaftaran tahap ini difokuskan untuk mencocokkan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat. mypertamina .id.

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil)," tutur Heppy.

Program Subsidi Tepat bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Seperti halnya penerapan QR code untuk transaksi Solar Subsidi yangs udah berjalan, langkah yang saat ini diambil sebagai bentuk upaya perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi Pertalite secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk BBM jenis Pertalite.

?Melalui pendataan, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan, sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak,? tambah Heppy.

Sesuai Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite (RON 90) ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran menggunakan sistem MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, cara agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing . Salah satunya dengan meluncurkan Digital Economic Framework Agreement.

"Nah ini yang kita targetkan dengan Digital Economic Framework, kita punya interoperability, data security, dan juga national single window yang interconnecting dengan negara lain, free flow of goods, dorongan untuk UMKM, local currency transaction, dan settlement sehingga untuk 5 negara ASEAN bisa menggunakan QR Code Rupiah. Dengan demikian ketergantungan terhadap mata uang asing bisa dikurangi," tutur Menko Airlangga dalam acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut Airlangga hal ini menjadi penting mengingat saat ini, Indonesia masih melakukan perdagangan jual beli dengan beberapa negara, namun ada mata uang lain yang menyempil di tengah-tengah. "Dan itu tentu sangat mempengaruhi harga, sangat mempengaruhi nilai, dan sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomi kita," tegasnya.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga telah menadatangan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). IPEF merupakan economic framework yang inklusif untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, aman dan berketahanan.

"The first agreement dengan bloc dalam tanda petik dengan Amerika. Kita juga berhasil membuat perjanjian RCEP yang termasuk China dan Indo-Pacific. Jadi kita punya 2 perjanjian Indo-Pacific, 1 RCEP dengan China, dan 1 IPEF dengan Amerika," tutur Airlangga.

"Jadi ini menunjukkan posisi Indonesia yang non-alliance, non-bloc. Bekerja dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga . Setelah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR CodePertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

?Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,? terang Heppy.

Heppy menjelaskan, bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.