Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar pada Agustus 2024, naik 7,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk nilai tukar rupiah,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

Adapun ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% yoy.

Denny bilang, perkembangan ULN swasta terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% yoy.

Meski ULN Indonesia meningkat, Denny menyebut struktur ULN Indonesia masih tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ungkapnya.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui berbagai cara. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan private sector atau korporasi.

Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq mengajak seluruh elemen korporasi untuk berkomitmen memajukan bangsa melalui pengembangan kompetensi ASN. Terlebih jumlah ASN diproyeksikan akan mencapai lebih dari 7 juta orang yang terdiri dari 4,5 juta ASN yang bekerja saat ini, ditambah pegawai hasil rekrutmen baru sebesar 3 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1,5 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sebagaimana diketahui bahwa kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh kapasitas ASN-nya," kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Selain program ASN Talent Academy (ATA) yang telah berjalan, LAN mengaku akan berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis melalui Leadership Joint Program dalam menyiapkan para pemimpin birokrasi di masa yang akan datang.

Program itu merupakan pelatihan level kepemimpinan tingkat pengawas yang berasal dari birokrasi dan sektor swasta untuk menciptakan kompetensi manajerial baru yang mengedepankan profesionalitas, adaptif, agile dan memiliki kompetensi digital leadership.

"Leadership Joint Program ini akan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem pelatihan yang berkelanjutan yang menyelenggarakan berbagai pelatihan, yang harapannya setiap ASN mendapatkan sumber pembelajaran terbaik untuk meningkatkan kompetensinya," tuturnya.

Selain itu, ada juga Learning Ecosystem, sebuah kolaborasi swasta - birokrasi dalam bidang pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan menjadi ekosistem baru yang mumpuni dalam mengatasi Gap Kompetensi ASN.

Untuk mengakselerasi ASN indonesia di 2030 mendatang, pemerintah disebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berdasarkan global talent competitiveness index, Indonesia masih jauh di bawah negara-negara asia lainnya.

Selain tantangan indeks kompetensi Indonesia yang belum baik, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena Gen Z workforce yang tumbuh di era digital sehingga mereka mengharapkan organisasi tempat mereka bekerja sejalan dengan perkembangan teknologi digital.

"Oleh karena itu kami bekerjasama dengan LAN juga tengah menyediakan platform pembelajaran bagi ASN-ASN muda yang berbasis pada perkembangan digital kekinian," tutur steering committee GNIK, Yunus Triyonggo.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh LAN dan GNIK ini. Microsoft Indonesia juga mengaku akan bergabung untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM indonesia.

"Dengan AI kita tidak menggantikan talenta yang ada sekarang, tapi kita menambah kapasitas untuk dapat bekerja lebih baik. Jadi kalau ASN kita mau menuju birokrasi berkelas dunia, harus siap berubah dari Low Order Thinking Skills menuju High Order Thinking Skills." ungkapnya.

Sementara itu, beberapa member dari forum B 300, Herdy Herman, Mahmud Samuri, dan Sindi Defrizianti yang ditemui secara terpisah dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa kolaborasi antara sektor privat dan publik akan memberikan dampak yang baik dalam menyiapkan Indonesia Kompeten pada tahun 2030 dan Indonesia emas 2045.

B 300 sendiri adalah sebuah forum yang beranggotakan para Executive Human Resources HR Director atau Senior Manager Human Resources yang diinisiasi oleh GNIK dalam rangka mewujudkan indonesia kompeten dalam menghadapi indonesia emas 2045 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

Prabowo mengaku sering menjadi sasaran ejekan karena memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.

"Jadi saya memang sering diejek, Prabowo apa ini, 8 persen pertumbuhan, kita dinyinyir. Ya enggak apa-apa," kata Prabowo, dalam BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia mengatakan, dengan target yang "optimistis", angka realisasi pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi, jika meleset dari target awal.

"Kalau enggak sampai 8 persen ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 ya 7 (persen)," ujar dia.

"Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,4 (persen) ya sudahlah," sambungnya.

Lebih lanjut Prabowo menyebutkan, Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

Oleh karenanya, Ia tetap optimis Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen pada periode pemerintahannya.

"Siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu enggak percaya kan? Tunggu tanggal mainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Dradjad Wibowo, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa strategi pemerintahan mendatang dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan bergantung pada sektor swasta.

"Jelas untuk mencapai pertumbuhan tinggi itu kita perlu mengandalkan pertumbuhan di sektor swasta," kata Dradjad dalam forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta pada hari yang sama.

Namun, Dradjad memperingatkan bahwa pertumbuhan sektor swasta akan terhambat jika kondisi ekonomi nasional tetap stagnan.

"Saya selalu mengatakan pertumbuhan kita stagnan di 5 persen. Well it's good, but that's not enough," ungkapnya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 408,6 miliar pada kuartal II 2024. Nilai itu setara Rp 6.416,49 triliun (kurs: Rp 15.703 per dolar AS).

Meskipun masih terkendali, utang Indonesia tumbuh sebesar 2,7% secara tahunan (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% yoy pada kuartal I 2024.

“Peningkatan tersebut bersumber dari utang luar negeri di sektor publik maupun swasta,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan tertulis, Kamis (15/8).

Dia menjelaskan, ULN pemerintah kembali mencatat kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2024 sebesar US$ 191,0 miliar terkontraksi 0,8% yoy yang berlanjut dari kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9% yoy.

Perkembangan utang tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara atau SBN domestik. Hal itu seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” ujar Erwin.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, Erwin memastikan pemanfaatan utang diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 20,9% dari total ULN pemerintah. Lalu administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,8%, jasa pendidikan sebesar 16,8%, konstruksi 13,6%, serta jasa keuangan dan asuransi 9,5%.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” kata Erwin.

Utang di Sektor Swasta

Adapun posisi ULN swasta mencapai US$ 196,5 miliar atau tumbuh 0,3% yoy setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2% yoy pada kuartal I 2024. Perkembangan tersebut didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang tumbuh 0,6% yoy di tengah ULN lembaga keuangan yang masih mencatatkan kontraksi 0,9% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total.

BI memastikan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Erwin.

Sejumlah ekonom mengungkapkan beberapa tantangan ekonomi di masa akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mulai dari penurunan PMI Manufaktur hingga pelemahan daya beli beli kelas menengah bawah. Padahal, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 relatif melambat jika dibandingkan periode yang sama pada 2023.

“Jika kita telisik lebih dalam, hal ini tidak terlepas dari penurunan pertumbuhan konsumsi swasta atau rumah tangga yang hanya mampu tumbuh di kisaran 4,93% secara tahunan atau sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5,23%,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Selasa (6/8).

Selain itu, ada indikasi perlambatan konsumsi dari penurunan pertumbuhan simpanan perbankan terutama untuk rekening nasabah di bawah Rp 100 juta. Berdasarkan data, pertumbuhan simpanan perbankan mengalami perlambatan atau turun 4,1% secara tahunan (yoy) pada April 2024.

“Pertumbuhan simpanan itu relatif lebih rendah dibandingkan pencapaian pada Maret 2024 yang mencapai 7,8% yoy,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, penurunan pertumbuhan simpanan tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah bawah mulai menggunakan tabungannya untuk konsumsi sehari-hari. Selain itu, juga adanya penyesuaian konsumsi di kuartal I dan II 2024.

Berdampak Pada Penurunan Investasi

Jika perlambatan konsumsi tidak diatasi, bakal berdampak terhadap investasi. “Penurunan konsumsi terutama di kuartal II juga berdampak terhadap penurunan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal yang sama,” kata Yusuf.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto pada kuartal II 2024 mencapai 4,43% atau relatif sedikit lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4,63%. Hal itu yang menyebabkan industri tidak meningkatkan kapasitas produksi dalam bentuk peningkatan investasi.

“Ini dikarenakan beberapa komponen permintaan dari masyarakat di kota kedua itu mengalami penurunan atau perlambatan, sehingga mereka akhirnya menggunakan kapasitas produksi terpasang dan tidak meningkatkan investasi terutama di kuartal tersebut,” ujar Yusuf.

Dorong Belanja Produktif

Dalam kondisi seperti ini, Yusuf mendesak pemerintah untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% bisa terjaga atau tercapai pada tahun ini. Apalagi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05% pada kuartal II 2024.

Jika melihat dari perlambatan belanja pemerintah terutama di kuartal II 2024, maka pemerintah pusat maupun daerah punya ruang untuk mendorong realisasi belanja yang berkaitan dengan masyarakat sehingga memberikan stimulus bagi perekonomian terutama di sisa tahun ini.

“Apa yang dilakukan pemerintah akan ikut menentukan seberapa jauh dorongan perekonomian pada semester II nanti dan tentu harapannya pemerintah bisa lebih aktif dalam menstimulasi perekonomian sehingga target pertumbuhan ekonomi 5% relatif masih bisa untuk dicapai,” kata Yusuf.

PMI Manufaktur Tidak Ekspansif

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat tantangan ekonomi pada kuartal III 2024. Salah satunya dari purchasing managers' index atau PMI manufaktur dalam kondisi yang tidak ekspansif atau di bawah angka 50

Lalu dari sisi konsumsi rumah tangga, Bhima menyebut daya beli kelas menengah masih lemah pada kuartal II 2024. “Apalagi tidak ada event yang kemudian mampu mendorong konsumsi rumah tangga pada kuartal III -2024,” ujar Bhima.

Belanja pemerintah juga masih turun drastis pascapemilu dari 19,9% secara tahunan per kuartal I 2024 menjadi 1,42% pada kuartal II 2024. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian bantuan sosial pascapemilu berkontribusi terhadap pelemahan belanja pemerintah.

Menunda Tarif PPN 12%

Dari kondisi tersebut, pemerintah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menunda penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan menurunkan tarif PPN menjadi 8-9% untuk memberikan stimulus konsumsi domestik.

“Hal ini mengingat kelompok kelas menengah atas cenderung menahan konsumsi secara berlebihan. Kalaupun mereka mengeluarkan uang, pasti diarahkan untuk produk-produk investasi,” kata Bhima.

Selain itu, kurs rupiah juga perlu dijaga demi mendorong peningkatan dana hasil ekspor (DHE). Jika diperlukan, adanya capital control untuk menahan DHE selama 9 bulan di bank domestik sebagai respons darurat jika pelemahan kurs mencapai Rp 17.000 - Rp 17.500 per dolar AS.