"Perkembangan ULN ini bersumber dari sektor publik dan sektor swasta

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar pada Agustus 2024, naik 7,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk nilai tukar rupiah,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

Adapun ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% yoy.

Denny bilang, perkembangan ULN swasta terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% yoy.

Meski ULN Indonesia meningkat, Denny menyebut struktur ULN Indonesia masih tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan pada hari-hari menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berada di angka US$425,1 miliar pada Agustus 2024.

Nilai utang tersebut naik 7,3% dari posisinya pada bulan yang sama pada tahun lalu. Angka tersebut setara dengan Rp6.635,81 triliun (kurs Rp15.610 per dolar AS).

Melihat posisi utang luar negeri Indonesia pada bulan sebelumnya yang senilai US$414,3 miliar (kala itu setara Rp6.361,16 triliun dengan kurs Rp15.354 per dolar AS), artinya ULN Agustus bertambah US$10,8 miliar dalam satu bulan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan bahwa adanya kenaikan tersebut dalam posisi yang terkendali, di mana perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Denny menjelaskan ULN pemerintah merangkak ke level US$200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (year on year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% YoY. Sebelumnya pada Juli 2024, ULN pemerintah pada angka US$194,3 miliar.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Denny juga menyampaikan ULN pada Agustus 2024 berada di posisi US$197,8 miliar atau tumbuh sebesar 1,3% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5%.

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi. Selain itu, juga sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian. Total pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta.

Dalam rangka menjaga struktur ULN Indonesia tetap sehat, Bank Indonesia mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Bank sentra dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar US$ 425,1 miliar. Angka itu naik 7,3% secara tahunan. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, dalam risetnya, Senin (14/10/2024).

Ramdan menambahkan, ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar 200,4 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Menurut Ramdan, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,8%), Konstruksi (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3%).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” papar Ramdan.

Ramdan menambahkan, ULN swasta juga tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 197,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy).

ULN Swasta

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN,” papar Ramdan.

Lebih lanjut Ramdan mengatakan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2024 senilai US$414,3 miliar atau naik 4,1% secara tahunan (year-on-year/YoY). Data tersebut rilis sebulan jelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.

Angka tersebut setara dengan Rp.6.361,16 triliun (kurs Rp15.354 per dolar AS). Dibandingkan dengan posisi utang luar negeri (ULN) Juni 2024 yang senilai US$408,6 miliar, artinya ULN Juli 2024 naik US$5,7 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Erwin menjelaskan, ULN pemerintah pada periode tersebut senilai US$194,3 miliar atau tumbuh sebesar 0,6% YoY, setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% pada Juni 2024. Dalam hal ini, ULN pemerintah memiliki porsi sebesar 46,89% dari total ULN.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,1% YoY menjadi US$195,2 miliar.

Erwin mengatakan perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04% YoY.

Dalam rangka menjaga struktur ULN Indonesia tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9% dari total ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto tidak pernah mengatakan bakal menaikkan utang luar negeri mencapai 50 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

"Pak Prabowo tidak pernah mengatakan kita akan menaikkan itu (utang luar negeri). Jadi, bukan mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan beliau, beliau akan menaikkan 50 persen, enggak, enggak pernah,” kata Drajad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.

Bahkan, Dradjad menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah mengatakan bakal meningkatkan utang luar negeri dalam debat calon presiden (capres)

Diketahui, dalam debat capres pada 7 Januari 2024, Prabowo sempat mengatakan bahwa Indonesia tidak akan default jika memiliki utang luar negeri mencapai 50 persen.

"Yang penting utang itu produktif, itu saya setuju. Tapi kita bisa (utang luar negeri) sampai 50 persen, enggak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia," kata Prabowo saat itu.

Lebih lanjut, Dradjad menjelaskan perihal anggapan yang mengatakan rasio utang luar negeri mencapai 60 persen dari PDB masih tergolong aman.

Menurut dia, anggapan itu berasal dari dunia internasional yang semustinya tidak bisa disamaratakan pada semua negara.

“Pandangan bahwa utang itu masih aman sampai 60 persen dari PDB itu secara internasional memang begitu. Amerika lebih besar malah utangnya. Jepang malah 100 persen lebih, saya lupa 120 persen kalau enggak salah ya,” ujarnya.

Namun, dia mengungkapkan, Amerika memiliki tax ratio atau rasio penerimaan pajak dari PDB yang tinggi. Oleh karena itu, anggapan 60 persen itu tidak bisa berlaku di Indonesia yang penerimaan pajaknya masih belum maksimal dan setengah hasilnya untuk membayar utang.

Kemudian, Dradjad menyebut, nilai mata uang dollar hingga surat utang Amerika tidak bisa disamakan dengan produk yang dikeluarkan Indonesia.

“Amerika kalau nyetak uang, surat utang itu relatif gampang lakunya, semua orang beli. Jadi, ketika dia butuh duit untuk ngutang lagi gampang. Kita enggak seperti mereka karena rating kita jauh lebih rendah, sehingga kita harus lakukan macam-macam untuk supaya surat utang kita laku,” katanya.

Menurut Dradjad, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbesar bunga dari penjualan surat utang.

Dengan pertimbangan tersebut, ekonom senior Indef ini mengaku, menjadi bagian dari yang tidak sepakat dengan kebijakan berbasis utang.

"Makanya saya bukan orang yang sepakat dengan (rasio utang) 60 persen (dari PDB) aman buat Indonesia karena situasinya berbeda. Yang kedua juga, saya melihat banyak sumber penerimaan yang harusnya bisa digali,” ujarnya.

Untuk bayar utang

Sebelumnya, Dradjad membahas soal penerimaan pajak yang dianggapnya belum maksimal selama ini. Sebab, yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya sekitar 7-9 persen dari yang seharusnya 10 persen.

Padahal. dia menyebut, satu persen dari penerimaan pajak itu jumlahnya sangat tinggi karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini sekitar Rp 21.000 triliun.

“Jadi, kalau satu persen itu artinya Rp 210 triliun. Jadi, kalau selisih satu persen itu kita kehilangan Rp 210 triliun. Itukan besar banget. Sudah (buat) makan siang (makan bergizi gratis), sudah berapa itu kan,” ujarnya.

Kemudian, Dradjad berbicara mengenai penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara. Dari penelusuran dan perhitungannya, negara membayar pokok dan bunga utang sekitar 50 persen dari pajak yang dikumpulkan DJP.

“Itu separuh lebih (penerimaan pajak) habis buat bayar utang pokok dan bunganya. Kalau kita pakai rasio ke penerimaan negara, itu sekitar sepertiga. Jadi, (misalnya) Anda punya penghasilan katakanlah Rp 100 juta, terus Rp 33 juta habis untuk bayar utang. Itukan besar sekali, porsi yang besar dari penghasilan negara ya,” katanya.

Dia pun mengatakan bahwa utang tersebut merupakan utang lama yang masih harus dicicil atau dibayar hingga saat ini.

“Nah, ketika harus bayar lalu negara uangnya kurang, apa? Ya narikin dari rakyat. Negara ujungnya apa? Ngatong ke rakyatnya. Makanya, kemudian ada PPN dinaikan, ada ini dinaikkan, harus ngumpulin uang untuk tambahan untuk BPJS, dana pensiun, tambahan untuk ini, untuk itu,” ujarnya.

Padahal, menurut Dradjad, jika sepertiga hasil penerimaan pajak tidak dipakai untuk membayar utang maka bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program. Termasuk, makan bergizi gratis. Tanpa harus menaikkan pajak rakyat.

“Kalau uang itu enggak kita pakai yang sepertiga tadi, enggak kita pakai untuk bayar utang atau yang kita pakai untuk bayar utang cuma 10 persen, itu kan banyak yang bisa dipakai untuk makan siang bergizi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) sebesar US$408,6 miliar atau setara dengan Rp6.415,9 triliun (kurs Rp16.700) per kuartal II/2024.

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 2,7% (year-on-year/YoY) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% (YoY) pada kuartal I 2024.

"Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," jelas Erwin dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dia merincikan, posisi ULN pemerintah sebesar US$191 miliar pada kuartal II/2024 atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8% (YoY), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9% (YoY).

Perkembangan tersebut disebut karena dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Berdasarkan sektor ekonomi, Erwin menjelaskan bahwa ULN pemerintah utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,8%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%)

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Erwin juga menyatakan ULN swasta tetap terjaga. Pada kuartal II 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 0,3% (YoY), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2% (YoY) pada triwulan I 2024.

Perkembangan tersebut, sambungnya, didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang tumbuh 0,6% (YoY) di tengah ULN lembaga keuangan yang masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (YoY). ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1% dari total ULN swasta," kata Erwin.

Secara keseluruhan, dia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Alasannya, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9%, yang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar US$ 408,6 miliar.

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mencatat ULN Indonesia meningkat 2,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I 2024 sebesar 0,2% YoY.

"Peningkatan ULN tersebut berasal dari sektor publik maupun swasta," jelas Erwin pada keterangan resmi, Kamis (15/8).

Erwin juga mencatat posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2024 sebesar US$ 191,0 miliar. Angka tersebut terkontraksi 0,8% YoY berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9% YoY.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN," ungkap dia.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (13,6%) serta jasa keuangan dan asuransi (9,5%). Erwin mengatakan posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Sementara posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,5 miliar atau tumbuh 0,3% (YoY), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2% (YoY) pada kuartal I 2024. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ucap Erwin.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 mencapai US$408,6 miliar atau setara Rp6.409 triliun (asumsi kurs Rp15.687 per dolar AS).

Bank Indonesia (BI) mengatakan ada kenaikan utang sebesar 2,7 persen secara tahunan (year on year/yoy). Jika dibandingkan dengan kuartal I 2024, ULN Indonesia bertambah 0,2 persen yoy.

Asisten Gubernur BI Edwin Haryono menyebut peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Sedangkan kontraksi terjadi imbas penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik, seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2024 sebesar US$191,0 miliar atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen yoy. Berlanjut dari kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9 persen yoy," jelas Edwin dalam keterangan di situs resmi BI, Kamis (15/8).

BI menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, ULN bakal dikelola secara pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel demi mendapatkan pembiayaan yang paling efisien serta optimal.

Utang luar negeri menjadi salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BI menyebut ULN terus dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaannya.

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen)," rinci Edwin.

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," tegasnya.

Di lain sisi, ULN swasta pada kuartal ini menyentuh US$196,5 miliar. Ini tumbuh 0,3 persen secara tahunan dan diklaim tetap terjaga.

Erwin juga menegaskan ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) di level 29,9 persen. Selain itu, utang tersebut didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total keseluruhan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terus membesar dalam 10 tahun terakhir. Sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat naik 271,71% dibandingkan posisi ULN terakhir Mei 2024 mencapai US$ 22,86 miliar.

Sementara itu, khusus ULN pemerintah ke China mencapai US$ 1,34 miliar pada Mei 2024, naik 31,2% dari ULN pemerintah ke China sebesar US$ 921 juta pada 2013.

Utang Indonesia ke China yang terus membesar ini dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

Apalagi sejumlah negara punya persoalan utang dengan China. Terbaru, ada Laos yang sedang mengalami krisis utang akibat utangnya yang besar ke China.

Pinjaman dari China, kreditur terbesar Laos, berjumlah setengah dari utang luar negeri sebesar US$ 10,5 miliar (Rp 171,27 triliun), menurut data yang diterbitkan di Bloomberg.

Lantas apakah kondisi utang Indonesia ke China saat ini masih aman?

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menilai, kondisi utang Indonesia ke China saat ini masih dalam batas aman.

“Dibilang masih aman karena kita lihat transmisinya akan melalui apa dan sebesar apa dampaknya,” tutur Ana sapaan Hosianna kepada Kontan, Minggu (28/7).

Bisa dikatakan aman karena posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yuan dalam kondisi stabil.Total keseluruhan utang pemerintah juga masih manageable di level 38% - 39% dari produk domestik bruto (PDB).

Disamping itu, Ana juga menilai prospek perekonomian Indonesia saat ini masih solid, sehingga masih mampu mengelola utang.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI) edisi Juli 2024, tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ULN dari China terpantau langsung meningkat, yakni mencapai US$ 7,86 miliar, atau naik 27,8% dari ULN ke China sebesar US$ 6,15 miliar pada 2013, tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Sementara itu, sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat makin menanjak atau naik 271,71% dibandingkan posisi ULN terakhir mencapai US$ 22,86 miliar atau sekitar Rp 372,7 triliun.

Adapun porsi ULN Indonesia dari China berada di posisi keempat. Paling banyak berasal dari Singapura, kemudian disusul Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan Hong Kong.

ULN Indonesia dari Singapura tercatat sebesar US$ 54,85 miliar per Mei 2024, naik 9,15% dibandingkan 2013. Sementara itu, ULN Indonesia dari AS tercatat sebesar US$ 27,6 miliar pada Mei 2024, naik 173,27% dari 2013.

Kemudian, ULN dari Jepang mencapai US$ 21,8 miliar pada akhir Mei 2024, namun turun 33,54% dibandingkan tahun 2013. Serta, ULN Indonesia dari Hong Kong mencapai US$ 19,38 miliar pada Mei 2024, naik drastis sebesar 302,1% dibandingkan 2013.

Khusus untuk utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Mei 2024 mencapai US$191,0 miliar, naik 67,12% dari 2013.

Berdasarkan krediturnya, ULN pemerintah ke China mencapai US$ 1,34 miliar pada Mei 2024, naik 31,2% dari ULN pemerintah ke China sebesar US$ 921 juta pada 2013.

Untuk diketahui, ULN pemerintah ke China berada di urutan lima besar dari total ULN pemerintah ke berbagai negara. Posisi pertama yaitu ULN pemerintah ke Jepang mencapai US$ 7,66 miliar pada Mei 2024 atau turun 63,44% dari 2023 yang sebesar US$ 20,95 miliar.

Di posisi kedua, ULN pemerintah ke Prancis mencapai US$ 4,37 miliar atau naik 69,38% dari 2013 sebesar US$ 2,58 miliar. Di Posisi ketiga yakni ULN pemerintah ke Jerman mencapai US$ 3,87 pada Mei 2024, atau naik 95,4% dari 2013 sebesar US$ 1,98 miliar.

Keempat, yakni ULN pemerintah ke Amerika lainnya mencapai US$ 1,44 miliar pada Mei 2024, atau naik 460,3% dari 2013 yang mencapai US$ 257 juta.

Secara keseluruhan ULN Indonesia pada Mei 2024 mencapai US$ 407,3 miliar, naik 53,06% dari 2013 yang sebesar US$ 266,1 miliar.

Sebagai informasi, terdapat beberapa proyek di Indonesia yang dibiayai utang dari China. Diantaranya, pembangunan tol Medan-Kualanamu dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar US$ 122,43 juta.

Kemudian, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,6 triliun, dari sebelumnya sebesar US$ 5,5 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60% ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh konsorsium China.

Bahkan, kabar terakhir, pemerintah juga akan membuat proyek kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, yang juga akan bersumber utang dari China.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, proyek perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tengah dibahas dengan China.

Namun, ia belum menentukan akan menggandeng pihak China atau Jepang dalam proyek kereta cepat kali ini. Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI) edisi Juli 2024, tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ULN dari China terpantau langsung meningkat, yakni mencapai US$ 7,86 miliar, atau naik 27,8% dari ULN ke China sebesar US$ 6,15 miliar pada 2013, tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Sementara itu, sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat makin menanjak atau naik 271,71% dibandingkan posisi ULN terakhir mencapai US$ 22,86 miliar atau sekitar Rp 372,7 triliun.

Adapun porsi ULN Indonesia dari China berada di posisi keempat. Paling banyak berasal dari Singapura, kemudian disusul Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan Hong Kong.

ULN Indonesia dari Singapura tercatat sebesar US$ 54,85 miliar per Mei 2024, naik 9,15% dibandingkan 2013. Sementara itu, ULN Indonesia dari AS tercatat sebesar US$ 27,6 miliar pada Mei 2024, naik 173,27% dari 2013.

Kemudian, ULN dari Jepang mencapai US$ 21,8 miliar pada akhir Mei 2024, namun turun 33,54% dibandingkan tahun 2013. Serta, ULN Indonesia dari Hong Kong mencapai US$ 19,38 miliar pada Mei 2024, naik drastis sebesar 302,1% dibandingkan 2013.

Khusus untuk utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Mei 2024 mencapai US$191,0 miliar, naik 67,12% dari 2013.

Berdasarkan krediturnya, ULN pemerintah ke China mencapai US$ 1,34 miliar pada Mei 2024, naik 31,2% dari ULN pemerintah ke China sebesar US$ 921 juta pada 2013.

Untuk diketahui, ULN pemerintah ke China berada di urutan lima besar dari total ULN pemerintah ke berbagai negara. Posisi pertama yaitu ULN pemerintah ke Jepang mencapai US$ 7,66 miliar pada Mei 2024 atau turun 63,44% dari 2023 yang sebesar US$ 20,95 miliar.

Di posisi kedua, ULN pemerintah ke Prancis mencapai US$ 4,37 miliar atau naik 69,38% dari 2013 sebesar US$ 2,58 miliar. Di Posisi ketiga yakni ULN pemerintah ke Jerman mencapai US$ 3,87 pada Mei 2024, atau naik 95,4% dari 2013 sebesar US$ 1,98 miliar.

Keempat, yakni ULN pemerintah ke Amerika lainnya mencapai US$ 1,44 miliar pada Mei 2024, atau naik 460,3% dari 2013 yang mencapai US$ 257 juta.

Secara keseluruhan ULN Indonesia pada Mei 2024 mencapai US$ 407,3 miliar, naik 53,06% dari 2013 yang sebesar US$ 266,1 miliar.

Sebagai informasi, terdapat beberapa proyek di Indonesia yang dibiayai utang dari China. Diantaranya, pembangunan tol Medan-Kualanamu dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar US$ 122,43 juta.

Kemudian, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,6 triliun, dari sebelumnya sebesar US$ 5,5 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60% ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh konsorsium China.

Bahkan, kabar terakhir, pemerintah juga akan membuat proyek kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, yang juga akan bersumber utang dari China.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, proyek perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tengah dibahas dengan China.

Namun, ia belum menentukan akan menggandeng pihak China atau Jepang dalam proyek kereta cepat kali ini. Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).