JAKARTA, investor.id – Masyarakat Indonesia percaya dengan kepemimpinan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih lima tahun mendatang. Hal ini menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia. Lembaga survei tersebut menyebutkan, angka 83,4% masyarakat yang meyakini hal tersebut. Angka ini terdiri dari 18,5% sangat yakin, dan 64,9% publik yakin.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida menerangkan, kedua angka tersebut bila digabungkan menjadi 83,4%. 

“Jadi ini tinggi sekali keyakinan warga saat ini, sekaligus menunjukkan harapan sebenarnya," ujar Rizka Halida, dalam Rilis Temuan Survei Nasional pada Jumat (4/10/2024).

Indikator Politik juga menanyakan kepada responden masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan.

Dalam survei itu, terdapat empat jawaban yang mendapatkan proporsi di atas 10 %.

"Di sini yang paling banyak dinilai sebagai permasalahan desak adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok, 29,7 %. Kemudian menyediakan lapangan kerja atau pengangguran, 19,3 %," papar Rizka. 

Kemudian selanjutnya, adalah tentang kemampuan mengurangi kemiskinan sebesar 12,7 % dan pemberantasan korupsi, 10,1 %.

"Ini empat jawaban teratas. 10 % ke atas yang menurut warga harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan. Masalah lain banyak juga yang dijawab oleh publik, tetapi itu empat yang teratas kaitannya terutama dengan ekonomi dan pemberantasan korupsi," ungkap dia.

Survei Indikator Politik ini dilakukan pada periode 22 hingga 29 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. 

Sementara metode survei menggunakan multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3 % dengan tingkat kepercayaan 95 %.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Flyover Djuanda yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Flyover Djuanda telah dibuka untuk kendaraan umum guna mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas di simpang tiga Bundaran Aloha sekaligus memperlancar arus lalu lintas pada perlintasan sebidang rel kereta api yang berada di Jalan Akses Bandara Juanda.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin lancar diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

"Pembangunan infrastruktur jembatan, flyover dan underpass akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," kata Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

Kehadiran Flyover Djuanda akan memberikan layanan aksesibilitas ke Bandara Internasional Juanda. Dengan selesainya pembangunan flyover ini dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di persimpangan Bundaran Aloha, tepatnya antara pertemuan Jalan Nasional Surabaya-Sidoarjo dengan Jalan Akses Bandara Juanda. Selain itu dengan pembangunan flyover juga dapat mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan kereta api jurusan Surabaya-Malang.

Pembangunan Flyover Djuanda di bawah tanggungjawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sejak tanggal kontrak 1 November 2022 dengan kontaktor pelaksana PT Wijaya Karya (Persero)-PT Nindya Karya (Persero), KSO.

Biaya pembangunannya menggunakan dana SBSN tahun 2022-2024 (MYC) senilai Rp363,29 miliar untuk pembangunan jembatan layang sepanjang 858 meter.

Secara konstruksi, Flyover Juanda sepanjang 858 meter memiliki dua struktur jembatan layang, yakni flyover A yang menghubungkan dari arah Sidoarjo menuju Jalan Akses Bandara Juanda sepanjang 435 meter dan flyover B yang menghubungkan Akses Bandara Juanda menuju Surabaya sepanjang 423 meter.

Untuk mendukung keselamatan pengendara, pada Flyover Djuanda juga dilengkapi lampu penerangan yang ditanam di struktur parapet menyorot ke arah jalan per jarak 3 meter sepanjang struktur flyover, sedangkan pada area oprit dan frontage dipasang lampu PJU tiang yang menggunakan sumber daya solar cell.

Ornamen bangunan flyover juga akan memperhatikan aspek beautifikasi dengan mengedepankan seni dan budaya lokal serta dilengkapi lansekap.

Penamaan Flyover Aloha menjadi Djuanda sebagai upaya menghormati jasa Pahlawan Nasional Djuanda Kartawidjaja pencetus Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan penggagas pembangunan bandara internasional di Jawa Timur.

(Selfie Miftahul Jannah)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya cepat menyelesaikan proses hukum tersangka dugaan rasuah pengadaan gas bumi cair atau liquefied gas natural (LNG), yaitu HK dan YA. Sebab, lembaga antirasuah tak bisa lagi mencekal kedua tersangka tersebut.

“Tentunya dengan ada perkembangan baru ini kami harus menyesuaikan. Sehingga artinya bahwa sebelum cekalnya habis, atau dua kali cekal itu habis kita harus menentukan orang-orang ini seperti apa gitu statusnya, seperti itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Asep menjelaskan alasan kedua tersangka tersebut tak bisa dicekal. Sebab, upaya paksa itu sudah pernah diberikan kepada keduanya saat penyidik memproses hukum mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
“Karena memang kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini pencekalan itu hanya bisa diperpanjang satu kali, artinya hanya dua periode,” ungkap dia.

Baca juga: Kasus Baru Korupsi LNG, KPK Dalami Neraca dan Pasokan Gas Domestik

KPK hanya bisa mengikuti aturan dua kali pencegahan tersebut. Beleid yang ada diyakini dibuat demi menjaga hak asasi manusia para tersangka.

“Tentunya juga kalau berkepanjangan cekalnya itu terkait dengan hak asasi manusia, seperti itu,” ujar Asep.

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.

“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.

(ABK)