Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, alias Zulhas turut mengomentari kasus korupsi impor gula yang menjerat Mantan Perdagangan 2015--2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Zulhas menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berlangsung. Pihaknya pun tak ingin cawe-cawe lebih lanjut terkait kasus yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung ini.

"Kan sudah di proses hukum, kita dukung lah prosesnya," kata Zulhas singkat pada media saat ditemui di di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (4/11).

Walau begitu, Zulhas yang merupakan mantan Menteri Perdagangan periode 15 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024 ini, enggan memberikan tanggapan banyak mengenai kasus yang menjerat Tom Lembong. Yang terang, pihaknya ingin proses hukum bisa berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015--2016.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10) mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini.

“Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016,” kata Qohar.

Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

“Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT. AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ucapnya.

Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” ujarnya.

Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015–2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Seharusnya kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PT. PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000.

“PT. PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” ucapnya.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Jakarta -

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, diketahui produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang berlangsung.

"Kan sudah diproses hukum. Kita dukung proses hukum," kata Zulhas yang juga Mantan Menteri Perdagangan, Senin (4/11/2024).

Zulhas merupakan Menteri Perdagangan periode 2022-2024. Ia diangkat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Lutfi.

Kala itu Indonesia ditimpa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dia mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.

Terkait Tom Lembong, dia ditetapkan Kejagung pada 24 Oktober 2024. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar, dikutip dari detikNews.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memberi izin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan kegiatan ekspor dan impor. Izin tersebut melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, manajemen dari Sritex tetap dipegang oleh kurator atau pihak yang mengurus dan membereskan perusahaan yang pailit.

"Bea cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya. Namun, manajemen dipegang oleh kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Airlangga menyebut saat ini yang terpenting adalah perusahaan masih tetap berjalan. Ke depan, proses hukum juga masih berjalan.

"Tentu karena kita sebagai negara hukum kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," terangnya.

Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang ditujukan untuk industri padat karya, terutama pada tekstil. Pemerintah tidak ingin industri mengalami persoalan yang luas.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan jawa tengah apakah itu di kendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar ekspor. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global.

(ada/ara)

BANTUL, iNews.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memproses hukum sopir truk yang menerobos palang pintu di pelintasan sebidang (JPL 714) antara Stasiun Sentolo-Stasiun Rewulu, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (25/9/2024) pukul 03:52 WIB. Akibat kejadian ini memicu kecelakaan Kereta Api Taksaka relasi Stasiun Gambir-Yogyakarta menabrak truk.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun timbul kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kerusakan di pos penjagaan hingga lokomotif kereta.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, PT KAI bakal melakukan upaya proses hukum akibat beberapa kerugian usai kecelakaan. Saat ini sopir truk telah diamankan di Polres Bantul.

"Saat ini untuk kerugian masih dalam proses perhitungan,” ujarnya, Selasa (25/9/2024).

Dia menyebut masinis dan petugas asisten KA Taksaka mengalami cedera yang selanjutnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Wates. Namun dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 

Kecelakaan ini mengakibatkan terganggunya sejumlah perjalanan kereta api. Seperti kerusakan pada bagian sarana KA New Livery Taksaka dan prasarana pos perlintasan. Bagi para penumpang KA yang mengalami keterlambatan akibat kejadian ini akan diberikan service recovery (SR). 

“Kejadian bermula ketika sopir truk berpelat nomor B 9240 UIQ tidak mengindahkan sirene atau isyarat kereta api akan lewat. Sehingga dia terjebak dan membuat temperan (tabrakan) terjadi. Masinis/Asmas kami harus menjalani perawatan di RS," katanya.

Selanjutnya untuk KA 70 Taksaka setelah evakuasi melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir Stasiun Yogyakarta mengalami kelambatan 192 menit.

Berikut daftar KA yang terganggu akibat kejadian ini:
- KA 90  Mataram terlambat 15 menit
- KA 104 Singasari terlambat 24 menit
- PLB 136a (Bogowonto) terlambat 27 menit 
- KA 581 (KA bandara ke YIA) terlambat 24 menit
- PLB 564A (KA bandara ke Yogyakarta) terlambat 41 menit
- PLB 701A (KA bandara ke YIA) terlambat 16 menit

“Kami mohon maaf kepada para penumpang KA yang menggalami keterlambatan akibat kejadian ini. Selanjutnya KAI akan berupaya agar kenyamanan para penumpang tetap terjaga,” ujar Anne.

KAI selalu mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu menaati aturan di pelintasan sebidang. Ketika kereta akan lewat, ada sirine/isyarat atau palang mulai menutup, itu berarti pengguna jalan sudah harus berhenti.

Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114.

"Selain mematuhi rambu-rambu, kami juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat akan menyeberangi perlintasan sebidang jalan raya dengan jalur kereta api. Selalu lakukan untuk berhenti, tengok kiri dan kanan, apabila telah aman, silakan jalan," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016, disorot. Kasus semakin rumit setelah penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan kasus ini menjadi serampangan akibat polisi bekerja atas desakan masyarakat. Terlebih, polisi dianggap tak memproses hukum suatu kasus bila belum viral.

"Ini akibat no viral no justice, ketika suatu petistiwa pidana diperhatikan orang, difilmkan baru kasusnya dikerjakan lagi," kata Abdul Fickar kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.
Kemudian, penyidik Polri dinilai terburu-buru menangani kasus pembunuhan di Cirebon itu. Sikap terburu-buru dan kejar target dalam penanganan kasus ini disebut bisa menjadi kredit poin untuk kenaikan pangkat dan jabatan.

"Sehingga, tidak jarang dilakukan serampangan dan merugikan orang lain," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Tak Hanya Kesaksian Palsu, 7 Terpidana Pembunuhan Vina Butuh Bukti Lain jika Ingin Bebas

Menurut dia, situasi ini sudah diantisipasi oleh hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka itu, ada lembaga praperadilan untuk menguji keabsahan penerapan kewenangan upaya paksa seperti menetapkan tersangka, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita oleh negara yakni Kepolisian dalam konteks penyidikan atau Kejaksaan dalam konteks penuntutan.

Abdul Fickar meminta Polri memperbaiki pola rekrutmen dengan mempersiapkan para penyidik yang profesional. Kemudian, memperbaiki kurikulum pendidikan kepolisian, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dengan ketat, serat memberikan hukuman disiplin yang berat.

"Ini menjadi penting karena polisi adalah garda depan negara berhadapan dengan masyarakat, sehingga harus selalu berwawasan penghormatan terhadap HAM," ungkap Abdul Fickar.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya cepat menyelesaikan proses hukum tersangka dugaan rasuah pengadaan gas bumi cair atau liquefied gas natural (LNG), yaitu HK dan YA. Sebab, lembaga antirasuah tak bisa lagi mencekal kedua tersangka tersebut.

“Tentunya dengan ada perkembangan baru ini kami harus menyesuaikan. Sehingga artinya bahwa sebelum cekalnya habis, atau dua kali cekal itu habis kita harus menentukan orang-orang ini seperti apa gitu statusnya, seperti itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Asep menjelaskan alasan kedua tersangka tersebut tak bisa dicekal. Sebab, upaya paksa itu sudah pernah diberikan kepada keduanya saat penyidik memproses hukum mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.
“Karena memang kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini pencekalan itu hanya bisa diperpanjang satu kali, artinya hanya dua periode,” ungkap dia.

Baca juga: Kasus Baru Korupsi LNG, KPK Dalami Neraca dan Pasokan Gas Domestik

KPK hanya bisa mengikuti aturan dua kali pencegahan tersebut. Beleid yang ada diyakini dibuat demi menjaga hak asasi manusia para tersangka.

“Tentunya juga kalau berkepanjangan cekalnya itu terkait dengan hak asasi manusia, seperti itu,” ujar Asep.

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.

“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.

(ABK)