TEMPO.CO, Jakarta - Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. BPJPH juga mengatakan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, dilansir dari laman resmi BPJPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH.

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.” kata Haikal.

Adapun keterlibatan kementerian terkait, dikutip dari laman bpjph.halal.go.id, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Saat melakukan pendataan, personil juga memberi himbauan pada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar.” kata Haikal Hassan.

Selanjutnya: Tugas BPJPH Samakah dengan MUI dan Kemenag?

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. BPJPH juga mengatakan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, dilansir dari laman resmi BPJPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH.

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.” kata Haikal.

Adapun keterlibatan kementerian terkait, dikutip dari laman bpjph.halal.go.id, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Saat melakukan pendataan, personil juga memberi himbauan pada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar.” kata Haikal Hassan.

Selanjutnya: Tugas BPJPH Samakah dengan MUI dan Kemenag?

• 1
• 2
• Selanjutnya

Jakarta: Pada Jumat, 25 Oktober 2024, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mendesak para pelaku usaha untuk melakukan registrasi uji sertifikasi halal atas produk mereka, menyebut semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Semua produk, yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan, wajib bersertifkat, itu undang-undang itu," ucap Haikal di Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut telah mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya dari mantan Menteri Koordinator, Mahfud MD.
"Masak, semua yang dijualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bmgn kalau membeli kambing ayam, laptop, buku, dll? Kalau spt itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit," tulis Mahfud di X, Jumat, 25 Oktober 2024.

Lantas apakah benar semua produk yang beredar di Indonesia wajib diperjualbelikan? ini penjelasannya.

Penjelasan UU

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Pasal 4, memang benar bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Lantas apakah itu berarti semua produk-produk tidak halal dilarang diperjualbelikan? Tidak juga, dalam UU yang sama pasal 26, pelaku usaha yang menjual produk-produk tidak halal hanya diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Kemudian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tahun 2021 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1360 Tahun 2021 yang memberikan daftar-daftar bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, bahan-bahan tersebut yakni:

1. Bahan berasal dari tumbuhan atau tanaman tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

2. Bahan berasal dari hewan nonsembelihan tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

3. Bahan berasal dari proses fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

4. Bahan berasal dari air alam tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain.

Untuk lebih rinci terkait daftar bahan-bahan yang dikecualikan, bisa dillihat dalam lampiran KMA Nomor 1360 Tahun 2021, tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal yang bisa diunduh disini.

Baca Juga:
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ultimatum Pengusaha Nakal


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA - Setiap hari masyarakat Indonesia berinteraksi dengan produk berlabel halal. Jumlah dan ragam produk berlabel halal pun terus bertambah seiring waktu. Tak hanya di pasar domestik, berbagai produsen produk halal di dalam negeri juga tengah berupaya menembus pasar mancanegara.

Saat ini, Indonesia juga tengah berusaha meningkatkan cakupan produk dan pelaku usaha yang bersertifikat halal. Hal ini selaras dengan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2024.

Kewajiban sertifikat halal tersebut akan berlaku untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya, barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat juga wajib memiliki sertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan mampu mencapai 10 juta pada 2024. Kepala BPJPH Haikal Hasan mengingatkan agar pelaku usaha segera mendaftarkan produknya.

"Awas lu ya para pelaku usaha segera daftarkan produknya yang belum bersertifikat halal, kalau kagak gue sanksi," ujar Haikal, di Jakarta, baru-baru ini.

Terminologi halal saat ini juga bukan hanya milik umat muslim semata. Halal telah menjelma menjadi suatu standar produk yang bisa dipenuhi oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan pelaku usahanya.

Fenomena ini juga berkembang secara global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar dan cocok untuk produk halal. Nah, bagaimana produsen bisa memperoleh sertifikai halal? Cukup mudah, Anda hanya membuka aturannya seperti termuat dalam artikel kemenkopukm.go.id. Di sana, juga diinformasikan cara untuk sertifikasi halal.

Secara umum, ada dua macam cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal. Yakni, self declare dan metode reguler. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penting mengetahui cara mengurus sertifikasi halal reguler dan juga self declare karena ada ketentuan tentang sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di mana, mulai 17 Oktober 2024 pemerintah bakal menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk yakni, makanan dan minuman, jasa dan hasil penyembelihan, serta bahan tambahan pangan dan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Metode self declare adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Sementara itu, metode reguler adalah sertifikasi halal yang dilakukan lewat pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pengurusan sertifikasi halal dengan metode self declare hanya dapat ditempuh oleh pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan produk barang. Bertindak sebagai aktor pemeriksa adalah pendamping proses produk jalal yang teregister di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penetapan halal akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.

Adapun langkah awal pengurusan, pelaku usaha perlu:

1. Mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
2. Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha
3. BPJPH memverifikasi dan validasi laporan hasil pendampingan dan menerbitkan STTD
4. Komisi Fatwa/Komite Fatwa melakukan sidang fatwa Penetapan Kehalalan Produk
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
6. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal
7. Untuk layanan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Self Declare atau pernyataan pelaku usaha, biayanya Rp0.

Pasalnya, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300 ribu akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara baik di pusat/daerah dan fasilitas lembaga negara/swasta. Jangan lupa, sebelum melakukan pengurusan, pelaku industri juga harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa:

1. Surat permohonan
2. Aspek legal (NIB)
3. Dokumen penyelia halal
4. Daftar produk dan bahan yang digunakan
5. Proses pengolahan produk
6. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
7. Ikrar pernyataan halal pelaku usaha

Untuk diketahui, bila produk belum mendapatkan sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2024, bakal ada sanksi yang akan diberikan berupa: a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. pencabutan sertifikat halal, d. penarikan barang dari peredaran. Itulah sebabnya, untuk para pelaku UMKM, mari segera mengurus sertifikasi halal, baik melalui cara reguler maupun self declare.

Untuk melakukan sertifikasi halal dengan cara reguler, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko. Kemudian, menyusun dokumen persyaratan, yaitu:

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran (bagi jasa penyembelihan)
3. Aspek legal (NIB)
4. Dokumen penyelia halal
5. Daftar produk dan bahan yang digunakan
6. Proses pengolahan produk
7. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bagi usaha non-UMK dan luar negeri, penyelia halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Bagi jasa penyembelihan, juru sembelih halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Pelaku usaha harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan LPH sebelum memilih LPH.

Berikut adalah alur cara mengurus sertifikasi halal reguler:

1. Pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
2. BPJH akan melakukan verifikasi dokumen
3. LPH akan menghitung dan menginput biaya pemeriksaan di SIHALAL
4. BPJH akan menerbitkan tagihan pembayaran
5. Pelaku usaha membayar tagihan dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL
6. BPJH akan memverifikasi bukti bayar dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD)
7. LPH akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk
8. Komisi Fatwa/Komite Fatwa akan melakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk
9. BPJH menerbitkan sertifikasi halal
10. Pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal

Biaya pengurusan sertifikat halal sendiri cukup terjangkau, Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Biaya tersebut di luar biaya uji laboratorium dan di luar akomodasi dan/atau transportasi pemeriksaan lapangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 24 Oktober 2024 dimulai dari Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Pengadilan memutus pailit setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Disusul, pemerintahan Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, sementara Dana Moneter Internasional atau IMF meramalkan pertumbuhan stagnan 5,1 persen sampai 2029.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. OJK menilai PT Investree menghimpun dana tanpa izin.

Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Haikal Hassan Baras atau Babe Haikal menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Terakhir, beroperasi hampir 10 tahun sejak 2015 silam, PT Investree Radika Jaya (Investree) kini tinggal nama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Investree karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Perusahaan Tekstil Legendaris Sritex Dinyatakan Pailit....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 24 Oktober 2024 dimulai dari Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Pengadilan memutus pailit setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Disusul, pemerintahan Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, sementara Dana Moneter Internasional atau IMF meramalkan pertumbuhan stagnan 5,1 persen sampai 2029.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. OJK menilai PT Investree menghimpun dana tanpa izin.

Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Haikal Hassan Baras atau Babe Haikal menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Terakhir, beroperasi hampir 10 tahun sejak 2015 silam, PT Investree Radika Jaya (Investree) kini tinggal nama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Investree karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Perusahaan Tekstil Legendaris Sritex Dinyatakan Pailit....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik Haikal Hassan Baras atau Babe Haikal menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Adapun tugas dari Haikal adalah menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia, baik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan besar sebagai produsen.

Dikutip dari Antara, tugas tersebut berdasarkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga diwajibkan untuk mengonsumsi atau menggunakan barang yang halal. Rincian produk yang dapat disertifikasi halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan (bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dan sebagainya).

Dalam melaksanakan tugasnya, ia akan didampingi oleh Arfiansyah Noor, mantan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala BPJPH. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengawasan dan jaminan produk halal.

Profil Haikal Hassan

• 1
• 2
• Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengklarifikasi videonya yang menyatakan bakal oposisi sampai mati, usai ia dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia meminta video tidak tidak dipotong-potong dan disimpulkan setengah-setengah.

"Jangan suka mengutip berita hoaks atau potong-potong. Kan itu potongan. Jadi jangan suka potong-potong. Jangan suka mengambil kesimpulan," kata Haikal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia meminta video itu ditonton secara penuh agar penafsirannya lebih baik. Ia menyebut, dirinya akan tetap oposisi pada kejahatan.

"Kita ini beroposisi terhadap kejahatan. Terhadap kesewenang-wenangan. Terhadap keserakahan. Itu yang dimaksud. Itu kepotong, itu hilang," ucap dia.

Ia pun menyatakan yakin menjadi bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo kata dia, merupakan orang top dan orang yang berpikiran maju untuk rakyat.

"Dan sudah terbukti kan. Ya Pak Prabowo, dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu yang dipikirkan apa? Bagaimana memberi makan buat anak supaya bisa tumbuh," ujar dia.

Menurut Haikal, program makan bergizi gratis akan membantu tumbuh kembang anak-anak yang saat ini belum maksimal.

Dengan begitu, sumber daya manusia Indonesia bisa menyaingi negara lain.

"Anda bayangkan 41 persen. 41 persen anak-anak datang ke sekolah tanpa sarapan. Coba bagaimana bangsa kita bisa maju," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Salah satu kepala badan yang dilantik adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Haikal menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama masa kerjanya, ia akan fokus mengamati situasi dan memastikan adanya langkah-langkah nyata untuk memperbaiki sistem jaminan produk halal di Indonesia.

“100 hari ke depan adalah PR besar untuk menunjukkan hasil, sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo dalam Kabinet Merah Putih ini,” ujar Haikal.

Namun demikian Haikal menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah yang diberikan dalam memastikan produk halal di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan BPJPH.

“Banyak sekali yang harus dikerjakan. Saya akan mengunjungi Kementerian Agama, MUI, dan BPJPH karena perlu adanya koordinasi,” ungkap Haikal.

“Setiap hari ada jutaan produk yang didaftarkan, dan kita harus memastikan semuanya halal, termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat, bahkan fashion,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan semua produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar halal, atau halalan toyyiban, yakni halal dan baik.

Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses sertifikasi hingga pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat.

Saat ditanya mengenai perbedaan tugasnya dengan lembaga sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Agama dan MUI, ia menyebutkan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tanggung jawabnya tetap sama, yakni menjamin produk halal di Indonesia.

“Secara tupoksi sama, hanya saja sekarang akan ada sinergi yang lebih intensif antara BPJPH, Kemenag, dan MUI,” jelasnya.

Menanggapi keluhan tentang biaya sertifikasi halal yang dinilai memberatkan para pelaku UMKM, ia menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari masalah tersebut dan mencari solusi terbaik.

“Saya harus belajar dulu, mengunjungi berbagai pihak untuk melihat situasi dan bagaimana kita bisa membantu UMKM,” tegasnya.

Haikal Hasan resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

Haikal telah mengucap sumpah jabatan di hadapan Prabowo pukul 10.00 WIB. Dalam bertugas ia didampingi oleh mantan Sekjen PBB Arfiansyah Noor sebagai Wakil Kepala Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal.

Seperti apa profil Haikal Hasan?

Haikal Hasan akrab disapa Babe Haikal. Ia lahir di Jakarta pada 21 Oktober 1968.

Babe Haikal bernama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras.

Haikal aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di perusahaan tambang.

Babe Haikal meraih Sarjana (S1) Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur. Kemudian, gelar Magister (S2) jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dia juga pernah menjadi salah satu panitia pada Aksi 212 tahun 2016, dan hingga saat ini terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

Pada Pilpres 2019, Babe Haikal juga pernah menempati posisi sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kemudian, dirinya juga menjadi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Babe Haikal memiliki tugas untuk terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Berikut deretan tugasnya:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH

c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk

d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri

e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal

f. melakukan akreditasi terhadap LPH

g. melakukan registrasi Auditor Halal

h. melakukan pengawasan terhadap JPH

i. melakukan pembinaan Auditor Halal

j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal Hasan resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

Haikal telah mengucap sumpah jabatan di hadapan Prabowo pukul 10.00 WIB. Dalam bertugas ia didampingi oleh mantan Sekjen PBB Arfiansyah Noor sebagai Wakil Kepala Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal.

BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014.

UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH

c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk

d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri

e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal

f. melakukan akreditasi terhadap LPH

g. melakukan registrasi Auditor Halal

h. melakukan pengawasan terhadap JPH

i. melakukan pembinaan Auditor Halal

j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal Hassan bicara terkait kedatangannya ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10). Kedatangannya ini di tengah pemanggilan calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan.

Usai pertemuan itu, Haikal mengatakan, Prabowo memintanya ikut membangun Indonesia lebih baik, salah satunya tanpa hoaks.

"Minta tolong ke depan, membangun Indonesia lebih baik, tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan video yang membuat suasana kita tidak enak," kata Haikal di lokasi.

Hassan juga meminta dukungan terhadap semua pihak.

"Intinya saya mohon doa dan dukungan tengok ke depan saja, yang belakang sudah cukup," imbuhnya.

Selama kampanye Pilpres 2024, Haikal Hassan memang mendukung Prabowo. Tapi, untuk sekarang, belum diketahui posisi apa yang akan diisi oleh Haikal Hassan.

Saat itu, Hasan keluar bersama dengan Eks Kabaintelkam Polri Suntana dan eks Wamekumham Eddy Hiariej.