BRI terus menunjukkan komitmen untuk memberikan pemberdayaan terhadap pengusaha lokal agar mampu go global dan bersaing di pasar internasional. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, perseroan menyelenggarakan program Pelatihan Ekspor bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) hasil kolaborasi antara BRI dengan BRI Research Institute (BRIRIns) dan PPEJP.

Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Jakarta, pada 29 - 31 Oktober 2024 lalu dan diikuti oleh 30 calon eksportir yang juga merupakan UMKM binaan BRI dari berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan pelatihan ekspor ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar dalam ekspor guna mengembangkan jangkauan bisnis mereka dari yang sebelumnya lokal menjadi berorientasi pasar nasional maupun go internasional.

"Harapannya UMKM bisa terus menjaga kualitas dari produknya, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi," ujar Catur dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Ia menambahkan, kegiatan ekspor merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk mengakses pasar global dan mengembangkan usaha agar bisa naik kelas. Melalui program ini, BRI berharap dapat membantu pelaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dan siap memasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut peserta diperkenalkan tentang dasar-dasar ekspor, teknik analisis pasar dan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Treaths), pengembangan produk untuk kebutuhan internasional, hingga strategi mencari pembeli di pasar global. Harapannya, dengan pengetahuan yang diperoleh, para peserta dapat memulai langkah sukses sebagai eksportir baru.

Kehadiran program pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh BRI Peduli memberikan banyak manfaat bagi sejumlah pelaku usaha lokal. Ade Ariyanti misalnya, nasabah dan sekaligus pemilik UMKM Sambal Mak Kocai.

Sejak dirinya terkena imbas PHK pada waktu pandemi COVID-19, Ade memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa menyambung kehidupannya dan keluarga. Berawal dari tekad tersebut, munculah sebuah ide untuk membuka usaha sambal yang dibuat secara tradisional.

"Pada saat era pandemi COVID-19, ada banyak orang yang membutuhkan makanan dengan sumber vitamin C untuk menjaga imunitas. Cabai sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga saya memulai inisiasi untuk membuat sambal sebagai produk bisnis saya. Alhamdulillah pada waktu itu Sambal Mak Kocai sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya Sambal Mak Kocai sebagai kebutuhan makanan pokok dalam kondisi lockdown dan produk ini pun bisa terus bertahan sampai saat ini," cerita Ade.

Sebagai salah satu UMKM peserta program Pelatihan Ekspor, Ade merasa bersyukur bisa mendapatkan ilmu sekaligus pendampingan langsung dari BRI agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ia pun berharap bahwa lewat program ini, usaha Sambal Mak Kocai yang dibangun dari nol tersebut dapat terus berkembang dan mendapatkan omset yang semakin besar.

Selain Ade, Teuku Akmal juga menjadi pelaku UMKM lainnya yang mendapatkan manfaat dari program pelatihan ini. Pria berusia 38 tahun tersebut diketahui memulai brand fesyen miliknya sejak tahun 2019 silam. Berawal dari kecintaannya pada dunia fesyen dan juga wujud cinta terhadap keindahan Indonesia, Teuku pun menghadirkan produk yang mengedepankan unsur kearifan lokal di dalamnya.

"Usaha kami menghadirkan produk pelengkap penampilan, yaitu scarf dan juga outer scarf yang bernuansa keindahan Indonesia. Produk ini bisa diandalkan sebagai pelengkap penampilan yang memberikan kesan formal, namun tetap fashionable," ucapnya.

Selama menjalani program Pelatihan Ekspor dari BRI, Teuku bercerita bahwa dirinya banyak belajar tentang hal-hal yang diperlukan untuk mengekspansi usaha miliknya, agar tak hanya menjangkau pasar lokal saja, melainkan juga internasional.

"Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya yang baru mulai mempelajari dan mengenal dunia ekspor, baik dari pengenalan terhadap mencari negara tujuan ekspor hingga perhitungan biaya yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap agar bisnis yang saya miliki bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai harapan dan pastinya bisa melakukan ekspor ke berbagai negara luar," imbuhnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minat masyarakat Indonesia untuk berkoperasi menyusut. Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi mengakui saat ini jumlah orang yang berkoperasi tak lebih dari 10% dari total masyarakat Indonesia.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengiyakan minimnya jumlah orang berkoperasi tak luput dari masalah internal dan eksternal. Dari dalam koperasi itu sendiri, makin sedikit koperasi yang mampu memberi manfaat memadai bagi anggotanya.

"Padahal, kekuatan utama koperasi adalah anggota dan mereka akan aktif jika memperoleh manfaat yang nyata," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Jum'at (8/11).

Untuk itu, saat ini tak banyak koperasi yang bisa berkembang dengan baik. Belakangan menurutnya jenis usaha koperasi yang masih bisa berjalan hanya simpan pinjam baik yang konvensional maupun yang syariah.

Sementara, dilihat dari latar keanggotaannya, yang banyak bertahan adalah koperasi instansi yang anggotanya merupakan pegawai, buruh perusahaan lantaran ada manfaat langsung, dan secara administrasi mudah dikelola.

Di lain sisi ada tantangan eksternal yang membuat jumlah anggota koperasi cenderung stagnan yakni faktor pemerintah dan faktor dinamika perekonomian.

Ia mengatakan, pemerintahan selama dua periode terakhir, terutama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak memberi dukungan yang memadai pada gerakan koperasi. Hal ini terlihat dari minimalnya alokasi anggaran Kementerian ini yang bahkan disatukan dengan UMKM.

Kondisi itu diperparah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kementerian yang terbatas, dan hanya sedikit yang menguasai atau kompeten dalam soal perkoperasian.

Dukungan negara juga tidak cukup serius dalam mendorong koperasi lebih berkembang. Menurutnya, hanya sedikit kebijakan belanja Kementerian/lembaga dan juga BUMN yang memberi perluang bagi partisipasi koperasi. Pun, jika ada hanya semacam formalitas dan untuk urusan yang tidak penting atau hanya sedikit dalam hal nilainya.

Sedangkan faktor dinamika perekonomian, menurutnya tidak ada keistimewaan lagi yang diberikan pada koperasi sebagaimana era Soeharto.

Ia mengatakan koperasi belakangan ini dipaksa bersaing bebas dengan pelaku usaha lain, yang lebih memiliki sumber daya besar, baik dalam soal modal, akses pasar dan SDM.

"Hasilnya, hanya sebagian koperasi yang mampu bersaing, antara lain seperti yang disinggung di atas, misalnya koperasi pegawai dan terutama bergerak dalam simpan pinjam," urainya.

Sebelumnya, Menkop Budi Arie Setiadi menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya, jumlah anggota koperasi bisa meningkat mencapai 60 juta orang.

"Di Amerika Serikat (AS) yang terkenal kapitalis, individualis saja yang berkoperasi 190 juta, masa kita negara pancasila hanya 10% dari total masyarakat kita, itu kan ironis," ujarnya.

Budi mempercayai bahwa ke depan koperasi bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dicapai jika partisipasi masyarakat yang tergabung dalam koperasi meningkat.

Di lain sisi, Budi mengungkap jumlah koperasi di Indonesia saat ini telah mencapai 121.000 koperasi. Namun dari total itu hanya 41.000 koperasi yang rutin menjalankan rapat tahunan atau evaluasi kerja.

"Jadi hanya 1/3 saja, maka ini perlu juga penguatan dari sisi kelembagaan," tutur Budi.

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bright Institute menyoroti kondisi kelaparan dan kecukupan gizi Indonesia yang terabaikan di balik ambisi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai swasembada pangan yang ingin dicapai Presiden Prabowo Subianto dalam empat hingga lima tahun mendatang tidak akan cukup menyentuh permasalahan kelaparan di Indonesia.

Hal itu tercermin dari 60% penduduk Indonesia saat ini konsumsi makanannya masih belum memenuhi kecukupan gizi.

"Kalau kita lihat dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), hanya penduduk pada kuintil 4 dan 5 pendapatan teratas yang memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) energi harian atau hanya sekitar 60% penduduk Indonesia saat ini dan ini kondisinya secara umum lebih buruk dibanding 2019," jelas Awalil dalam Webinar, Selasa (5/11).

Awalil juga menyoroti kondisi kelaparan ini dari data Global Hunger Index (GHI) terakhir. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di bawah rata-rata dunia yakni di posisi 77 dari 127 negara. Jika dilihat di Asia Tenggara, Indonesia lebih buruk dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

"Indeks kelaparan Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Laos," ujarnya.

Menurut Awalil, yang paling perlu diperhatikan dalam indeks GHI ini adalah komponen Prevalence of Undernourishment atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yang diambil dari data BPS. Prevalensi ini pada 2023 mencapai sebesar 8,53%, lebih buruk dari 2017—2021, dan tidak mencapai target RPJMN di 5,2%.

Awalil juga menjelaskan dalam melihat data atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia, kesenjangan nilai prevalensi ini masih sangat tinggi di antar provinsi serta kabupaten maupun kota.

Tercatat, terdapat 291 kabupaten dan kota yang nilai prevalensinya lebih buruk dari nilai nasional, yang mana 291 ini lebih dari setengah jumlah kabupaten dan kota di Indonesia yang berjumlah 514.

Masih banyak kabupaten dan kota yang skornya masih tinggi atau dengan kata lain rakyat tidak cukup pangan. Ada 35 kabupaten kota yang prevalensinya di atas 30%. Di Papua, nilainya mencapai 35,63%. Di sisi lain, nilainya di Jakarta hanya 2,57%.

Awalil menilai untuk bisa secara efektif menyentuh masalah tersebut, persoalan swasembada pangan seharusnya bukan hanya mengenai target jumlah produksi pangan dalam negeri, namun juga meliputi aspek yang lebih luas seperti kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.

Menurutnya swasemada pangan bukan hanya soal produksi melebihi konsumsi, melainkan harus diperluas terkait kesejahteraan petani, akses semua orang pada kecukupan pangan, dan kedaulatan pangan.

"Kedaulatan pangan ini kita ukur dari seberapa besar kita bisa memperoleh harga pangan yang diinginkan rakyat, serta seberapa besar hasil produksi pangan ini dikendalakan oleh negara atau masyarakat ataupun kendali korporasi," ungkapnya.

Awalil mencontohkan, pada implementasi food estate memiliki kepentingan terpisah dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Artinya hal itu sama saja tidak berdaulat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengatakan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah memang seharusnya ikut memperhatikan kesejahteraan petani kecil.

Ia mencatat sekitar 50% dari penduduk miskin di Indonesia kepala keluarganya adalah petani. Namun justru keluarga petani di Indonesia ironisnya saat ini menjadi keluarga yang paling rawan pangan.

"Oleh karena itu, misi swasembada pangan tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan petani kecil di atas kesejahteraan perusahaan yang mendapat anggaran pelaksanaan program," ucapnya.

Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Getty Images

Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.

Getty Images

Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."

Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.

Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".

Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."

Baca juga:

• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?
• Pilpres Amerika 2024: Sisi lain Kamala Harris dan Donald Trump

Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.

Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".

BBC

BBC News Indonesiahadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.

Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

Getty Images

"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.

Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".

Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".

Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".

"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.

Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

Getty Images

Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.

• Sugiono anak ideologis Prabowo jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Karpet merah Prabowo tampil ke panggung internasional?
• Prabowo dan Gibran akan hadapi masalah Israel dan Palestina hingga Laut China Selatan 'Tidak ada bulan madu
• Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?

Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".

Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.

• Panduan sederhana Pilpres AS 2024 Kapan digelar, siapa saja kandidat presiden dan bagaimana mekanismenya?
• Imigran memakan hewan piaraan, inflasi terparah, larangan aborsi Bagaimana hasil cek fakta debat capres AS?
• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?

Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.

Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Getty Images

Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.

"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.

"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.

• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?
• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?

Rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai dapat membanjiri rokok ilegal dalam negeri. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan rokok ilegal dapat membanjiri pasar dalam negeri. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku ilegal tidak perlu bersusah payah untuk mendesain bagus kemasan rokok.

"Kalau sekarang kalau kita lihat ini juga bagus, desain-desain rokok ilegal ini udah keren, udah anak muda banget lah. Nanti kalau misalnya dibuat polos, mereka tidak perlu lagi mendesain-desain, mereka tinggal tuliskan aja sama gitu ya. Karena disana tidak terlalu banyak pembedanya ya, satu dengan yang lain, para pelaku ini juga pasti akan menyerupai rokok-rokok yang legal sekarang," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila rokok ilegal terus membanjiri pasar dalam negeri, Andry menilai akan berdampak pada penerimaan negara. Andry menyebut Indonesia bisa hilang sekitar Rp 160,6 triliun.

"Dan ini cukup berbahaya. Karena pertama ya tentu penerimaan negara pasti akan loss cukup besar yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui sebetulnya bahwa kandungan yang di dalam rokok itu sebenarnya seperti apa gitu. Pengawasan dari pemerintah juga pasti akan loss disana," terangnya.

Menurutnya, aturan tersebut dapat berdampak tidak hanya dari industri tembakau saja. Namun, juga petani, ritel, hingga distributor.

"Nah ini menurut saya juga banyak yang kena, bukan hanya industri saja, mungkin bukan hanya petani saja, tetapi juga retail kena, distributor kena, mereka yang sudah lama, akhirnya terdampak juga dari regulasi ini," imbuh dia.

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

Pengguna TikTok meningkat signifikan dan turut mendongkrak kekayaan pribadi pendiri perusahaan induknya, ByteDance. Salah satu pendiri ByteDance, Zhang Yiming, kini dinobatkan sebagai orang terkaya di China.

Dilansir detikInet, Hurun Research Institute merilis daftar orang terkaya di China. Zhang Yiming menempati peringkat teratas dengan kekayaan sebesar USD 49,3 miliar atau sekitar Rp 777 triliun. Hartanya alami kenaikan sebesar 43% dibandingkan tahun 2023.

Meski sudah mundur dari jabatannya sebagai CEO ByteDance sejak tahun 2021, pria berusia 41 tahun itu diketahui memiliki sekitar 20% saham raksasa teknologi asal China tersebut.

"Zhang Yiming adalah orang terkaya Nomor Satu ke-18 yang pernah kami miliki di China hanya dalam 26 tahun," kata Chairman dan Chief Researcher Hurun Research Institute Rupert Hoogewerf, seperti dikutip dari BBC, Rabu (30/10/2024).

"Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat hanya ada empat orang terkaya Nomor Satu: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, dan Elon Musk. Ini memberikan indikasi adanya dinamisme dalam ekonomi China," sambungnya.

Walau menghadapi kontroversi di beberapa negara, TikTok kini menjadi salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia. Belum lama ini AS berencana memblokir TikTok pada Januari 2025 kecuali ByteDance menjual aplikasi video pendek tersebut.

Meskipun mendapat tekanan yang kuat di AS, keuntungan global TikTok naik 60% tahun lalu. Hal itu membuat kekayaan pribadi Zhang pun ikut terdongkrak.

Selain bos TikTok, sejumlah bos teknologi juga masuk dalam daftar 10 orang terkaya di China. Bos konglomerat teknologi Tencent, Pony Ma berada di peringkat tiga dengan kekayaan pribadi sebesar USD 44,4 miliar.

Pendiri PDD Holdings, Colin Huang melorot ke posisi empat dengan kekayaan pribadi sebesar USD 34,5 miliar, turun 9% dari tahun sebelumnya. PDD Holdings merupakan perusahaan di balik sejumlah platform e-commerce seperti Temu dan Pinduoduo.

Pendiri dan CEO Xiaomi Lei Jun juga menambahkan USD 5 miliar ke pundi-pundi kekayaannya, dengan total sebesar USD 18,3 miliar. Lonjakan ini berkat penjualan ponsel Xiaomi yang membaik dan peluncuran mobil listrik pertamanya.

Baca selengkapnya di sini

Video: Detik-detik Penggagalan Penyelundupan TKA China dari Malaysia di Bintan

Video: Detik-detik Penggagalan Penyelundupan TKA China dari Malaysia di Bintan