REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun), untuk Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar lusa, yakni Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kalau KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait adanya pencatutan data warga menjadi pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim tak tahu-menahu proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan tim pasangan calon tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, pengumpulan data pasangan calon di luar kewenangan KPU. Tugas KPU disebut hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang sudah ada.

Dody mengatakan, verifikasi administrasi itu dilakukan untuk memastikan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan sesuai aturan yang ada, seperti usia harus berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak menjadi anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, KPU kemudian melakukan verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual itu, KPU mengeklaim melakukan sensus untuk mencocokkan data warga yang dijadikan dukungan benar-benar mendukung pasangan calon yang bersangkutan.

"Nah, sekarang, persoalannya sudah lewat tahapan ya, tahapan verifikasi faktual sudah selesai," ujar Dody.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima laporan dari warga. Warga yang merasa dicatut namanya bisa melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," kata dia.

Ia mencontohkan, KPU melakukan verifikasi administrasi secara terbuka. Pihak Bawaslu disebut selalu melakukan tugasnya untuk mengawasi. Begitu pula dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Tentu kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, rekomendasi, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal banyaknya data warga yang dicatut menjadi pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim telah melakukan proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data pendukung yang diserahkan oleh Dharma-Kun untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan atau independen. Dari hasil verifikasi itu, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Jadi pada prinsipnya terkait dengan proses verifikasi, baik administrasi dan faktual, tahapannya kemarin sudah selesai, dengan penetapan hasil verifikasi faktual yang kami lakukan Kamis kemarin," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Ihwal adanya dugaan pencatutan data pendukung pasangan calon tersebut, Doddy mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan. Ia mencontohkan, pengecekan dilakukan terhadap data dua anak Anies Baswedan yang datanya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun.

Menurut dia, data dua anak Anies Baswedan itu memang masuk sebagai pendukung Dharma-Kun. Data itu juga dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual.

"Kami cek memang yang bersangkutan (dua anak Anies) dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," ujar Dody.

Ihwal data warga yang masih muncul dalam situs infopemilu.kpu.go.id sebagai pendukung pasangan Dharma-Kun, Dody menjelaskan, hal itu dikarenakan data dalam situs tersebut masih tergabung. Artinya, data yang memenuhi syarat verifikasi administrasi masih tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual, sehingga data yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak lagi muncul di situs itu.

Dody mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI untuk melakukan pembaruan data di situs infopemilu.kpu.go.id. Dengan begitu, data yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tidak lagi muncul sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Kami sudah lakukan verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah seharusnya sudah tidak muncul dalam infopemilu. Nah informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyoroti kasus pencatutan KTP warga untuk memenuhi syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pencatutan itu disebut buka saja tidak sesuai prinsip pemilu, melainkan juga melanggar pidana.

Dwi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan kroscek ke lapangan untuk memastikan informasi terkait pencatutan data tersebut. Pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada warga melakukan pengecekan terhadap datanya, mengantisipasi data mereka ikut dicatut sebagai dukungan untuk Dharma-Kun.

"Kebetulan saya dan beberapa staf saya juga mengalami kejadian pencatutan ini, padahal tidak pernah merasa mendukung pasangan calon independen mana pun," kata dia, Jumat (16/8/2024).

Ia menegaskan, pihaknya menolak apabila ada rekayasa politik yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Menurut dia, hal itu sama saja membuat kemunduran dalam praktik demokrasi.

Dwi juga mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, apabila terjadi pencatutan data warga.

Menurut dia, pencatutan data itu tidak hanya tak sesuai dengan prinsip pemilu. Lebih dari itu, pencatutan data juga telah melanggar undang-undang.

"Menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pribadi yang bersangkutan merupakan perbuatan tindak pindana," kata Dwi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) akan mengambil langkah hukum terkait pencatutan data identitas warga untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pencatutan data KTP itu merupakan tindak pidana.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan korban pencurian data pribadi untuk pencalonan kepada daerah. Menurut dia, hingga saat ini sudah cukup banyak warga yang melapor bahwa datanya telah dicatut sebagai dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. "Saat ini masih bergulir cukup deras pelapornya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, laporan yang masuk itu akan menjadi bahan untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. "Yang demikian harus dilakukan pemeriksaan ulang," ujar Julius.

Ia juga mempertanyakan tugas dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Bahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga ikut melakukan pengawasan. "Kok bisa sampai seperti ini kok bisa lolos? Ini harus ditindak tegas," kata dia.

Julius mengatakan, pihaknya berencana melakukan upaya hukum terkait kasus itu. Langkah hukum yang dilakukan bisa berupa gugatan perdata atau pidana, karena terjadi pencurian data pribadi berupa KTP.

"Karena pencurian data pribadi berupa KTP yang dicatut utk pencalonan pemilukada di Jakarta ini selain mencederai HAM ini juga dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.