JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terus mengawal upaya pembatalan penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). SP PLN meminta anggota Komisi VII DPR periode 2024-2029 konsisten melanjutkan sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang tegas menolak penerapan skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kami ucapkan selamat kepada anggota DPR periode 2024-2029 yang baru dilantik. Tidak lupa, kita juga ingatkan agar anggota DPR periode yang baru ini, khususnya Komisi VII, untuk tetap konsisten melanjutkan program kerja Komisi VII sebelumnya yang menolak skema Power Wheeling masuk dalam RUU EBET," ungkap Ketua Umum DPP SP PLN Abrar Ali dalam pernyataan sikapnya, Selasa (1/10/2024).

Abrar mengatakan, SP PLN berharap anggota Komisi VII DPR yang baru dapat memahami beban negara dan potensi kerugian masyarakat jika skema tersebut dijalankan. Karena itu, kata dia, SP PLN sangat mengapresiasi sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang menolak skema power wheeling masuk dalam RUU EBET.

"Kita harapkan sikap bijak dan patrotik demikian dilanjutkan Komisi VII yang baru ini, khususnya dari Fraksi PKS, begitu juga dengan Fraksi PDIP untuk tetap konsisten membela rakyat sebagaimana sikap FPDIP ketika menerima audiensi DPP SP PLN," ungkap Abrar.

Penolakan SP PLN dan Komisi VII DPR periode 2019-2024 atas skema power wheeling dilandasi penilaian bahwa skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan, serta tidak sesuai dengan konstitusi. Untuk diketahui, melalui skema power wheeling, swasta diperbolehkan memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

SP PLN beranggapan keadaan ini akan melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis masyarakat, tegas Abrar, sesuai konstitusi haruslah dikuasai oleh negara.

Karena itu, lanjut Abrar, SP PLN bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR yang baru dilantik terkait dampak skema power wheeling bagi negara dan masyarakat. SP PLN, tegas dia, konsisten mengawal agar skema power wheeling dihapuskan dalam RUU EBET.

"Sampai kapanpun SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara artinya lebih memihak swasta dan pemilik modal untuk memeproleh keuntungan, sementara rakyat akan membayar energi lebih mahal," tandasnya.

JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mengapresiasi dibatalkannya rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR dengan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), Rabu (18/9), yang otomatis membuat RUU tersebut tidak dapat disahkan oleh DPR periode 2019-2024.

SP PLN berharap, hal itu memberikan lebih banyak waktu sehingga pembahasan RUU EBET bisa semakin matang. Hal itu juga memungkinkan untuk pengkajian ulang pasal-pasal yang krusial dalam RUU tersebut, khususnya mengenai power wheeling yang dinilai akan merugikan negara dan masyarakat.

Untuk diketahui, Komisi VII DPR batal melakukan rapat dengan Kementerian ESDM dikarenakan belum sepakat terkait norma tentang power wheeling. Terkait dengan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN Abrar Ali juga mengapresiasi sikap anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto yang tegas menolak skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kita apresiasi sikap Pak Mulyanto yang dalam pernyataannya dengan tegas menolak power wheeling yang ada dalam RUU EBET. Atas nama SP PLN, kita sampaikan terimakasih kepada beliau, karena beliau ternyata sangat respons terhadap suara yang kita sampaikan selama ini terkait permasalahan power wheeling yang memberi dampak negatif bagi negara dan masyarakat," ujar Abrar dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Dengan pembatalan rapat tersebut, secara otomatis RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR periode 2019-2024. Pembahasan RUU EBET selanjutnya akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah periode mendatang. Abrar berharap, dalam pembahasan RUU EBET selanjutnya, skema power wheeling dapat dihilangkan.

Abrar menekankan, SP PLN menilai power wheeling dalam RUU EBET merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dia menjelaskan, bila ketentuan power wheeling disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

Keadaan ini, kata dia, bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik ke depan berpotensi akan ditentukan oleh mekanisme pasar. "Seperti yang disampaikan Pak Mulyanto, listrik merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara," tegasnya.

Abrar pun berharap power wheeling tidak lagi dimasukkan dalam RUU EBET, karena memiliki nilai negatif yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. "Skema power wheeling baiknya tidak usah lagi dimasukkan dalam RUU EBET. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha," tandasnya.

JAKARTA - Serikat Pekerja dan direksi PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan transisi energi. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 yang mengusung tema "Mengawal Visi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero)".

Dalam rakernas tersebut, Direktur Legal and Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menekankan peran penting PLN dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Terkait dengan tema ini, PLN sebagai tulang punggung dan sekaligus jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa. PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian republlik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat," ungkap Yusuf melalui keterangan pers, Kamis (4/7/2024).

Dalam acara yang berlangsung pada 3-4 Juli 2024 tersebut, hadir perwakilan Serikat Pekerja PLN dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 48 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 266 Dewan Perwakilan Cabang (DPC), dengan jumlah total peserta sebanyak 779 orang.

Pentingnya kolaborasi juga ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka kegiatan rakernas tersebut. Dia berpesan kolaborasi optimal antara serikat pekerja dengan direksi PLN melalui rakernas ini dapat menghasilkan sesuatu yang akan mendukung Indonesia menjadi lebih baik.

"Rakernas ini diharapkan bisa merumuskan program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa, agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan ekonomi negeri ini," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen SP dalam mendukung visi perusahaan untuk energi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat kolaborasi dengan jajaran direksi dalam mencapai tujuan bersama.

"Melalui forum ini, diharapkan akan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan," tuturnya.

Dalam sambutannya, Abrar juga menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja PLN demi kepentingan masyarakat dan kemajuan negara. Abrar juga kembali menegaskan sikap para pekerja PLN terhadap skema power wheeling yang masih berkembang.

"Jangan biarkan kami sendiri, PLN merupakan milik negara, jadi pengelola negara harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung power wheeling," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 dengan menekankan pentingnya semangat kolaborasi antara serikat pekerja dengan direksi demi tujuan bersama perusahaan dalam bidang energi yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan, melalui forum kolaborasi ini diharapkan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Abrar Ali juga menilai penting dan perlunya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja PLN sebagai BUMN untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.

”Jangan biarkan kami sendiri, PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan milik negara. Pemerintah harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung power wheeling,” kata Abrar Ali menambahkan.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto yang hadir pada acara tersebut, menyampaikan bahwa PLN memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Terkait dengan tema ini, PLN sebagai tulang punggung dan sekaligus jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa. PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian republik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat,” ujar Yusuf Didi Setiarto.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka kegiatan Rakernas SP PLN berpesan agar forum tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berkolaborasi secara optimal antara SP PLN dengan Direksi PT PLN untuk mendukung Indonesia lebih baik.

”Rakernas tentunya bagian dari program agenda sebuah organisasi, tentunya dalam pelaksanaannya bisa merumuskan apa yang menjadi program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan keekonomian negeri ini," tegas Afriansyah Noor.

Rakernas SP PLN berlangsung pada 3-4 Juli 2024 dihadiri oleh 779 peserta dengan mengusung tema "Mengawal Visi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero)".

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024