Bisnis.com, JAKARTA - Kelahiran bank syariah besar selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI terus dinantikan. Pasalnya, saat ini pasar perbankan syariah dinilai tidak ideal dengan dominasi BSI.

Bank syariah dengan ticker BRIS menjadi penguasa pasar perbankan syariah Indonesia dengan aset senilai Rp360,85 triliun pada kuartal II/2024. Saat ini, terdapat 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut terdapat dua Unit Usaha Syariah (UUS) bank yang tengah berproses untuk melakukan pemisahan diri dari induk (spin off). Keduanya adalah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, sudah ada perkembangan terkait progres spin off BTN Syariah, di mana telah ada kesepakatan mengenai harga untuk eksekusi bank syariah yang dibidik. Adapun, bank syariah yang diakuisisi tersebut nantinya menjadi cangkang untuk BTN Syariah usai spin off.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) buka suara perihal peluang pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off Maybank Indonesia Syariahmenjadi bank umum syariah (BUS).

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyebut bahwa total aset unit syariah bank berlogo kepala harimau itu telah menyentuh Rp42 triliun sejauh ini, utamanya berkat strategisharia firstyang diterapkan sejak satu dekade lalu.

"Sejak 2013 kami menerapkansharia first.Secara komposisi pun cukup baik, per hari ini sudah ada Rp42 triliun portfolio kita di [unit usaha] syariah," katanya usai konferensi pers kerja sama strategis dengan Batumbu di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mengenai peluang untuk segera melakukanspin-off, dia menyatakan bahwa Maybank Indonesia akan mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Pasal 59 beleid tersebut mengatur bahwaspin-offwajib dilakukan oleh bank umum apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total aset induk, dan/atau menyentuh jumlah minimal Rp50 triliun.

"Aturannya kan begitu mencapai Rp50 triliun atau 50% [total aset induk], kita harusspin-off. Maka kita akan ikuti peraturan," paparnya.

Ketika ditanya perihal persiapan aksi korporasi tersebut, Steffano enggan banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan bakal bersiap menggelarspin-offapabila sudah mendekati ketentuan yang ditetapkan OJK.

"Tentunya kalau sudah mendekati, kita harus siap-siap. Semakin cepat [mencapai Rp50 triliun], semakin baik," ujarnya.

Berdasarkan catatanBisnis, aset UUS Maybank Indonesia pada penghujung 2023 lalu telah mencapai Rp41,04 triliun, meningkat 2,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari nominal Rp40,04 triliun pada periode sebelumnya.

Jumlah tersebut memberikan kontribusi pada total aset bank (standalone) sebanyak 25,9% per periode yang sama. Kontribusi ini merupakan yang tertinggi di industri perbankan pada Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan update terkait rencana aksi korporasi baik merger Bank Victoria Syariah dan Bank BTN Syariah hingga rencana spin offBTN Syariah yang melibatkan Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai saat ini belum terdapat permohonan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada OJK terkait rencana tersebut. Namun, diskusi terus berlangsung antarbank maupun antara bank dengan OJK.

“Para pihak yang terkait dengan aksi korporasi berupa merger atau spin off merupakan kewenangan pemegang saham bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis Sabtu (14/9/2024).

Nantinya, OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK.

Menurut Dian, OJK akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif merger maupun spin off sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 yang membawa misi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain, Dian menambahkan bahwa upaya konsolidasi perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah dengan skala yang lebih besar sehingga dapat melahirkan bank syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini akan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuasi,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan. “Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan komitmennya untuk menjalankan spin offunit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) guna mendongkrak pasar perbankan syariah di Indonesia yang saat ini didominasi Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan maksud dari spin off ataupun merger sendiri memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memperbaiki struktur keuangan pasar perbankan syariah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, total aset industri bank syariah di Indonesia mencapai Rp861,6 triliun per Mei 2024, tumbuh 9,67% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 7,23%. Angka ini naik dari bulan sebelumnya, yakni April 2024 yang mencapai 7,21%.

“Memang tidak bagus kalau ada bank syariah yang sangat besar sendirian, misal BSI tanpa kompetitor, karena secara competitionpolicy ini enggak bagus,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

Menurut Dian, bank hasil merger dapat mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Dia yakin bahwa bank-bank syariah yang memenuhi syarat untuk spin off akan berfikir secara positif dan tidak hanya fokus mencari keuntungan semata.

Sebaliknya, bank-bank tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk membantu memperbaiki struktur keuangan di Indonesia.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Sejauh ini, memang UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) diharuskan menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Terkait kinerja, Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 20% yoy menjadi Rp56 triliun per semester I/2024 dibandingkan sebelumnya Rp46 triliun pada semester I/2023.

Sementara, UUS CIMB Niaga mencatatkan aset Rp64,83 triliun per Juni 2024, dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp66,15 triliun.

OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa OJK hingga saat ini belum menerima permohonan pengajuan rencana merger BTN Syariah terhadap bank lain, usai batalnya rencana akuisisi terhadap Bank Muamalat.

“Sampai dengan saat ini, OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain. Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” kata Dian di Jakarta, Senin.

Apabila terdapat permohonan pengajuan rencana aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), imbuh Dian, maka selanjutnya OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, rencana ini sudah didiskusikan dengan OJK.

OJK menilai bahwa rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan cara menggabungkan perusahaan. Itulah sebabnya, ujar Dian, OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN.

“Dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja BMI dan perbankan syariah secara umum,” kata dia.

Dian mengatakan, OJK akan membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Menurutnya, upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

“OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia,” ujar dia.

Dian menambahkan, upaya konsolidasi juga dimungkinkan sejalan dengan respon industri perbankan syariah terkait dengan regulasi mengenai spin off Unit Usaha Syariah (UUS), yang diharapkan dapat mewujudkan struktur pasar perbankan syariah ke depan yang lebih ideal dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala lebih besar dan lebih kompetitif.

Adapun POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah telah mengatur kewajiban pemisahan UUS apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total aset bank umum konvensional (BUK) induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun.

“Saat ini terdapat satu UUS yang memenuhi kriteria tersebut dan sesuai dengan POJK diberikan waktu untuk mengajukan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun setelah kriteria tersebut dipenuhi,” catat Dian.

Seluruh UUS, jelas Dian, juga tentunya sedang mengevaluasi aspek kesiapan model bisnis dan infrastruktur untuk merespon ketentuan pemisahan UUS tersebut.

Sesuai dengan ketentuan, OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah apabila suatu UUS dinilai tidak menunjukkan suatu perkembangan yang baik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu telah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

Hal itu disampaikan Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (8/7). Keputusan untuk tidak meneruskan aksi korporasi tersebut, kata Nixon, juga telah disampaikan kepada OJK serta pemegang saham dalam hal ini melalui Kementerian BUMN.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024