Kolombo: Setidaknya tiga orang tewas dalam bencana banjir di Sri Lanka, yang membuat pemerintah menutup sekolah-sekolah di Kolombo dan pinggiran ibu kota pada hari Senin, 14 Oktober 2024. Hujan deras telah mengguyur Sri Lanka dalam beberapa waktu terakhir, yang memicu terjadinya banjir di banyak wilayah, termasuk sekitar ibu kota.

Bencana banjir di Sri Lanka telah membuat sejumlah rumah, ladang, dan ruas jalan di berbagai daerah terendam air.

Mengutip dari Irish Examiner, Pusat Manajemen Bencana Sri Lanka mengonfirmasi adanya tiga orang yang tewas tenggelam di area terdampak banjir. Sementara sekitar 134.000 orang lainnya mengalami berbagai kesulitan terkait banjir.
Pusat Manajemen Bencana Sri Lanka mengatakan hujan dan banjir telah merusak 240 rumah, dan hampir 7.000 warga telah dievakuasi. Otoritas Sri Lanka telah memutus aliran listrik di beberapa daerah sebagai tindakan pencegahan.

Tentara angkatan laut dan darat Sri Lanka telah dikerahkan untuk menyelamatkan para korban dan menyediakan makanan serta kebutuhan pokok lainnya.

Saluran televisi lokal menunjukkan kota-kota yang terendam banjir di pinggiran ibu kota kota Kolombo. Di beberapa daerah, air mencapai atap rumah dan toko.

Sri Lanka telah bergulat dengan kondisi cuaca buruk sejak Mei, yang sebagian besarnya disebabkan hujan monsun yang deras. Di bulan Juni, 16 orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Sri Lanka.

Baca juga: Banjir Bandang Sri Lanka Tewaskan 14 Orang, Banyak Sekolah Ditutup


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: TheIndependent.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anura Kumara Dissanayake, presiden baru Sri Lanka, telah resmi melantik Harini Amarasuriya, seorang anggota koalisi National People’s Power (NPP), sebagai perdana menteri negara tersebut.

Pelantikan ini menandai tonggak sejarah karena Amarasuriya menjadi wanita pertama dalam lebih dari dua dekade yang menjabat sebagai perdana menteri Sri Lanka, dan hanya yang ketiga dalam sejarah negara tersebut yang merdeka.

Latar Belakang Pemilihan Presiden

Dissanayake, yang dikenal dengan nama AKD, dilantik pada hari Senin setelah meraih kemenangan besar dalam pemilihan presiden yang pertama kali diadakan sejak protes anti-pemerintah pada tahun 2022.

Protes tersebut berujung pada pengunduran diri presiden sebelumnya, Gotabaya Rajapaksa. Dalam langkah awalnya sebagai presiden, Dissanayake segera membubarkan parlemen dan memanggil pemilihan umum mendatang.

Sebuah pemberitahuan pemerintah pada hari Selasa menyatakan bahwa parlemen yang beranggotakan 225 orang dibubarkan efektif tengah malam, dan pemilihan umum baru dijadwalkan pada 14 November, hampir setahun lebih awal dari jadwal yang ditentukan.

Langkah ini dianggap sebagai upaya presiden untuk mengonsolidasikan kekuatan di parlemen, di mana NPP yang dipimpin Dissanayake hanya memegang tiga kursi.

Harini Amarasuriya: Perdana Menteri Pertama dalam Dua Dekade

Harini Amarasuriya, yang berusia 54 tahun, adalah seorang dosen sosiologi dan dikenal karena aktivismenya dalam hak-hak gender dan minoritas. Sebelumnya, perdana menteri wanita terakhir di Sri Lanka adalah Sirimavo Bandaranaike, yang menjabat pada tahun 1960 dan menjadi kepala pemerintahan perempuan pertama di dunia.

Putrinya, Chandrika Kumaratunga, juga pernah menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1994.

Amarasuriya dihadapkan pada tantangan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahannya. Jonathan Spencer, profesor emeritus di Universitas Edinburgh, menyatakan, "Tugas yang dihadapi Amarasuriya sangat menantang, tetapi dia adalah wanita dengan kapasitas luar biasa."

Dalam kabinetnya, Dissanayake mempertahankan kementerian pertahanan, energi, dan pertanian, sementara Amarasuriya diberi tanggung jawab atas kementerian keadilan, pendidikan, ketenagakerjaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan investasi.

Reaksi terhadap Perubahan Kebijakan

Dengan Dissanayake yang tidak memiliki mayoritas di parlemen, ia menghadapi kesulitan untuk membentuk kabinet yang lengkap. Ia telah berjanji selama kampanye untuk membubarkan parlemen dan memanggil pemilihan cepat.

Meskipun tidak memiliki mayoritas, protes-protes yang terjadi pada tahun 2022 akibat krisis ekonomi di pulau tersebut telah membuka jalan bagi kebangkitan Dissanayake sebagai presiden.

Dissanayake akan memberikan pidato kepada bangsa pada hari Rabu seiring dengan persiapannya untuk merundingkan kembali program bailout dengan International Monetary Fund (IMF) yang sedang dihadapi oleh negara tersebut.

Mantan perdana menteri Ranil Wickremesinghe, yang memperoleh suara terbanyak ketiga dalam pemilihan presiden, memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengubah dasar-dasar kesepakatan bailout dapat menunda pelepasan tranche keempat senilai hampir US$3 miliar.

Dukungan IMF dan Harapan Ekonomi

IMF telah memberikan ucapan selamat kepada Dissanayake dan menyatakan harapannya untuk bekerja sama dalam membangun kemajuan yang telah dicapai Sri Lanka menuju pemulihan ekonomi.

Bimal Ratnayake, seorang penasihat senior presiden baru, menegaskan bahwa meskipun kesepakatan tersebut adalah dokumen yang mengikat, ada ketentuan untuk merundingkan kembali kesepakatan tersebut.

Dengan pelantikan Dissanayake dan Amarasuriya, Sri Lanka memasuki fase baru yang diharapkan dapat mengarah pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik di tengah tantangan yang sedang dihadapi.

Colombo: Masyarakat Sri Lanka memilih Anura Kumara Dissanayake yang berhaluan Marxisme sebagai presiden baru pada Minggu, 22 September 2024. Banyak warga Sri Lanka berharap Dissanayake dapat memerangi korupsi dan memperkuat pemulihan negara yang rapuh setelah terjadinya krisis keuangan terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

Berusia 55 tahun, Dissanayake tidak memiliki pengalaman politik seperti beberapa pesaingnya. Namun ia memimpin dari awal hingga akhir selama penghitungan suara, mengalahkan presiden petahana Ranil Wickremesinghe dan pemimpin oposisi Sajith Premadasa.

"Kami yakin bahwa kami dapat mengubah negara ini, kami dapat membangun pemerintahan yang stabil... dan terus maju. Bagi saya ini bukan sebuah posisi, ini adalah sebuah tanggung jawab," kata Dissanayake kepada wartawan setelah kemenangannya yang dikonfirmasi setelah penghitungan suara kedua.

Mengutip dari AsiaOne, Senin, 23 September 2024, pemilu tersebut merupakan referendum bagi Wickremesinghe, yang memimpin pemulihan ekonomi di negara yang terlilit utang besar itu dari krisis ekonomi. Tetapi langkah-langkah penghematan yang menjadi kunci pemulihan di Sri Lanka membuat marah para pemilih. Ia berada di posisi ketiga dengan 17 persen suara.

"Bapak Presiden, di sini saya serahkan kepada Anda dengan penuh cinta, anak terkasih bernama Sri Lanka, yang sangat kita cintai," kata Wickremesinghe, 75 tahun, dalam sebuah pernyataan yang mengakui kekalahannya.

Dissanayake memperoleh 5,6 juta atau 42,3 persen suara, peningkatan besar dari 3 persen yang ia peroleh dalam pemilihan presiden terakhir tahun 2019. Premadasa berada di posisi kedua dengan 32,8 persen.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah negara kepulauan di Samudra Hindia itu bahwa pemilihan presiden diputuskan oleh penghitungan suara kedua setelah dua kandidat teratas gagal memenangkan 50 persen suara wajib untuk dinyatakan sebagai pemenang.

Di bawah sistem pemilu Sri Lanka, pemilih memberikan tiga suara istimewa untuk kandidat pilihan mereka. Jika tidak ada kandidat yang memenangkan 50 persen dalam penghitungan pertama, penghitungan kedua menentukan pemenang antara dua kandidat teratas, menggunakan suara istimewa yang diberikan.

Sekitar 75 persen dari 17 juta pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka, menurut komisi pemilihan umum Sri Lanka. Ini adalah pemilihan umum pertama di negara itu sejak ekonominya terpuruk pada tahun 2022 akibat kekurangan devisa yang parah, sehingga tidak mampu membayar impor barang-barang penting termasuk bahan bakar, obat-obatan, dan gas untuk memasak.

Aksi protes masif telah memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa saat itu untuk kabur dan mengundurkan diri.

Baca juga: Lagi Berdarah-darah, Sri Lanka Berencana Raup USD3 Miliar dari Sektor Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi berhaluan kiri, Anura Kumara Dissanayake, terpilih sebagai presiden Sri Lanka dalam pemilihan umum yang digelar negara tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Senin (23/9/2024), Anura Kumara Dissanayake, yang dikenal sebagai AKD, memperoleh 5,74 juta suara setelah dua putaran penghitungan suara pada putaran kedua pertama di negara itu, menurut angka yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Sri Lanka pada hari Minggu.

Dia mengalahkan pemimpin oposisi Sajith Premadasa, yang berada di urutan kedua, serta Presiden petahana Ranil Wickremesinghe.

Dissanayake, 55 tahun, telah berjanji untuk membuka kembali perundingan dengan IMF mengenai dana talangan sebesar US$3 miliar, yang disertai dengan pemotongan belanja dan kenaikan pajak yang terbukti sangat tidak populer di kalangan pemilih.

Beberapa anggota koalisi Kekuatan Rakyat Nasional atau National People’s Power coalition (NPP) juga menentang persyaratan restrukturisasi utang yang disepakati dengan para kreditor negara tersebut.

Meninjau kembali rencana utang atau membuka kembali perundingan dengan IMF berisiko menunda pencairan pinjaman baru dari pemberi pinjaman yang berbasis di Washington, yang menyatakan akan mengadakan diskusi dengan pemerintahan baru setelah hal itu selesai.

Berdasarkan program dana talangan saat ini, Sri Lanka perlu memenuhi target ekonomi tertentu sebelum IMF menyetujui pendanaan tahap berikutnya, yang diperkirakan berjumlah sekitar US$350 juta.

Setelah dinyatakan sebagai pemenang pada Minggu malam, Dissanayake berjanji untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi dan mengakhiri perpecahan guna membawa Sri Lanka maju. Dia menjalankan platform pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi.

“Pemerintahan yang memiliki mandat diperlukan untuk memimpin negara keluar dari krisis. Banyak hal yang perlu diubah di negara ini,” kata Dissanayake.

Kemenangan Dissanayake, yang hanya memperoleh 3% suara saat terakhir kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019, menunjukkan betapa dalamnya rasa frustrasi terhadap elit politik yang memicu gagal bayar pemerintah yang pertama dalam sejarahnya. Krisis ekonomi memuncak pada protes jalanan yang menggulingkan mantan pemimpin Gotabaya Rajapaksa.

Di bawah kepemimpinan Wickremesinghe, yang ditunjuk oleh parlemen setelah pemberontakan, inflasi melambat hingga mencapai satu digit dari hampir 70%, biaya pinjaman turun, restrukturisasi utang, dan perekonomian mencatat pertumbuhan yang lebih cepat dari perkiraan.

Namun, 22 juta penduduk negara kepulauan ini merasakan dampak buruk dari kenaikan pajak dan harga listrik.

“Langkah-langkah biaya hidup dan penghematan adalah inti dari pemilu ini” dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ketika reformasi konstitusi dan hak-hak minoritas menjadi fokus, kata Bhavani Fonseka, peneliti senior dan pengacara di Center for Policy Alternatives yang berbasis di Kolombo sebelum pemilu.

Dissanayake kini menghadapi tantangan untuk menepati janji ekonominya sambil menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga aliran dana talangan IMF. Meskipun belum menguraikan rencana mengenai kesepakatan IMF secara rinci, para pendukungnya mengatakan dia berencana untuk melakukan perubahan tanpa membuang seluruh ketentuan yang ada.

“Kami tetap menjalankan program ini tetapi akan mencari perubahan,” Rizvie Salih, anggota komite eksekutif koalisi NPP Dissanayake, mengatakan pada hari Sabtu. “Bahkan IMF telah mengatakan bahwa mereka terbuka terhadap ide-ide dan proposal-proposal baru.”

Presiden mendatang menjanjikan langkah-langkah ekonomi lainnya selama masa kampanye, termasuk peningkatan pembebasan pajak serta tarif dan tarif pajak yang lebih “adil”. Dia mengupayakan pengawasan yang lebih besar terhadap pengeluaran pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

Dissanayake juga mengatakan dia mungkin membatalkan proyek pembangkit listrik tenaga angin yang diusulkan oleh Grup Adani India di tengah klaim kurangnya transparansi dan harga yang tidak kompetitif.

Anura Kumara Dissanayake terpilih sebagai presiden ke-9 Sri Lanka pada Minggu (22/9) dengan kemenangan cukup telak di pemilihan presiden (Pilpres). Ia akan memimpin negara yang kini terjerat krisis keuangan.

Dissanayaka yang populer dengan panggilan AKD, menjadi presiden Sri Lanka pertama yang terpilih melalui putaran kedua penghitungan suara pemilihan presiden (pilpres) setelah gagal meraih 50 persen suara di putaran pertama. Dia meraup lebih dari 5,74 juta suara atau 55,89 persen total suara sah, mengalahkan pemimpin oposisi Sajith Premadasa yang memperoleh sekitar 4,53 juta suara.

Mengutip informasi dari Anodalu Anura lahir pada November 1968 dari keluarga buruh di Anuradhapura, sebuah distrik di Provinsi Utara Tengah. Ia menempuh pendidikan di Thambuthegama Gamini Maha Vidyalaya dan Thambuthegama Central College.

Sejak di sekolah, Dissanayaka sudah aktif dalam Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) (Front Pembebasan Rakyat), sebuah partai komunis berhaluan Marxis-Leninis. Dia juga terlibat dalam gerakan politik mahasiswa di Universitas Kelaniya, dekat ibu kota Kolombo, sebelum bergabung dengan politbiro JVP pada 1995.

Dissanayake, ayah satu anak, telah menjadi anggota parlemen sejak September 2000. Dia pernah menjabat Menteri Pertanian, Peternakan, Tanah, dan Irigasi pada 2004-2005 dan ketua oposisi pada 2015-2018. Pada 2014, dia diangkat menjadi pemimpin JVP, yang sebelumnya merupakan gerakan revolusioner.

Dissanayake pernah memimpin dua pemberontakan terhadap pemerintah untuk mendirikan negara sosialis. Kedua pemberontakan itu gagal meski menyebabkan lebih dari 80.000 orang tewas. JVP hanya meraih kurang dari 4 persen total suara dalam pemilihan parlemen pada Agustus 2020.

Dissanayake lulus dalam bidang ilmu fisika pada 1995. Pada tahun yang sama, dia menjadi organisator nasional Asosiasi Mahasiswa Sosialis dan dipromosikan ke komite kerja pusat JVP Selanjutnya ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2019 sebagai kandidat National People's Power (NPP), sebuah organisasi politik yang dipimpin oleh JVP, dan menempati urutan ketiga dengan raihan 3 persen.

NPP mempertahankannya sebagai calon presiden pada pemilihan 2024. Meski prestasinya di bawah rata-rata pada pilpres 2019, krisis ekonomi 2022 yang menjatuhkan pemerintah, termasuk presiden yang berkuasa, menjadi peluang emas baginya.

Didukung kalangan muda yang muak dengan politikus lama, Dissanayaka dalam kampanyenya berjanji untuk mengubah budaya politik "korup" di negara tersebut. Selain menghadapi korupsi yang merajalela, dia juga berjanji memperbaiki ekonomi Sri Lanka yang terpuruk dan menjaga stabilitas yang menurut para analis akan menjadi tantangan besar bagi dirinya.

Tingkat kemiskinan di negara pulau di Asia Selatan itu berlipat dua menjadi 25% pada 2021-2022, ketika lebih dari 2,5 juta orang berpenghasilan kurang dari 3,65 dolar AS (sekitar Rp 55 ribu) per hari. Para ahli memperingatkan bahwa ekonomi Sri Lanka belum bisa keluar dari krisis, karena negara itu harus membayar utang luar negerinya sebesar 46 miliar dolar AS (sekitar Rp706 triliun).

Sejak gagal bayar pada 2022, negara itu belum melanjutkan pembayaran utangnya. Para analis meyakini, bukan hal yang mudah bagi presiden baru itu melanjutkan program-program yang disyaratkan Dana Moneter Internasional (IMF), apalagi membuat perubahan yang meringankan beban masyarakat miskin.

ANKARA, investor.id – Anura Kumara Dissanayake terpilih sebagai presiden baru Sri Lanka. Dissanayake, yang berhaluan marxis, menyerukan persatuan di antara berbagai kalangan masyarakat negara itu pada Minggu (22/9/2024).

Anura Kumara Dissanayake maju sebagai calon dari partai National People's Power. Ia meraup 55,89% suara dalam putaran kedua penghitungan suara pemilihan presiden pada Sabtu (21/9/2024).

Putaran kedua dilakukan karena pada penghitungan pertama tidak ada calon yang meraih 50% suara untuk memenangi pemilihan secara langsung, menurut pengumuman resmi pada Minggu, seperti dikutip Anadolu pada Senin (23/9/2024).

Dalam pidato kemenangannya, Dissanayake (55) mengajak semua warga Sri Lanka termasuk orang Sinhala, Tamil, dan Muslim untuk bersatu. Dia mengatakan, sebuah kebangkitan baru akan muncul dari kekuatan dan visi bersama.

"Mimpi yang telah kita jaga selama berabad-abad akhirnya menjadi kenyataan," tambahnya. Pencapaian tersebut, menurut Dissanayake, adalah hasil dari upaya kolektif ratusan ribu orang di negara Asia Selatan itu.

"Komitmen Anda semua telah membawa kita sejauh ini, dan untuk itu, saya sangat berterima kasih. Kemenangan ini milik kita semua," ungghnya di platform media sosial X.

Dissanayake dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden ke-9 Sri Lanka hari ini, Senin.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOLOMBO, investor.id – Pihaknya mengabaikan jaminan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengatakan penguburan sesuai dengan ritual Islam tergolong aman.

“(Kabinet mengeluarkan) permintaan maaf mengenai kebijakan wajib kremasi selama pandemi Covid-19," kata pemerintah dalam pernyataan resminya, seperti dikutip AFP pada Rabu (24/7/2024).

Otoritas tersebut mengatakan, undang-undang baru akan menjamin hak penguburan atau kremasi untuk memastikan kebiasaan pemakaman umat Islam atau komunitas lainnya tidak dilanggar di masa depan.

Secara tradisional, umat Islam menguburkan jenazah menghadap Mekah. Mayoritas umat Buddha di Sri Lanka biasanya dikremasi, begitu pula umat Hindu.

Perwakilan Muslim di Sri Lanka menyambut baik permintaan maaf tersebut. Namun mereka mengatakan, seluruh komunitas yang berjumlah sekitar 10% dari 22 juta penduduk pulau itu masih mengalami trauma.

“Kami sekarang akan menuntut dua akademisi (yaitu) Meththika Vithanage dan Channa Jayasumana yang berada di balik kebijakan kremasi paksa pemerintah,” tutur juru bicara Dewan Muslim Sri Lanka Hilmy Ahamed.

“Kami juga akan meminta kompensasi,” imbuhnya.

Ahamed mengatakan pasangan muda Muslim menderita kesedihan yang tak terkira ketika bayi mereka yang berusia 40 hari dikremasi oleh negara di luar keinginan mereka.

Presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa, melarang penguburan. Pemerintahannya menghadapi kecaman internasional di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum-forum lain karena melanggar norma-norma pemakaman Muslim.

Dalam buku yang diterbitkan awal bulan ini, Rajapaksa membela tindakannya dengan mengatakan dia hanya menjalankan “nasihat ahli” dari Vithanage, seorang profesor sumber daya alam, untuk tidak membiarkan korban Covid-19 dikuburkan.

Vithanage tidak memiliki latar belakang medis.

Rajapaksa menghentikan kebijakan kremasi paksa pada Februari 2021 menyusul permohonan dari Perdana Menteri (PM) Pakistan saat itu, Imran Khan, saat berkunjung ke Sri Lanka.

Pemerintah Sri Lanka kemudian mengizinkan penguburan di daerah terpencil Oddamavadi di timur pulau itu di bawah pengawasan ketat militer, tetapi tanpa partisipasi keluarga yang ditinggalkan.

Rajapaksa dipaksa keluar dari jabatannya dua tahun lalu setelah berbulan-bulan terjadi protes atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Pemerintah Sri Lanka secara resmi meminta maaf kepada minoritas Muslim karena memaksa kremasi korban Covid-19, Selasa (23/7/2024). Sri Lanka mengabaikan jaminan WHO bahwa penguburan sesuai dengan ritual Islam aman.

"Kabinet mengeluarkan permintaan maaf mengenai kebijakan wajib kremasi selama pandemi Covid-19,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan, dilansir di Arab News, Selasa (23/7/2024).

Dikatakan bahwa undang-undang baru akan menjamin hak penguburan atau kremasi untuk memastikan kebiasaan pemakaman umat Islam atau komunitas lainnya tidak dilanggar di masa depan.

Secara tradisional, umat Islam menguburkan jenazah mereka. Mayoritas umat Buddha di Sri Lanka biasanya dikremasi, begitu pula umat Hindu.

Perwakilan Muslim di Sri Lanka menyambut baik permintaan maaf tersebut. Namun, Muslim mengatakan seluruh komunitas mereka, yang berjumlah sekitar 10 persen dari 22 juta penduduk pulau itu, masih mengalami trauma.

Rajapaksa dipaksa keluar dari jabatannya dua tahun lalu setelah berbulan-bulan terjadi protes atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ekonomi Pakistan menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Dikutip dari pemberitaan Republika.co.id pada Rabu, 17 Februari 2021, kebijakan kremasi pada korban Covid-19 Sri Lanka menyebabkan tekanan berat bagi umat Islam setempat sejak diterapkan pada Maret 2020. Pemerintah memiliki dalih, tanpa dasar medis apapun, jika penguburan sesuai dengan tradisi Islam bisa menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Padahal, pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jelas menegaskan tidak ada pembenaran medis untuk kremasi. Upaya pemerintah Sri Lanka juga dikecam oleh para ahli hak asasi PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Muslim Sri Lanka bahkan menggelar protes massal pada 24 Februari 2021 untuk menghentikan negaranya membuat aturan sepihak yang mengharuskan jenazah Covid-19 Muslim dikremasi.

Sri Lanka menolak permohonan dan rekomendasi internasional dari para ahli untuk mengizinkan umat Islam menguburkan jenazah sesuai dengan kebiasaan Islam. Sri Lanka melarang penguburan dengan alasan mayat yang dikubur dapat mencemari air tanah dan menyebarkan virus.

Pada Desember 2020, pihak berwenang memerintahkan kremasi paksa terhadap 19 korban Covid-19 Muslim, termasuk seorang bayi. Ini memicu kekecewaan dan kemarahan di antara komunitas Muslim.