Bisnis.com, JAKARTA - Dalam Rapat De­­­wan Gu­­­bernur Bank Indonesia (RDG-BI) yang diadakan pada 16 Oktober 2024, Bank Indonesia (BI) mem­­­pertahankan suku bu­­­nga acuan (BI rate) di le­­­vel 6,00%.

Keputusan ini me­­­nun­­­jukkan fokus BI pada sta­­­bilitas perekonomian (pro-stability), meskipun pada RDG sebelumnya pada 18 September, BI te­­­lah menurunkan suku bu­­­nga sebesar 25 basis poin (bps) untuk mendorong per­­­tumbuhan ekonomi (pro-growth).

Penurunan ini merupakan respons ter­­­hadap meredanya tekanan inflasi global serta sebagai kebijakan counter-cyclical untuk mengatasi risiko pe­­­nurunan pertumbuhan eko­­­­nomi dunia.

Salah satu in­­­di­­­kator penting yang men­­­dasari keputusan ini ada­­­lah proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) se­­­besar 0,1% untuk tahun 2024, sebagaimana yang dirilis dalam Fed Economic Projection seiring dengan rilis Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes of Meeting bulan lalu.

Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan juga mencerminkan kehati-hatian BI dalam merespons kebijakan The Fed, yang pada bulan September menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,00%. Dengan demikian, selisih antara BI rate dan Fed rate kini terjaga di angka 100 bps.

Selisih ini diharapkan dapat bertahan hingga pengumuman kebijakan berikutnya pada pertemuan FOMC di 7 November mendatang. Meningkatnya selisih ini turut meningkatkan daya tarik instrumen keuangan di Indonesia, seperti obligasi pemerintah (SUN).

Data menunjukkan bahwa selisih yield antara SUN 10 tahun dengan U.S. Treasury 10 tahun mencapai 280,90 bps pada bulan September, menunjukkan minat investor yang meningkat terhadap aset Indonesia.

Profesor Mishkin (1996) mengemukakan bahwa kebijakan moneter yang stabil, didukung oleh cadangan devisa yang memadai, cenderung menciptakan stabilitas nilai tukar.

Stabilitas ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi suatu negara. Namun, di balik upaya menjaga stabilitas tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Tantangan-tantangan ini menjadi makin signifikan di tengah dinamika global yang terus berubah.

Salah satu tantangan terbesar adalah risiko apresiasi rupiah yang berlebihan. Teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa apresiasi mata uang yang terlalu kuat dapat mengurangi keunggulan komparatif suatu negara di pasar internasional.

Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi, terutama untuk ekspor Indonesia yang didominasi oleh produk mentah dan setengah jadi, seperti batu bara (16,6% dari total ekspor di 2023), produk logam dasar (15,7%), dan minyak sawit (8,8%). Ketergantungan Indonesia pada ekspor produk mentah memperkuat kekhawatiran bahwa apresiasi rupiah dapat merugikan daya saing atau keunggulan kompetitif produk-produk tersebut di pasar internasional, seperti yang diingatkan oleh Michael Porter di buku The Competitive Advantages of Nations.

Walaupun di sisi lain, apresiasi rupiah juga membawa keuntungan dengan menurunkan biaya barang impor yang terdiri dari bahan baku dan barang penolong. Namun, situasi ini memiliki sisi gelap, karena dikhawatirkan juga akan meningkatkan jumlah impor barang konsumsi dan memberikan ancaman persaingan bagi produk dalam negeri yang sejenis.

Sebaliknya, jika rupiah mengalami depresiasi yang tajam, biaya impor bahan baku akan meningkat, yang berpotensi berdampak negatif pada sektor industri domestik. Di samping kekhawatiran kenaikan biaya dana dari surat utang yang diterbitkan dalam bentuk global bond, apalagi hedging juga masih jarang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam negeri.

Hal yang menggambarkan perlunya stabilitas nilai tukar seperti yang dikatakan Rudi Dornbusch lewat papernya di 1980 yang menyoroti bahwa aktivitas ekonomi harian, seperti produksi dan konsumsi, akan memengaruhi permintaan terhadap mata uang lokal, begitupun sebaliknya.

Jacob A. Frenkel, mantan Gubernur Bank Israel, serta Profesor Ekonomi Murice Obstfeld dan Kenneth Rogoff mengingatkan bahwa ekspektasi pasar terhadap nilai tukar riil di masa depan, perbedaan inflasi, dan premi risiko akibat fluktuasi nilai tukar adalah faktor kunci yang memengaruhi kinerja nilai tukar.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Peter Isard dalam bukunya “Exchange Rate Economics,” yang menekankan bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak luas pada harga, upah, suku bunga, dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk mengelola ekspektasi pasar dengan baik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, turut menekankan pentingnya memahami perubahan ekspektasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia mencatat bahwa volatilitas nilai tukar sering dipengaruhi oleh aliran modal yang tidak stabil, perilaku pelaku pasar, dan kondisi pasar global. Ketergantungan Indonesia pada dolar AS dalam transaksi ekspor dan impor turut membuat rupiah rentan terhadap fluktuasi.

Pada Juli 2024, sekitar 92,1% nilai ekspor Indonesia ditransaksikan dalam dolar AS, meskipun ini merupakan penurunan dari 94,84% pada 2022. Sementara di sisi impor, 77,9% impor Indonesia pada Juli 2024 juga menggunakan dolar AS, dengan rata-rata 80,0% pada 2023.

Ketergantungan ini menjadikan rupiah makin rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi ekonomi AS. Karenanya kebutuhan de-dolarisasi ataupun local currency transaction (LCT) yang digalakkan oleh berbagai bank sentral Asia dalam 5 tahun terakhir menjadi hal yang sangat beralasan untuk perlahan-lahan diimplementasikan di kawasan.

Di sisi lain, seorang professor ekonomi Politik Italia Alberto Alesina dan mantan Menteri Keuangan AS Lawrence H Summers juga mengingatkan bahwa stabilitas politik, kualitas institusi, dan kepemimpinan pemerintah juga memainkan peranan penting dalam menciptakan kepercayaan pasar.

Karenanya, di tengah ketegangan di Timur Tengah, segera diluncurkannya program stimulus di China, dan pemilihan umum di Amerika Serikat menjadi faktor yang menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas rupiah. Di samping di dalam negeri tentunya kita akan sangat menanti bagaimana nomenklatur pemerintahan baru, dan pastinya kinerja pemerintahan di bawah Presiden Bapak Prabowo.

Hal ini juga diikuti dengan kemungkinan keberlanjutan Ibu Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri Keuangan guna tetap menjaga stabilitas sisi fiskal ke depan.

Selain itu, inisiatif pembentukan Central Counterparty (CCP) oleh Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (IDX), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan delapan bank besar di Indonesia patut diapresiasi.

Pembentukan CCP diharapkan dapat membantu menstabilkan rupiah dengan memperdalam pasar keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada aliran modal jangka pendek. Dengan menyediakan layanan kliring dan penyelesaian transaksi yang lebih efisien, CCP dapat meningkatkan likuiditas pasar dan menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Keberadaan CCP juga diharapkan dapat menciptakan instrumen investasi baru, memungkinkan investor untuk mengelola portofolio mereka dengan lebih baik.

Dengan demikian, CCP bisa menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak ekonomi global yang tidak terduga. Namun, tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah adalah isu kompleks yang memerlukan kolaborasi dan upaya kolektif dari berbagai pihak.

Selain pembentukan CCP, langkah-langkah lain juga diperlukan, seperti penguatan sektor industri, peningkatan inovasi, dan pengelolaan aliran modal asing.

Keberhasilan dalam upaya ini akan sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah dapat diatasi, dan stabilitas ekonomi Indonesia akan terjaga demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan menjaga stabilitas rupiah turut melibatkan semua pihak. Sebagai mata uang yang berfungsi sebagai simbol kekuatan ekonomi bangsa, rupiah harus dikelola dengan bijak agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih luas. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, harapan untuk mencapai stabilitas rupiah yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Ketidakpastian pasar keuangan global, inflasi, dan ketegangan geopolitik dunia semakin menyebabkan nilai dolar AS meningkat. Dengan fluktuasinya nilai dolar AS tersebut, stabilitas nilai tukar mata uang lokal termasuk rupiah menjadi terganggu.

Penggunaan alat pembayaran dolar AS dalam transaksi bilateral dan internasional dengan negara mitra termasuk dalam perdagangan, kegiatan ekspor dan impor, tentu akan menyebabkan bertambahnya biaya karena para pelaku pasar harus mengonversi mata uang lokal ke dolar AS.

Untuk itu, ketergantungan penggunaan dolar AS dalam transaksi bilateral dengan negara mitra perlu dikurangi. Sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas di berbagai sektor, akan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan menghemat biaya karena tak perlu mengonversi ke dolar AS.

Stabilisasi nilai tukar rupiah yang terjaga akan memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra dikenal dengan nama Local Currency Transaction (LCT). Implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor dan impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR cross border, termasuk ke depan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga.

Percepatan implementasi LCT juga akan semakin meningkatkan hubungan bilateral yang erat dengan negara mitra strategis, sehingga diharapkan arus perdagangan dan investasi maupun berbagai kegiatan ekonomi antarnegara dapat semakin intensif, lancar, dan membawa manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS dan mengedepankan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dengan negara mitra.

Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan antar-kementerian/lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT pada 5 September 2023.

Dalam menjalankan perannya, Satgas Nasional LCT mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra atau LCT, yang melibatkan berbagai pihak, yakni Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Selanjutnya, komitmen Satgas Nasional LCT dalam meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan Indonesia dengan negara mitra, semakin diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal pada 29 Agustus 2024.

Kesepakatan tersebut merupakan langkah konkrit untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT sekaligus menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT, dengan dukungan sinergi program kerja antar anggota satgas.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara menunjukkan hasil yang sangat positif, tercermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional. Dengan semangat yang sama, kementerian/lembaga lain turut mendukung akselerasi implementasi LCT melalui program strategis masing-masing.

Upaya perluasan implementasi LCT juga terus dilakukan dengan negara mitra. Saat ini implementasi kerja sama LCT antara Indonesia telah dilaksanakan dengan negara Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok.

Sejak awal implementasi pada 2018, total transaksi LCT pada semester I-2024 mencapai 4,7 miliar dolar AS atau diprakirakan meningkat 1,5 kali lipat dari total transaksi LCT tahun 2023 sebesar 6,29 miliar dolar AS.

Ke depan capaian implementasi LCT diharapkan terus meningkat, baik dengan empat negara eksisting, maupun dengan empat negara mitra baru yaitu Singapura, Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab.

Kolaborasi dan sinergi kebijakan antar anggota Satgas Nasional LCT terus dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi LCT. Hal itu diwujudkan dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha agar semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.

Selain itu, koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan juga dilakukan pada area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara.

Diharapkan, langkah tersebut dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar.

Interkoneksi lintas batas

Dalam menunjang interkoneksi lintas negara dan implementasi LCT, Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan sistem pembayaran lintas batas yang ditekankan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, inisiatif tersebut akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu memperluas cakupan kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara, dan mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antarnegara.

Jangkauan kerja sama QRIS antarnegara yang saat ini telah mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura, akan diperluas ke negara-negara lain. Potensi perluasan cakupan kerjasama QRIS antarnegara terbilang besar. Sejumlah negara yang telah on the pipe line dalam konteks perluasan kerja sama QRIS antar negara adalah Jepang, Uni Arab Emirat, India, dan Korea.

Kerja sama tersebut akan semakin luas di masa depan seiring dengan upaya keras Bank Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional. Negara lain yang berpotensi menjadi mitra adalah Laos, Vietnam, Kamboja, dan Oman.

Konektivitas pembayaran antarnegara juga akan didorong melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran. Bentuk konektivitas yang ditempuh dapat berupa konektivitas bilateral maupun multilateral. Pada sisi ritel, Bank Indonesia tengah mendorong interkoneksi BI-FAST secara multilateral melalui Project Nexus bersama dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India di bawah koordinasi BIS Innovation Hub (BISIH).

Bank Indonesia terlibat secara aktif dalam pengembangan Project Nexus Phase III dengan menghasilkan peta jalan interkoneksi multilateral lima negara ASEAN dan India dalam use case remitansi.

Saat ini, proyek itu sedang memasuki fase pengembangannya yang keempat dengan target pembentukan Nexus Scheme Organization (NSO) sebagai lembaga penyelenggara skema Nexus. Pada fase ini, Indonesia duduk sebagai special observer.

Dalam konteks serupa, BI-RTGS juga akan mulai disiapkan sejak awal untuk dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan interkoneksi di masa depan. Interkoneksi RTGS juga telah menjadi agenda G20, dengan Indonesia sebagai salah satu anggotanya, yang didorong melalui inisiatif enhancing cross-border payments.

Visi interkoneksi tentu menuntut kesiapan yang matang, yang tidak hanya sebatas pemenuhan aspek interkoneksi teknis, namun juga tata kelola (governance) dan pengawasan. Kerja sama QRIS antarnegara dibangun menggunakan model interkoneksi bilateral dalam skema LCT.

Skema ini mengarahkan pada penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi. Dengan strategi ini, interkoneksi lintas negara yang dibangun dapat berdampak positif, atau minimal tidak berdampak negatif bagi stabilitas eksternal.

Ke depan, semua pihak dapat segera mengintegrasikan dan mempercepat penerapan program dan kebijakan strategis lanjutan guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah pada 5-9 Agustus 2024. Pada akhir perdagangan Kamis (8/9/2024), rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.890 per dolar AS dan yield surat berharga negara (SBN) 10 tahun turun ke 6,78 persen.

Lalu, indeks dolar (DXY/ indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama lainnya mencakup euro, yen Jepang, poundsterling Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss) menguat ke level 103,22, dan yield US Treasury dengan tenor 10 tahun naik ke level 3,988 persen.

“Pada Jumat pagi (9/8/2024), rupiah dibuka pada level (bid) Rp 15.925 per dolar AS, yield SBN 10 tahun turun di 6,78 persen,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam siaran pers, Sabtu (10/9/2024) lalu.

Terkait aliran modal asing, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 8 Agustus 2024 sebesar 76,32 basis points (bps), turun dibandingkan 2 Agustus 2024 sebesar 79,25 bps.

“Berdasarkan data transaksi 5-8 Agustus 2024, nonresident tercatat beli neto Rp 1,62 triliun (beli neto Rp 2,24 triliun di pasar SBN, Rp 0,65 triliun di saham dan jual neto Rp 1,28 triliun di SRBI,” ujar Erwin.

Selama tahun 2024 berjalan, berdasarkan data setelmen sampai dengan 8 Agustus 2024, nonresiden tercatat jual neto Rp 21,75 triliun di pasar SBN, sedangkan beli neto Rp 174,51 triliun di SRBI, dan Rp 0,66 triliun di pasar saham.

Adapun berdasarkan data setelmen sampai dengan 8 Agustus 2024 pada semester II/ 2024, nonresiden tercatat beli neto di SRBI sebesar Rp 44,16 triliun, di pasar SBN sebesar Rp 12,20 triliun, dan di saham sebesar Rp 0,32 triliun.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (periode 2013-2014) Chatib Basri menyampaikan bahwa tren penguatan nilai tukar rupiah pada pekan lalu utamanya dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dia menjelaskan, kondisi ini seiring dengan adanya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate/FFR), dalam beberapa bulan ke depan.

“Sehingga ini yang menjelaskan mengapa exchange rate kita mengalami penguatan beberapa ratus basis poin beberapa waktu terakhir,” katanya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Chatib mengatakan bahwa pernyataan pemerintah dan tim sinkronisasi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait keberlanjutan fiskal turut mempengaruhi penguatan rupiah.

Pernyataan tersebut berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Tim Sinkronisasi Pemerintahan, bahwa defisit APBN pada 2025 akan djaga di bawah level 3% dari PDB.

“Statement ini memberi comfort kepada market bahwa desain dari kebijakan fiskal itu akan tetap dijaga. Itu yang kemudian juga memberikan rasa yang cukup nyaman bahwa defisitnya bisa dijaga,” jelasnya.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah pada Selasa (16/7/2024) ditutup pada level Rp16.199 per dolar AS. Nilai tukar tersebut turun 0,18% atau sebesar 29 poin.

Sebagaimana diketahui, kabar rasio utang terhadap PDB dalam APBN pemerintahan mendatang sempat menjadi sorotan dan kekhawatiran bagi investor, sehingga turut memicu pelemahan rupiah.

Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo telah berkomitmen menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3% dari PDB.

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” katanya.

Adapun, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui defisit pada tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagaimana di­­­­­­­­­ke­­­tahui, In­­­ter­­­­­­national Mo­­­­ne­­­­tary Funds (IMF) baru saja memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada ta­­­­hun 2024 mencapai 3,2%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya hanya 2,9%.

Perbaikan kinerja ekonomi global didorong oleh mem­­­baiknya ekonomi Chi­­­na dan India serta kuat­­­nya pertumbuhan di Ame­­­ri­­­ka Serikat yang ditopang oleh permintaan domestik.

Perbaikan kinerja ekonomi negara maju dan negara berkembang dapat mem­­­berikan harapan baru bagi pemulihan ekonomi global secara berkesinambungan.

Namun, agresi Israel ke negara Palestina yang meluas ke Lebanon, dan perang yang masih berlangsung di Ukraina berpotensi memberikan tambahan tekanan terhadap disrupsi rantai pasok pupuk, pangan, energi, dan biaya transportasi sehingga memicu volatilitas harga komoditas. IMF menyatakan, ketegangan geopolitik disinyalir menghambat disinflasi yang pada akhirnya memengaruhi variasi kecepatan penurunan suku bunga kebijakan bank sentral di berbagai belahan dunia.

Variasi kecepatan penurunan suku bunga kebijakan terkonfirmasi dari siaran pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Juni 2024 yang menyatakan bahwa European Central Bank (ECB) telah menurunkan suku bunga kebijakan lebih cepat sejalan dengan rendahnya tekanan inflasi, sedangkan Fed Fund Rate (FFR) diprakirakan akan turun pada akhir 2024. Kecepatan penurunan suku bunga kebijakan yang bervariasi akan mendorong ketidakpastian di pasar ­keuangan global.

Adanya situasi yang penuh ketidakpastian, investor akan mengalihkan asetnya pada instrumen keuangan yang aman atau safe haven antara lain mata uang dolar AS dan obligasi pemerintah AS yang pada akhirnya mendorong penguatan nilai tukar dolar AS dan meningkatnya pelemahan nilai tukar di berbagai mata uang dunia.

Bank Indonesia mencatat, hingga 19 Juni 2024, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi 5,92% dibandingkan Desember 2023. Meskipun demikian, pada periode yang sama, nilai tukar rupiah masih jauh lebih baik kinerjanya dibandingkan won, bath, peso, real dan yen yang meng­alami depresiasi lebih dalam terhadap dolar AS masing-masing 6,78%, 6,92%, 7,89%, 10,63% dan 10,78%.

Fakta tersebut menegaskan bahwa fenomena strong dolar saat ini sedang terjadi dan berdampak terhadap depresiasi nilai tukar mata uang di berbagai dunia.

Strategi Mitigasi

Sebagai langkah nyata dalam meredam dampak rambatan dari kondisi ketidakpastian keuangan global, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan dunia usaha telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2023 tentang penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Berdasarkan konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Juni 2024, DHE SDA yang ditempatkan di Bank Indonesia mencapai US$1,73 miliar pada Juni 2024 dan masih banyak korporasi yang menempatkan valas hasil DHE SDA di rekening khusus perbankan.

Selain itu, Bank Indonesia konsisten untuk mengoptimalkan instrumen moneter pro-market antara lain Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). Ketiga instrumen moneter tersebut merupakan trigger bagi masuknya modal dari luar negeri ke sistem keuangan nasional sehingga dapat berkontribusi langsung dalam penguatan nilai rupiah.

Bank Indonesia mencatat, posisi instrumen SRBI, SVBI dan SUVBI tercatat masing-masing sebesar Rp666,53 triliun, US$2.301,50 juta dan US$395 juta pada 14 Juni 2024. Penerbitan surat berharga tersebut menegaskan bahwa Bank Indonesia selalu hadir di pasar untuk melakukan stabilisasi nilai rupiah di tengah kondisi keuangan dunia yang penuh ketidakpastian.

Dalam rangka memperkuat pengelolaan sumber pendanaan luar negeri bank jangka pendek, Bank Indonesia telah melakukan inovasi instrumen ma­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kro­­­pru­densial berupa pe­­­ne­­­tapan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN).

Ketentuan yang akan efektif berlaku pada 1 Agustus 2024 ini akan mengatur batas maksimum kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap modal bank yang disesuaikan dengan besaran parameter kontrasiklikal, misalnya penetapan RPLN sebesar 30% dengan parameter kontrasiklikal 0% berdasarkan asesmen Bank Indonesia yang akan direviu secara berkala.

Pada akhirnya, sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang telah diformulasikan secara komprehensif perlu didukung oleh langkah di­plomasi yang proaktif dalam menurunkan ketegangan yang dipicu oleh konflik geopolitik dan agresi militer.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi sangat strategis di forum organisasi internasional dalam upaya mendorong perdamaian sehingga tidak terjadi eskalasi konflik secara berkepanjangan di seluruh dunia. Semoga ikhtiar maksimal dari seluruh pemangku kebijakan dapat berbuah manis dalam mewujudkan stabilitas nilai rupiah sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh kuat, inklusif dan berkesinambungan.