Bukan merger, atasnya HK, bawahnya Waskita, anak.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus (Stafus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan proses integrasi PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Waskita (Persero) masih terus berjalan.

"Jalan, sudah mulai terus saja. Mereka lagi ngerjain semua untuk menyatukan," ujar Arya, di Jakarta, Kamis.

Arya menegaskan integrasi ini bukanlah merger atau menggabungkan dua perusahaan. Menurut Arya, Waskita nantinya akan menjadi anak usaha.

"Bukan merger, atasnya HK, bawahnya Waskita, anak," kata Arya lagi.

Meski ditargetkan rampung tahun ini, ujar Arya pula, proses integrasi membutuhkan audit secara menyeluruh mulai dari keuangan hingga aset perusahaan.

Saat Waskita menjadi anak usaha, maka akan ada konsekuensi yang dialami oleh Hutama Karya. Oleh karena itu, audit terkait integrasi tersebut harus dilakukan secara holistik.

Lebih lanjut, Arya menyampaikan holding BUMN Karya bertujuan untuk membangun iklim bisnis infrastruktur yang sehat antarperusahaan BUMN, sehingga tidak perlu berkompetisi dalam mendapatkan proyek tertentu.

"Dengan begitu, maka kalau ada tender-tendernya di PU (Kementerian PUPR), atau di pemerintahan, itu akan lebih sehat. Antar-BUMN saing-saingan, banding-bandingan harga yang membuat mereka akhirnya enggak bisa dapat margin bagus," ujar Arya pula.

Saat ini, Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait rencana integrasi. Dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, maka diharapkan ke depannya tidak ada lagi persaingan tidak sehat karena memiliki spesialisasi dan spesifikasi.

"Supaya jangan lagi ada tender habis-habisan, ini banting-banting harga yang membuat mereka rugi. Itu yang juga membuat industri konstruksi ini enggak sehat," katanya lagi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel – Kementerian BUMN berupaya untuk melebur alias merger tujuh perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur menjadi tiga perseroan. Hal itu dilakukan untuk mendorong agar BUMN Karya bisa lebih sehat.

Staf Khusus Menteri BUMN Erick , Arya Sinulingga, mengatakan BUMN Karya kerap rebutan proyek perseroan di bidang infrastruktur. Hal itu menyebabkan margin perusahaan pelat merah itu jadi tidak maksimal.

“Tapi yang pasti dengan begitu, ini kuncinya lho, dengan begitu makanya tender-tender di PU atau di pemerintahan akan lebih sehatkan, ini enggak antar BUMN saling saingan, banting-banting harga, banding-banding harga, ya membuat mereka akhirnya enggak bisa dapat margin bagus, dipaksakan juga kadang-kadang,” ujar Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, Arya mengatakan proses konsolidasi tengah digodok dan ditargetkan rampung tahun ini. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.

Adapun, BUMN karya yang dilebur di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

“Tunggu, kan lagi bikin surat oleh Pak Erick Thohir kan ke (Kementerian) PURP, kita kan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Teknis kita untuk itu (merger),” tuturnya.

Arya yakin, konsolidasi tujuh BUMN karyabisa menyehatkan keuangan masing-masing perusahaan, selain menghentikan sifat adu banteng karena mereka akan punya spesialisasi atas proyek yang dikerjakan ke depannya.

“Yang pasti semua tahapan yang kita lakukan akan membuat masing-masing BUMN punya spesifikasi dan spesialisasi, apa tujuannya? Supaya jangan lagi adu-adu tender habis-habisan mereka tuh, ini banting-banting harga yang buat mereka rugi, ini juga yang buat industri konstruksi enggak sehat,” kata dia.

(FRI)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah penyertaan modal negara (PMN) bernilai jumbo yang diperoleh perusahaan pelat merah yang ‘sakit' atau kesulitan keuangan. Namun, dana segar itu diberikan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan PMN yang diajukan ke DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penugasan pemerintah. Dia mencatat, 70-80 persen PMN digunakan untuk penugasan seperti membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Arya membantah dana segar yang disuntik bukan karena ada beberapa BUMN yang ‘sakit-sakitan’ secara keuangan, bahkan merugi.

“Pasti PMN itu diberikan biasanya kita minta untuk penugasan. Contohnya BUMN ditugaskan untuk bangun jalan tol di Sumatera, itu penugasan. Kenapa? Karena kan memang belum ekonomis, makanya BUMN yang kerjakan, maka dia ditugaskan,” ujar Arya kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

“Jadi bukan untuk rugi,” kata dia.

Dia mencontohkan PMN BUMN karya dialokasikan untuk proyek infrastruktur selain jalan tol. Sementara itu, PMN yang disuntikan ke PT PLN (Persero) untuk program listrik desa.

“Atau ada BUMN asuransi menopang KUR, kan harus ada asuransinya. Itu penugasan,” tutur dia.

Adapun, Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat nilai PMN 2024 untuk beberapa BUMN sebesar Rp26,79 triliun. Anggaran tersebut diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai.

Berikut daftar BUMN penerima PMN 2024:

PMN tunai

1. PT Sarana Multigriya FInansial Rp1,891 triliun.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Rp5 triliun.
3. PT Kereta Api Indonesia Rp 2 triliun.
4. Industri Kereta Api Indonesia (INKA) Rp965 miliar.
5. PT Hutama Karya Rp 1 triliun.
6. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 1,5 triliun.
7. Kewajiban Penjaminan Pemerintah Rp 635 miliar.

PMN non-tunai

1. PT Hutama Karya berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar Rp1,93 triliun.
2. PT LEN Industri berupa konversi utang sebesar Rp649,22 miliar.
3. PT Bio Farma berupa BMN dengan nilai wajar Rp68 miliar.
4. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,22 triliun.
5. PT Varuna Tirta Prakasya berupa BMN dengan nilai wajar Rp24,12 miliar.
6. PT ASDP Indonesia Ferry berupa BMN dengan nilai wajar Rp367,53 miliar.
7. Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar Rp460,72 miliar.
8. Perum LPPNPI-Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar Rp301,89 miliar.
9. PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp4,18 triliun.
10. PT Perkebunan Nusantara III berupa BMN dengan nilai wajar Rp826,36 miliar.
11. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,1 triliun.
12. PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp3,34 triliun.

(FRI)