Jakarta: Mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi.

Pantauan Medcom.id, eks terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu mengenakan kemeja lengan pendek berwarna hitam. Dia terlihat menukar identitas di bagian resepsionis.

KPK belum mengonfirmasi terkait pemeriksaan Wahyu hari ini. KPK juga sebelumnya telah memeriksa Wahyu dalam perkara dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku pada Kamis, 28 Desember 2023.

Baca Juga: Harun Masiku Diyakini dapat Perlindungan

Tim penyidik KPK memeriksa Wahyu untuk mendalami keberadaan Harun yang telah hilang lebih dari empat tahun. Kediaman Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah, telah digeledah untuk mencari jejak mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan (PDIP) itu pada 12 Desember 2023.
Wahyu merupakan saksi kunci di kasus suap Harun Masiku. Dia berperan sebagai penerima suap dan sudah selesai menjalani hukuman pidana setelah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar tidak berpolitik dalam menangani kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Lambatnya langkah KPK dalam mengusut kasus ini membuat isu politisasi menguat.

Hal ini disampaikan pakar hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, merespons pencegahan yang dilakukan KPK kepada lima orang, termasuk staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Padahal, kasus ini sudah bergulir sangat lama.

"Ini sudah lama sekali, kenapa bisa selambat itu. Harusnya penegak hukum tidak berpolitik," kata Yenti Garnasih, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Dia meminta KPK tidak berlarut-larut dalam menangani perkara Harun Masiku. Dia tak mempermasalahkan strategi yang digunakan dalam menangani kasus ini, asalkan KPK bekerja sesuai hukum yang berlaku.

"Apa pun itu strategi. Dicari siapa yang merintangi. Ini akan bermuara siapa yang melindungi dan untuk kepentingan apa. Yang perintangan proses hukum pidana adalah kriminal," kata Yenti.

Sementara, pakar hukum pidana dari UII Prof Mudzakkir menilai KPK tidak boleh menggunakan alasan politik dalam menangani sebuah perkara. Terutama dalam pencekalan Kusnadi.

"KPK selaku lembaga hukum alangkah baiknya menangani perkara mengacu pada KUHAP, karena KPK ini lembaga hukum dalam menangani kasus korupsi," kata Mudzakkir.

Baca Juga: KPK Cegah 5 Orang Terkait Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Masuk Daftar

Mudzakkir mengatakan bila setiap penindakan berbau kepentingan politik, profesionalisme KPK dalam menindak sebuah perkara akan dipertanyakan.

"Ini menunjukkan profesionalisme KPK atau anprofesionalisme KPK, dan saya kira KPK harus melakukan evaluasi tindakan-tindakan yang berbau politik," kata dia.

Sebelumnya, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan status pencegahan untuk lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, masuk dalam daftar itu.

“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama lima orang, yang pertama berinisial K (Kusnadi),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam pencegahan ini, Tessa cuma mau membeberkan identitas pihak yang dicegah. Selain Kunsadi, pihak yang dicegah adalah SP, YPW, DTI, dan DB.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.

“Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan,” ujar Tessa.

Pencegahan itu berlaku selama enam bulan. KPK berharap mereka semua tidak berupaya ke luar negeri melalui jalur tikus.

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak hanya menyasar tokoh politik dalam mengusut perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) kasus dugaan suap buronan Harun Masiku. Pimpinan KPK juga harus diperiksa untuk membongkar kasus ini.

"Objek penyidikan jangan hanya tokoh politik yang terlibat, tetapi juga para pihak penegak hukum maupun potensi oknum pimpinan KPK yang menghalangi," ujar mantan penyidik KPK Praswad Nugraha, Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut dia, sikap pimpinan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku telah melenceng dan dapat dicurigai. Upaya penangkapan itu seharusnya dirahasiakan.
"Sangat pantas sprindik tersebut misalnya ditujukan juga kepada beberapa nama potensial, seperti pimpinan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku, padahal seharusnya rahasia, serta yang memecat melalui TWK pada saat akan menangkap. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat penghalangan pada tanggal 8-9 Januari 2020 di PTIK," ungkap dia.

KPK diminta tidak lagi tebang pilih dan konkret membuktikan penegakan hukum kasus Harun Masiku. KPK harus berhenti melakukan akrobat politik dan bargain politik.

"Langsung wujudkan dalam langkah nyata yang tidak tebang pilih dan penuh wacana. Saatnya KPK melakukan perbuatan konkret. Segera tetapkan tersangka baru jika memang memenuhi dua alat bukti. Tapi ingat, jangan coba-coba melakukan akrobat politik," ujar dia.

Baca Juga: KPK Diminta Tak Pandang Bulu Usut Perintang Penyidikan Harun Masiku

Sebelumnya, KPK mulai mengusut dugaan adanya upaya perintangan penyidikan atas pencarian buronan Harun Masiku. Sebagai langkah awal untuk mengusut dugaan obstruction of justice itu, penyidik telah memeriksa saksi, Dona Berisa, yang merupakan mantan istri Saeful Bahri.

Saeful merupakan terpidana dalam kasus suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun Masiku terseret dalam kasus suap ini.

(AZF)