Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat penyaluran kredit tumbuh kencang hingga dua digit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga mencatat masih banyak debitur yang belum memanfaatkannya.

Ini tercermin dari kenaikan fasilitas kredit yang belum ditarik.

Hingga September 2024, total nilai kredit menganggur milik Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp 248,64 triliun.

Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 13,3% secara tahunan (YoY) dari periode sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengatakan, peningkatan tersebut diperkirakan terjadi karena kebanyakan kredit yang disalurkan merupakan kredit investasi baru yang jangka panjang dengan masa pencairan yang disesuaikan dengan progres proyek, sehingga Bank Mandiri masih optimistis kredit tersebut akan terdistribusi sesuai jadwal.

Lebih lanjut, ia memperkirakan nilai kredit menganggur Bank Mandiri akan terus melandai seiring dengan pelaku usaha yang mulai aktif melakukan ekspansi di paruh kedua setiap tahunnya.

“Bank Mandiri juga optimis pencairan kredit akan semakin meningkat pada saat konsumsi dan daya beli masyarakat menguat,” ujar Ali, Kamis (7/11).

Ali menambahkan, permintaan kredit di Bank Mandiri terus menunjukkan tren positif yang turut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang solid.

Ini tercermin dari realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri yang secara konsolidasi tumbuh mencapai 20,8% secara YoY.

Ditambah, fungsi intermediasi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III/2024.

“Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa ke depannya akan mendorong industri perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year(yoy) pada kuartal III 2024. Sementara, secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, regulator akan mengarahkan industri pembiayaan mengambil peran lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Agusman mengatakan, hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, sangat jelas didukung dari perusahaan pembiayaan mengingat asetnya yang sudah melebihi Rp 500 triliun.

Adapun hingga September 2024, piutang pembiayaan perusahaan multifinance tumbuh 9,39% yoy menjadi Rp 501,78 triliun. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 9,76 % yoy.

“Jadi dukungan dari perusahaan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi nasional sangat jelas adanya,” kata Agusman dalam rilis resmi, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa OJK juga senantiasa akan terus mendorong pertumbuhan industri multifinance salah satunya yaitu, dengan cara pembuatan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang telah diluncurkan pada Maret 2024.

Agusman berharap peta jalan tersebut dapat memberikan arah yang jelas untuk pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“OJK juga bertekad untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman online (pinjol) semakin meningkat. Sampai September 2024, laba pinjol tercatat tembus Rp 806,05 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan laba Agustus 2024 yang mencapai Rp 656,80 miliar.

"Per September 2024, laba industri LPBBTI meningkat sebesar 66,15% yoy menjadi Rp 806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional," terang dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara jumlah pinjaman dari pinjol sendiri juga tercatat meningkat. OJK mencatat sampai September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73% secara tahun ke tahun menjadi sebesar Rp 74,48 triliun.

"Dengan pendanaan yang diberikan oleh Lender institusi adalah sebesar 89,98%, sementara Lender perorangan sebesar 10,02%," lanjut Agusman.

Agusman mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para Lender terhadap industri LPBBTI.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada delapan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi. Proses pengambilalihan itu dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun asing.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyebut dua perusahaan di antaranya tengah proses diakuisisi oleh investor asing yakni Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

"2 Perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun perusahaan yang mendominasi akan diakuisisi oleh asing yakni sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan.

"Sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru. BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Agusman juga mencatat sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance. Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang memfasilitasi penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di beberapa sektor vital ekonomi.

Kebijakan ini mencakup sektor-sektor kunci seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta bidang kreatif lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif. Bank Mandiri, telah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah ini.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

"Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri," imbuhnya.

Lebih lanjut, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tonton Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM Lainnya.

Melalui aturan tersebut, kredit macet para pelaku UMKM akan dihapuskan, khususnya bagi mereka yang menjadi nasabah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024).

Dengan adanya kebijakan ini, dia menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut menyasar sektor-sektor strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif .

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," kata Teuku kepada detikcom.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah upaya untuk mendorong perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending dan multifinance meningkatkan penyaluran ke sektor produktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan sejumlah upaya tersebut telah tertuang dalam roadmap fintech P2P lending 2023-2027 dan perusahaan pembiayaan 2024-2028.

"Dalam hal itu, mencakup limit pembiayaan untuk sektor produktif, kemudian menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga, menekankan sinergi dengan industri jasa keuangan UMKM, dan memperhitungkan dengan cermat sektor prioritas ekonomi yang terkait," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Upaya lainnya, Agusman menyampaikan fintech lending dan multifinance diminta meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan terhadap UMKM.

Selain itu, OJK juga meminta pelaku industri untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko. Pelaku industri diminta menyusun strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit UMKM, dengan memperluas jangkauan sumber dana dan pemanfaatan teknologi informasi.

Menilik secara kinerja, industri multifinance dan fintech lending tercatat masih terus bertumbuh. OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun pada September 2024. Nilai piutang pembiayaan pada September 2024 tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% YoY.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM).

Beleid ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK.

Dia menyebut roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Jika menilik ke belakang, keberlangsungan LKM tampaknya memang mengkhawatirkan. Sebab, sudah 4 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dicabut izin usaha oleh regulator sepanjang tahun ini.

Adapun 4 koperasi LKM tersebut, yakni Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu, dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya.

Sebelumnya, Agusman sempat mengungkapkan pencabutan izin usaha LKM karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota.

Dia tak memungkiri industri LKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, manajemen yang kurang baik, serta kurangnya keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, bisnis pelaku usaha LKM tak bisa berlanjut.

Secara kinerja, OJK mencatat penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun. Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun.

Adapun nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman fintechpeer to peer(P2P) lending mencapai sebanyak Rp74,48 triliun per September 2024.

OJK mencatat jumlah itu naik 33,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp55,70 triliun. Untuk periode September 2024, outstanding tercatat hanya naik 14,28% secara tahunan.

Kendati demikian, OJK mencatat tingkat kredit macet dilihat dari rasio TWP90 masih terjaga di bawah 5%.

“Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Adapun, rasio TWP90 turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, di mana TWP90 mencapai 2,82% per September 2023. Sementara apabila dibandingkan dengan Agustus 2024 angkanya stagnan, di mana kala itu TWP90 fintech P2P lending yakni 2,38%.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategicinvestor, termasuk pengembalian izin usaha,” paparnya.

Untuk periode 2024, sudah ada empat penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh regulator.

Beberapa di antaranya adalah PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.