Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.

Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.

Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.

Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.

Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.

Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.

Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.

Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.

Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.

Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.

Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.

Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep disebut bisa mendongkrak suara partai di Jawa Tengah jika maju di Pilkada 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 orang responden di wilayah Jawa Tengah dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 10-17 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa suara PSI saat ini sangat kecil di wilayah Jawa Tengah hanya sekitar 1,5 persen dan memiliki dua kursi di DPRD Jawa Tengah.

Sementara itu, kata Burhanuddin, suara Kaesang ada di kisaran 20 persen dalam beberapa simulasi survei. Artinya suara Kaesang dan PSI tidak linear di wilayah Jawa Tengah.

"Jadi ini adalah bukti bahwa suara Kaesang tidak linear dengan suara PSI. Kaesang ini lumayan kisaran 20 persen dalam beberapa simulasi, tetapi PSI hanya 1,5 persen. Jadi ini bukti bahwa sebenernya naiknya suara Kaesang tidak ada kaitannya dengan mesin partai," tuturnya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Burhanuddin mengatakan tidak menutup kemungkinan Kaesang Pangarep bakal maju di Pilkada DKI Jakarta. Namun, kata Burhanuddin, Kaesang tetap memiliki tugas untuk membesarkan PSI di wilayah Jawa Tengah.

"Jadi untuk pertimbangan 2029 nanti, karena Jateng ini provinsi terpadat ketiga, mungkin saja ada intensi Kaesang lebih memilih di Jakarta, tapi peluangnya lebih besar di Jateng karena basisnya Pak Jokowi di sana," katanya.

Jakarta: Kandidat dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) mulai terlihat. Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) membeberkan sembilan nama kandidat di bursa Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

"Ahmad Luthfi berhasil meroket berada di posisi pertama dalam top of mind publik. Disusul Kaesang Pangarep, Taj Yasin Maimoen, Hendrar Prihadi, Bambang Wuryanto, Siti Atikoh, Sudaryono, Dico Ganinduto, dan M Yusuf Chudlori," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, sembilan nama itu muncul dalam survei top of mind pihaknya dengan melibatkan 1.200 responden. Tingkat disukai sembilan kandidat tersebut mencapai 50 persen.

Igor mengatakan para responden memilih kesembilan nama karena dianggap mampu menyelesaikan sejumlah masalah di Jawa Tengah. Misalnya, seperti kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Khusus untuk Ahmad Luthfi, Igor menyebut ada ketertarikan responden yang tinggi. Karena, baru-baru ini Ahmad Luthfi disorot publik dalam menuntaskan permasalahan di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.

Di sisi lain, pihaknya menemukan ada efek Presiden Joko Widodo yang menjadi referensi utama. Hal tersebut menentukan responden dalam memilih kandidat di Pilgub Jateng.

"Namun, Pilgub Jateng masih sangat dinamis dan terbuka lebar bagi para kandidat untuk keluar menjadi pemenang. Hal ini terlihat masih tingginya tingkat swing voters dibandingkan strong voters," pungkasnya.

Survei dilakukan pada 23 Juni-1 Juli 2024 dengan total jumlah sampel 1.200 responden. Margin of error survei kurang lebih 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.





(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Elektabilitas Ridwan Kamil menjadi yang tertinggi berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia untuk Pilkada di Jawa Barat.

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.214 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error survei diperkirakan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asymsi simple random sampling di wilayah Jawa Barat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengemukakan dari simulasi enam nama kandidat yang punya potensi untuk maju di Pilkada Jawa Barat, nama Ridwan Kamil ada di posisi teratas.

Keenam nama tersebut yaitu Ridwan Kamil yang mendapatkan 45,6 persen responden, lalu Dedi Mulyadi 34,7 persen, diurutan ke tiga ada Dede Yusuf 7,1 persen, Bima Arya 2,5 persen, Ono Surono 1,3 persen terakhir Ilham Akbar Habibie 0,8 persen responden dan sisanya tidak menjawab.

"Dari simulasi enam nama yang kami ajukan ke responden, nama Ridwan Kamil meraih suara terbanyak yaitu 45,6 persen," tutur Burhanuddin di Jakarta, Kamis (4/7).

Kemudian, menurut Burhanuddin, ketika survei dipersempit dan dilakukan simulasi tiga nama yang berpotensi kuat untuk maju di Pilkada Jawa Barat, nama Ridwan Kamil meraih suara 56,3 persen, Dedi Mulyadi 35,1 persen dan Ilham Akbar Habibie 3,3 persen.

"Dari tiga nama yang kami ajukan kepada responden, nama Ridwan Kamil tetap ada diurutan paling tinggi," katanya.

Burhanuddin menjelaskan alasan Ridwan Kamil banyak disukai oleh responden di wilayah Jawa Barat yaitu karena sudah ada bukti nyata hasil kerjanya dan memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Kemudian, alasan responden yang memilih Dedi Mulyadi itu karena orangnya dekat ke warga Jawa Barat dan berpengalaman juga di pemerintahan," ujarnya.