Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas vonis terhadap ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan tim jaksa hari ini, Selasa (16/7/2024), sudah mengajukan banding atas perkara SYL dan dua anak buahnya, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta (MH) serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS).

"Per hari ini, jaksa penuntut umum KPK, Mas Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS, dan MH. Jadi tiga-tiganya Sudah diajukan banding per hari ini ke PN Jakarta Pusat," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Namun demikian, Tessa belum memerinci lebih lanjut alasan banding yang diajukan KPK kepada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dia menyebut memori banding masih disiapkan oleh tim jaksa.

"Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan," tutur Tessa.

Sebelumnya, jaksa KPK menyebut timnya akan mempelajari putusan pidana terhadap SYL yang lebih ringan dari tuntutan. Khususnya, pidana uang pengganti.

Jaksa KPK di persidangan SYL tetap menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerasan bersama-sama dan berlanjut dengan dua terdakwa lain, senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Hanya saja, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

"Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum, bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh pak Syahrul Yasin Limpo dari Rp44 miliar itu hanya sebesar Rp14 miliar," kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tim jaksa KPK secara khusus menyoroti pertimbangan hakim perihal sembako yang dibagikan SYL dari hasil pemerasan terhadap pejabat maupun direktorat di Kementan.

Hakim menilai sembako itu tidak menguntungkan SYL secara langsung, karena manfaatnya diterima oleh penerima. Meski demikian, Meyer kukuh memandang sembako hasil pemerasan itu menggunakan atribut Partai Nasdem, atau partai yang menaungi SYL.

Oleh sebab itu, dia menilai sembako itu tetap ada kaitannya dengan terdakwa.

"Kami sudah menguraikan itu tetapi majelis hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Kemudian, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mendalami kasus penganiayaan yang dialami wartawan Kompas TV Bodhiya Vimala oleh massa pendukung Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi yang telah dilaporkan korban Bodhiya Vimala ke Polda Metro Jaya.

Dia memastikan bakal memburu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan Kompas TV kemarin di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami akan menindaklanjuti laporan ini dan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, pelaku akan dijerat dengan pasal melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seseorang di muka umum.

Dia mengatakan bahwa perkara tersebut kini tengah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk didalami.

"Kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan dan akan didalami sebelum naik penyidikan dan menetapkan tersangkanya," katanya.

Sebelumnya, sidang pembacaan putusan perkara korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL berujung ricuh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, SYL awalnya berusaha keluar dari ruang sidang bersama dengan para penasihat hukumnya. Mereka juga dikawal oleh petugas kepolisian yang telah berjaga sebelum SYL beranjak meninggalkan kursi terdakwa serta meja penasihat hukumnya.

Para awak media mengerubungi SYL yang berusaha keluar dari ruangan sidang. Pagar pembatas antara terdakwa dan bangku pengunjung di ruang sidang pun roboh karena situasi berdesak-desakan.

Tidak sampai di situ, saat politisi Nasdem itu keluar dari ruang sidang, kericuhan kembali terjadi antara simpatisan SYL, petugas kepolisian dan para awak media yang menunggu di luar sidang. Sebelumnya, para awak media sudah menunggu pihak SYL maupun penuntut umum untuk memberikan keterangan usai persidangan. Para jurnalis televisi pun sudah mendirikan tripod mereka untuk menunggu keterangan pers.

Kericuhan terjadi selama beberapa menit di depan ruang sidang Hatta Ali lantai dasar PN Jakarta Pusat, dengan SYL juga ikut terjebak di kerubungan simpatisannya, polisi dan awak media. Namun, setelah keadaan menjadi lebih tenang, SYL dan penasihat hukumnya kembali masuk ke ruang sidang.

Dalam sebuah video yang terekam oleh salah satu kamera televisi, seorang juru kamera KompasTV sampai dikejar oleh beberapa terduga simpatisan yang hadir di agenda sidang tersebut. Beberapa pria berkemeja putih sempat mengejar jurnalis tersebut dan menendangnya.

Bodhiya Vimala, juru kamera Kompas TV, menceritakan awalnya pihak simpatisan SYL itu sudah sepakat dengan awak media di luar ruang sidang agar mau membuka jalan terdakwa untuk memberikan keterangan pers.

"Tapi nyatanya pas mereka keluar, mereka berdesakan. Berdesakan. Kalau TV kan kita udah blocking. Berdesakan. Polisi yang jaga juga enggak mengatasi," tuturnya kepada awak media di lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar dan US$30.000 terkait dengan perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan). Nilai uang pengganti itu lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut SYL untuk membayar uang pengganti dari hasil pemerasan yang dilakukan olehnya sebagaimana dakwaan senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun jaksa KPK di persidangan SYL tetap menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerasan bersama-sama dan berlanjut dengan dua terdakwa lain, senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000. Hanya saja, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL.

"Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum, bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh pak Syahrul Yasin Limpo dari Rp44 miliar itu hanya sebesar Rp14 miliar," kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tim jaksa KPK secara khusus menyoroti pertimbangan hakim perihal sembako yang dibagikan SYL dari hasil pemerasan terhadap pejabat maupun direktorat di Kementan. Hakim menilai sembako itu tidak menguntungkan SYL secara langsung, karena manfaatnya diterima oleh penerima.

Meski demikian, Meyer kukuh memandang sembako hasil pemerasan itu menggunakan atribut Partai Nasdem, atau partai yang menaungi SYL. Oleh sebab itu, dia menilai sembako itu tetap ada kaitannya dengan terdakwa.

"Kami sudah menguraikan itu tetapi majelis hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut," ujarnya.

Meyer menuturkan bahwa penegak hukum fokus untuk berupaya mengembalikan aset hasil korupsi (asset recovery), dalam hal kasus pemerasan di Kementan, senilai lebih dari Rp44 miliar.

Dia menyinggung, sejauh ini aset-aset SYL yang sudah disita mencapai lebih dari Rp60 miliar. Saat ini pun, politisi Nasdem tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

Menurut Meyer, penyidikan kasus pencucian uang SYL sudah berjalan. Penyitaan aset maupun pemblokiran disebut sudah dilakukan oleh penyidik KPK.

Adapun jaksa itu belum memutuskan apabila akan melakukan banding terhadap putusan hakim.

"Kami akan melaporkan dulu kepada pimpinan secara tim untuk mengambil langkah-langkah ke depannya," ujar Meyer.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Tangis terdakwa kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL pecah saat membacakan nota pembelaannya di persidangan, Jumat (5/7/2024).

Dalam nota pembelaan atau pledoi yang diajukan olehnya, SYL mempertanyakan alasan dirinya ditetapkan tersangka hingga dituntut pidana. Dia menilai apa yang dilakukan olehnya selama di Kementan hanyalah melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya dalam menangani permasalahan pangan saat pandemi Covid-19 maupun ketika harga sejumlah komoditas melumbung tinggi.

Menurutnya, apabila dia berniat korupsi, maka akan dilakukannya sejak menjabat sebagai pejabat daerah di tingkat kelurahan hingga provinsi. Dia membantah menikmati hasil pemerasan dalam bentuk uang hingga fasilitas dari pejabat dan direktorat Kementan.

"Saya ndak biasa disogok-sogok orang, Yang Mulia. Tunjukkan, saya ndak pernah," katanya kepada majelis hakim sambil menangis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Tangisan SYL berlanjut hingga dia membacakan pembelaan ihwal uang dan fasilitas yang diterimanya selama di Kementan. Dia menyebut penerimaan yang dinikmatinya merupakan honor dan uang perjalanan dinas sebagai hak menteri.

"Selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi [mantan Sekjen Kementan] dan Panji [ADC Mentan], dan keduanya selalu menjawab bahwa biaya tersebut, semua sudah sesuai aturan dan kata kata khas yang selalu saya ingat 'Ini sudah dipertanggungjawabkan pak. Ini sudah menjadi hak menteri, Pak'," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan sebelumnya, jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL dan dua bekas anak buahnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.