JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Bekasi, Rachmat Effendi alias Pepen mengungkap, ada sejumlah kebiasaan pribadi yang dilakukan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah tahanan (rutan).

Pepen mengungkapkan itu saat menjadi saksi dalam perkara pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Awalnya, jaksa mengonfirmasi ihwal penyewaan sel khusus di Rutan KPK. Pepen kemudian mengungkap bahwa ada sel khusus yang berada di ujung Rutan KPK yang berbayar.

Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, disebut sebagai adalah salah satu tahanan KPK yang rela membayar kamar tahanan itu untuk menyuntik insulin.

“Memang dia sudah sering tiap hari itu menggunakan yang gula itu, insulin. Jadi dia memanfaatkan sel yang ujung dan itu berbayar,” ujar Pepen di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Ketika menjadi “korting”, istilah bagi tahanan yang dipercaya petugas untuk mengumpulkan pungli, Pepen menyampaikan kepada penjaga rutan mengenai sosok Heryanto Tanaka.

Heryanto merupakan pengusaha yang menjadi penyuap Hakim Agung. Menurut Pepen, Heryanto tidak mau membaur dengan tahanan lain di dalam ruangan tahanan. Selain itu, debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana itu juga disebut memiliki kebiasaan yang dinilai bisa mengganggu tahanan lain.

“Dia penginnya sendiri. Karena kalau jam dua malam dia telanjang sambil senam,” ujar Pepen.

“Sehingga mengganggu yang di kamar. Orang mau tahajud jam dua atau setengah dua, dia telanjang sambil senam di kamarnya,” tambah Pepen.

Karena tidak nyaman berbaur dengan tahanan lain, Tanaka kemudian mengikuti cara Haryadi menyewa kamar di ujung.

Penyewaan kamar khusus ini, menurut Pepen, juga diikuti oleh mendiang mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Maka dia (Heryanto), setelah Pak Enembe dateng, bertiga itu (yang sewa kamar khusus). Akhirnya pada saat ada tahanan baru masuk memang mereka keluar dulu, sampai dengan isolasi selesai, 2-3 hari, setelah itu mereka masuk,” tutur Pepen.

Ia mengungkap, biasanya uang pungli yang disetorkan kepada petugas Rutan KPK besarannya Rp 87 juta setiap bulannya. Namun, ketika ada tahanan yang menyewa kamar khusus, uang yang disetorkan bertambah menjadi Rp 97 juta.

Pepen mengaku tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyewakan kamar khusus itu.

Ketika ada orang yang mau menyewa kamar itu akan datang ke Pepen. Selanjutnya, ia membicarakan hal itu dengan petugas Rutan KPK bernama Riki dan Agung.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut mendapatkan sejumlah ancaman dari eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK jika tidak menyetorkan uang pungutan liar (pungli) yang diminta.

Hal ini terugkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap 15 eks pegawai Rutan dalam perkara dugaan pungutan liar Rp 6,3 miliar.

“Jika tahanan tidak memberikan uang bulanan atau telat dalam menyetorkan uang bulanan, ada tindakan yang dilakukan oleh Petugas Rutan KPK kepada para tahanan,” ungkap Jaksa KPK Syahrul Anwar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

“Yaitu masa isolasi diperlama untuk tahanan yang baru masuk ke Rutan KPK, tahanan yang lama akan dimasukan kembali ke ruang isolasi dan kamar sel tahanannya dikunci/digembok dari luar, suplai air ke kamar mandi tahanan dimatikan,” ucap dia.

Tak hanya itu, para tahanan yang tidak menyetorkan uang juga tidak bisa menikmati air minum secara baik karena pengisian air galon diperlambat.

Mereka juga dilarang atau dikurangi waktunya untuk berolah raga dan dikunjungi kerabat.

“Serta mendapat tambahan tugas jaga dan tugas piket kebersihan lebih banyak yang tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat,” papar jaksa.

Jaksa menyebutkan, ancaman tersebut membuat para tahanan terpaksa menuruti apa yang diinginkan oleh para sipir Rutan KPK.

“Para tahanan yang merasa khawatir dan takut apabila permintaan uang tersebut tidak dipenuhi, akan ada tindakan dari para terdakwa dan petugas Rutan lainnya sehingga tahanan tidak ada pilihan lain kecuali terpaksa menyetujuinya,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, para sipir KPK menagih pungutan liar kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Para petugas KPK yang terjerat perkara ini adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan. Sedangkan, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

“Jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.387.150.000 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa,” kata jaksa.

Para tahanan yang diperas antara lain Elvianto, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka yang menjadi terdakwa adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi; eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

“Para terdakwa selaku petugas rutan KPK telah menyalahgunakan kekuasaanya atau kewenangannya terkait dengan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan selama berada di dalam tahanan ,” kata Jaksa KPK Syahrul Anwar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut. Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas. Di antaranya, kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

“Untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.387.150.000 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa,” kata jaksa.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan perkara pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) KPK ke tim jaksa.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan berkas perkara untuk 15 orang tersangka itu sudah dianggap lengkap oleh tim jaksa penuntut umum (JPU).

"Jaksa penuntut umum memiliki waktu sekitar dua minggu, untuk melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan nanti untuk dilakukan proses persidangan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (13/7/2024).

Pada konferensi pers Maret 2024 lalu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memaparkan bahwa salah satu dari 15 orang tersangka itu merupakan mantan Kepala Rutan Cabang KPK Achmad Fauzi.

Kemudian, lembaga antirasuah tersebut juga menahan Hengki selaku PNS yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK periode 2018–2022 dan Deden Rohendi selaku Kacabang Rutan KPK pada 2018.

Selain itu, 12 lainnya yang memiliki tugas masing-masing dalam melancarkan operasi dugaan pemerasan di sel tahanan KPK.

Asep juga menerangkan dalam operasi ini terdapat pejabat dengan kode "lurah" yang bertugas mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari tahanan.

Sementara yang bertugas langsung mengumpulkan uang dari tahanan di tiga cabang rutan KPK diberi nama korting.

"Penunjukan Korting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan lagi oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif di tahun 2022," tambahnya.

Di samping itu, Asep menuturkan 15 orang ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Maret 2024 sampai 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam periode 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima Achmad dan Hengki Cs ini berjumlah sekitar Rp6,3 Miliar.