TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya telah kelebihan daya tampung. Hal ini menyebabkan banyak barang-barang impor menumpuk di pelabuhan.

“Kita punya pelabuhan itu hanya Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Itu sudah over kapasitas. Kalau kita suruh memeriksa barang, antrenya bisa setahun,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemuiTempodi kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Walhasil, banyak importir yang mengakali dokumen importasi mereka. Modus yang biasa mereka gunakan adalah memalsukan jumlah volume barang yang diimpor. Angka yang tertera di dokumen biasanya lebih kecil dari volume barang yang sebenarnya masuk. Jika di dokumen tertulis 100 unit, barang yang masuk sebenarnya bisa sampai 1.000 unit. Zulhas menyebut modus ini sebagai “impor legal tapi ilegal”.

Karena itu, dia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan membagi jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Pelabuhan-pelabuhan yang dimaksud yakni Bitung di Sulawesi Utara, Sorong di Papua Barat, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. “Jangan dua (Tanjung Priok dan Tanjung Perak) ini saja. Apa yang terjadi? Legal tapi ilegal,” katanya.

Tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), barang tekstil jadi lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik.

Zulhas sebelumnya pernah menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan pemindahan pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen. "Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Namun, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) justru menilai kenaikan harga barang yang dipicu pemindahan jalur masuk tujuh komoditas impor justru akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Walhasil, kebijakan ini menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta ini bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Impor produk Israel pada2024 paling banyak diterima melalui pintu masuk Jakarta dan Surabaya. Menurut data Badan Pusat Statistik, mayoritas produk Israel pada 2024 masuk melalui Tanjung Perak, Surabaya yang per Mei 2024 capai angka 26,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 431,95 miliar.

Sementara melalui Bandara Soekarno Hatta capai 5,05 juta dolar AS atau sekitar Rp 82,3 miliar dan Tanjung Priok sebesar 2,35 juta dolar AS atau sekitar Rp 38,3 miliar.

Terdapat pergeseran yang sangat tajam untuk pelabuhan dan pintu masuk impor pada 2024, mengingat pintu masuk impor dari Israel terbesar pada 2023 adalah Tanjung Priok Jakarta dan Bandara Soekarno Hatta. Pada 2023, Tanjung Priok menerima hingga 9,6 juta dolar AS, sementara Tanjung Perak hanya 548,7 ribu dolar AS.

Soekarno Hatta sendiri menerima impor dari Israel sebesar 8,6 juta dolar AS pada 2023. Jumlah impor tahun 2023 ini tercatat lebih rendah dari 2022 yang jumlahnya lebih fantastis lagi. Pada 2022, produk Israel masuk melalui Tanjung Priok capai 22,2 juta dolar AS, melalui Soekarno Hatta capai 22,7 juta dolar AS dan melalui Tanjung Perak hanya 434 ribu dolar AS.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2024 mencatat masih ada aktivitas impor barang dari Israel ke Indonesia. Namun, angkanya mulai mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, turun sekitar 54 persen dibandingkan bulan lalu,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Tercatat, impor barang dari Israel mencapai 2,76 juta dolar AS, atau sekitar Rp44,62 miliar (kurs Rp16.170 per dolar AS) pada Juni 2024. Angka tersebut mengalami penurunan 53,7 persen secara bulanan dari angka 5,97 juta dolar AS pada Mei 2024.

Sementara itu, secara tahunan, nilai tersebut tercatat melonjak 82,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di angka 1,51 juta dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Impor produk Israel pada2024 paling banyak diterima melalui pintu masuk Jakarta dan Surabaya. Menurut data Badan Pusat Statistik, mayoritas produk Israel pada 2024 masuk melalui Tanjung Perak, Surabaya yang per Mei 2024 capai angka 26,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 431,95 miliar.

Sementara melalui Bandara Soekarno Hatta capai 5,05 juta dolar AS atau sekitar Rp 82,3 miliar dan Tanjung Priok sebesar 2,35 juta dolar AS atau sekitar Rp 38,3 miliar.

Terdapat pergeseran yang sangat tajam untuk pelabuhan dan pintu masuk impor pada 2024, mengingat pintu masuk impor dari Israel terbesar pada 2023 adalah Tanjung Priok Jakarta dan Bandara Soekarno Hatta. Pada 2023, Tanjung Priok menerima hingga 9,6 juta dolar AS, sementara Tanjung Perak hanya 548,7 ribu dolar AS.

Soekarno Hatta sendiri menerima impor dari Israel sebesar 8,6 juta dolar AS pada 2023. Jumlah impor tahun 2023 ini tercatat lebih rendah dari 2022 yang jumlahnya lebih fantastis lagi. Pada 2022, produk Israel masuk melalui Tanjung Priok capai 22,2 juta dolar AS, melalui Soekarno Hatta capai 22,7 juta dolar AS dan melalui Tanjung Perak hanya 434 ribu dolar AS.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2024 mencatat masih ada aktivitas impor barang dari Israel ke Indonesia. Namun, angkanya mulai mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, turun sekitar 54 persen dibandingkan bulan lalu,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Tercatat, impor barang dari Israel mencapai 2,76 juta dolar AS, atau sekitar Rp44,62 miliar (kurs Rp16.170 per dolar AS) pada Juni 2024. Angka tersebut mengalami penurunan 53,7 persen secara bulanan dari angka 5,97 juta dolar AS pada Mei 2024.

Sementara itu, secara tahunan, nilai tersebut tercatat melonjak 82,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di angka 1,51 juta dolar AS.

JAKARTA, investor.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani membuak suara soal 26.415 kontainer misterius yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Ia mengatakan, seluruh kontainer tersebut masih diperiksa sesuai prosedur. Proses pemeriksaan serta perizinan kontainer tersebut akan melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

“Itu proses normal saja. Dijalani saja. Nggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perindustrian, nanti kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perdagangan, kalau nggak sesuai pasti dilarang PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasinya,” kata Askolani dikutip dari Antara, Rabu (10/7/2024).  

Hingga saat ini, ia mengaku masih belum mengetahui isi dari kontainer tersebut. Terkait dugaan kontainer yang berisi barang-barang tekstil dan produk tekstil (TPT), Askolani menilai akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai.

“Isinya pasti ikuti ketentuan. Kalau ada yang larangan dan pembatasan (lartas), itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai saja. Itu urusan semua pihak,” ujarnya.

Adapun sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pihaknya ingin mengetahui isi dari 26.415 kontainer atau peti kemas yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak guna menyiapkan strategi pencegahan yang efektif dalam melindungi industri dalam negeri.

"Sebanyak 26 ribu itu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara soal 100-200 kontainer ya mungkin kita tidak akan terlalu pusing tapi ketika kita mempunyai 26 ribu kontainer kita mempunyai kepentingan tentu untuk memitigasi," kata Menperin.

Ancam Industri Domestik

Menurutnya, keterbukaan data terkait isi dari kontainer tersebut merupakan hal utama yang mesti diketahui, mengingat dari 26.415 peti kemas yang tertahan berpotensi berisi bahan baku industri yang mengancam industri domestik.

"Saya juga pengen tau, tentukan barang-barang itu jangan-jangan bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa barang-barang itu?, jangan-jangan barang jadi, misalnya pakaian jadi, misalnya TV elektronik, barang-barang elektronik," kata dia.

Lebih lanjut menurutnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kemenkeu untuk meminta keterangan, dan data terkait isi dari peti kemas yang tertahan di dua pelabuhan itu, namun belum mendapatkan tanggapan. "Belum ada respons," katanya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News