Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong perbankan menerapkan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapat pembiayaan dari program kredit usaha rakyat (KUR). Usulan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp300 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

“Ini sudah dibicarakan di Kemenko, saya bicarakan di Rakor KUR,” kata Teten kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebagai informasi, credit scoring atau reputasi kredit merupakan sistem yang digunakan oleh biro kredit atau lembaga keuangan guna mengevaluasi potensi risiko kredit individu atau perusahaan.

Ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang riwayat kredit atau pembiayaan seseorang, termasuk pembayaran pinjaman, tagihan kartu kredit, dan sejenisnya.

Dia mengatakan, skema ini sudah diterapkan di 145 negara lainnya. Dalam uji coba yang dilakukan Kemenkop UKM terhadap 72.000 UMKM, penyaluran KUR bahkan meningkat hingga 5% dengan menggunakan skema tersebut.

Meski belum menjadi hal wajib di perbankan, Teten menilai bahwa skema tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapat akses pembiayaan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan data historik, akan ada banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pembiayaan.

“Sebab kalau masih menggunakan data historik bank, 30.000 UMKM kita belum masuk perbankan, ya bagaimana? Kalau mau menunggu mereka punya aset dulu ya nggak bisa [dapat pembiayaan],” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi dari sisi perbankan serta dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyaluran KUR tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kamis (18/7/2024), OJK melaporkan bahwa realisasi KUR terus mengalami peningkatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan, realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Di sisi lain, peningkatan atas penyaluran KUR tengah dibayangi pemburukan atas kualitas kredit segmen UMKM. OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% dari sebelumnya 4,26%.

Non Performing Loan (NPL) UMKM juga tercatat naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%. Sementara itu, loan at risk (LAR) UMKM tercatat sebesar 13,83% per Mei 2024.

Di tengah meningkatnya NPL di segmen UMKM, saat ini dalam hal KUR, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sampai dengan Rp 300 triliun pada tahun 2024 ini. Namun dalam proyeksi terbaru usai paruh pertama tahun berlangsung, realisasi KUR hanya akan mencapai Rp 236 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG), Hexana Tri Sasongko di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024). Agenda besar rapat itu sebenarnya membahas penyertaan modal negara (PMN) untuk beberapa BUMN, yang diantaranya adalah Askrindo dan Jamkrindo yang merupakan anak usaha dari IFG.

Adapun Jamkrindo dan Askrindo adalah perusahaan penjaminan yang mendapat mandat negara untuk menjamin KUR dari bank penyalur. Skema penjaminan ini jadi bagian penting untuk para bank penyalur lebih percaya diri menyalurkan KUR kepada UMKM.

Mulanya, Hexana menerangkan adanya kebutuhan mendesak dari Askrindo dan Jamkrindo untuk memperoleh PMN dalam rangka memperkuat sisi permodalan. Sebab, ekuitas kedua entitas itu akan tergerus cukup dalam karena terjadi peningkatan combined ratio imbas pandemi Covid-19. Situasi ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2024.

Karena alasan itu, Hexana turut mengungkap realisasi penyaluran hingga target KUR untuk beberapa tahun belakangan, tahun ini, dan beberapa asumsi nilai penyaluran ke depan.

“Selain kami akan mengusulkan penambahan PMN, juga peninjauan IJP (imbal jasa penjaminan), itu melihat ada ruang dimana target KUR tahun 2024 itu sebesar Rp 300 triliun tapi diproyeksikan hanya akan terealisasi sekitar Rp 230 triliun,” demikian ungkap Hexana.

Jika menilik lebih lanjut pada bahan presentasi IFG, nominal realisasi KUR pada tahun 2024 hanya akan mencapai sebesar Rp 236 triliun. Angka ini tentu jauh lebih rendah dari asumsi awal pemerintah yang menargetkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp 300 triliun maupun plafon KUR yang telah didistribusikan sebesar Rp 280,48 triliun.

Padahal, dengan jumlah penyaluran itu diharapkan debitur KUR baru dapat bertambah sebanyak 1,8 juta orang dan debitur eksisting yang bergraduasi mencapai 1,4 juta orang. Sebanyak 43 penyalur KUR jadi bagian untuk mencapai target-target tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News