Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya pembangunan proyek tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Menurut Adik Presiden Prabowo Subianto itu, pembangunan tanggul laut merupakan respons atas terjadinya perubahan iklim.

Saat ini terjadi fenomena naiknya permukaan air laut hingga amblasnya permukaan tanah di pesisir Jakarta. Oleh karena itu Hashim menegaskan perlu dilakukan upaya penyelamatan.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tanggul laut tidak dibangun ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan lenyap. Hashim menyatakan proyek tersebut harus segera dibangun untuk mencegah hal itu terjadi.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektar kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Perkiraannya, tanggul yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur itu membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 20 tahun. Proyek tersebut juga diperkirakan akan dilaksanakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," tutup Hashim.

Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek tersebut dibangun untuk mencegah tenggelamnya pesisir utara Pulau Jawa akibat perubahan iklim.

Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, proyek tersebut sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun 30 tahun berjalan, mega proyek tanggul laut raksasa tak kunjung terealisasi.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Kini proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu yang bakal dikerjakan pemerintahan Prabowo. Rencananya tanggul laut raksasa bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

Ia menyebut saat ini terjadi perubahan iklim yang membuat permukaan air laut meninggi. Belum lagi kondisi permukaan tanah Jakarta amblas setiap tahun.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek tersebut dibangun untuk mencegah tenggelamnya pesisir utara Pulau Jawa akibat perubahan iklim.

Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, proyek tersebut sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun 30 tahun berjalan, mega proyek tanggul laut raksasa tak kunjung terealisasi.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Kini proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu yang bakal dikerjakan pemerintahan Prabowo. Rencananya tanggul laut raksasa bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

Ia menyebut saat ini terjadi perubahan iklim yang membuat permukaan air laut meninggi. Belum lagi kondisi permukaan tanah Jakarta amblas setiap tahun.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa," tutupnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta daerah penyangga untuk memiliki kesadaran mengelola sampah agar tak mencemari laut demi mempertahankan kelestarian ekosistem bersama. Berdasarkan riset Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan 8,32 ton sampah masuk Teluk Jakarta setiap hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan sampah itu bukan hanya dari warga Jakarta, melainkan kiriman dari luar daerah sehingga akhirnya tertimbun.

"Bukan hanya sampah dari Jakarta, mungkin juga sampah dari kota-kota sekitar dan kami juga sudah bekerjasama dengan Pemda sekitar Jakarta," ujarnya Senin (8/10), dikutip dari Antara.

Asep mengajak para warga Jakarta maupun penyangga untuk mulai meningkatkan kesadaran melakukan pengurangan sampah. Terlebih terkait sampah laut maupun pesisir, dia menyoroti masih saja ada masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya hingga akhirnya menumpuk di lautan.

"Saya berpesan saja, bagaimanapun juga pengolahan sampah baik di darat, pesisir maupun di laut, itu adalah kerja yang harus dilakukan secara bersama," kata

Oleh karena itu, Asep mengatakan, Pemprov Jakarta terus melakukan sosialisasi. Pihaknya mendorong daerah-daerah di timur dan barat untuk mengurangi sampah di pesisir mereka karena sampah di daerah pesisir Tangerang dan Bekasi bisa terbawa ke Teluk Jakarta dan meningkatkan volume sampah di laut dan pesisir Ibu Kota.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membangun pulau sampah di pesisir Jakarta Utara pada 2027 sebagai upaya pengelolaan sampah serta solusi keterbatasan lahan.

"Ide ini datang dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menambah ruang pengolahan sampah dengan luas sekitar 200 hingga 300 hektare (ha)," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa wilayah di Jakarta terbilang sempit dan sulit untuk mendapatkan lokasi sehingga perlu luasan yang cukup besar untuk dibangun tempat pembuangan sampah.

"Karena tidak mungkin seterusnya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat," katanya.

Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengamanatkan penambahan ruang wilayah untuk pengolahan sampah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para nelayan berkumpul di Rusun Muara Angke, Jakarta Utara, mengeluhkan kepada Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya terkait maraknya pencurian alat tangkap ikan berupa jaring di perairan Teluk Jakarta. Sayangnya, para pelaku masih bebas berkeliaran.

"Pencurian ini marak sejak 2021, sudah ribuan alat jaring yang hilang dengan kerugian kurang lebih Rp 650 juta," kata perwakilan nelayan Kampung Warung Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Charida pada kegiatan "Ngopi Kamtibmas" di Jakarta, Kamis (25/7/2024) malam WIB.

Dia mengaku sudah melapor ke Tanjung Pasir bagian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok hingga organisasi nelayan, namun sampai sekarang belum ada respons. Charida mengatakan, sudah hampir lebih dari 10 tahun terakhir para nelayan kecil mengalami kerugian akibat kehilangan alat tangkap.

"Sebuah alat tangkap setidaknya memiliki nilai sekitar Rp 250 ribu-Rp 350 ribu per buah untuk jaring yang sudah siap pakai," kata Charida.

Menurut dia, para pencuri jaring membuat banyak para nelayan bangkrut. Charida pun berharap kepolisian perairan lebih aktif dalam melakukan penyelidikan. "Kalau kami main hakim sendiri dianggap melanggar hukum, tapi dari instansi berwenang tidak ada tindak lanjut," katanya.

Charida bersama komunitas nelayan merasakan perairan Teluk Jakarta semakin tidak aman terkait aksi pencurian alat tangkap atau jaring. "Mudah-mudahan kami mendapatkan solusi. Kami berharap pengamanan di Perairan Teluk Jakarta lebih maksimal dan ketika ada laporan kehilangan jaring dari nelayan segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian," kata dia.

Tokoh Masyarakat Nelayan Rajungan Muara Angke, H Diding Setiawan berharap, ada kolaborasi antara kepolisian perairan dan para nelayan dengan melakukan patroli bersama secara rutin. Dia mengajak Polairud Polda Metro Jaya patroli bersama di laut antara nelayan.

Diding mendorong Polairud untuk menyikapi permasalahan itu dan mencari alat bukti berupa jaring nelayan. Dia menyampaikan, jaring-jaring tersebut dijual oleh maling di dalam karung ke wilayah Karawang, Jawa Barat.

"Kapal pencuri dan kapal nelayan beda, semua bisa kontrol di Tanjung Karawang bawa mesin tempel dua, ada kapal induk yang menampung. Mereka beroperasi dari jam tiga Subuh sampai jam delapan pagi. Kapal maling dan kapal kita beda jauh, kapal kita tidak bisa mengejar kapal mereka," kata Diding.

Dia menyebut, para penadah hasil curian jaring tersebut biasa menjual di daerah perairan sekitar Muara Gembong, Muara Kutul, dan sekitarnya. "Mereka menjual hasil curian mereka dari jaring kami, mereka jelas-jelas merampok hasil laut dan jaring," ucap Diding.

Sementara Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, Kompol Untung Widodo mengucapkan terima kasih atas informasi dan kehadiran komunitas nelayan dengan pihaknya. "Kami di sini untuk memberikan pendampingan terhadap hal-hal yang meresahkan. Kami terus berupaya merespons semua keluhan yang ada," kata Untung.

Dia menjelaskan terkait banyaknya laporan dari nelayan yang belum ditindaklanjuti polisi perairan selama beberapa waktu terakhir. Menurut Untung, sebagai penyidik harus ada minimal dua alat bukti, selain keterangan saksi, harus ada juga alat bukti bahwa jaring tersebut milik bapak.

"Kedepannya perlu di dokumentasikan ciri jaring yang dicuri, kapan dibeli bahan jaring nya, semua perlu foto supaya untuk alat penyidikan bagi kami apabila terjadi pencurian," ucap Untung.

Ia mengaku ada yang tidak beres terkait banyaknya aduan dari nelayan terkait pencurian jaring tapi Dia ada penangkapan tersangka. "Dari sekian banyak laporan tapi tidak terungkap artinya itu ada yang tidak beres. Nanti kami bantu pasang GPS di jaring nelayan. Kita ada patroli rutin dan ada fungsi di markas, kami siap turun patroli bersama," ujar Untung.