IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menceritakan pengalaman "magang" selama empat bulan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk turut serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Adapun saat itu, pria yang akrab disapa Tommy itu merupakan Tim Sinkronisasi Presiden dan Wakil Terpilih Prabowo-Gibran.

"Mungkin banyak yang nggak tahu, sebelum saya diangkat, saya sudah bekerja erat dengan kemenkeu selama empat bulan, tim inti sinkronisasi," kata Tommy dalam diskusi media di Anyer, Rabu (25/9/2024).

Baik Tommy dan Tim Sinkronisasi saat itu menyambangi Kemenkeu didasari oleh transisi pemerintahan dan APBN harus berjalan lancar.

"Saya rasa ini penting, waktu terakhir ketemu saya menjelaskan bahwa transisi yang lancar ini seyogyanya dianggap penting, nggak selalu seperti ini, artinya antara Kemenkeu dan tim transisi Prabowo-Gibran, dan ujung-ujungnya DPR nyambung," kata Tommy.

Dia juga menegaskan bahwa transisi adalah suatu kontinuitas pemerintah yang sangat baik.

"APBN 2025 bukan sekadar angka, tapi menggambarkan transisi yang baik dan tetap menjaga prinsip fiscal prudence," kata dia.

Defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB menggambarkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga APBN yang sehat di masa transisi.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan berbagai program prioritas untuk mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan renovasi sekolah dan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

APBN 2025 akan menjadi instrumen negara dan sumber pendanaan penting yang bermanfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan.

"Bagaimana kita mencari solusi jangka panjang melalui program-program unggulan dari pemerintahan baru untuk menghadapi tantangan ke depan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi meluruskan pertanyaan Prabowo yang menyinggung proyek kereta cepat dalam acara pembekalan kepada Calon Perwira Remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Hasan menegaskan, pernyataan yang dikeluarkan Prabowo itu merupakan bentuk arahan kepada para calon perwira, bukan menyesali beragam proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah.

"Prabowo sedang memberi arahan, bukan menyampaikan penyesalan. Prabowo memberikan arahan kepada perwira remaja TNI-Polri agar menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Hasan menuturkan, dalam arahannya itu, Prabowo berpesan bahwa TNI-Polri punya peran untuk menjaga keamanan di Indonesia.

"Jika komponen lain melaksanakan tugas membangun infrastruktur, membangun ekonomi, dan mencerdaskan bangsa, maka TNI-Polri berperan dalam melindungi bangsa, menjaga keamanan, termasuk menjaga hasil-hasil pembangunan," kata Hasan.

Menurut dia, Prabowo sedang memberikan perintah kepada TNI-Polri untuk mengabdi dan menjalankan peran mereka supaya hasil pembangunan tidak sia-sia.

Selain itu, Prabowo justru mau mengatakan bahwa keamanan itu penting jika Indonesia mau terus melakukan pembangunan di masa depan.

"Begitu juga sebaliknya, semua hasil-hasil pembangunan yang sudah ada tidak akan maksimal manfaatnya jika keamanan dan keutuhan negara tidak terus dijaga. Sebab pembangunan dan keamanan itu beriringan," kata Hasan.

Hasan juga menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mengambil konsep keberlanjutan.

Hal tersebut ditunjukkan dalam berbagai pidato Prabowo, di mana Ketua Umum Partai Gerindrs itu sangat menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan, bukan membelokkan arah pembangunan.

"Makanya beliau mengajak kita untuk berterima kasih kepada seluruh Presiden yang pernah memimpin. Sebab pencapaian Indonesia saat ini adalah hasil dari kerja keras dan jasa presiden-presiden sebelumnya," ujar Hasan.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan, keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi sebuah negara.

Menteri Pertahanan ini menuturkan, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan.

Hal ini diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, dilihat dari tayangan YouTube Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi," kata Prabowo dalam acara tersebut.

Menurut Prabowo, melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Jakarta: Gugus Tugas Sinkronisasi menegaskan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada perwira remaja TNI-Polri bukan sebagai bentuk penyesalan. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk arahan terkait tugas dan fungsi TNI-Polri.

Hal itu disampaikan anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Hasan Nasbi merespons pemberitaan berjudul Untuk Apa bangun Kereta Cepat atau Jalan Kalau Negara Tidak Aman. Judul tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif.

"Beliau justru sedang memberikan perintah kepada TNI-Polri untuk mengabdi menjalankan peran mereka, yaitu menjaga keamanan dan keutuhan negara, agar hasil-hasil pembangunan tidak sia-sia," kata Hasan melalui keterangan tertulis, Minggu, 14 Juli 2024.
Presiden terpilih Pemilu 2024 itu dinilai ingin menyampaikan bahwa aspek keamanan adalah hal penting jika ingin membangun di masa depan. Sebaliknya, semua hasil pembangunan yang sudah ada tidak akan maksimal manfaatnya jika kemanan dan keutuhan negara tidak terus dijaga.

Baca juga: Prabowo Dinilai Mampu Rampungkan Persoalan Papua

"Sebab pembangunan dan keamanan itu beriringan," ungkap dia.

Selain itu, Prabowo sering menyampaikan kalau pemerintahannya mengusung keberlanjutan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan karena menilai keberlanjutan pembangunan merupakan suatu hal yang penting.

"Makanya beliau mengajak kita untuk berterima kasih kepada seluruh presiden yang pernah memimpin. Sebab pencapaian Indonesia saat ini adalah hasil dari kerja keras dan jasa presiden-presiden sebelumnya," ujar dia.

(ABK)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, Tim Sinkronisasi belum membahas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemerintahan mendatang dengan Kementerian PUPR.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah program infrastruktur prioritas untuk pemerintahan mendatang, salah satunya pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

"Dari PUPR kita teruskan karena memang masih ada yang belum selesai," ucap Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Meskipun demikian, Endra mengatakan bahwa pihaknya dan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum membahas secara rinci anggaran yang bakal digelontorkan pemerintahan mendatang untuk membangun IKN.

"Belum. Belum. Belum ada pembahasannya, anggaran, kan, disahkan nanti Agustus," jelas Endra.

Menurut Endra, jumlah kebutuhan anggaran IKN bakal menyesuaikan dengan rencana pemerintahan mendatang untuk mengatur kecepatan sampai volume pembangunan IKN. Berbagai hal ini belum dibahas Kementerian PUPR bersama Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

"(Apakah sudah ada pembahasan bersama Tim Sinkronisasi jelang Nota Keuangan?) Belum, dengan PU belum," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia mengaku tidak tahu persis kapan komunikasi dilakukan.

"Mestinya sudah," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan pada Senin (24/8) untuk membahas berbagai program salah satunya makan bergizi gratis. Sebanyak Rp 71 triliun disepakati untuk dianggarkan pada 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," ucap Thomas, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Thomas, menegaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan Kemenkeu selama dua bulan.

"Saya dan tim ekonomi sudah hampir 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya, jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkron," ujarnya.

(ara/ara)