Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar.

Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan Family Office di Indonesia. Aturan teknis pembentukan Family Office di Indonesia ditargetkan rampung sebelum Presiden Joko Widodo lengser, atau sebelum Oktober 2024.

Dengan membentuk Family Office, pemerintah berharap orang-orang kaya di luar negeri mau menempatkan dananya di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bilang, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan mulai membahas skema insentif pajaknya. Namun untuk mendapatkan kemudahan itu, investor harus memenuhi beberapa kriteria.

"Mengenai insentif pajak yang diberikan, investor juga ada kewajiban untuk investasi dari uang yang ditaruh di dalam negeri," ujar Luhut kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Pemerintah sedang mencari tahu hal-hal teknis seperti ketentuan berapa uang yang harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia hingga berapa banyak pegawai yang harus disiapkan untuk menjalankan Family Office. "Berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa jumlah pegawai untuk menjalankan office di sini," kata Luhut.

Bahkan, Luhut sampai terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) untuk belajar mengenai Family Office. Ia bilang, salah satu kepastian hukum di UEA adalah keputusan akhir di pengadilan arbitrase. Keputusan itu bersifat final dan tak bisa digugat, dikaji kembali maupun banding.

Oleh karena itu, dia menyarankan hakim yang bertugas di pengadilan arbitrase adalah hakim yang memiliki sertifikasi internasional.

"Kalau ada mekanisme banding, nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak investor yang datang dan menaruh uang di Indonesia," kata Luhut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah masih perlu melakukan benchmarking terhadap Family Office di berbagai negara.

Apalagi, ada beberapa negara yang tercatat sukses membentuk Family Office, namun ada negara yang gagal. "Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat Family Office di berbagai negara, jadi kita belajar dari situ," kata Menkeu.

Sri Mulyani bilang, Indonesia memiliki banyak pelajaran dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance. Bahkan, secara komprehensif insentif pajak juga diberikan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan Family Office itu sendiri," imbuh Sri Mulyani.

Peneliti The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi juga menyoroti pemberian insentif pajak saat pembentukan Family Office. Pembebasan pajak memang untuk menarik perhatian pemilik modal besar, akan tetapi bisa menimbulkan ketidakadilan.

"Perlakuan pemerintah pada ragam kelas ekonomi saat ini tidak menjunjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia, dalam keterangan resminya, belum lama ini.

Bintang bilang, orang kaya akan semakin dimanja dengan fasilitas pembebasan pajak jika berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah. Sementara, pemerintah berencana menetapkan pajak yang lebih tinggi pada kelas menengah-bawah seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025. Tentu saja ini akan memberatkan kelas menengah-bawah.

"Sebenarnya pemerintah memiliki miskonsepsi bahwa investor akan tertarik dengan kelonggaran yang diberikan. Padahal, akhirnya negara yang memberi kemudahan dalam berusaha dan good governance yang baik, justru akan menjadi pemenangnya dalam menarik FDI seperti Singapura dan Brunei Darussalam," imbuh Bintang.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mematangkan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core taxsystem. Sistem pajak canggih tersebut juga akan diikuti dengan berbagai kemudahan pelayanan perpajakan.

Salah satunya adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Melalui core tax system, maka pengisian SPT Tahunan akan jauh lebih mudah lantaran akan dilakukan dengan sistem prepopulated.

Perlu diketahui, prepopulated merupakan sistem penyediaan data oleh pihak berwenang pajak berdasarkan data yang telah ada sebelumnya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sistem prepopulated akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Ia menjelaskan secara teori dan literatur yang ada, kemudahan administrasi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

"Oleh karena itu, kami harapkan jika kemudahan yang diberikan oleh sistem prepopulated ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, sistem prepopulated juga akan meminimalisir kekeliruan wajib pajak dalam mengisi SPT," kata Fajry kepada Kontan, Rabu (24/7).

Sayangnya, Ia belum dapat mengkuantifikasi besaran persentase peningkatan. Yang terang, Fajry optimistis jika sistem ini akan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Fajry menjelaskan bagi praktisi pajak, sistem prepopulated sebetulnya sudah dikenal dan diterapkan secara bertahap di beberapa aplikasi milik DJP seperti di e-faktur dan SPT PPh Unifikasi, meskipun baru sekadar menarik data atas aktivitas pemotongan/pemungutan pajak.

"Dari penerapan itu kami melihat ada kemudahan, yaitu kemudahan dalam bentuk pengawasan baik bagi WP maupun bagi fiskus, kemudahan dalam mengkroscek nilai transaksi, jenis pajak dan besaran pajaknya," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa ke depannya sistem core tax atau prepopulated data akan diperluas dan didetailkan agar penyampaian SPT semakin sederhana.

Nantinya wajib pajak tak perlu lagi harus meminta bukti potong secara manual untuk memastikan pajak yang dipungut apakah sudah disetorkan oleh pemungut.

"Namun semua informasi yang diperlukan telah tersedia otomatis di dalam akun wajib pajak," ucapnya.

Fajry menuturkan, apabila prepopulated sudah diterapkan saat pelaporan SPT tahun depan, wajib pajak tinggal melakukan konfirmasi terkait pajak yang telah dipotong oleh pemotong pajak serta kesesuaian data dan informasi yang disediakan oleh DJP.