JAKARTA, investor.id – Emiten jalan tol milik Jusuf Hamka alias Babah Alun, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) meraih fasilitas pembiayaan syariah senilai Rp 4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Fasilitas tersebut akan CMNP gunakan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Ruas Ancol Timur-Pluit (Elevated) atau yang lebih dikenal dengan Harbour Road II.

Manajemen CMNP melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah (MMq) dengan SMI pada Jumat (9/8/2024).

Fasilitas pembiayaan ini terdiri dari dua tranche. Tranche I, dengan limit maksimum Rp 2 triliun, diberikan secara bilateral dan dengan komitmen penuh dari SMI. Sementara Tranche II, dengan limit serupa, diberikan secara best effort basis. Secara total, fasilitas pembiayaan ini memiliki jangka waktu hingga 10 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Selain itu, Tranche I memiliki masa penarikan dana selama 36 bulan sejak perjanjian pembiayaan ditandatangani, sedangkan Tranche II akan aktif setelah Tranche I efektif dan berakhir pada masa penarikan Tranche I.

Untuk menjamin fasilitas pembiayaan ini, CMNP menyerahkan beberapa aset penting sebagai agunan, termasuk hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan PPJT tahun 2020, seluruh pendapatan dari operasional jalan tol, dana dalam rekening penampungan (escrow account), serta klaim atas asuransi dan bank garansi yang relevan selama masa konstruksi.

Dengan fasilitas pembiayaan syariah yang besar ini, CMNP semakin mantap melanjutkan proyek strategisnya, membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur transportasi di ibu kota.

Harapan tinggi itu bertumpu pada proyek Jalan Tol Ancol Timur-Pluit, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di Jakarta, sekaligus menjadi salah satu tol elevated terpanjang di Asia Tenggara.

Menilik laporan keuangannya, pada semester pertama 2024, CMNP sukses mengantongi laba bersih sebesar Rp 576,29 miliar, jumlah tersebut meningkat 16,75% secara tahunan. Peningkatan laba diraih saat pendapatan justru melemah 46,64% menjadi Rp 1,68 triliun.

Penurunan pendapatan CMNP terutama disebabkan penurunan kontribusi dari beberapa segmen bisnis utama perseroan. Pendapatan terbesar berasal dari Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (JIUT) sebesar Rp 577,51 miliar. Sektor konstruksi penyelenggaraan tol menyumbang Rp 289,86 miliar, sementara Tol Depok-Antasari dan Tol Ruas Cileunyi-Sumedang Dawuan masing-masing berkontribusi Rp 206,27 miliar dan Rp 204,49 miliar.

CMNP berhasil menekan beban pokok pendapatan secara signifikan, dari Rp 2,33 triliun di semester I 2023 menjadi Rp 743,38 miliar di periode yang sama tahun ini. Pengurangan beban ini membantu CMNP meningkatkan laba bruto menjadi Rp 942,25 miliar, naik 14,26% YoY dari Rp 824,60 miliar.

Pada akhir Juni 2024, total aset CMNP mencapai Rp 21,78 triliun, sedikit naik dari Rp 21,57 triliun pada akhir Desember 2023. Di sisi lain, liabilitas perusahaan turun menjadi Rp 8,22 triliun, dari sebelumnya Rp 8,56 triliun pada akhir tahun lalu. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka belakangan mulai masuk dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Politisi Partai Golkar itu awalnya sempat diwacanakan untuk mendampingi Kaesang Pangarep. Namun, belakangan Jusuf juga disandingkan dengan Anies Baswedan.

Jusuf mengaku baru diinstruksikan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun, ia belum tahu pasangan yang akan mendampinginya di kontestasi politik itu. Menurut dia, keputusan itu akan sepenuhnya menjadi kewenangan partai.

"Saya bergantung partai. Saya kan orangnya enggakge-er. Jadi kalau ini survei aja belum ada, partai koalisi aja belum ada terjadi. Baru diinstruksikan," kata dia saat ditanya peluang berpasangan dengan Anies, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Sejauh ini, pria yang kerap disapa Babah Alun itu juga belum melakukan komunikasi dengan partai politik, selain partainya sendiri. Namun, ia tak tahu apabila Partai Golkar sudah melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi di Pilgub DKI Jakarta.

"Saya tidak pernah komunikasi kepada parpol di luar Golkar. Jadi kalau Partai Golkar, ketua umum, atau pengurus DPP Partai Golkar ada komunikasi (dengan partai lain), saya enggak tahu," ujar dia.

Jusuf mengaku siap dipasangkan dengan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, apabila harus dipasangkan dengan Anies. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan koalisi partai politik. "Saya dipasangkan dengan siapa aja siap. Asal partai yang memasangkan," kata dia.

Sebelumnya, Anies telah buka suara soal peluang duet dengan Jusuf Hamka di Pilgub DKI Jakarta. Mantan gubernur DKI Jakarta itu tak menutup pintu untuk pengusaha jalan tol itu. Menurut Anies, Babah Alun merupakan teman baiknya. Selama bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku banyak melakukan kegiatan dengan Babah Alun.

"Gini, Pak Jusuf Hamka atau Babah Alun itu adalah teman lama yang ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan di Jakarta," kata Anies di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Ia mengaku terus menjalin komunikasi dengan kader Partai Golkar itu. Namun, komunikasi yang dilakukan bersifat natural. Anies tak mau berandai-andai mengenai pasangan yang akan mendampinginya di Pilgub DKI Jakarta. Namun, ia tak menutup peluang untuk dipasangkan dengan Babah Alun.

"Nanti pada waktunya baru kita lihat, mana yang pas untuk mengusung bersama-sama," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar sekaligus pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka, berjanji akan menyelesaikan masalah kesenjangan sosial jika ia jadi maju dan terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Salah satu caranya dalah dengan memperbanyak sekolah negeri dan rumah sakit.

"Karena kita tahu, pemerintah sudah bikin sekolah sebagian gratis. Rumah sakit gratis. Tapi RS enggak cukup, sekolah enggak cukup. Karena penduduk kita lebih banyak," kata Jusuf Hamka ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Anak-anak kita mau sekolah itu susah mendapat sekolah. Dan kemudian anak-anak kita mau dapat BPJS antre 4 jam. Kasihan. Orang-orang yang sakit keburu meninggal kalau kita biarkan begini," sambungnya.

Menurut Jusuf, hal ini bisa dilakukan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Ia juga mengeklaim APBD di DKI berlimpah.

"Jadi uang APBD dipakai untuk bangun RS, sekolah, infrastruktur. Jangan simpan-simpan itu uang. Kembalikan untuk umat," pungkasnya.

Pria akrab disapa Babah Alun memastikan warga Jakarta tidak boleh lagi ada yang kelaparan jika dirinya menjadi cagub. Sebab, salah satu menurunkan tingkat kejahatan adalah mensejahteraka rakyat.

"Jadi kalau warganya lapar, kantibmas pasti enggak aman. Makanya saya lihat ini sesuatu yang baik tidak boleh ada yang lapar," kata Jusuf.

Ia menegaskan, masalah kesenjangan sosial merupakan tanggung jawab bersama, terkhusus pemerintah. Jusuf berjanji akan memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta.

"Oleh sebab itu saya selalu bilang, kepada teman-teman kita pengusaha, kalau dia mampu radius 200-500 meter dari rumahnya harus tidak boleh ada orang lapar," ujarnya.

Jusuf Hamka menambahkan, dirinya diusung menjadi cagub Jakarta mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan keinginan dirinya.

Dia mengatakan, hanya mendapat kepercayaan dari keluarga besar Partai Golkar.

Jusuf mengatakan, bahwa dirinya menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato.

Menurut dia, menjadi cawagub ini merupakan salah satu jalan yang mulai untuk mengabdikan diri ke masayrakat.

"Lebih sreg jadi rakyat biasa kalau ditanya," kata Jusuf Hamka.

Pengusaha Jusuf Hamka mengaku bakal mengajukan gugatan class action hingga melapor ke KPK terkait persoalan utang negara yang tak kunjung dibayar.

Hal itu disampaikan Jusuf usai menemui eks Menko Polhukam Mahfud Md di kediamannya, pada Sabtu (13/7). Ia bahkan mengaku telah menunjuk pengacara Hamid Basyaid untuk mengajukan gugatan tersebut.

"Saya ingin coba melakukan class action, karena kalau warga punya utang kepada negara lalu tidak dibayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action, yang tidak dibayar, barang-barang negara disita," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Hamid menyebut kliennya juga tengah mempertimbangkan melaporkan tindakan negara yang tak kunjung membayarkan utang, ke KPK.

Menurutnya, tindakan negara tersebut masuk dalam kualifikasi negara lantaran menimbulkan bunga tambahan setiap bulannya jika tak kunjung membayar utang.

"Putusan pengadilan menyatakan kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Bayangkan kalau dari Rp500 miliar saja 2 persen itu artinya Rp10 miliar per bulan," ujarnya.

"Ke mana duit itu dan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana," imbuhnya.

Sebelumnya pada 2023, Jusuf menagih utang Rp800 miliar ke negara melalui Kementerian Keuangan. Ia mengungkap utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang saat krisis dilikuidasi.

Kendati demikian, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf Rabu, 7 Juni 2023.

Kemudian, Jusuf dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Mestinya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," kata Jusuf.

Mahfud saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam membela Jusuf. Menurutnya Kementerian Keuangan wajib membayar utang itu. Ia menyebut negara akan rugi dengan bunga yang terus bertambah jika utang tersebut tak dibayar.

"Saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar bunganya bertambah terus sesuai dengan putusan pengadilan dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja itu artinya tersendiri secara hukum," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Mahfud pun meminta Kemenkeu dan Jusuf Hamka duduk bersama membicarakan jumlah uang yang mesti dibayarkan. Menurutnya, kedua pihak bisa saling mengajukan usul hingga mencapai kesepakatan.