Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis jalan tol pada beberapa tahun terakhir telah menarik sejumlah konglomerat. Selain membantu pemerintah menyediakan infrastruktur, masuknya konglomerat di jalan tol tidak lepas dari return yang menjanjikan dari bisnis jalan bebas hambatan.

Bisnis mencatat pada tahun ini terdapat sejumlah konglomerat dan konglomerasi yang masuk atau mempertebal portofolio bisnis jalan tol seperti Anthony Salim, Aguan alias Sugianto Kusuma dan Susilo Wonowidjojo, pemilik Gudang Garam.

Mulai hari ini, Minggu (22/9) pukul 00.00 WIB, tarif Tol Dalam Kota Jakarta resmi mengalami kenaikan. Tarif tol naik di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 1.500 dari tarif sebelumnya.

Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Djoko Sapto, menyebut kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jalan tol.

"Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dan memberikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi pengguna jalan tol. CMNP berkomitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, dengan menjaga kondisi jalan dan melakukan pemeliharaan rutin,” kata Djoko dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (22/9).

Djoko mengatakan, Tol Dalam Kota Jakarta telah menjadi jalur alternatif menuju dan dari pusat perkantoran dan pusat hiburan, serta berfungsi sebagai jalur logistik yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta.

Kenaikan tarif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, dengan perubahan pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur soal evaluasi dan penyesuaian dilakukan setiap dua tahun berdasarkan inflasi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Djoko menyebut, untuk memenuhi SPM yang sudah ditetapkan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), CMNP melakukan berbagai kegiatan pemeliharaan rutin.

“Pemeliharaan yang meliputi kekesatan dan ketidakrataan permukaan jalan, serta melakukan scraping dan filling aspal, perbaikan expansion joint, patching aspal untuk menutup lubang, overlay laston untuk mengatasi rutting, dan penggunaan sealant untuk retakan pada jalur utama,” ungkapnya..

Dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna tol, saat ini Tol Dalam Kota Jakarta juga telah menggunakan teknologi digital dalam pemantauan dan pengelolaan kondisi lalu lintas terkini.

“Sistem ini mencakup 90 unit CCTV yang beroperasi 24 jam untuk memantau kondisi jalan secara real time. Selain itu, CMNP mengoperasikan 32 armada yang berfungsi memastikan kesiapan dan kelancaran operasional Jalan Tol, serta rutin melakukan peremajaan terhadap teknologi dan armada tersebut,” jelasnya.

Selain itu, kenaikan tarif ini disebut perlu dilakukan untuk kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sesuai rencana bisnis, membangun dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol.

Berikut rincian tarif terbaru Tol Dalam Kota Jakarta setelah kenaikan:

- Golongan I: Rp 11.000 (sebelumnya Rp 10.500)

- Golongan II: Rp 16.500 (sebelumnya Rp 15.500)

- Golongan III: Rp 16.500 (sebelumnya Rp 15.500)

- Golongan IV: Rp 19.000 (sebelumnya Rp 17.500)

- Golongan V: Rp 19.000 (sebelumnya Rp 17.500)

JAKARTA, investor.id – Emiten jalan tol milik Jusuf Hamka alias Babah Alun, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) meraih fasilitas pembiayaan syariah senilai Rp 4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Fasilitas tersebut akan CMNP gunakan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Ruas Ancol Timur-Pluit (Elevated) atau yang lebih dikenal dengan Harbour Road II.

Manajemen CMNP melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah (MMq) dengan SMI pada Jumat (9/8/2024).

Fasilitas pembiayaan ini terdiri dari dua tranche. Tranche I, dengan limit maksimum Rp 2 triliun, diberikan secara bilateral dan dengan komitmen penuh dari SMI. Sementara Tranche II, dengan limit serupa, diberikan secara best effort basis. Secara total, fasilitas pembiayaan ini memiliki jangka waktu hingga 10 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Selain itu, Tranche I memiliki masa penarikan dana selama 36 bulan sejak perjanjian pembiayaan ditandatangani, sedangkan Tranche II akan aktif setelah Tranche I efektif dan berakhir pada masa penarikan Tranche I.

Untuk menjamin fasilitas pembiayaan ini, CMNP menyerahkan beberapa aset penting sebagai agunan, termasuk hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan PPJT tahun 2020, seluruh pendapatan dari operasional jalan tol, dana dalam rekening penampungan (escrow account), serta klaim atas asuransi dan bank garansi yang relevan selama masa konstruksi.

Dengan fasilitas pembiayaan syariah yang besar ini, CMNP semakin mantap melanjutkan proyek strategisnya, membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur transportasi di ibu kota.

Harapan tinggi itu bertumpu pada proyek Jalan Tol Ancol Timur-Pluit, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di Jakarta, sekaligus menjadi salah satu tol elevated terpanjang di Asia Tenggara.

Menilik laporan keuangannya, pada semester pertama 2024, CMNP sukses mengantongi laba bersih sebesar Rp 576,29 miliar, jumlah tersebut meningkat 16,75% secara tahunan. Peningkatan laba diraih saat pendapatan justru melemah 46,64% menjadi Rp 1,68 triliun.

Penurunan pendapatan CMNP terutama disebabkan penurunan kontribusi dari beberapa segmen bisnis utama perseroan. Pendapatan terbesar berasal dari Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (JIUT) sebesar Rp 577,51 miliar. Sektor konstruksi penyelenggaraan tol menyumbang Rp 289,86 miliar, sementara Tol Depok-Antasari dan Tol Ruas Cileunyi-Sumedang Dawuan masing-masing berkontribusi Rp 206,27 miliar dan Rp 204,49 miliar.

CMNP berhasil menekan beban pokok pendapatan secara signifikan, dari Rp 2,33 triliun di semester I 2023 menjadi Rp 743,38 miliar di periode yang sama tahun ini. Pengurangan beban ini membantu CMNP meningkatkan laba bruto menjadi Rp 942,25 miliar, naik 14,26% YoY dari Rp 824,60 miliar.

Pada akhir Juni 2024, total aset CMNP mencapai Rp 21,78 triliun, sedikit naik dari Rp 21,57 triliun pada akhir Desember 2023. Di sisi lain, liabilitas perusahaan turun menjadi Rp 8,22 triliun, dari sebelumnya Rp 8,56 triliun pada akhir tahun lalu. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menyampaikan pengumuman pemberian fasilitas pembiayaan syariah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan maksimum limit pembiayaan sebesar Rp 4 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip kumparan pada Selasa (13/8), seluruh dana ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol di kawasan Ancol.

"Pemberian fasilitas pembiayaan syariah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk pembiayaan pengembangan Jalan Tol Ruas Ancol Timur-Pluit (Elevated)/Harbour Road II," tulis manajemen perseroan.

Nilai fasilitas pembiayaan tersebut terdiri dari Tranche I yaitu limit pembiayaan secara bilateral dan full commitment basis maksimum senilai Rp 2 triliun. Sementara Tranche II (Accordion) dibentuk atau diberikan secara best effort basis maksimum senilai Rp 2 triliun.

Emiten jalan tol milik pengusaha Jusuf Hamka ini memiliki tenor 10 tahun lewat fasilitas pembiayaan dari SMI.

Adapun periode ketersediaan dana untuk Tranche I adalah 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Sementara Tranche II adalah sejak berakhirnya masa penarikan Tranche I.

Ada empat agunan yang diajukan CMNP sebagai jaminan pembiayaan. Pertama, hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan PPJT tahun 2020. Kedua, seluruh pendapatan jalan tol dan usaha lain yang berhubungan dengan pengusahaan jalan tol.

Ketiga, dana dalam rekening penampungan atau escrow account. Escrow adalah konsep hukum yang menggambarkan perjanjian keuangan dimana suatu aset atau uang dipegang oleh pihak ketiga atas nama dua pihak lain yang sedang dalam proses menyelesaikan suatu transaksi.

Keempat tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, dan klaim bank garansi.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) mulai melakukan pembangunan Jalan Tol Harbour Road II.

Corporate Communication CMNP Madeline menyampaikan, lokasi pembangunan dilakukan di Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya, mulai dari Simpang Jalan R.E. Martadinata-Jalan Sunter Permai Raya hingga Jalan Lodan Raya di depan Universitas Bunda Mulia.

Seiring dengan adanya pembangunan tersebut, CMNP bersama kontraktor pelaksana dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan skema rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi guna mendukung pembangunan Harbour Road Stage 2B.

“Uji coba rekayasa lalu lintas dilangsungkan pada 10-16 Agustus 2024,” ujar Madeline dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (11/8/2024).

Madeline menyebut, CMNP bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) selaku kontraktor pelaksana pembangunan Jalan Tol Harbour Road II berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan selama proses konstruksi berlangsung. Ini termasuk pemasangan rambu-rambu dan marka jalan yang jelas.

Perseroan mengharapkan, pengguna jalan dapat mematuhi dan memerhatikan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan, serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk dari petugas lapangan di sekitar proyek.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama pelaksanaan pekerjaan ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan Tol Layang Harbour Road II sudah dimulai sejak 4 Oktober 2019 dan semula ditargetkan rampung pada 2022. Kendati begitu, pembangunan proyek hingga saat ini terpantau masih dalam tahap konstruksi.

Terbaru, proyek yang bakal menghubungkan wilayah Ancol Timur dengan Pluit, dengan panjang sekitar 9,6 kilometer itu ditargetkan rampung pada 2025.

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Harbour Road II akan terintegrasi dengan Akses Tanjung Priok (ATP) dan Tol Ir Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan optimisme tersebut muncul usai perusahaan CMNP mendapat suntikan kredit sebesar Rp600 miliar.

“Jalan Tol Harbour road II optimis 2025 bakal selesai, itu struktur banyaknya,” kata Hedy saat ditemui di Gerbang Tol Limo, dikutip Senin (9/1/2024).

Berikut skema rekayasa lalu lintas di Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya:

• Segmen pekerjaan dari Stasiun Ancol hingga Simpang Jalan Gunung Sahari-Jalan R.E. Martadinata

• Jalan R.E. Martadinata sisi Selatan akan digunakan untuk pekerjaan

• Jalan R.E. Martadinata yang sebelumnya memiliki 4 lajur dan 2 arah, akan dipersempit menjadi 2 lajur dan 2 arah

• Kendaraan besar dari arah Barat menuju Timur dapat menggunakan 1 lajur Jalan R.E. Martadinata, sementara kendaraan kecil dapat melalui Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya

• Kendaraan besar dan kecil dari arah Timur menuju Barat hanya dapat menggunakan 1 lajur Jalan R.E. Martadinata

• Kendaraan besar disarankan menghindari Jalan R.E. Martadinata dan menggunakan Jalan Tol (Gerbang Tol Jembatan 2, Gedong Panjang 2, dan Kebon Bawang) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas

• Kendaraan kecil dari arah Timur menuju Selatan dapat menggunakan Jalan Danau Sunter Barat-Jalan Griya Utama -Jalan Benyamin Suaeb sebagai alternatif

Perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) memulai pembangunan Jalan Tol Harbour II (elevated). Tol ini menghubungkan wilayah Ancol Timur dengan Pluit.

Corporate Communication CMNP, Madeline, mengatakan lokasi pembangunan terletak di Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lodan Raya, mulai dari Simpang Jalan R.E. Martadinata-Jalan Sunter Permai Raya (perlintasan sebidang rel kereta api) hingga Jalan Lodan Raya di depan Universitas Bunda Mulia.

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan selama proses konstruksi berlangsung. Misalnya dengan memasang rambu-rambu dan marka jalan yang jelas.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama pelaksanaan pekerjaan ini," kata Madeline dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (11/8).

CMNP berharap pengguna jalan dapat mematuhi dan memperhatikan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk dari petugas lapangan.

Lebih lanjut, CMNP bersama dengan PT Wijaya Karya selaku kontraktor dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi. Berikut rinciannya:

1. Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas:

2. Skema Rekayasa Lalu Lintas:

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Joseph Alun alias Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang kepada dirinya sebesar Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Jusuf mengatakan rencananya menagih utang itu dalam rangka mencari keadilan. Dia menyebut tak berniat untuk hanya sekadar mencari perhatian publik.

“Saya tidak mencuri rame, saya sedang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan bukan buat saya, kalau bisa berhasil keadilan ini buat orang yang mempunyai piutang terhadap negara,” kata Jusuf pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Rencana gugatan class action itu juga Jusuf sampaikan ke eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pada Sabtu pagi kemarin, Jusuf didampingi pengacaranya, Hamid Basyaid, mengunjungi kediaman Mahfud di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam persamuhan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf Jusuf mengatakan dirinya minta rekomendasi kepada Mahfud soal langkah hukum yang akan diambil. Dia menyebut gugatan itu dilatarbelakangi oleh surat Mahfud Md saat masih menjabat Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf.

Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pada 2004 sebelumnya, pihak CMNP mengajukan gugatan. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah sebagai pihak bersalah pada 2010. Pemerintah juga diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Besarannya mencapai Rp 78.843.577.534,20 plus bunga.

Namun lima tahun berselang, pemerintah tak juga melaksanakan isi putusan tersebut. Pada 2015, CMNP kembali mengajukan permohonan teguran atau peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jaksel kemudian menegur kepada Pemerintah agar melaksanakan isi putusan pada 2010. Saat itu CMNP menagih pembayaran kepada Kemenkeu menjadi sebesar Rp 389,86 miliar.

Jumlah utang pemerintah pun membengkak jadi Rp 800 miliar pada 2020. Ketika itu, Jusuf telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada 2019 hingga 2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Jusuf Hamka lantas bersuara untuk menagih utang pemerintah lantaran proses verifikasi sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia.

Diminta keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar.

“Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan.

Hamid menilai pemerintah yang tak membayar utang kepada Jusuf termasuk merugikan negara karena beban bunga. Kait-kelindan ini, kata Hamid, tergolong dalam tindak pidana.

"Putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, 2 persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Ke mana duit itu? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamkan terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Joseph Alun alias Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang kepada dirinya sebesar Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Jusuf mengatakan rencananya menagih utang itu dalam rangka mencari keadilan. Dia menyebut tak berniat untuk hanya sekadar mencari perhatian publik.

“Saya tidak mencuri rame, saya sedang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan bukan buat saya, kalau bisa berhasil keadilan ini buat orang yang mempunyai piutang terhadap negara,” kata Jusuf pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Rencana gugatan class action itu juga Jusuf sampaikan ke eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pada Sabtu pagi kemarin, Jusuf didampingi pengacaranya, Hamid Basyaid, mengunjungi kediaman Mahfud di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam persamuhan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf Jusuf mengatakan dirinya minta rekomendasi kepada Mahfud soal langkah hukum yang akan diambil. Dia menyebut gugatan itu dilatarbelakangi oleh surat Mahfud Md saat masih menjabat Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf.

Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pada 2004 sebelumnya, pihak CMNP mengajukan gugatan. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah sebagai pihak bersalah pada 2010. Pemerintah juga diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Besarannya mencapai Rp 78.843.577.534,20 plus bunga.

Namun lima tahun berselang, pemerintah tak juga melaksanakan isi putusan tersebut. Pada 2015, CMNP kembali mengajukan permohonan teguran atau peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jaksel kemudian menegur kepada Pemerintah agar melaksanakan isi putusan pada 2010. Saat itu CMNP menagih pembayaran kepada Kemenkeu menjadi sebesar Rp 389,86 miliar.

Jumlah utang pemerintah pun membengkak jadi Rp 800 miliar pada 2020. Ketika itu, Jusuf telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada 2019 hingga 2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Jusuf Hamka lantas bersuara untuk menagih utang pemerintah lantaran proses verifikasi sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia.

Diminta keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar.

“Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan.

Hamid menilai pemerintah yang tak membayar utang kepada Jusuf termasuk merugikan negara karena beban bunga. Kait-kelindan ini, kata Hamid, tergolong dalam tindak pidana.

"Putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, 2 persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Ke mana duit itu? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamkan terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun berencana menagih utang kepada pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Pada Sabtu pekan lalu, Jusuf Hamka didampingi pengacaranya, Hamid Basyaid, menyambangi kediaman eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, untuk berdiskusi atas rencananya itu.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli kemarin, pria dengan nama asli Joseph Alun ini berharap di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini masalah utang-piutangnya dengan negara bisa selesai. Kalau belum dibayar, kata Jusuf, dirinya akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kalau sudah menjabat, tapi utang saya belum dibayar, saya coba minta Pak Prabowo. 'Pak Prabowo. saya punya kasus belum selesai, negara punya kewajiban. Kalau itu memang hak kami, bisa tidak Bapak memberi arahakan ke kami, harus ke mana?' Ke Kementerian Keuangan sudah, kepada Tuhan aja yang belum,” kata Jusuf.

Sementara itu, Jusuf bercerita dirinya pernah juga pernah bertemu Prabowo pada tahun lalu. Dia tak menyebut jelas pertemuan itu berlangsung di mana. Namun, kata Jusuf, ketika itu Prabowo bertanya kepada dirinya ihwal kasus utang-piutangnya dengan negara.

Usai menceritakan masalah utang negara kepada dirinya, Jusuf menyebut Prabowo meminta dirinya untuk bersabar. “Ketemu Pak Prabowo tahun lalu, waktu ramai-ramai ketemu saya. Nanya masalahnya apa, saya ceritakan. 'Sabar, sabar',” kata dia.

Dalam persamuhan sekitar 90 menit itu Jusuf membahas utang pemerintah ke dirinya sebesar Rp 800 miliar yang belum rampung. Utang itu menyangkut deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter 1998.

Dalam pertemuan itu, Jusuf mengaku disuguhi kue komplet dengan air minum yang menyapu tenggorokannya. Terlalu banyak minum, Jusuf bergurau hingga dua kali buang air kecil di kamar kecil rumah Mahfud.

Kepada Mahfud, Jusuf mengatakan dirinya minta rekomendasi sekaligus ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara. Dia menyebut gugatan itu dilatarbelakangi oleh surat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf. Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang hingga Juni 2024.

“Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pada 2004 sebelumnya, CMNP mengajukan gugatan. Mahkamah Agung memutuskan pemerintah sebagai pihak bersalah pada 2010. Pemerintah juga diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Besarannya mencapai Rp 78.843.577.534,20 plus bunga.

Namun lima tahun berselang, pemerintah tak juga melaksanakan isi putusan tersebut. Pada 2015, CMNP kembali mengajukan permohonan teguran atau peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Jaksel kemudian menegur kepada Pemerintah agar melaksanakan isi putusan pada 2010. Saat itu CMNP menagih pembayaran kepada Kemenkeu menjadi sebesar Rp 389,86 miliar.

Jumlah utang pemerintah pun membengkak jadi Rp 800 miliar pada 2020. Ketika itu, Jusuf telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada 2019 hingga 2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Jusuf Hamka lantas bersuara untuk menagih utang pemerintah lantaran proses verifikasi sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia.

Sementara itu, Jusuf membantah apabila langkah hukum ini hanya untuk mencari perhatian masyarakat. Dia menyebut langkah menagih utang ke negara ini merupakan upaya mencari keadilan.

“Saya tidak mencuri rame, saya sedang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan bukan buat saya, kalau bisa berhasil keadilan ini buat orang yang mempunyai piutang terhadap negara,” kata Jusuf Hamka.

TEMPO.CO, Jakarta -Pengusaha Jusuf Hamka menyambangi kediaman mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi, 13 Juli 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf mengaku berdiskusi dan meminta rekomendasi kepada Mahfud atas utang-piutang negara terhadap dirinya yang belum rampung.

Kepada Mahfud, Jusuf mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara. Dia menyebut latar belakang gugatan itu adalah surat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf. Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Jusuf berencana menagih utang Rp 800 miliar ke pemerintah. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter 1998. PT Citra Marga Nusaphala Persada merupakan perusahaan bisnis jalan tol.

Jusuf bercerita dalam pertemuan itu Mahfud Md mengaku bertanya kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas utang-piutang ini. Menurut Jusuf, Mahfud saat itu berujar fenomena tarik-ulur bos jalan tol dengan negara itu termasuk korupsi dan bisa dipidana. “Pak Mahfud pernah menanyakan ke salah satu pimpinan KPK, Pak bagaimana kalau ceritanya seperti ini, itu korupsi, memperkaya orang lain, merugikan negara, unsur korupsi,” kata Jusuf.

Oleh karena itu, Jusuf bersama penasihat hukumnya, Hamid Basyaid, berencana akan melancarkan gugatan class action atas kasus ini. Gugatan ini merupakan jenis gugatan perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. “Itu kenapa saya mau gugat class action. Itu juga melanggar HAM, itu hak asasi kami,” kata dia.

Selain itu, Jusuf menyebut Mahfud Md juga memberikan keterangan kalau peristiwa utang-piutang dirinya dengan negara ini merupakan bentuk tindak pidana. Salah satu celahnya, kata dia, negara menghalangi hak warga negara sehingga merugikan negara sendiri. “Dia bisa dipidana. Keputusan hukum saja tidak ditaati. Sudah ada kompromi, tau-tau dibatalkan juga,” kata dia.

Jusuf menilai fenomena ini terjadi lantaran tak ada kesetaraan negara dan warga dalam sengketa utang-piutang. Dia menyebut peristiwa yang sering terjadi bahwa negara bisa merampas harta milik warga apabila tak bisa bayar hutang, tapi warga ke negara tak demikian.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia. Oleh karena itu, Jusuf menyebut gugatan class action ini bertujuan untuk menyetarakan posisi negara dan warga dalam sengketa utang-piutang.

Dalam keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar. “Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan. “Jadi kita mau uji judicial review (JR) bahwa jika negara berhutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," kata Hamid.

TEMPO.CO, Jakarta -Pengusaha Jusuf Hamka menyambangi kediaman mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi, 13 Juli 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf mengaku berdiskusi dan meminta rekomendasi kepada Mahfud atas utang-piutang negara terhadap dirinya yang belum rampung.

Kepada Mahfud, Jusuf mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara. Dia menyebut latar belakang gugatan itu adalah surat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf. Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Jusuf berencana menagih utang Rp 800 miliar ke pemerintah. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter 1998. PT Citra Marga Nusaphala Persada merupakan perusahaan bisnis jalan tol.

Jusuf bercerita dalam pertemuan itu Mahfud Md mengaku bertanya kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas utang-piutang ini. Menurut Jusuf, Mahfud saat itu berujar fenomena tarik-ulur bos jalan tol dengan negara itu termasuk korupsi dan bisa dipidana. “Pak Mahfud pernah menanyakan ke salah satu pimpinan KPK, Pak bagaimana kalau ceritanya seperti ini, itu korupsi, memperkaya orang lain, merugikan negara, unsur korupsi,” kata Jusuf.

Oleh karena itu, Jusuf bersama penasihat hukumnya, Hamid Basyaid, berencana akan melancarkan gugatan class action atas kasus ini. Gugatan ini merupakan jenis gugatan perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. “Itu kenapa saya mau gugat class action. Itu juga melanggar HAM, itu hak asasi kami,” kata dia.

Selain itu, Jusuf menyebut Mahfud Md juga memberikan keterangan kalau peristiwa utang-piutang dirinya dengan negara ini merupakan bentuk tindak pidana. Salah satu celahnya, kata dia, negara menghalangi hak warga negara sehingga merugikan negara sendiri. “Dia bisa dipidana. Keputusan hukum saja tidak ditaati. Sudah ada kompromi, tau-tau dibatalkan juga,” kata dia.

Jusuf menilai fenomena ini terjadi lantaran tak ada kesetaraan negara dan warga dalam sengketa utang-piutang. Dia menyebut peristiwa yang sering terjadi bahwa negara bisa merampas harta milik warga apabila tak bisa bayar hutang, tapi warga ke negara tak demikian.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia. Oleh karena itu, Jusuf menyebut gugatan class action ini bertujuan untuk menyetarakan posisi negara dan warga dalam sengketa utang-piutang.

Dalam keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar. “Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan. “Jadi kita mau uji judicial review (JR) bahwa jika negara berhutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," kata Hamid.

Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka bertemu dengan Mahfud MD di rumah Patra Kuningan No.15, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7). Kader Partai Golkar itu tak kunjung menerima pembayaran utang dari pemerintah.

Dari pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengaku ingin meminta nasihat dan mengkonfirmasi surat dari Kementerian Keuangan. Namun demikian, Mahfud MD tidak lagi menduduki posisi menteri sehingga tidak berhak berkomentar.

“Saya bilang 'Pak saya akan sabar menanti kok karena ini kewajiban negara kepada kami dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini', ini yang saya tanya ke pak Mahfud,” ujar Jusuf Hamka, Sabtu (13/7).

“Dia bilang, ‘saya sudah tidak di kabinet. Saya tidak berhak mengomentari’,” tambahnya.

Jusuf pun meminta pemerintah membayar utang dengan denda 2 persen setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkrah sebelumnya. Menurutnya, pemerintah selalu bergerak cepat kalau terkait urusan pengemplang pajak.

“Negara mempunyai kewajiban kepada warga negara itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara tentunya akan tidak baik buat negara,” katanya.

“Dan ini denda ini berjalan 2 persen setiap bulan, jadi sehingga utangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar,” sambung Jusuf Hamka.

Jusuf Hamka menunjuk Hamid Basyaib sebagai pengacara dari firma hukum yang berlokasi di Jakarta Selatan. Mereka juga hendak membuat gugatan kelompok atau class action untuk aset negara yang tidak boleh disita.

Ia menepis utang perusahaannya terkait dengan obrolan bersama presiden terpilih Prabowo Subianto. Jusuf Hamka akan melaporkan isu penundaan bayar utang kepada KPK.

“Iya mau ke KPK juga. Karena ada info dari KPK bahwa itu sudah, sudah memenuhi kualifikasi merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia berutang, misalnya dengan kasus Pak Jusuf Hamka dia berutang, lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2 persen,” tutur Hamid selaku pengacara Jusuf Hamka.

Dalam surat perjanjian antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan Kemenkeu berjudul Amandemen Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum, tergugat membayar denda 2 persen setiap bulan dari seluruh dana terhitung sejak Bank Yama dibekukan.

Sebelumnya, Jusuf Hamka menuturkan angka Rp 78 miliar jauh dari angka negosiasi awal sebesar Rp 400 miliar. Bahkan, angka itu jauh lebih kecil ketimbang putusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 179 miliar.

Jusuf bilang persoalan piutangnya itu sudah didengar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap piutang tersebut bisa dibayar di pemerintahan yang baru nanti.