Tampaknya kasus pertukaran kripto FTX semakin memanas setelah mereka menggugat Crypto.com untuk memulihkan dana sebesar lebih dari US$11 juta yang terkait dengan Alameda Research. 

Gugatan ini mengklaim bahwa akun tersebut dibuka atas nama Ka Yu Tin, yang dikenal juga sebagai Nicole Tin, namun dikendalikan oleh Alameda. 

“Akun Alameda awalnya dibuka atas nama Ka Yu Tin (juga dikenal sebagai Nicole Tin) menggunakan alamat email gbhl@genesisblockhk.com, tetapi Akun Alameda tersebut pada setiap saat yang relevan didanai, dikendalikan, dan digunakan semata-mata untuk kepentingan Alameda,” jelas pihak FTX pada dokumen tersebut, Kamis (07/11/2024). 

Sementara itu, Crypto.com menolak untuk menyerahkan dana tersebut kepada FTX, menyebabkan kasus ini semakin rumit. Kasus hukum ini melibatkan upaya pertukaran kripto FTX untuk memulihkan dana yang mereka klaim sebagai milik kreditor mereka.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Kepailitan Delaware ini menyatakan bahwa Crypto.com, melalui afiliasi-afiliasinya, telah menahan dana di akun Alameda meskipun pengajuan kebangkrutan oleh FTX telah diajukan. 

Menurut dokumen pengadilan, akun tersebut awalnya dibuka oleh Alameda dengan menggunakan nama karyawan atau perusahaan cangkang untuk menjaga kerahasiaan kegiatan perdagangan mereka.

Mantan Bos Alameda Mulai Jalani Hukuman Terkait Kasus FTX

Pada kasus FTX, pihak mereka sebelumnya menyatakan bahwa sejak diajukannya kebangkrutan, akun ini telah dibekukan oleh Crypto.com. 

Namun, kendati dokumen pengadilan yang mengesahkan hak atas aset tersebut telah diberikan, pihak Crypto.com belum memberikan respons positif untuk melepas dana tersebut. 

“Crypto.com telah menolak untuk bekerja sama dengan permintaan Para Debitur dan terus secara tidak sah menahan properti Para Debitur,”​ sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut.

Dokumen ini juga menyebutkan bahwa penahanan aset ini memperburuk upaya pemulihan dana yang dilakukan oleh pertukaran kripto FTX dari berbagai bursa lain yang memiliki dana milik perusahaan.

Selain itu, perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Sam Bankman-Fried ini juga berupaya untuk memperbesar leverage dengan juga mengajukan klaim terhadap perusahaan induk Crypto.com, yaitu Foris MT dan Iron Block. 

Foris MT dan Iron Block, yang keduanya merupakan afiliasi Crypto.com, diketahui telah mengajukan klaim senilai US$18,4 juta dan US$237.800 terhadap FTX terkait aset yang ditahan sebelum kebangkrutan FTX. 

“Bukti klaim Foris MT dan Iron Block keduanya diajukan oleh pengacara yang sama, dan berdasarkan informasi dan keyakinan, Crypto.com memelihara dan mengendalikan kedua akun FTX.com tersebut,” ungkap pihak FTX pada gugatan tersebut. 

Pihak pertukaran kripto FTX berpendapat bahwa klaim yang diajukan oleh Foris MT dan Iron Block harus ditangguhkan hingga Crypto.com melepaskan aset yang dipersengketakan.

Kasus ini merupakan bagian dari upaya luas FTX untuk memulihkan dana dari berbagai bursa kripto, termasuk Upbit. Dengan menggunakan jalur hukum, mereka berharap bahwa pengadilan akan memerintahkan Crypto.com untuk menyerahkan aset yang berada dalam kendali mereka. 

Sementara itu, Crypto.com belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim tersebut, dan belum ada indikasi apakah perusahaan tersebut akan memenuhi permintaan pengembalian dana FTX atau melanjutkan perlawanan hukum.

Dalam dokumen pengadilan, pertukaran kripto FTX mengutip Undang-Undang Kepailitan AS, Pasal 542, yang mengharuskan pihak ketiga yang memiliki aset milik debitur untuk mengembalikan aset tersebut kepada debitur jika diminta. 

Mereka juga menyebutkan bahwa Crypto.com sebagai pihak ketiga dalam kasus ini telah mengabaikan komunikasi dan surat resmi dari pengacara FTX yang meminta penyelesaian secara damai.

Seiring dengan berjalannya kasus ini, hubungan antara kasus FTX dan Crypto.com tampaknya akan terus memanas. Kedua perusahaan besar ini kini terlibat dalam pertarungan hukum yang mempengaruhi kredibilitas masing-masing di mata investor. [dp]

Menurut laporan CNBC, Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research yang juga saksi kunci dalam persidangan kasus FTX, resmi memulai hukuman pejara dengan keamanan rendah di Connecticut pada 7 November 2024 waktu setempat. 

Hukuman penjara selama dua tahun ini adalah hasil dari peran Ellison dalam skandal besar yang mengguncang industri kripto, di mana ia diperintahkan menyerahkan aset senilai US$11 miliar yang didapatkan melalui penipuan. 

Ellison, yang sempat menjalin hubungan dengan Sam Bankman-Fried, bekerja sama dengan jaksa dalam proses hukum dan mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi serta penipuan yang menyebabkan kehancuran bursa kripto FTX, yang dulunya bernilai hingga US$32 miliar sebelum mengalami kebangkrutan pada akhir 2022.

Meskipun pihak pembela Ellison meminta agar hukuman hanya berupa masa percobaan, Kaplan menegaskan bahwa hukuman penjara tetap diperlukan sebagai peringatan dan efek jera bagi para pelaku kejahatan penipuan kripto lainnya. 

Kaplan juga menyatakan bahwa meski Ellison menunjukkan penyesalan tulus dan bekerja sama secara kooperatif dengan para jaksa.

“Saya telah melihat banyak kolaborator selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat yang seperti Nona Ellison,” ungkapnya, Selasa (24/09/2024).

Ellison menjalankan Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan aset kripto yang menjadi ‘saudara’ dari bursa kripto FTX. Ia menerima sebagian besar dana pelanggan yang diselewengkan oleh Bankman-Fried, mencapai hingga US$8 miliar. 

Uang yang diambil dari akun pelanggan FTX ini digunakan oleh Alameda Research untuk mendanai operasional perdagangan berisiko tinggi dan berbagai keperluan lainnya. 

Dalam pengakuannya terkait dengan kasus FTX, Ellison menyatakan bahwa ia merasa sangat malu dan menyesal atas keterlibatannya, serta meminta maaf kepada para korban, hingga membuat suasana ruang sidang hening sejenak.

“Saat pembacaan vonisnya, Ellison membacakan pernyataan dengan suara gemetar sambil menangis sesekali, sambil meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia lukai dan mengaku sangat malu. Ia juga mengatakan bahwa ia menyesal karena tidak cukup berani untuk meninggalkan FTX dan Bankman-Fried,” menurut laporan tersebut.

Kasus FTX ini tak hanya menyeret Ellison, tetapi juga beberapa mantan eksekutif bursa kripto FTX lainnya. Salah satunya adalah Nishad Singh, mantan direktur teknik FTX, yang dijatuhi hukuman percobaan dengan pengawasan selama tiga tahun tanpa penahanan. 

Sementara itu, Sam Bankman-Fried, yang mendirikan bursa kripto FTX dan Alameda Research, akhirnya telah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024 sebelumnya setelah terbukti bersalah atas tujuh dakwaan kriminal, termasuk penipuan dan pencucian uang.

Menurut dakwaan sebelumnya, SBF juga diwajibkan untuk membayar denda karena secara sengaja memanfaatkan dana pelanggan tidak sebagai semestisnya.

“Sebagai akibat dari penipuan luar biasa yang dilakukannya, Bankman-Fried menghadapi hukuman 25 tahun penjara dan penyitaan lebih dari US$11 miliar,” jelas Jaksa Penuntut AS, Damian Williams, untuk Distrik Selatan New York, Kamis (28/03/2024).

SBF diketahui menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti investasi, kontribusi politik, dan pembelian aset mewah lainnya, sambil berusaha menyembunyikan penipuan tersebut melalui berbagai manipulasi.

Kasus FTX yang menyeret Ellison dan para eksekutifnya ini menggambarkan besarnya risiko dan kerentanan dalam industri kripto, terutama ketika dana pelanggan tidak dilindungi dengan baik. [dp]

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka-bukaan terkait kabar terbaru sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco.

Nusron mengatakan, sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk sengketa ini.

"Semua masalah ada perhatian khusus," kata Nusron, ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut menyangkut hal ini, Nusron enggan banyak bicara. Ia juga belum dapat memastikan apakah masalah ini juga diminta oleh Prabowo untuk segera dirampungkan.

"Ya kita tunggu saja nanti," ujarnya.

Nusron menjelaskan, masalah utama dari kasus Hotel Sultan ini ialah menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora. Ia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan kajian lanjutan usai putusan pengadilan ditetapkan.

"Kira-kira beginilah HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan. Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah.

Di sisi lain, pihak Indobuildco berpandangan bahwa HGB terkait seharusnya masih bisa diperpanjang. Hal tersebut merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021

Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sedang menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Pengamat Hardjuno Wiwoho menilai hal yang perlu diperhatikan dalam kasus Sritex adalah nasib buruh. Menurutnya, melindungi kesejahteraan ribuan pekerja yang terkena dampak adalah prioritas, dan sudah benar jika Presiden Prabowo menginstruksikan empat menterinya untuk mendampingi perusahaan tersebut.

"Dalam hal ini, keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (31/10/2024).

Hardjuno mengatakan di dalam proses restrukturisasi, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, bukan hanya Sritex. Banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari China.

"Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa," katanya.

Di sisi lain, Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul untuk menyelamatkan Sritex yang pailit. Meski begitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Hardjuno pun menilai langkah bail out sebaiknya dihindari. Sebab, proses pertanggungjawaban dana publik dalam bail out akan menjadi sangat rumit. Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru.

"Ini tidak hanya dapat memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk membayar utang, tetapi juga mengurangi beban langsung negara," katanya.

Selain itu, penting untuk memperkuat industri tekstil nasional agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan pada industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.

"Mengenai piutang bank-bank BUMN di PT Sritex, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang yang cukup besar dari Sritex ke sejumlah bank BUMN. Maka, penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana publik yang digunakan bank BUMN ini tidak hilang," katanya.

Solusi yang dapat dilakukan adalah, seperti yang diungkapkan oleh para Menteri kabinet Prabowo, penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi persyaratan kredit untuk mengurangi tekanan langsung pada arus kas Sritex.

Namun di sisi lain, jika restrukturisasi menyulitkan, penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN.

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis pada jumlah pemain industri lokal.

"Dengan pendekatan seperti ini, bank-bank BUMN dapat mengurangi risiko kerugian piutang secara bertahap, sembari tetap mendukung pemulihan ekonomi dalam sektor TPT yang penting bagi perekonomian nasional. Dukungan fiskal sangat penting untuk menyelamatkan industri tekstil tanah air," jelasnya.

Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex

[Gambas:Video 20detik]

Pailitnya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi sorotan publik dan pemerintah. Di sisi lain, kondisi tekstil dalam negeri memang sedang dalam tekanan.

Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menjelaskan, terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan.

Apa saja persoalan itu? Menurut Reni, salah satunya lantaran impor yang luar biasa usai COVID-19.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," sambung Reni.

Reni menjelaskan pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," tutur Reni.

Saksikan Live DetikPagi:

Kasus kematian mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana (84 tahun) dan istrinya, Sri Wulan Trisna (64), masih misteri. Polisi mengaku kesulitan mengusut tuntas kasus ini.

Hal ini lantaran pasangan lansia ini hanya tinggal berdua di dalam rumah sehingga informasi tentang aktivitas di rumah minim. Tidak ada CCTV di sekitar rumah dan minim CCTV di area tersebut.

"Sebenarnya karena minim informasi, karena yang berada di dalam rumah itu hanya berdua, dari CCTV tidak ada, sehingga kita maksimalkan bagaimana melakukan penyelidikan," kata Kapolsek Denpasar Selatan, Kompol Herson Djuanda, Selasa (22/10).

Polisi juga belum bisa memastikan benda tumpul yang menjadi salah satu faktor kematian keduanya. Polisi belum bisa memastikan mereka menjadi korban pembunuhan atau bunuh diri.

"Jadi dari hasil autopsi itu mengatakan lukanya ada akibat benda tumpul dan patah. Itu yang masih kita dalami," katanya.

Djuanda mengatakan sudah memeriksa sekitar 30 orang saksi dalam kasus ini, namun belum menemukan titik terang. Termasuk orang yang dicurigai.

"Kalau ada perkembangan dalam penyidikan pasti kami beritahukan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penemuan mayat ini bermula dari laporan warga dan menantu Ida Bagus Ardana ke Kepala Lingkungan Karya Darma Putu Gede Igar Bramandika, Kamis (8/8) pukul 18.35 WITA.

Menantu Ida Bagus Ardana mendapati rumah dalam keadaan tertutup dan bau menyengat. Mereka kemudian menghubungi babinsa membuka paksa rumah dan mencari keberadaan kedua lansia itu.

Ida Bagus Ardana ditemukan tergeletak di dekat pintu dapur, sedangkan Sri Wulan Trisna telentang di tempat tidur. Mereka diduga meninggal 3 sampai 5 hari sebelum ditemukan tewas.

Selain itu, Ida Bagus Ardana diduga tewas akibat kekerasan benda tumpul, sedangkan Sri Wulan kekerasan benda tumpul dengan pola luka mirip kasus pembekapan.

Seorang siswa di SMA di Tebet, Jakarta Selatan, berinisial A sempat mengalami koma usai berkelahi dengan kakak kelasnya berinisial M. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (8/10).

Kasus ini lalu dilaporkan ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa motif perkelahian ini dipicu masalah perempuan.

"Motifnya sama, kemarin berantem gara-gara perempuan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Saat ini, polisi telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Namun, belum ada tersangka terkait kasus ini.

Sebanyak 11 saksi telah dimintai keterangannya. Termasuk keluarga M.

"Ya, satu pelaku [pelaku pemukulan sejauh ini hanya M]. Sementara masih satu pelaku," ujar Gogo.

Kondisi A saat ini telah membaik usai sebelumnya sempat koma di ruang ICU. A juga sudah keluar dari masa kritis tersebut.

"Sudah mulai membaik [kondisi A]. Sudah sadar," sambungnya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan kasus ini bukan perundungan, melainkan perkelahian satu lawan satu.

"Dan kasus ini masih terus berjalan proses penyelidikannya ya. Karena pelakunya anak, mereka berkelahi. Jadi bukan bullying, berkelahi mereka satu lawan satu. Terduga pelaku ada satu orang," kata Ade Rahmat di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Sudirman, pelaku tindak asusila yang juga Ketua Yayasan pada salah satu panti asuhan di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, ternyata sering meminta para korban melakukan tindak pelecehan satu sama lain.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pelaku Sudirman memiliki kelainan seksual dengan suka sesama jenis. Di mana, selain ia melakukan tindak asusila pada para korban, ia juga kerap meminta korban melakukan tindak pelecehan satu sama lain.

"Dia (Sudirman) memiliki kelainan seksual sesama jenis, dan beberapa korban suka diminta melakukan tindakan pelecehan. Kami juga terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena ini terkait psikologis korban," katanya.

Hal ini juga diungkapkan Dean Desvi, pendamping korban Panti Asuhan Tangerang. Di mana, ia mendapatkan laporan dari para korban yang sudah melapor ke Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. Bila, mereka sering diminta untuk saling melecehkan satu sama lain.

"Saya tahu, mereka (korban) cerita sama saya, kalau suka dikumpulin, beberapa gitu, dalam satu ruangan suka diminta melakukan pelecehan," ujarnya.

Para korban pun juga menceritakan pada Dean terkait dengan kondisi fisiknya yang mengalami beberapa luka.

"Korban juga cerita ke saya, 'ibu di sini sakit, yang bagian ini sakit'. Di sana saya hampiri, saya ajak ngobrol, saya tanya pelan-pelan, untuk bagaimana mereka mau lapor ke polisi, karena mereka ini takut, bingung, psikologisnya juga terguncang, dan dari yang bercerita ini, akhirnya ada yang membuat laporan, yang pertama korban RK ini," ungkapnya.

Hingga saat ini, polisi pun masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut, terutama terkait dengan laporan para korban yang dimungkinkan bertambah. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota, turut membuka posko pengaduan bagi para korban di panti asuhan Tangerang.

Seorang pria berinisial S membunuh anaknya bernama Bambang Haryanto (38 tahun) di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Selasa (15/10). Korban dibunuh di dalam rumah orang Bambang.

Kasus pembunuhan ini diduga berawal saat korban yang tinggal di Demak mudik ke rumah orang tuanya tersebut. Kemudian terjadi cekcok antar keduanya. Setelahnya korban beristirahat tidur di dalam kamar. Diduga urusan warisan.

Kasubag Humas Polres Kudus AKP Antonius Purdiyanto, mengatakan pelaku saat itu diduga tengah emosi membunuh korban dengan linggis.

"Benar, ayah bunuh anak," kata Antonius kepada kumparan, Rabu (16/10).

"(Pakai) linggis," lanjutnya.

Pembunuhan ini diduga karena korban ingin harta warisan. Terkait hal itu, Antonius belum dapat memastikannya. Polisi masih menyelidiki hal itu.

"Itu masih kemungkinan, kita masih menyelidiki," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic menyebut pihaknya akan menggelar konferensi pers atas kasus itu pada Jumat (18/10). Dia juga belum mau berkomentar soal motif pembunuhan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya memberantas mafia tanah. Menurutnya sejumlah kasus berhasil diungkap selama 7-8 bulan dirinya menjabat Menteri ATR/BPN.

Secara keseluruhan ada 98 kasus mafia tanah yang masuk target operasi di tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 85 kasus sudah masuk tahap P19 dan P21 atau berkas perkara sudah lengkap setelah penyidikan tambahan.

"Secara keseluruhan terdapat 98 TO, Target Operasi, dan bertambah lagi 11 TO dari target sebelumnya, yaitu 87. Yang sudah masuk pada tahapan penetapan tersangka, P19 dan P21 sebanyak 85 TO. Jadi ini progres yang baik," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

AHY menambahkan,untuk kasus yang sudah masuk ke tahap P21 sudah mencapai 50 TO dengan jumlah tersangka 165 orang. Kasus itu mencakup 488 hektare tanah dengan potensi kerugian mencapai Rp 11,64 triliun.

"Dan khusus yang masuk pada tahap P21, berkas perkara sudah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang. Meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp 11.642.191.813.116. Ini juga sebuah progres yang sangat baik," bebernya.

Pada kesempatan itu ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas praktik mafia tanah. AHY juga meminta jajarannya agar melakukan jemput bola dan tidak hanya menunggu laporan masyarakat.

"Saya instruksikan kepada seluruh kepala kantor pertanahan, agar juga jemput bola. Jangan selalu menunggu, tetapi menjemput bila dan mengejar informasi. Jika memang ada keresahan masyarakat di suatu lokasi, daerah, datang. Dengarkan, catat, dan tindaklanjuti," tutupnya.

Simak Video: Menteri ATR/BPN AHY Nyatakan Siap Berantas Mafia Tanah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]