Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

(hal/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki akan menerima gaji ratusan juta.

Basuki dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

Lalu, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki? Dalam catatan detikcom, gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi.

Pada Pasal 2 Perpres tersebut disebutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 3.

Kemudian, disebutkan pada Pasal 4, komponen dan besaran hak keuangan serta fasilitas lain berupa dana operasional bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut.

"Fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5.

Dalam Lampiran Perpres ini tertulis, total penghasilan Kepala Otorita IKN sebesar Rp 172.718.840. Hak keuangan itu terdiri dari gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 648.840, tunjangan jabatan Rp 13.608.000, dan tunjangan kinerja Rp 153.422.000.

Sementara, total penghasilan Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 yang terdiri dari gaji pokok Rp 4.899.300, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 634.770, tunjangan jabatan Rp 11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp 138.079.800.

Selain itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapat fasilitas lainnya berupa dana operasional. Untuk Kepala Otorita IKN sebesar Rp 178.000.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN Rp 145.000.000.

Sebagai informasi, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan enam anggota lainnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/10/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Acara pelantikan dimulai dengan penampilan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Setelah itu, Presiden Prabowo memimpin sumpah janji yang diikuti oleh Wakil Ketua dan anggota DEN.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ungkap Prabowo, diikuti oleh para wakil ketua dan anggota DEN.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pelantikan, Mari Elka menuju meja penandatanganan berita acara, diikuti oleh Prabowo yang juga menandatangani dokumen tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (21/10/2024), Presiden Prabowo telah melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara.

Luhut, yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam pelantikan ini, Luhut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah susunan keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional:

• Ketua Dewan Ekonomi Nasional: Luhut Binsar Pandjaitan
• Wakil Ketua: Mari Elka Pangestu
• Anggota:
• Muhammad Chatib Basri
• Arief Anshory Yusuf
• Haryanto Adikoesoemo
• Heriyanto Irawan
• Septian Hario Seto
• Firman Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Iffa Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/10/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Adapun Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena pelanggaran etik.

Acara pelantikan dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Presiden Prabowo kemudian memimpin sumpah janji yang diikuti oleh Iffa Rosita.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pelantikan, Iffa Rosita menuju meja penandatanganan berita acara, yang diikuti oleh Presiden Prabowo yang turut menandatangani.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Anggota KPU RI Idham Holik, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Berikut adalah susunan komisioner KPU masa jabatan 2022-2027:

1. Ketua KPU: Mochammad Afifuddin
2. Anggota:
   • Betty Epsilon Idroos
   • Parsadaan Harahap
   • Yulianto Sudrajat
   • Idham Holik
   • August Mellaz
   • Iffa Rosita

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli diminta menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, siang ini, Selasa (29/10/2024).

"Diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain menko juga," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Saat dikonfirmasi bakal melakukan pembahasan mengenai nasib PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Yassierli tidak membantahnya. "Bisa jadi," katanya.

Yassierli juga mengaku membawa beberapa dokumen terkait PT Sritex. "Antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti," ungkapnya.

Yassierli juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang ingin menyelamatkan PT Sritex dari kebangkrutan.

"Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu. Dan kita sangat berharap bahwa yang selanjutya tidak terjadi," katanya.

Yassierli menjelaskan bahwa penyelamatan PT Sritex harus dilakukan secara lintas kementerian. Lintas kementerian itu yakni kementerian koordinator perekonomian, kementerian keuangan hingga kementerian BUMN. "Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian," tandasnya.

Jakarta -

Para menteri Kabinet Merah Putih mulai berangkat ke Magelang untuk melakukan pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Jajaran menteri ekonomi Presiden Prabowo Subianto juga nampak mulai berangkat ke Magelang.

Momen keberangkatan para menteri mulai terlihat dari unggahan para menteri di media sosialnya masing-masing. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia salah satunya, dalam unggahan Instagram Story di akun @bahlillahadalia dia mengunggah video dirinya berjalan ke pesawat dari ruang tunggu VVIP Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Bahlil nampak membawa ransel yang cukup besar. Dia mengenakan baju putih dan celana hitam. Nampak Bahlil berjaket saat berjalan ke pesawat dan bertopi berwarna.

Momen keberangkatan para menteri juga terlihat dari unggahan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana lewat story di akun @widi.wardhana. Widi mengunggah foto bersama di landasan udara saat mau naik pesawat Hercules.

Nampak di foto tersebut ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Wihaji, hingga Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Semua menteri yang memamerkan momen di Lanud Halim Perdanakusumah itu memiliki satu kesamaan. Semuanya kompak mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan juga bertopi biru.

Presiden Prabowo Subianto akan memboyong menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Agenda di Akmil tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap menteri kabinet agar bekerja sebagai tim.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

(kil/kil)

Jakarta -

Para menteri Kabinet Merah Putih mulai berangkat ke Magelang untuk melakukan pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Jajaran menteri ekonomi Presiden Prabowo Subianto juga nampak mulai berangkat ke Magelang.

Momen keberangkatan para menteri mulai terlihat dari unggahan para menteri di media sosialnya masing-masing. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia salah satunya, dalam unggahan Instagram Story di akun @bahlillahadalia dia mengunggah video dirinya berjalan ke pesawat dari ruang tunggu VVIP Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Bahlil nampak membawa ransel yang cukup besar. Dia mengenakan baju putih dan celana hitam. Nampak Bahlil berjaket saat berjalan ke pesawat dan bertopi berwarna.

Momen keberangkatan para menteri juga terlihat dari unggahan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana lewat story di akun @widi.wardhana. Widi mengunggah foto bersama di landasan udara saat mau naik pesawat Hercules.

Nampak di foto tersebut ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Wihaji, hingga Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Semua menteri yang memamerkan momen di Lanud Halim Perdanakusumah itu memiliki satu kesamaan. Semuanya kompak mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan juga bertopi biru.

Presiden Prabowo Subianto akan memboyong menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Agenda di Akmil tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap menteri kabinet agar bekerja sebagai tim.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

(kil/kil)

Jakarta -

Ribuan buruh hari ini menggelar massa aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10:00 WIB.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah unjuk rasa, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

(rrd/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan Kamis, 24 Oktober 2024. Aksi tersebut akan dilakukan di depan Istana Negara sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum bergerak menuju Istana Negara, massa akan terlebih dahulu berkumpul di Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) maupun di depan pintu Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas seberang Balai Kota Provinsi Jakarta. Ribuan buruh disebut akan ikut turun ke jalan menyuarakan kenaikan upah, dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menuntut kenaikan upah minimum tahun 2015 sebesar 8 - 10 persen dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” kata Ketua Umum Said Iqbal dalam keterangan resminya pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah buka suara terkait nasib Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK), Indah Anggoro Putri, UMP akan diketok pada tanggal 21 November mendatang.

“UMP tanggal 21 kan. Paling lambat ditetapkan oleh Gubernur tanggal 21 November,” ujar Indah ketika ditemui di Gedung Kemnaker, Selasa, 22 Oktober 2024.

Indah tidak bisa memastikan ada atau tidaknya kenaikan dari upah minimum tersebut. Menurutnya, besaran upah minimum nantinya akan bergantung pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan keluar pada tanggal 6 November. Data tersebut menyangkut soal pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang menjadi salah satu komponen perhitungan upah minimum.

“Kita lihat data dari BPS, akan tiba tanggal 6 November,” ujarnya.

Terkait dengan tuntutan kenaikan upah minimum, Indah menyebut hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang bersurat secara langsung ke Kemnaker untuk meminta kenaikan upah minimum. Permintaan tersebut, kata indah, selama ini hanya disampaikan di hadapan media. Namun ia menyebut, Dewan Pengupahan Nasional sudah ada permintaan untuk menaikkan komponen indeks tertentu atau alpha dalam metode perhitungan upah minimum.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan, Prabowo memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur di IKN diprioritaskan dalam kelengkapan sisi eksekutif dan legislatif tersebut. Barulah setelah fungsi kelembagaan negara itu terpenuhi, IKN bisa dikembangkan ke fungsi lainnya.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," ujarnya.

AHY juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

"Penekanan dari Bapak Presiden (Prabowo) adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," kata dia.

Di sisi lain, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," ujar AHY.

"Pertama juga budgetingnya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita Kawal dengan baik," sambungnya.

Lihat Video 'AHY Akan Berkantor di Gedung Kemenko Marves, Bekas Kantor Luhut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/kil)

Jakarta -

Luhut Binsar Pandjaitan masuk kabinet lagi. Setelah sejumlah tugas serta penunjukkan langsung oleh mantan Presiden Jokowi, kini ia ditugasi dua jabatan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, ia dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres Rika Kiswardani membacakan Keppres pengangkatan Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Sehari kemudian, ia kembali hadir ke Istana Negara. Pada Selasa (22/10) ia dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.

Lewat tangannya, Luhut yang juga menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) pertama dan terakhir itu telah melakukan sejumlah kebijakan yang berusaha untuk menjaga stabilitas sektor riil perekonomian Indonesia. Mengutip detikFinance, Luhut adalah inisiator pembentukan Satgas Hulu Migas. Hal ini dilakukan untuk merangsang iklim investasi hulu minyak dan gas yang dipandang kurang menarik bagi para penanam modal.

Oleh Luhut, Satgas Hulu Migas diarahkan untuk memotong sengkarut rantai regulasi investasi. Menurutnya, ini adalah salah satu faktor para investor enggan untuk bekerja sama.

"Investasi dalam bidang migas, kenapa lama? Di peraturan dipakai waktu dulu mencari migas gampang. Sekarang banyak migas besar itu dari laut, laut dalam. Peraturannya masih sama. Ya kan nggak bener itu. Ya itu kita perbaiki sekarang," ungkap Luhut dikutip dari detikFinance, Rabu (31/7/2024).

Pada masa Covid, Luhut pun pernah ditugasi Presiden Jokowi untuk menjadi komandan untuk penanganan virus Corona di Indonesia. Atas keberhasilannya, Luhut pun berlanjut sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Jawa hingga Bali. Tiga tahun kemudian, atas peran besar Luhut, ia dianugerahi Bintang Republik Indonesia.

Bentuk kepercayaan Presiden Jokowi kepada Luhut juga diperlihatkan dengan penunjukan untk melaksanakan berbagai tugas. Mulai dari Ketua Tim Pembangunan PLTN, Ketua Tim Pengarah Perkembangan Industri Gim, hingga Koordinator Sistem Digital Pemerintah. Apakah hal ini adalah alasan mengapa Luhut kembali muncul dalam jajaran menteri di Kabinet Era Prabowo? Ataukah Luhut membutuhkan waktu untuk tugas yang belum usai? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan membahas lebih dalam tentang peristiwa dibubarkannya debat perdana calon Wakil Bupati Bojonegoro. Diketahui, acara yang digelar pada Sabtu (19/10/2024) dibubarkan KPU. Penyebabnya, salah satu paslon dianggap berbuat ricuh dan menyalahi aturan debat. Bagaimana kronologinya? Apakah ada sanksi yang diberikan KPU kepada pihak yang dianggap menyalahi aturan? Ikuti laporan jurnalis detikJatim selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu pada akhir acara nanti, detikSore akan menghadirkan sosok inspiratif. Olehnya, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Hafizah tunanetra bernama Kayla Nur Syahwa viral lantaran dirinya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan Paus Fransiskus. Lantas bagaimana di usianya yang masih sangat muda bisa menghafal 30 juz Al-Qur'an? Apa metode menghafal yang ia gunakan? Temukan jawaban selengkapnya jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, Nggak Cuma Hore-hore.

(vys/vys)

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat negara pada Selasa (22/10).

Dipantau dari siaran live Kompas TV, Selasa (22/10) pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10.00 WIB.

Acara dimulai dengan pembacaaan keputusan Presiden RI 2024 tentang pengangkatan pejabat/kepala lembaga negara.

Setidaknya ada 28 pejabat yang dilantik hari ini. Mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Gubernur Lemhanas, hingga utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, staf khusus presiden dan sejumlah kepala badan yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk periode 2024-2029.

Berikut daftar pejabat negara yang dilantik hari ini:

Ketua Mahkamah Agung

1. Sunarto: Ketua Mahkamah Agung

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

1. Ace Hasan Syadzily: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

Penasihat Khusus Presiden

1. Wiranto: Penasihat Khusus Presdien bidang Politik dan keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan: Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurracman: Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Bambang PS Brodjonegoro: Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional
5. Purnomo Yusgiantoro: Penasihat Khusus Presiden bidang Energi
6. Muhadjir Effendy: Penasihat Khusus Presiden bidang Haji
7. Terawan Agus Putranto: Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan Nasional

Utusan Khusus Presiden

1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. Setiawan Ichlas: Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. Miftah Maulanan Habiburrahman: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
4. Raffi Farid Ahmad: Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. Ahmad Ridha Sabana: Utusan Khusus Presidden Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
6. Mari Elka Pangestu: Utusan Khusus Presiden bidang Perdagangan
7. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Staf Khusus Presiden

1. Yovie Widianto: Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

1. Aris Marsudiyanto: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

1. Muliaman D. Hadad: Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
2. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang: Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Badan Penyelenggara Haji

1. Moch Irfan Yusuf: Kepala Badan Penyelenggara Haji
2. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. Budiman Sudjatmiko: Kepala Badan percepatan Pengentasan Kemiskinan
2. Nanik Sudaryati Deyang: Wakil Kepala Badan percepatan Pengentasan Kemiskinan
3. Iwan Sumule: Wakil Kepala Badan percepatan Pengentasan Kemiskinan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1. Haikal Hassan: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Afriansyah Noor: Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Gizi Nasional

1. Lodewyk Pusung: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional