JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan atau Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi komoditas gula yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023.

Diketahui Tom Lembong sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka di kasus korupsi komoditas gula karena menyalahi Keputusan Mendag dan Menperin Nomor 257 Tahun 2004, bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah BUMN. Namun berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkannya, impor gula malah dilakukan oleh PT AP.

Lantas berapakah gaji dan tunjangan Tom Lembong saat jadi Mendag

Gaji dan tunjangan jajaran menteri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 75/2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Tunjangan menteri Indonesia juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001. Dalam Keppres 68/2001, aturan tunjangan diberikan bagi pejabat negara tertentu misalnya Jaksa Agung, Panglima TNI, hingga pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara.

Menteri negara saat ini memiliki gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan, dengan tunjangan jabatan hingga Rp13.608.000 per bulan. Jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp18.648.000 per bulan.

Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional yang diperoleh menteri. Dicatat bahwa tunjangan operasional yang diperoleh oleh menteri hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan menteri. Meskipun biasanya lebih besar dari gaji dan tunjangan, ini tidak masuk dalam komponen take home pay.

Gaji dan tunjangan yang diterima itu belum termasuk untuk dana operasional hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai ratusan juta.

Para menteri negara juga memperoleh fasilitas berupa rumah dan mobil dinas. Adapun gaji menteri yang saat ini berlaku sudah dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Artinya sejak lebih 20 tahun lalu, gaji menteri negara tidak mengalami kenaikan.

Berapa Harta Kekayaan Tom Lembong?

Dilansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), Tom Lembong memiliki total kekayaan Rp101,4 miliar. Nilai kekayaan tersebut dilaporkan saat dirinya masih menjabat Kepala BKPM periode 2019-2020.

Dalam dokumen tersebut terungkap, Tom Lembong tidak memiliki aset berupa tanah, bangunan, dan alat transportasi. Sebaliknya, Tom Lembong memilih untuk menumpuk kekayaannya di aset surat berharga senilai Rp94,5 miliar.

Tom Lembong juga tercatat mengoleksi aset kas dan setara kas senilai Rp2,09 miliar. Selanjutnya, harta lainnya senilai Rp4,7 miliar dan harta bergerak lainnya Rp180,9 juta.

Di sisi lain, Tom Lembong juga tercatat memiliki utang sebesar Rp86,8 juta. Dengan ini total kekayaan Tom Lembong mencapai Rp101,4 miliar.

Berikut rincian kekayaan Tom Lembong:
Surat berharga: Rp94.527.382.000
Kas dan setara kas: Rp2.099.016.322
Harta lainnya : Rp4.766.498.000
Harta bergerak lainnya: Rp180.990.000
Utang :Rp86.895.328

Bisnis.com, JAKARTA - Raffi Ahmad telah dilantik sebagai utusan khusus presiden di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia pun memiliki tugas membantu pekerjaan presiden, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Periode Tahun 2024-2029.

Tugas utama utusan khusus presiden yakni menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Ia pun akan melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Kabinet.

Melansir dari situs setneg, Raffi Ahmad diberikan jabatan sebagai utusan khusus presiden di bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Gaji dan Tunjangan Utusan Khusus Presiden

Adapun gaji dan tunjangan utusan khusus presiden diberikan setingkat Menteri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Menteri memiliki gaji pokok Rp5.040.000.

Sedangkan tunjangan Menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara atau pejabat lain yang kedudukannya disetarakan dengan menteri adalah Rp13.608.000 setiap bulan.

"Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp13.608.000," tulis aturan tersebut.

Sehingga apabila ditotal, utusan khusus presiden akan menerima gaji dan tunjangan per bulan sebesar Rp18.648.000.

Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Luhut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Dengan posisi barunya di pemerintahan itu, baik Luhut dan Terawan bersama Penasihat Khusus Presiden lainnya akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri dan wakil menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pada pekan ini telah lalu-lalang ke kediaman presiden terpilih, baik di Kertanegara maupun Hambalang.

Selain menerima mandat dan tanggung jawab, para menteri dan wakil menteri juga akan mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan berbagai tunjangan lainnya setiap bulan. Sebagaimana yang diterima para petahana saat ini.

Lantas, berapa gaji menteri dan wakil menteri saat ini?

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP No. 18/1993, gaji setingkat menteri berada di angka Rp5.040.000 per bulan.

Dalam beleid lainnya, tunjangan jabatan untuk menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Dengan demikian, seorang menteri mendapatkan total gaji mencapai Rp18.648.000 per bulan.

Sementara untuk tunjangan kinerja berbeda-beda setiap kementerian karena sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan kementerian terkait.

Untuk wakil menteri, pemberian gaji diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 176/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Para wakil menteri akan menerima gaji pokok sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Artinya, wakil menteri akan menerima gaji senilai Rp11.566.800 per bulan.

Tunjangan jabatan bagi wakil menteri sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I.a dengan peringkat jabatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja yang berlaku pada kementerian tempat wakil menteri bertugas.

Selain mendapatkan transferan bulanan, para wakil menteri akan menerima fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Dalam hal kementerian bersangkutan belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi wakil menteri, akan diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan senilai Rp35 juta per bulan.

Pada pemerintahan selanjutnya, Prabowo merencanakan terdapat 49 menteri dan 59 wakil menteri.

Secara akumulasi, untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri, negara harus mengeluarkan Rp913,75 juta per bulan atau sekitar Rp10,96 miliar per tahun.

Untuk pembayaran gaji pokok wakil menteri, Bendahara Negara harus melakukan belanja senilai Rp682,44 juta per bulan atau Rp8,19 miliar per tahun. Perlu diingat, angka ini belum termasuk tunjangan kinerja (tukin) yang cukup besar.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat tunjangan Menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa dianggap wasted resources atau belanja yang mubazir, lantaran masa jabatan mereka hanya berlaku 2-1 bulan atau berakhir pada Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak (reshuffle) jajaran kabinet Indonesia Maju. Pada Agustus 2024, Presiden mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM dan Rosan roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Terbaru atau tepat pada Rabu (11/9/2024) Kepala Negara melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Istana Negara. Gus Ipul menggantikan posisi Tri Rismaharini yang mundur usai mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Timur (Jatim). Namun, uang tunjangan pensiun yang diperoleh tiga Menteri Jokowi menjadi perhatian, karena hanya menjabat 2-1 bulan saja.

?Meski hanya 1-2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan dan hak pensiun menteri bisa dianggap wasted resources ya, belanja yang mubazir,? ujar Bhima kepada MNC Portal.

Adapun, tunjangan pensiun Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.Dari beleid tersebut, Pasal 10 mencatat bahwa Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Lebih lanjut, Pasal 11 mengatur mengenai jumlah pensiun yang didapatkan oleh Menteri setelah usai masa jabatan.

Aturan yang menjelaskan bahwa uang pensiun yang didapat ditetapkan sesuai lamanya masa jabatan.
Tak hanya itu, Bhima memandang disaat yang sama beban negara masuk dalam pos belanja pegawai, yang totalnya sudah jumbo Rp460,8 triliun atau setara 18 persen dari belanja pemerintah pusat. Ruang fiskal pum sedang sempit, ada kekhawatiran defisit APBN kian melebar.

?Jadi perlu pertimbangan belanja untuk tunjangan dan hak pensiun Menteri baru kelihatannya tidak jadi pertimbangan utama dalam reshuffle,? paparnya.

Selain membuang anggaran, lanjut dia, tunjangan menteri baru juga tidak efektif. Bhima melihat, menteri yang baru masih harus beradaptasi di sisa masa pemerintahan Jokowi.

?Dan 1-2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan program dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di waktu super singkat,? beber dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Thomas Djiwandono akan segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil menteri keuangan (Wamenkeu) pada hari ini, Kamis (18/7/2024).
Thomas merupakan ponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang saat ini juga berstatus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Mengutip dari situs resmi Partai Gerindra, Thomas atau yang kerap disapa Tommy, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972.

Ia merupakan putra pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) era Presiden RI Soeharto, yang saat ini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.

Sedangkan ibunya Bianti, adalah kakak kandung dari Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra. Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.

Gaji Wamenkeu

Apabila resmi dilantik, Tommy akan menjadi wakil dari Sri Mulyani. Lantas berapa gaji yang akan diterimanya?

Menilik dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, besaran hak keuangan yang diterima wakil menteri sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri.

Adapun tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yakni sebesar Rp13,61 juta per bulan.

Itu artinya, wakil menteri akan menerima gaji bulanan sebesar Rp11,57 juta. Kemudian wakil Menteri juga menerima hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon IA dengan peringkat jabatan tertinggi yang berlaku pada kementerian tempatnya bertugas.

Wakil menteri juga akan mendapatkan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Perjalanan Karier Tommy

Tommy memulai kariernya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pada 1994 di Indonesia Business Weekly.

Selain itu, Tommy juga pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, dia membantu pamannya Hashim di Arsari Group dan menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Pada bidang politik, selain terlibat di Partai Gerindra, Tommy pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, dia juga sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra.