TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor asal China. Kendati begitu, asosiasi ini menilai besar bea masuk tambahan itu masih di bawah harapan.

"Asaki tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35 sampai dengan 50-an persen, masih di bawah harapan," ucap Ketua Asaki, Edy Suyatno, saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Edy mengatakan asosiasinya berharap pemerintah menetapkan antidumping dengan besaran menyerupai negara-negara seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Di negara-negara itu, bea masuk tambahan bisa mencapai angka di atas 100 persen.

Meski besaran antidumping masih di bawah harapan, Edy meyakini aturan ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah cedera berat selama hampir sepuluh tahun terakhir. Cedera ini, kata dia, diakibatkan oleh praktik dumping dari perusahaan-perusahaan asal China. Sejumlah pabrik berhenti berproduksi dan tingkat utilisasi produksi nasional menurut akibat dumping ini.

Usai penetapan antidumping atas ubin keramik asal China, Edy berharap tingkat utilisasi produksi keramik nasional akan segera pulih. Pemulihan ini juga didukung oleh kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian.

Saat ini, angka utilisasi produksi keramik nasional berada di level 63 persen. Ia menargetkan tingkat utilisasi itu akan ditutup di angka 63 sampai dengan 68 persen pada akhir tahun ini. "Asaki memasang target tingkat utilisasi produksi nasional 2025 di level 80 persen dan tahun 2026 di level 90," kata dia.

Ia menambahkan asosiasinya berharap perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu pada November mendatang. Sejak dimohon oleh Asaki pada 17 Mei 2024, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah memulai penyelidikan perpanjangan safeguard terhadap impor barang ubin keramik pada 26 Juni 2024. "(Safeguard) sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase BMAD yang kurang maksimal," ucap dia.

Dengan adanya Kebijakan antidumping, SNI Wajib, dan safeguard, Edy meyakini investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari Cina akan meningkat. Ia mengaku siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru itu. Namun, persaingan itu harus berlangsung secara adil.

Asaki juga akan mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah rakyat setiap tahun. Program ini, menurut Edy, memerlukan produk-produk bahan bangunan yang dihasilkan para anggotanya, seperti ubin keramik, genteng keramik, hingga perlatan sanitasi.

Jakarta: Sobat medcom pasti sudah familiar dengan istilah "kemarin", "hari ini", dan "besok" untuk menjelaskan keterangan waktu. Namun, tahukah jika terdapat sebutan lain untuk keterangan waktu yang lebih spesifik?

Sebutan-sebutan ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun sebenarnya telah digunakan secara turun temurun di beberapa daerah di Indonesia.

Berikut sebutan keterangan waktu yang jarang diketahui:

1. Selumbari (H-2): Dua hari sebelum hari ini; sama dengan "kemarin dulu".
2. Kemarin (H-1): Satu hari sebelum hari ini.
3. Hari ini (H): Keterangan waktu untuk tidak menyebut nama hari pada hari yang sama.
4. Besok (H+1): Satu hari setelah hari ini.
5. Lusa (H+2): Hari kedua setelah hari ini.
6. Tulat atau Langkat (H+3): Hari ketiga setelah hari ini.
7. Tubin (H+4): Hari keempat setelah hari ini.

Melansir akun Instagram @kemdikbud.ri, sebutan-sebutan ini menunjukkan kekayaan bahasa Indonesia dan kearifan lokal dalam mendefinisikan waktu. Penggunaan kata-kata seperti "selumbari", "tulat", dan "tubin" menunjukkan kepekaan masyarakat terhadap detail waktu dan kemampuan mereka untuk menjabarkannya dengan presisi.

Meskipun penggunaan sebutan-sebutan ini mungkin tidak sepopuler "kemarin" dan "besok", namun tetap penting untuk dijaga kelestariannya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya dan bahasa Indonesia.

Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan bahasa Indonesia ya. (Al Vici Putra Prasetya)

Baca juga: Ini Bedanya Homonim, Homofon, dan Homograf dalam Bahasa Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau ulang urgensi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik. Rencana pengenaan bea masuk tambahan itu kini tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk diberlakukan pemerintah.

“Saya harap sebetulnya Kemenkeu bisa melihat kembali urgensi pengenaan BMAD keramik ini seperti apa,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 Agustus 2024.

Andry berharap, Kemenkeu bisa menelusuri kembali apakah memang benar ada dumping ubin keramik dari Cina. Menurut Andry, penelusuran ini perlu dilakukan untuk memastikan intervensi Kemenkeu terhadap proses pengenaan BMAD ubin keramik ini sudah tepat. “Akan kita lihat dengan masa periode yang singkat ini Kemenkeu mau mengeluarkan kebijakan yang konteiversial. Saya rasa Kemenkeu akan menghindari kebijakan-kebijakan yang kontroversial,” kata Andry.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas telah mengirimkan surat tentang keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas ubin keramik asal Cina kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber Tempo yang mengetahui proses ini menyebut surat itu telah diterima Sekretariat Menteri Keuangan pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam bocoran dokumen yang didapatkan Tempo, surat berkepala Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu bertarikh Selasa, 6 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 yang bersifat segera itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bagian perihal surat itu tertulis “keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)”.

Ketika dikonfirmasi perihal besaran BMAD yang dia putuskan, Zulhas enggan berkomentar. Dia meminta Tempomenanyakannya kepada Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri. “Bisa kontak Pak Kasan,” kata Zulhas saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kasan membenarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan soal BMAD Ubin Keramik telah ditandatangani Zulhas pada 6 Agustus 2024 lalu dan disampaikan instansinya ke Menkeu. Namun, dia enggan menjabarkan isi surat itu karena bersifat rahasia. Dia juga mengklaim tak bisa mengungkapkan besaran BMAD yang diputuskan Mendag kepada publik karena karena menyalahi aturan. “Silakan nanti kalau sudah keluar penetapanya dan berlaku efektif melalui PMK bisa diakses publik termasuk media,” kata Kasan saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam ekspose temuan satgas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024, Zulhas menyebutkan besar BMAD ubin keramik berkisar antara 40 sampai 50 persen. Angka ini berbeda dari laporan hasil penyelidikan KADI yang sebelumnya telah beredar di publik. Dalam laporan bertarikh 3 Juli 2024 itu, besar tarif berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim telah menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Zulhas mengaku bakal segera menandatangani ketetapan besaran BMAD produk ubin keramik dalam waktu dekat.

Selain produk keramik ubin, Zulhas juga berencana akan mengenakan BMAD untuk komoditas impor lainnya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, elektronik, barang tekstil sudah jadi dan kosmetik.

Selain penetapan BMAD, kata Zulhas, pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) untuk produk ubin keramik sebesar 13% juga sudah diberlakukan.

"1-2 hari, saya akan tanda-tangan untuk mengenakan [BMAD]," katanya.

Adapun, besaran BMAD yang disebutkan Zulhas ternyata lebih rendah daripada yang diusulkan sebelumnya yaitu sekitar 100-199%.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (17/7/2024), Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu time frame ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto membantah anggapan The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) soal pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik akan menaikkan harga komoditas di pasar Indonesia.

Edy menjelaskan, pasar industri keramik adalah pasar persaingan sempurna. Asaki tak bisa menentukan harga keramik secara sepihak, sebab ada 40 perusahaan dari skala kecil, menengah, dan besar yang berkompetisi dalam pasar ini. Harga keramik, menurut dia, dipengaruhi oleh mekanisme pasar—tergantung permintaan dan penawaran. "Kami tidak mungkin seenaknya menaikkan harga untuk keutungan tersendiri,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurutnya, harga keramik turut dipengaruhi impor dari negara-negara eksportir. Meski perusahaan-perusahaan asal Cina dikenai antidumping, Edy menyebut masih ada negara-negata eksportir lain, seperti Vietnam dan India. Selamai ini, negara-negara itu, menurutnya, menduduki posisi kedua dan ketiga ekspor terbesar ke Indonesia.

Soal impor keramik dari Vietnam dan India, Edy mengaku tak khawatir. Meski berpotensi menggantikan posisi eksportir yang ditinggalkan Cina pasca pengenaan BMAD, dia mengatakan industri dalam negeri cukup memiliki daya saing. “Yang kami lawan praktik kecurangan,” kata Edy.

Indef baru-baru ini menganalisis dampak pengenaan BMAD ubin keramik asal Cina. Dalam analisis itu, Indef memprediksi kebijakan antidumping ubin keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp7,02 triliun.

Perhitungan ini menggunakan Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk melihat dampak goncangan dalam aspek perdagangan internasional terhadap kinerja ekonomi makro, mikro dan sektoral di setiap negara. Model ini biasa digunakan dalam penelitian akademik atau riset kebijakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam analisis Indef, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga secara umum yang mencapai 0,03 persen. Dengan adanya kenaikan harga, Indef memprediksi konsumsi rumah tangga akan turun sebesar 0,06 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan BMAD keramik asal Cina, karena masyarakat bukannya untung malah buntung," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto membantah anggapan The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) soal pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik akan menaikkan harga komoditas di pasar Indonesia.

Edy menjelaskan, pasar industri keramik adalah pasar persaingan sempurna. Asaki tak bisa menentukan harga keramik secara sepihak, sebab ada 40 perusahaan dari skala kecil, menengah, dan besar yang berkompetisi dalam pasar ini. Harga keramik, menurut dia, dipengaruhi oleh mekanisme pasar—tergantung permintaan dan penawaran. "Kami tidak mungkin seenaknya menaikkan harga untuk keutungan tersendiri,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurutnya, harga keramik turut dipengaruhi impor dari negara-negara eksportir. Meski perusahaan-perusahaan asal Cina dikenai antidumping, Edy menyebut masih ada negara-negata eksportir lain, seperti Vietnam dan India. Selamai ini, negara-negara itu, menurutnya, menduduki posisi kedua dan ketiga ekspor terbesar ke Indonesia.

Soal impor keramik dari Vietnam dan India, Edy mengaku tak khawatir. Meski berpotensi menggantikan posisi eksportir yang ditinggalkan Cina pasca pengenaan BMAD, dia mengatakan industri dalam negeri cukup memiliki daya saing. “Yang kami lawan praktik kecurangan,” kata Edy.

Indef baru-baru ini menganalisis dampak pengenaan BMAD ubin keramik asal Cina. Dalam analisis itu, Indef memprediksi kebijakan antidumping ubin keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp7,02 triliun.

Perhitungan ini menggunakan Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk melihat dampak goncangan dalam aspek perdagangan internasional terhadap kinerja ekonomi makro, mikro dan sektoral di setiap negara. Model ini biasa digunakan dalam penelitian akademik atau riset kebijakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam analisis Indef, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga secara umum yang mencapai 0,03 persen. Dengan adanya kenaikan harga, Indef memprediksi konsumsi rumah tangga akan turun sebesar 0,06 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan BMAD keramik asal Cina, karena masyarakat bukannya untung malah buntung," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) baru-baru ini menganalisis dampak pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) ubin keramik asal Cina. Dalam analisis itu, Indef memprediksi kebijakan antidumping ubin keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp7,02 triliun.

Perhitungan ini menggunakan Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk melihat dampak goncangan dalam aspek perdagangan internasional terhadap kinerja ekonomi makro, mikro dan sektoral di setiap negara. Model ini biasa digunakan dalam penelitian akademik atau riset kebijakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam analisis Indef, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga secara umum yang mencapai 0,03 persen. Dengan adanya kenaikan harga, Indef memprediksi konsumsi rumah tangga akan turun sebesar 0,06 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan BMAD keramik asal Cina, karena masyarakat bukannya untung malah buntung," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebelumnya mengklaim telah membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan BMAD untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Dalam menyelidiki kerugian industri ubin keramik dalam negeri, KADI membagi rentang waktu penyelidikan menjadi tiga periode, yakni Juli 2019–Juni 2020, Juli 2020–Juni 2021, Juli 2021–Juni 2022. Sementara periode penyelidikan dumping mencakup Juli 2021–Juni 2022. KADI mengklaim impor ubin keramik dari Cina meningkat pada periode penyelidikan dumping ini.

Ketua KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Memang ditemukan adanya bukti dumping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira merespons rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Tiongkok. Jika usulan atas khususnya atas impor ubin keramik dengan tarif maksimal sebesar 199,98 persen dijalankan, berpotensi mengancam program 3 juta rumah di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Program ambisius seperti pembangunan 3 juta rumah tentu membutuhkan pasokan bahan bangunan yang stabil, termasuk keramik. Jika ada kebijakan BMAD yang menyebabkan kelangkaan keramik, maka program ini bisa terdampak. Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan bahan bangunan, terutama keramik, tetap terjaga,” ujar Anggawira, Minggu, 21 Juli 2024.

Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran menyampaikan, bukan hanya program rumah 3 juta Prabowo-Gibran yang bisa terdampak, kebijakan BMAD yang terlalu ketat bisa mengakibatkan kelangkaan keramik di pasar. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga yang tentu saja merugikan konsumen.
“Oleh karena itu, kebijakan BMAD harus dirancang dengan hati-hati dan seimbang agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya,” bebernya.

Lanjut Anggawira menuturkan kebijakan BMAD harus dievaluasi secara komprehensif. Jika kebijakan ini terbukti terlalu memberatkan konsumen dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi industri dalam negeri, maka perlu ada penyesuaian.

Dia meminta pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah, seperti halnya menggenjot produksi keramik dalam negeri.

“Mendukung industri dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui insentif dan bantuan teknis,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan diversifikasi sumber impor tidak hanya dari Cina namun dari negara lain dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan Cina agar tidak terjadi ketergantungan.

“Mengatur diversifikasi sumber impor untuk menghindari ketergantungan pada satu negara, serta pemerintah memfasilitasi teknologi dan inovasi, mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi di industri keramik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi,” tuturnya.

Anggawira mendorong sebelum menetapkan BMAD 200%, sebaiknya dilakukan penyesuaian kebijakan impor terlebih dahulu khususnya keramik dari Tiongkok, agar ketersediaan keramik tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan keramik dalam negeri per tahun mencapai 150 juta meter persegi, sementara kapasitas produksi hanya mencapai 70 juta meter persegi, skema yang logis untuk memenuhi 80 juta meter persegi ialah masih membutuhkan skema impor agar tidak terjadi kelangkaan.

“Ini bisa dicapai dengan cara menyesuaikan kebijakan impor agar tetap mendukung ketersediaan bahan bangunan,” paparnya.

Di sisi lain Anggawira juga menekankan penguatan industri lokal untuk menggenjot produksi sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Penguatan industri lokal, memberikan dukungan yang lebih besar pada industri keramik dalam negeri agar bisa memenuhi kebutuhan proyek besar seperti ini,” urainya.

Dikatakan Anggawira penerapan BMAD untuk impor ubin keramik 200% memang dapat memunculkan polemik, terutama dari sisi konsumen yang mungkin akan menghadapi kenaikan harga.

Lanjut Anggawira, BMAD harus memberikan praktik yang adil dan terbuka bukan hanya melindungi produsen lokal tetapi juga konsumen.

“Penting untuk memahami bahwa tujuan utama dari BMAD adalah melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil yang bisa merugikan produsen lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi produsen dalam negeri, sehingga mereka bisa bersaing secara sehat tanpa tekanan dari harga dumping produk impor,” tukasnya.

(ALB)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) yang memukul rata bea masuk anti-dumping (BMAD) ubin keramik untuk semua jenis ukuran. Padahal, produk ubin keramik memiliki spesifikasi ukuran berbeda-beda.

“Brek, pukul rata ukuran berapa aja dikenakan bea masuk tinggi. KADI ini seperti jurus pesilat mabok. Semua dilibas,” ujar Faisal dalam diskusi di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Faisal juga menyoroti perbedaan jenis keramik merah dan porselen. Namun, dalam laporan KADI, dia melihat analisis kedua jenis keramik itu disatukan. Padahal, mayoritas keramik di Indonesia, kata dia, berasal dari jenis keramik merah. Produsen keramik porselen di Indonesia, kata dia, hanya sedikit.

Untuk keramik porselen, Faisal memperkirakan kapasitas produksinya hanya sekitar 600 ribu. Padahal, menurut dia, kebutuhan dalam negeri mencapai angka 1,5 juta. Dia menyimpulkan industri dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri.

Faisal menekankan produksi keramik berukuran jumbo yang banyak ditemukan di gedung-gedung besar. Menurut dia, kebanyakan keramik-keramik itu diimpor dari luar negeri. Sementara industri dalam negeri lebih banyak memproduksi keramik berukuran 30x30 dan 60x60.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Memang ditemukan adanya bukti damping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Kepala KADI Danang Prasta Danial, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam laporan yang dilihat Tempo, rekomendasi itu kini berstatus “masih dalam proses penetapan pengenaan”. Rekomendasi itu mencakup sebelas kode HS, yakni 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Ada 31 produsen dan 17 traders dari Negeri Tirai Bambu yang disasar KADI dalam penyelidikan itu. Setiap perusahaan itu memiliki margin dumping yang bervariasi. Penyelidikan juga menyasar 11 importir dalam negeri. Dari perusahaan-perusahaan asing itu, ada tiga perusahaan yang tidak mengisi jawaban kuesioner secara lengkap.

JAKARTA, KOMPAS.com -Ubin bermotif bunga atau floral telah lama menjadi pilihan yang populer baik di rumah tangga maupun untuk keperluan komersial.

Identik dengan gaya tradisional dan aristur era Victoria, ubin dengan motif bunga dapat digunakan sebagai ubin lantai atau dinding.

Dengan semakin populernya desain bunga abstrak atau geometris, ini juga bisa menjadi tambahan yang bagus untuk ruangan berdesain kontemporer.

Namun apa kelebihan ubin bermotif bunga untuk ruangan di dalam rumah Anda? Berikut penjelasannya seperti dikutip dari laman Tiles 2 Go.

1. Memberikan sentuhan alami

Hadirnya ubin bermotif bunga dapat menambahkan sentuhan alami pada berbagai ruangan di rumah Anda.

Motif bunga juga sangat cocok untuk melengkapi fitur warna-warna alami atau elemen kayu yang Anda miliki.

2. Cocok untuk semua ruangan

Ubin bermotif bunga bisa sangat efektif di ruangan mana pun di rumah Anda. Mulai dari dapur, kamar mandi, atau lorong.

Pertimbangkan motif bunga abstrak atau geometris untuk ruang kontemporer. Sementara pola bunga yang detail dan berulang untuk ruang berdesain tradisional.

3. Menarik perhatian

Apapun jenis motif bunga yang dipilih pasti akan menarik perhatian dan menentukan titik fokus di ruang mana pun.

kami sedang melakukan revisi Permenperin 85 dan kita harapkan sebentar lagi bisa dikeluarkan, ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permenperin) Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib.

Pejabat Fungsional Pembina Industri Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (ISKPBGNL) Kemenperin Ashady Hanafie mengatakan revisi merupakan upaya untuk menjaga iklim usaha industri.

"Saat ini posisinya kami sedang melakukan revisi Permenperin 85 dan kita harapkan sebentar lagi bisa dikeluarkan, ditetapkan. Karena harapan dari industri, ini bisa segera diberlakukan," ujar Ashady dalam Diskusi Publik Indef secara virtual di Jakarta, Selasa.

Ashady menyampaikan revisi Permenperin tersebut akan meliputi aturan-aturan yang lebih komprehensif terkait dengan impor ubin keramik.

Langkah ini disebut sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan impor khususnya pada sektor industri ubin keramik.

"Di dalamnya kita sudah mulai melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih komprehensif terkait dengan impor. Kita tidak membatasi impor, kita tidak menyetop impor, tapi kita bisa mencoba untuk mengendalikannya," kata Ashandy.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenperin melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga iklim usaha, salah satunya melalui kewajiban SNI bagi ubin keramik.

Menurut Ashady, ini tidak hanya berkaitan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tetapi juga merupakan hambatan non-tarif atau non-tariff barrier untuk impor.

Selain itu, terdapat juga tax allowance atau insentif yang diberikan pemerintah sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi investor yang menanamkan modalnya sesuai Undang-Undang Pemerintah Nomor 78/2019.

Kemenperin juga mengedepankan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan barang, standar industri hijau (SIH) dan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Lebih lanjut, terdapat juga aturan perpanjangan safeguard produk ubin keramik selama 3 tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2021 yang mengenakan Bea Masuk terhadap impor ubin keramik asal China, Vietnam dan India.

"Awalnya kita ke negara China, dan awal diberlakukan turun, setelah beberapa saat naik lagi. Ternyata pengiriman barang tidak melalui China tapi India dan Vietnam, akhirnya kita minta berlakukan juga ke India dan Vietnam," ucap Ashady.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com Banyak opsi material penutup lantai yang bisa Anda pilih untuk dipasang di area teras rumah.

Salah satu material yang paling populer adalah ubin porselen. Selain tahan lama, desain ubin juga sangat beragam.

Agar tak salah memilih ubin porselen yang untuk dipasang di teras rumah, berikut cara pemilihan produk yang tepat.

1. Porositas

Jika ingin menempatkan ubin porselen di teras yang terbuka terhadap berbagai elemen, pilihan terbaik Anda adalah memilih ubin porselen dengan porositas rendah.

Ubin berporositas rendah menyerap lebih sedikit air, sangat tahan cuaca dan tahan lama, serta lebih tahan gores.

2. Ketebalan

Semakin tebal ubin Anda, semakin kuat ubin tersebut bisa bertahan dan tidak mengalami kerusakan.

Secara umum, ketebalan rata-rata ubin luar ruangan adalah 10 mm, namun Anda bisa mendapatkan ubin lantai dengan ketebalan hingga 20 mm.

Keuntungan lain dari ubin dengan ketebalan ganda adalah Anda dapat meletakkannya langsung di atas permukaan seperti semen, kerikil atau rumput.

3. Ukuran ubin

Saat Anda memilih ubin untuk teras, ada baiknya memilih ubin dengan format lebih besar yang akan memberi Anda tampilan lebih seragam.

Selain tampilan yang lebih seragam, pemasangan ubin berukuran lebih besar juga membuat tampilan teras terlihat lebih luas.

4. Anti selip

Jika Anda mencari pilihan teraman untuk teras Anda, pilihlah ubin porselen yang memiliki fitur anti selip.

Ubin lantai diklasifikasikan berdasarkan sifat anti selipnya (GRIP), dengan kelas 3 (atau R11) sebagai level tertinggi.