Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, seluruh komponen pengeluaran masih menunjukkan pertumbuhan positif pada kuartal III-2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Tercatat, konsumsi rumah tangga memberikan distrubusi sebesar 53,08% dan tumbuh 4,91% secara year on year (YoY).

"Ini menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Sementara itu, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 11,69% YoY dengan distribusi sebesar 1,29%, didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON XXI.

Begitu juga komponen ekspor-impor yang mengalami pertumbuhan tinggi. Amalia menyebut komponen ekspor mengalami pertumbuhan 9,09% YoY didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non-migas.

Sementara, peningkatan impor sebesar 11,47% YoY didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong.

Jakarta -

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III 2024 sebesar 4,95%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran pada triwulan 3 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08% dan pada triwulan 3 2024 komponen ini tumbuh 4,91%, yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat." kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, di mana komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,69% yang didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON ke 21.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2024, maka konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan utama yaitu sebesar 2,55%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 juga ditopang oleh PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,63% dan konsumsi pemerintah yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,32%.

"Konsumsi rumah tangga tumbuh karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel." jelasnya.

Di bawah konsumsi rumah tangga ini juga didorong oleh transportasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi, tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Selanjutnya komponen ekspor impor juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non migas.

"Sementara peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong." jelas Amalia.

(eds/eds)

Bangkok: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Thailand memiliki peran penting dalam mempromosikan produk dan investasi Indonesia. Oleh karena itu, KBRI Thailand terus memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia di Thailand.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh KBRI Thailand adalah penyelenggaraan forum bisnis, yang bertujuan memberikan informasi kepada calon investor tentang berbagai peluang ekonomi yang tersedia di Indonesia.

"Forum-forum bisnis ini diharapkan dapat menarik minat investor Thailand untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor di Indonesia," ujar Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pelaku UMKM lokal gratis pameran di Thailand

Rachmat juga menegaskan, Indonesia memiliki potensi untuk menembus pasar Thailand dan meningkatkan kinerja ekspor dalam negeri. Di beberapa kali kesempatan pihaknya telah memberikan fasilitasi gratis kepada pelaku UMKM dalam negeri untuk mengikuti pameran di Thailand.
"Kami berikan kesempatan. Namun, saya menggarisbawahi, UMKM yang dipromosikan adalah yang berkualitas. Kita tidak ingin promosi ini backfire bagi kita," kata Rachmat.

Baca juga: Menggali Potensi Perdagangan dan Investasi Thailand

Rachmat menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu anggota G20, harus menunjukkan kepada pasar internasional, produk buatan UMKM dalam negeri memiliki kualitas yang baik dan mampu diterima pasar dunia.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand perlu dicontoh agar pelaku UMKM dalam negeri naik kelas dan mampu menembus pasar di negara yang dijuluki Negeri Gajah Putih itu.

Produk UMKM Indonesia berstandar internasional

Salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah, produk-produk buatan UMKM dengan standar internasional dipamerkan pada pusat-pusat perbelanjaan yang diharapkan mampu menarik minat calon pembeli dari berbagai negara.

"Kita tidak akan tahu itu adalah produk UMKM karena packaging bagus, kualitasnya bagus," katanya.

Ia menambahkan, salah satu produk yang diminati pasar Thailand adalah produk batik. Batik yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan Nonbendawi mampu menarik minat pasar di negara tersebut.

Pada saat memperkenalkan batik buatan pelaku UMKM, lanjutnya, pelaku usaha tersebut berniat memperkenalkan produk batik untuk kelas menengah ke bawah. Namun, Rachmat meminta pelaku UMKM itu untuk memperkenalkan batik kualitas premium.

"Pelaku usaha tidak yakin dengan produk yang mahal. Percaya atau tidak, pada saat UMKM itu membawa produk premium, pada hari pertama, batik dengan harga termahal habis terjual," jelas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA -Ekonom mengungkapkan permasalahan mengenai impor dan ekspor menjadi tugas utama yang harus diselesaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) baru.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menyampaikan, ada beberapa poin yang menjadi catatan untuk pengganti Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas). Pertama, penguatan ekspor dan diversifikasi pasar mengingat situasi ekonomi dan politik dunia kian meresahkan.

“Menteri selanjutnya harus mampu membuka pasar baru untuk ekspor sehingga tidak mengalami ketergantungan dengan 1-2 negara,” kata Wisnu kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Kedua, memastikan kestabilan harga domestik utamanya pangan. Dia mencontohkan, harga beras pada Februari 2024 sempat melambung tinggi dan langka.

Belajar dari kondisi tersebut, menurutnya pemerintah perlu memperluas pengawasan dan pengendalian harga, disamping perbaikan infrastruktur perdagangan seperti sistem rantai pasok, pergudangan, dan lainnya.

Ketiga, mendorong digitalisasi perdagangan dan pengembangan UMKM bersama Kementerian yang membidangi UMKM. Menurutnya dengan digitalisasi, penerimaan negara akan meningkat melalui pemasukan pajak.

“UMKM kita juga harus tumbuh setidaknya mencapai 4% dari total penduduk,” ujarnya.

Terakhir adalah pengawasan produk impor. Wisnu menilai, selama ini beberapa produk impor masuk dengan bebas ke Tanah Air dan mempengaruhi industri dalam negeri. Sebagai contoh, masuknya impor baju-baju bekas telah merusak industri tekstil Indonesia sehingga membuat sejumlah perusahaan terancam gulung tikar.

Selain itu, pemerintah mendatang juga perlu mewaspadai potensi ancaman aplikator jual beli produk impor seperti impor. “Jangan sampai pasar kita dibanjiri barang-barang yang sifatnya substitusi barang domestik,” tegasnya.

Di sisi lain, Wisnu turut merespon mengenai kabar bahwa posisi Mendag akan diisi oleh calon internal Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, hal ini dapat menjadi kabar baik lantaran pihak yang bersangkutan tak perlu mengalami learning curve.

“Harapannya, orang tersebut bisa langsung kerja dan mengetahui permasalahan yang ada,” pungkasnya.

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini kembali mengalami pelemahan.

Mengutip data Bloomberg, Senin, 22 Juli 2024, rupiah hingga pukul 09.47 WIB berada di level Rp16.231 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 40 poin atau setara 0,25 persen dari Rp16.191 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.219 per USD, melemah 34 poin atau setara 0,21 persen dari Rp16.185 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali melemah.

"Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.180 per USD hingga Rp16.240 per USD," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.

Baca juga: Top! Neraca Perdagangan Indonesia Surplus hingga 50 Bulan Berturut-turut

Pemerintah manfaatkan peluang ekspor

Ibrahim mengatakan, pemerintah optimistis mampu memanfaatkan peluang ekspor dan mempertahankan tren surplus perdagangan melalui berbagai strategi di tengah melemahnya kinerja dagang Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kinerja perdagangan pada semester I-2024 mencatatkan surplus USD15,45 miliar atau lebih rendah USD4,46 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pada enam bulan pertama tahun ini tidak mencapai 50 persen dari total target sepanjang 2024 di batas bawah sebesar USD31,6 miliar, sedangkan batas atas sebesar USD53,4 miliar.

"Itu artinya, Indonesia harus kerja keras untuk mengejar target surplus neraca dagang sebesar USD31,6 miliar sampai USD53,4 miliar pada semester II-2024," jelas Ibrahim.

Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan kinerja dagang pada semester II-2024. Salah satunya memperkuat transformasi struktur ekspor ke arah peningkatan ekspor produk manufaktur, memperluas pasar ekspor ke ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (FTA) yang belum tuntas. Lalu, meningkatkan ekspor dengan fokus utama pada penurunan tarif, memberikan perhatian khusus pada negara-negara yang berfungsi sebagai hub-regional, memperkuat peran perwakilan perdagangan luar negeri, dan digitalisasi perdagangan.

"Pemerintah juga akan berfokus pada pengembangan sektor perdagangan jasa yang memiliki potensi besar. Pencapaian target ekspor nasional tentunya menekankan pentingnya upaya dan kerja sama dari semua pihak," tutur Ibrahim.

(HUS)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira merespons rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Tiongkok. Jika usulan atas khususnya atas impor ubin keramik dengan tarif maksimal sebesar 199,98 persen dijalankan, berpotensi mengancam program 3 juta rumah di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Program ambisius seperti pembangunan 3 juta rumah tentu membutuhkan pasokan bahan bangunan yang stabil, termasuk keramik. Jika ada kebijakan BMAD yang menyebabkan kelangkaan keramik, maka program ini bisa terdampak. Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan bahan bangunan, terutama keramik, tetap terjaga,” ujar Anggawira, Minggu, 21 Juli 2024.

Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran menyampaikan, bukan hanya program rumah 3 juta Prabowo-Gibran yang bisa terdampak, kebijakan BMAD yang terlalu ketat bisa mengakibatkan kelangkaan keramik di pasar. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga yang tentu saja merugikan konsumen.
“Oleh karena itu, kebijakan BMAD harus dirancang dengan hati-hati dan seimbang agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya,” bebernya.

Lanjut Anggawira menuturkan kebijakan BMAD harus dievaluasi secara komprehensif. Jika kebijakan ini terbukti terlalu memberatkan konsumen dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi industri dalam negeri, maka perlu ada penyesuaian.

Dia meminta pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah, seperti halnya menggenjot produksi keramik dalam negeri.

“Mendukung industri dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui insentif dan bantuan teknis,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan diversifikasi sumber impor tidak hanya dari Cina namun dari negara lain dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan Cina agar tidak terjadi ketergantungan.

“Mengatur diversifikasi sumber impor untuk menghindari ketergantungan pada satu negara, serta pemerintah memfasilitasi teknologi dan inovasi, mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi di industri keramik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi,” tuturnya.

Anggawira mendorong sebelum menetapkan BMAD 200%, sebaiknya dilakukan penyesuaian kebijakan impor terlebih dahulu khususnya keramik dari Tiongkok, agar ketersediaan keramik tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan keramik dalam negeri per tahun mencapai 150 juta meter persegi, sementara kapasitas produksi hanya mencapai 70 juta meter persegi, skema yang logis untuk memenuhi 80 juta meter persegi ialah masih membutuhkan skema impor agar tidak terjadi kelangkaan.

“Ini bisa dicapai dengan cara menyesuaikan kebijakan impor agar tetap mendukung ketersediaan bahan bangunan,” paparnya.

Di sisi lain Anggawira juga menekankan penguatan industri lokal untuk menggenjot produksi sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Penguatan industri lokal, memberikan dukungan yang lebih besar pada industri keramik dalam negeri agar bisa memenuhi kebutuhan proyek besar seperti ini,” urainya.

Dikatakan Anggawira penerapan BMAD untuk impor ubin keramik 200% memang dapat memunculkan polemik, terutama dari sisi konsumen yang mungkin akan menghadapi kenaikan harga.

Lanjut Anggawira, BMAD harus memberikan praktik yang adil dan terbuka bukan hanya melindungi produsen lokal tetapi juga konsumen.

“Penting untuk memahami bahwa tujuan utama dari BMAD adalah melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil yang bisa merugikan produsen lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi produsen dalam negeri, sehingga mereka bisa bersaing secara sehat tanpa tekanan dari harga dumping produk impor,” tukasnya.

(ALB)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan di periode Juni 2024 sebesar USD2,39 miliar.

"Dengan demikian, hingga Juni 2024, neraca perdagangan barang Indonesia telah mencatatkan surplus beruntun selama 50 bulan secara berturut-turut," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Dirinya menjelaskan surplus dagang yang didapat pada periode Juni 2024, berasal dari nilai transaksi ekspor yang mencapai USD20,84 miliar serta impor sebesar USD18,45 miliar.
Ia menyampaikan apabila diperinci berdasarkan kontribusi surplus sektoral, ekspor migas di Juni 2024 sebesar USD1,23 miliar, dan ekspor nonmigas mencapai USD19,06 miliar. Sementara untuk impor migas di periode yang sama mencapai USD3,27 miliar, serta impor nonmigas mencapai USD15,2 miliar.

Baca juga: BPS: Ekspor Juni Capai USD20,84 Miliar

Defisit perdagangan di sektor migas

Menurut Amalia, surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni USD4,43 miliar, namun keuntungan itu tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas sebanyak USD2,04 miliar.

"Selama Januari-Juni 2024 sektor migas mengalami defisit USD10,11 miliar, namun masih terjadi surplus pada sektor nonmigas USD25,55 miliar, sehingga secara total mengalami surplus USD15,44 miliar," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi neraca perdagangan RI di periode Juni 2024 yakni India sebesar USD1,47 miliar, Amerika Serikat USD1,21 miliar, serta Filipina USD694 juta.

Sedangkan negara dengan penyumbang defisit terdalam bagi neraca dagang Indonesia di periode yang sama yaitu Tiongkok sebesar USD693,4 juta, Australia USD331,1 juta, dan Thailand USD327,8 juta.

(HUS)