Jakarta -

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

(aid/rrd)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

JAKARTA, investor.id – Pakar marketplace, Joko Kurniawan menjelaskan salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian calon pembeli adalah melalui optimalisasi visibilitas.

Dalam dunia digital yang terus berkembang, visibilitas online menjadi kunci untuk kesuksesan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Visibilitas online memungkinkan UMKM untuk mencapai audiens yang lebih luas, meningkatkan kesadaran merek, dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Hal ini juga memungkinkan UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam pasar yang semakin kompetitif.

"Setelah mengenal bagaimana behavior Pembeli, lalu kemudian yang penting untuk teman-teman UMKM lakukan adalah mengatur strategi yang dapat memperluas eksposur dari toko dan produk, disesuaikan dengan hasil analisis behavior sebelumnya, seperti halnya melalui adaptasi dengan konten digital pada toko, bahkan mengoptimalisasi eksposur dan penjualan melalui fitur iklan ya,” kata Joko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan fitur Live Streaming dan Video yang terdapat di marketplace. Hal ini bertujuan meningkatkan visibilitas produk di antara ribuan pesaing lainnya.

Sebelumnya, Survei Ipsos bertajuk ‘Tren Live Streaming E-commerce bagi Penjual’ pada periode kuartal III 2023 serta melibatkan responden yang mayoritas pemilik brand lokal dan UMKM di Indonesia yang memanfaatkan berbagai fitur live streaming di marketplace melalui IPSOS Online Panel.

Selain itu, dalam survei disebutkan 68 persen pemilik brand lokal dan UMKM itu menyebutkan live streming berdampak pada ekspansi jangkauan pasar dan penghematan biaya promosi 64 persen. Termasuk kemudahan berinteraksi dengan pelanggan online secara real-time (60 persen), dipercaya pelanggan (59 persen), lebih aman dalam transaksi (49 persen), serta merasa lebih unggul dalam persaingan (37 persen).

Salah satu keunggulan utama live streaming, lanjut Joko, terletak pada kemampuannya untuk menyajikan interaksi langsung antara penjual dan konsumen. Melalui live streaming, brand lokal dan UMKM dapat berkomunikasi secara real-time, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi langsung kepada konsumen.

“Dari pengalaman saya, mengulas produk melalui live streaming dan video, dampaknya signifikan banget. Karena jaman sekarang, ya, orang (Pembeli) lebih suka untuk lihat langsung secara visual, dengerin dan nonton, dari pada cuma sekadar baca. Bayangin aja, 1 malam kita bisa dapetin peningkatan transaksi cuma dari live streaming di Shopee Live. Itu makanya saya bilang penting,” jelas Joko.

Berikutnya, pakar marketplace ini menyebutkan bahwa optimalisasi visibilitas toko dan produk juga dapat dilakukan melalui pemasangan iklan yang efisien, Penjual tidak hanya dapat menjangkau lebih banyak audiens yang sesuai dengan target, namun juga membawa trafik yang tinggi untuk produk, sehingga berpeluang untuk penjualan yang juga meningkat.

Sebagai informasi, JNE Gollaborasi 2024 kembali digelar, kali ini bertempat di Pulau Dewata sebagai kota terakhir rangkaian program kolaborasi bersama Shopee tahun ini pada Kamis (7/11/2024).

Kegiatan pelatihan dan diskusi untuk UMKM Bali ini, menghadirkan pakar marketplace, Joko Kurniawan yang juga merupakan pemilik toko Kampung Souvenir dan Co-Founder brand Kimora, Theja Kustedja, untuk berbagi wawasan tentang pengembangan bisnis secara digital kepada 100 UMKM di kota ini.

Dalam kegiatan berbalut sharing session, Joko Kurniawan yang kerap disapa sebagai Joko, membagikan tips dan trik bagaimana memanfaatkan fitur-fitur pendukung Penjual di marketplace Shopee, untuk meningkatkan penjualan dan bahkan eksposur toko.

Menurut Joko, ada banyak hal yang diperlukan untuk bisa bersaing secara sehat dengan para UMKM di Indonesia, tidak hanya produk jual yang dibuat sedemikian menarik daya beli Pelanggan, tetapi juga bagaimana UMKM berinvestasi melalui fitur dan program dalam ekosistem jualan online.

“Sebelum masuk ke strategi dan investasi melalui fitur dan program, yang pertama kita analisis dulu behavior dari Pelanggan terhadap produk kita seperti apa, kenali mereka, apakah mereka menjadi pelanggan setia karena adanya promo dan diskon yang diberikan, eksposur melalui iklan, atau bahkan tipe Pembeli yang lebih suka melihat ulasan produk secara visual,” jelas Joko.

Adapun 6 hal yang menjadi fokus pemaparan Joko seputar tips optimalisasi fitur iklan di Shopee yaitu produk tepat dengan penilaian yang bagus, volume pencarian baik, mulai dari bid terendah, gunakan 5-10 kata kunci, batasi modal dan naikkan pada masa campaign, dan evaluasi iklan secara berkala.

Secara rinci, Joko memaparkan pengalamannya melalui edukasi tentang fitur-fitur marketplace Shopee kepada para UMKM Bali. Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan yang berujung menjadi sesi bincang antara UMKM dan Joko Kurniawan seputar pengembangan toko jualan online di Shopee.

“Yang perlu diingat teman-teman UMKM, tidak ada yang instan, betul, semua butuh proses, namun kita juga harus jeli untuk beradaptasi terhadap teknologi, sehingga fitur-fitur atau program dari platform digital seperti Shopee ini perlu untuk dipelajari dan diterapkan, ini yang dinamakan sebagai investasi jangka panjang yang saya sebutkan di awal, worth it buat dilakuin kalo Anda jualan online.” tutup Joko.

Tak hanya di Bali, JNE Gollaborasi 2024 sebelumnya juga digelar di kota Jakarta dan Bandung dengan dihadiri oleh ratusan UMKM Shopee. Mereka telah dibekali dengan berbagai tips dan trik untuk mengoptimalkan bisnis secara online, mencari solusi atas masalah yang dihadapi, serta mengelola fitur dan program pendukung perkembangan bisnisnya.

Tidak hanya itu, cerita sukses dan kreativitas UMKM dalam berjualan online juga dibagikan untuk meningkatkan motivasi para peserta.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) siap menjalin kerja sama yang erat dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di tanah air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.  Kementerian UMKM akan bersinergi dengan PNM agar dapat memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," ucap Maman dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah,"  terang Maman

Maman menegaskan, kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif. Menurutnya UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi Covid-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu diangkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada aksi afirmasi  yang konkret untuk pelaku UMKM," ungkap Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan dimana," kata Maman.

Dia berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia.  Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insya Allah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silahkan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," tutur Maman.

PMN Siap Dukung Kementerian UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.  Saat ini PMN memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah dilayani sebanyak 21,2 juta nasabah.

“Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM” kata Arief.

Dia juga menambahkan, kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiaayaan dan pendampingan berkelanjutan.

“Perlu digarisbawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha,” pungkas Arif.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) siap menjalin kerja sama yang erat dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di tanah air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.  Kementerian UMKM akan bersinergi dengan PNM agar dapat memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," ucap Maman dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah,"  terang Maman

Maman menegaskan, kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif. Menurutnya UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi Covid-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu diangkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada aksi afirmasi  yang konkret untuk pelaku UMKM," ungkap Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan dimana," kata Maman.

Dia berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia.  Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insya Allah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silahkan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," tutur Maman.

PMN Siap Dukung Kementerian UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.  Saat ini PMN memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah dilayani sebanyak 21,2 juta nasabah.

“Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM” kata Arief.

Dia juga menambahkan, kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiaayaan dan pendampingan berkelanjutan.

“Perlu digarisbawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha,” pungkas Arif.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi beredar. Adapun PP yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM.

Berikut persyaratan mengenai kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah.

Untuk penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut:

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut:
- Dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

(Dhera Arizona)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku Bank BUMN merespons terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, BUMN.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan, kebijakan hapus tagih piutang UMKM, khususnya pada sektor-sektor ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," ungkap Royke kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Namun demikian, dalam memberikan kredit baru, Royke menyebut pihaknya senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income BNI," ungkap Royke.

Sebagai bank BUMN, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Sebab, mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik.

BNI mencatatkan kredit bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus utang macet UMKM. Dalam PP No 47 Tahun 2024, pemerintah mencantumkan sejumlah kriteria hapus utang macet UMKM.

Dalam salinan PP yang diterima KONTAN Sabtu (9/11), beleid tersebut menjelaskan kredit UMKM yang bisa dihapus tagih tak hanya sebatas untuk kredit yang berasal dari program pemerintah ataupun akibat bencana. Namun, bisa untuk semua kredit yang berasal dari Lembaga Jasa Keuangan, baik bank maupun non bank, BUMN.

Adapun, lembaga jasa keuangan (LJK) bisa melakukan hapus tagih untuk nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah. Serta telah dihapusbukukan minimal lima tahun pada saat PP ini berlaku.

Syarat lainnya, penghapustagihan bisa dilakukan untuk yang bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan.

Penghapustagihan juga mensyaratkan jika kredit tidak terdapat agunan kredit. Bisa juga dilakukan jika agunan kredit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajiban nasabah.

PP tersebut juga menegaskan bahwa kerugian dari langkah hapus tagih bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan hapus tagih UMKM yang telah diteken Presiden Prabowo awal pekan ini ternyata tak hanya berlaku untuk kredit bank BUMN. Lebih luas, kredit UMKM yang bersumber dari APBN atau disebut piutang negara pun juga bisa dihapustagih.

Berdasarkan salinan PP No 47 Tahun 2024 yang diterima KONTAN Sabtu (9/11), penghapustagihan untuk piutang negara terbagi menjadi dua, antara lain penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Adapun, yang tergolong piutang negara adalah piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Tak hanya itu, ada juga piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari APBN, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Secara rinci, piutang kredit program sebagaimana dimaksud meliputi piutang negara kepada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut, dan Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

Untuk nilainya, penghapusan bersyarat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 300 juta per penanggung utang perorangan Sementara, untuk penanggung utang badan usaha, nilainya maksimal Rp 500 juta.

Dalam hal piutang kredit program sebagaimana dimaksud tidak dapat ditentukan per penanggung utang, penghapusan piutang negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 500 juta per proyek.

Selanjutnya, pasca dilakukan penghapusan secara bersyarat, bisa dilakukan penghapusan secara mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat tiga bulan setelah keputusan penghapusan secara bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PP ini.

Terakhir, penetapan penghapusan secara mutlak dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.

JAKARTA, investor.id -Managing Partner Kisara Capital, Joshua Krisekaputra menekankan betapa pentingnya memulai bisnis sejak usia muda. Bagi Joshua, masa muda adalah waktu yang ideal untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengambil risiko yang lebih besar tanpa beban tanggung jawab yang terlalu berat.

“Pengalaman memulai bisnis sejak awal membantu individu memahami seluk-beluk kewirausahaan, termasuk manajemen waktu, penyusunan strategi, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan,” katanya.

Joshua menyoroti bahwa kegagalan dalam berbisnis di usia muda bukanlah akhir, melainkan pembelajaran penting yang membentuk ketahanan mental dan keberanian. Dengan menghadapi tantangan secara langsung, para pengusaha muda mengembangkan keterampilan adaptasi yang tinggi dan kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan ini menjadi aset berharga yang membedakan mereka dalam karier dan kehidupan profesional selanjutnya. Selain itu, memulai bisnis sejak muda membuka kesempatan untuk membangun jaringan yang lebih luas dan mengembangkan hubungan profesional sejak dini. Joshua menekankan bahwa jaringan yang dibangun selama masa-masa awal usaha dapat menjadi pondasi untuk kolaborasi strategis dan pertumbuhan di masa depan. Menurutnya, mengembangkan jaringan sejak muda tidak hanya membantu dalam meraih peluang bisnis tetapi juga memperkuat posisi individu dalam ekosistem ekonomi.

Naca juga:Produk Ruko Multiguna Diburu Pelaku Bisnis “Saya mengajak generasi muda untuk tidak takut memulai bisnis sedini mungkin. Ia percaya bahwa dengan semangat dan tekad, para pemuda dapat tidak hanya mencapai kesuksesan pribadi tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda dapat menjadi pilar yang memperkuat struktur bisnis nasional dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di komunitas mereka,” pungkas Joshua

Perkuat UMKM

Joshua Krisekaputra juga berkomitmen untuk memperkuat ekosistem pengusaha melalui dukungan finansial dan strategi inovatif. Dengan visi yang kuat, Joshua membantu pengusaha lokal mengatasi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang baru di sektor yang kompetitif. Di bawah kepemimpinannya, Kisara Capital telah menjadi mitra penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, membantu para pelaku usaha menciptakan pondasi bisnis yang solid. Keterlibatan aktif Joshua di APINDO Bidang UMKM menegaskan peran pentingnya dalam mengadvokasi kebijakan pro-bisnis dan mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan pengalamannya yang luas di berbagai sektor, Joshua memfasilitasi kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan, memperkuat jaringan kerja, serta membantu UMKM mengakses sumber daya vital dan peluang kolaborasi. “Tujuan saya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih tangguh, inovatif, dan dinamis, yang mampu bersaing secara global dan memaksimalkan potensi UMKM dalam industri riil,” kata Joshua melalui keterangan resminya, Kamis (7/11/2024). “Gabungan dari kedua peran ini, baik di Kisara Capital maupun APINDO, memperlihatkan dedikasi Joshua dalam memajukan inovasi, memberdayakan UMKM, dan membangun fondasi ekonomi yang kuat di Indonesia. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, Joshua berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” lanjut Joshua.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id -Managing Partner Kisara Capital, Joshua Krisekaputra menekankan betapa pentingnya memulai bisnis sejak usia muda. Bagi Joshua, masa muda adalah waktu yang ideal untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengambil risiko yang lebih besar tanpa beban tanggung jawab yang terlalu berat.

“Pengalaman memulai bisnis sejak awal membantu individu memahami seluk-beluk kewirausahaan, termasuk manajemen waktu, penyusunan strategi, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan,” katanya.

Joshua menyoroti bahwa kegagalan dalam berbisnis di usia muda bukanlah akhir, melainkan pembelajaran penting yang membentuk ketahanan mental dan keberanian. Dengan menghadapi tantangan secara langsung, para pengusaha muda mengembangkan keterampilan adaptasi yang tinggi dan kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan ini menjadi aset berharga yang membedakan mereka dalam karier dan kehidupan profesional selanjutnya. Selain itu, memulai bisnis sejak muda membuka kesempatan untuk membangun jaringan yang lebih luas dan mengembangkan hubungan profesional sejak dini. Joshua menekankan bahwa jaringan yang dibangun selama masa-masa awal usaha dapat menjadi pondasi untuk kolaborasi strategis dan pertumbuhan di masa depan. Menurutnya, mengembangkan jaringan sejak muda tidak hanya membantu dalam meraih peluang bisnis tetapi juga memperkuat posisi individu dalam ekosistem ekonomi.

Naca juga:Produk Ruko Multiguna Diburu Pelaku Bisnis “Saya mengajak generasi muda untuk tidak takut memulai bisnis sedini mungkin. Ia percaya bahwa dengan semangat dan tekad, para pemuda dapat tidak hanya mencapai kesuksesan pribadi tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda dapat menjadi pilar yang memperkuat struktur bisnis nasional dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di komunitas mereka,” pungkas Joshua

Perkuat UMKM

Joshua Krisekaputra juga berkomitmen untuk memperkuat ekosistem pengusaha melalui dukungan finansial dan strategi inovatif. Dengan visi yang kuat, Joshua membantu pengusaha lokal mengatasi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang baru di sektor yang kompetitif. Di bawah kepemimpinannya, Kisara Capital telah menjadi mitra penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, membantu para pelaku usaha menciptakan pondasi bisnis yang solid. Keterlibatan aktif Joshua di APINDO Bidang UMKM menegaskan peran pentingnya dalam mengadvokasi kebijakan pro-bisnis dan mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan pengalamannya yang luas di berbagai sektor, Joshua memfasilitasi kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan, memperkuat jaringan kerja, serta membantu UMKM mengakses sumber daya vital dan peluang kolaborasi. “Tujuan saya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih tangguh, inovatif, dan dinamis, yang mampu bersaing secara global dan memaksimalkan potensi UMKM dalam industri riil,” kata Joshua melalui keterangan resminya, Kamis (7/11/2024). “Gabungan dari kedua peran ini, baik di Kisara Capital maupun APINDO, memperlihatkan dedikasi Joshua dalam memajukan inovasi, memberdayakan UMKM, dan membangun fondasi ekonomi yang kuat di Indonesia. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, Joshua berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” lanjut Joshua.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)