Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti kinerja APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk soal penyebab penarikan utang yang sangat besar.

Dia menyampaikan APBN terpaksa harus mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. Adapun, penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi meningkat sangat besar.

"Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar," ujarnya dalam Pidato Kenegaraan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di Gedung DPR/MPR Senayan.

Walaupun demikian, Puan menyampaikan ucapan terimakasihnya atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan; DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI, BUMN, Swasta, UMKM dan seluruh rakyat, perekonomian nasional berangsur pulih.

"Hal ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun," katanya.

Sebelumnya, Puan menyebut selama lima tahun terakhir, Indonesia sebagai bangsa dan negara, seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti.

Hal ini lantaran Pandemi Covid 19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global berdampak langsung terhadap kehidupan sebagai bangsa dan negara.

"Ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi, bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun, seolah diuji," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) sebesar US$408,6 miliar atau setara dengan Rp6.415,9 triliun (kurs Rp16.700) per kuartal II/2024.

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 2,7% (year-on-year/YoY) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% (YoY) pada kuartal I 2024.

"Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," jelas Erwin dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dia merincikan, posisi ULN pemerintah sebesar US$191 miliar pada kuartal II/2024 atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8% (YoY), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9% (YoY).

Perkembangan tersebut disebut karena dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Berdasarkan sektor ekonomi, Erwin menjelaskan bahwa ULN pemerintah utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,8%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%)

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Erwin juga menyatakan ULN swasta tetap terjaga. Pada kuartal II 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 0,3% (YoY), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2% (YoY) pada triwulan I 2024.

Perkembangan tersebut, sambungnya, didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang tumbuh 0,6% (YoY) di tengah ULN lembaga keuangan yang masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (YoY). ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1% dari total ULN swasta," kata Erwin.

Secara keseluruhan, dia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Alasannya, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9%, yang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.