Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang rampungnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, nilai warisan utang untuk pemerintahan selanjutnya semakin terlihat. Hal itu termasuk utang luar negeri (ULN) pemerintah yang terus berfluktuasi besarannya sepanjang tahun ini.

Cadangan devisa pun acap kali terkuras untuk membayar utang luar negeri pemerintah. Seperti halnya cadangan devisa Indonesia turun per September 2024 karena pembayaran ULN pemerintah, dari US$150,2 milliar pada bulan sebelumnya, menjadi US$149,9 miliar.

Lantas, berapa sebenarnya utang luar negeri pemerintah?

Melihat buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024 yang memaparkan posisi utang Juli, tercatat RI memiliki utang US$414,33 miliar kepada pihak asing.

Sebanyak US$194,3 miliar di antara total tersebut merupakan utang pemerintah kepada pihak asing. Artinya, ULN pemerintah mendominasi dengan cakupan 46,89% dari total ULN. Sisanya, merupakan utang luar negeri Bank Indonesia dan swasta.

Menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini senilai Rp15.681, utang luar negeri pemerintah setara dengan Rp3.046,8 triliun.

Membandingkan dengan posisi ULN pemerintah pada akhir 2023 yang senilai US$196,64 miliar, memang per Juli 2024 jumlah tersebut melandai.

Secara statistik, utang jangka pendek pemerintah atau utang yang jatuh tempo dengan kurun waktu kurang dari setahun, tercatat senilai US$34 juta per Juli 2024. Sementara sisanya merupakan utang jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

ULN pemerintah terdiri dari pinjaman dan surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN). Terbesar, berupa SBN internasional senilai US$82,97 miliar. Sementara SBN domestik senilai US$49,9 miliar.

Adapun, utang berupa pinjaman mencakup US$61,4 miliar, baik secara bilateral, komersial, dan multilateral.

Pinjaman tersebut, masing-masing senilai US$16,53 miliar, US$7,9 miliar, dan US$36,97 miliar.

Total Utang Pemerintah

Di sisi lain, berdasarkan buku APBN Kita edisi September 2024 yang menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Agustus 2024, tercatat total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461,93 triliun.

Di mana Per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Tahun depan pada pemerintahan pertamanya, Prabowo direncanakan menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN.

Pada saat yang sama, Prabowo juga harus menghadapi utang jatuh tempo yang mencapai puncaknya selama tiga tahun ke depan. Hal tersebut sebagai imbas dari banyaknya utang yang diambil kala pandemi Covid-19 lalu.

Saat ini, pemerintah akan melakukan prefunding dengan menerbitan SBN untuk membiayai pemerintahan awal Prabowo atau 2025, meski tahun anggaran belum mulai.

Untuk diketahui, Prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Jelang lengser dari kursi kepemimpinan, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menerima 'warisan utang' jumbo dari sang suksesor.

Mengacu buku APBN Kita edisi Juli 2024, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencatatkan kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59% kini menjadi 39,13%.

Adapun, posisi utang pemerintah berada di level Rp8.444,87 triliun atau setara dengan 39,13% terhadap PDB.

Meski hampir menyentuh level 40%, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu mencatat komposisi utang pemerintah mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Lantas, apa saja komposisi utang pemerintah di era Jokowi?

Kemenkeu mencatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Perbesar

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata- rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Utang Jatuh Tempo

Pemerintah pada tahun ini pada dasarnya mematok defisit APBN sebesar 2,29% dari PDB. Sementara realisasi hingga semester I/2024, defisit tercatat 0,34% dari PDB.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan prognosis pelebaran defisit pada akhir tahun ke level 2,7% dari PDB atau mencapai Rp609,7 triliun.

Hingga semester I/2024, Sri Mulyani baru menarik utang baru senilai Rp214,69 triliun atau 33,1% dari target, yang terdiri atas realisasi SBN (Neto) Rp206,18 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) senilai Rp8,51 triliun.

“Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tulis Kemenkeu.

Perbesar

Prabowo-Gibran juga perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwarisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan atau hingga 2029 yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama, pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak.

“Pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar, utang yang meningkat, udah gitu jatuh tempo lagi,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dalam paparan Akbar, profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.

Sementara itu, utang jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp502,9 triliun. Secara total, maka mencapai Rp3.748,2 triliun selama periode kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Untuk itu, Akbar mewanti-wanti pemerintah selanjutnya karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.

“Jadi harus hati-hati, harus jadi perhatian bahwa biaya yang mahal itu juga akan membebani APBN pada akhirnya,” lanjutnya.

Prabowo Naikkan Rasio Utang

Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan, dalam sebuah wawancara di London, bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak berkomentar mengenai wawancara ini ketika dihubungi oleh Reuters pada hari Kamis.

Perbesar

Tim Prabowo sebelumnya telah membantah sebuah laporan media bahwa Prabowo berencana untuk meningkatkan tingkat utang terhadap PDB dari di bawah 40% menjadi 50%. Mereka mengatakan pada saat itu bahwa Presiden yang akan datang akan terus mematuhi aturan-aturan fiskal yang ada.

Di bawah Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang terbit pada 2003 atau 21 tahun silam, defisit anggaran pemerintah dibatasi pada 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah beberapa waktu lalu, dan membantu menjatuhkan nilai tukar rupiah ke posisi terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar.

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax-to-GDP) menjadi 16% dari sekitar 10% pada saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau membengkak dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan posisi terakhir pada Mei 2024 senilai US$22,86 miliar atau setara Rp372,3 triliun (kurs pagi ini Rp16.288 per dolar AS).

Berdasarkan Data Statististik Utang Luar Negeri milik Bank Indonesia (BI), secara umum posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun.

Posisi tersebut naik 1,8% (year-on-year/yoy) dari Mei 2023 yang senilai Rp400,24 miliar. Secara bulanan atau month-to-month (mtm) dari April 2024 pun, posisi utang luar negeri naik 2,1% dari US$398,82 miliar menjadi US$407,3 miliar.

Bank Indonesia mencatat kenaikan utang terutama didorong oleh bank sentral, dengan nilai US$18,78 miliar pada Mei 2024, naik dari US$9,26 miliar pada Mei 2023.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/7/2024).

Khusus posisi ULN Indonesia terhadap China, tercatat adanya kenaikan baik secara tahunan maupun bulanan yang masing-masing sebesar 14,28% (yoy) dan 4% (yoy).

Utang China Era Jokowi

Jika membandingkan ULN dari China dengan total ULN secara keseluruhan, porsi utang dari China memang tercatat hanya sekitar 5,6% dari total utang Indonesia.

Meski demikian, utang dari China nyatanya mengalami lonjakan hingga 190% dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Lonjakan utang Indonesia ke China mulai terpantau pada tahun pertama pemerintahan Jokowi atau pada 2015.

Kala itu, utang luar negeri naik signifikan senilai US$5,79 miliar, dari US$7,87 miliar (2014) menjadi US$13,66 miliar. Adapun, utang China di akhir pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mencapai US$6,16 miliar (2013).

Perbesar

Tak ayal, Jokowi memilih China untuk bekerja sama dalam pembangunan sejumlah kontruksi penting. Sebut saja pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat, pembangunan Tol Medan-Kualanamu, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Menjadi perhatian, kereta cepat yang memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung menjadi hanya 45 menit, pada akhirnya menggunakan APBN untuk memberikan penjaminan atas utang tersebut.

Hal tersebut juga tercermin dalam posisi ULN menurut sektor ekonomi, kenaikan secara umum, untuk utang di sektor konstruksi juga transportasi dan pergudangan turut melonjak.

ULN di sektor kontruksi naik dari US$19,36 miliar pada 2014, menjadi US$27,32 miliar per Mei 2024. Untuk utang di sektor transportasi dan pergudangan, naik dari US$13,07 miliar (2014) menjadi US$24,44 miliar.

Perbesar

China Terlibat di Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Teranyar, tiga bulan menjelang akhir kepemimpinannya, Jokowi berencana menambah utang lagi dari China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya.

Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku pihaknya bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo, telah melaporkan perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Jokowi.

Saat ini, proyek tersebut tengah dalam pembahasan soal studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

“Lah itu [kereta cepat Jakarta—Surabaya] lagi dibahas dengan China,” ujarnya usai memenuhi panggilan dari Jokowi di Istana Kepresiden, Rabu (24/7/2024).

Berkaca dari pembengkakan utang Indonesia soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, setidaknya pemerintah dalam 35 tahun mendatang harus melunasi utang tersebut kepada China.

Bisnis.com, JAKARTA — Estafet kepemimpinan juga berarti perpindahan kemudi untuk menyelesaikan sejumlah masalah masalah. Pada masa pemerintahannya nanti, Prabowo Subianto akan menghadapi warisan utang jatuh tempo dari Presiden Joko Widodo yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Dalam beberapa tahun ke depan, terdapat berbagai instrumen utang jatuh tempo yang harus dibayarkan. Sayangnya, utang pemerintah pusat yang jatuh tempo itu justru sebagian besar terjadi pada 5 tahun mendatang, atau periode kepresidenan Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berada dalam dilema. Di satu isi, pasangan tersebut harus merealisasikan janji politik kepada masyarakat. Di sisi lain, anggaran terbatas akibat menggunungnya warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belanja yang semakin jor-joran, mulai dari makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan pada tahun depan senilai Rp71 triliun, kenaikan gaji PNS, food estate, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program-program prioritas lainnya membutuhkan dana jumbo.

Teranyar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalamnya.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Secara otomatis, sinyal tersebut jika benar terealisasikan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini saja yang sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20,6 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat dan tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.

Setidaknya, jikalau pun terjadi kenaikan gaji bagi para PNS, perlu disetarakan dengan besaran kenaikan upah buruh.

Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.

Defisit yang semakin lebar membayangi APBN milik Prabowo di tahun pertamanya, karena pemerintah juga memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.

"Pasti otomatis tambah beban APBN," tuturnya, Minggu (21/7/2024).

Perbesar

Makan Siang Gratis

Suka atau tidak, Prabowo Subianto kini terbelenggu janji politiknya yaitu merealisasikan program makan siang gratis. Bisnis pernah menghitung, anggaran makan bergizi gratis diproyeksikan bakal tembus lebih dari Rp253,8 triliun per tahun, belum termasuk susu gratis.

Jumlah ini pun juga untuk 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). Belum termasuk siswa SMA dan Ibu Hamil.

Dengan mengalikan total penerima dengan bujet Rp15.000 per anak, artinya kebutuhan untuk makan siang gratis per harinya mencapai Rp1,06 triliun.

Melalui asumsi pemberian makan gratis sebanyak 20 kali dalam satu bulan, artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun. Alhasil untuk satu tahun, Bendahara Negara perlu merogoh kocek senilai Rp253,8 triliun untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan presiden terpilih telah sepakat untuk melakukan implementasi tersebut secara bertahap dan untuk tahun pertama dialokasikan senilai Rp71 triliun.

“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan program dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun tersebut telah direcanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Perbesar

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis baru disimpulkan sampai alokasi anggaran senilai Rp71 triliun pada 2025.

Hasan dengan tegas membantah informasi lain terkait perkembangan program ini. Termasuk, soal alokasi anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 per orang saat kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dia juga menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset dan uji coba atau pilot project terkait program makan bergizi gratis ini.

"Nantinya, hasil uji coba ini bakal menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan mulai dari harga hingga menu makanan untuk tiap anak," ujarnya.

Warisan Utang Jokowi

Belum resmi menjabat sebagai presiden, Prabowo dan Gibran harus dihadapkan oleh kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33 triliun, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.

Perbesar

Pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah, karena kala itu Bendahara Negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari menarik utang Rp1.000 triliun untuk belanja tambahan pada saat penerimaan negara mengalami penurunan dalam.

Bila APBN 2025 senilai Rp3.500 triliun, dan dengan pembayaran utang jatuh tempo Rp800 triliun, artinya ruang Prabowo untuk belanja semakin minim.

"Untuk bayar utang jatuh tempo Rp800 triliun, defisit saat ini 2,7% sekitar Rp600 triliun. Artinya untuk bayar itu semua ya dengan utang baru lagi, kalau enggak, enggak ada duit juga [pemerintah]," tutur Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hampir rampung di periode kedua, faktanya mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar utang. Tercatat sekitar empat kali lipat dari akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menunjukkan tren pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, kecuali pada Pandemi Covid-19 2020.

Awalil mencatat pembayaran pokok utang (pelunasan dan cicilan) pemerintah pusat tahun 2023 senilai Rp624,31 triliun dan bunga Rp439,88 triliun. Sehingga total mencapai Rp1.064,19 triliun.

Sementara perkiraan berdasar APBN 2024, dia mengatakan tahun ini akan dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp600 triliun dan bunga Rp497,32 triliun. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi harus merogoh kocek APBN total Rp1 triliun.

Awalil meramalkan pembayaran utang akan lebih besar di periode pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“[Pembayaran utang] Cenderung meningkat tahun berikutnya,” ujarnya dalam akun X @AwalilRizky, Minggu (7/7/2024).

Mengutip data Kementerian Keuangan yang dipaparkan Awalil, pemerintah membayar utang senilai Rp273,25 triliun pada 2013 yang terdiri dari pokok utang Rp160,21 triliun dan bunga utang senilai Rp113,04 triliun.

Memasuki tahun transisi atau pada 2014, tercatat adanya kenaikan pembayaran utang secara total menjadi Rp370,26 triliun atau naik hampir Rp100 triliun dari 2013.

Masa transisi dari SBY ke Jokowi tersebut, pemerintah membayar Rp236,82 triliun untuk pokok utang dan Rp133,44 triliun untuk bunga utang.

Membandingkan antara 2013 dengan 2023, pembayaran utang tersebut naik 3,9 kali lipat atau hampir empat kali lipat.

Bisnis menghitung, rata-rata pembayaran utang selama kepemimpinan SBY (2004-2014) berada di angka Rp215,88 triliun. Sementara pemerintahan Jokowi (2014-2024), rata-rata membayar utang setiap tahunnya Rp742,05 triliun. Naik hampir tiga kali lipat dari era Presiden SBY.

Mengacu APBN Kita edisi Juni 2024, tercatat keseimbangan primer kas negara berada di angka Rp184,2 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembiayaan bunga utang.

Hingga 31 Mei 2024, pendapatan negara tercatat berada di angka Rp1.123,5 triliun sementara belanja negara mencapai Rp1.145,3 triliun atau APBN mencapai defisit Rp21,8 triliun.

Artinya, dengan angka keseimbangan primer tersebut, pemerintah telah membayar bunga utang mencapai Rp206 triliun sepanjang Januari-Mei 2024.

Sebelumnya pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa pembayaran bunga utang memang sejatinya naik.

Hal ini sejalan dengan stok utang yang bertambah tinggi, utamanya saat pandemi Covid-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Walaupun yield stabil, tapi karena jumlah stok utang naik, maka pembayaran bunga utang menjadi lebih banyak,” jelas Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Per 31 Mei 2024, posisi utang pemerintah senilai Rp8.353,02 triliun atau 38,71% dari produk domestik bruto (PDB). Di mana 87,96% di antaranya merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya pinjaman baik dari dalam dan luar negeri.

APBN Lebih Banyak untuk Bayar Utang

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M. Rachbini melihat saat ini belanja pemerintah untuk pembayaran bunga utang masih lebih besar daripada belanja lainnya.

Eisha mencatat dalam RAPBN 2024, pembayaran bunga utang memiliki porsi sebesar 20% dari APBN. Sementara belanja modal sebesar 10%, belanja barang dan pegawai masing-masing menjelaskan 16,8% dan 19,7% dari porsi APBN.

Belanja modal tahun ini cenderung menurun dari tahun lalu yang memiliki porsi 11,3% dari total APBN.

Padahal, Eisha melanjutkan, bahwa belanja modal menjadi penting beriringan dengan belanja yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,2% (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 5,05%.

“Bayangkan belanja modalnya kecil tetapi pembayaran bunga utangnya besar, ini masih kurang mendorong pertumbuhan [ekonomi],” tuturnya dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (4/7/2024).

Indef juga merilis data bahwa sebanyak 72,5% netizen atau warganet tak yakin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan mampu mengatasi warisan utang ribuan triliun dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengungkapkan berdasarkan kajian Indef pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024, terdapat 18.997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan menyangkut utang pemerintah ini.

Eko menekankan bahwa kajian Indef tersebut telah mengeliminasi para buzzer, sehingga tidak terhitung dalam jumlah ini.

"22.000 perbincangan tadi Itu menganggap Pak Prabowo ini mampu enggak menangani, ya warisan utang Jokowi? Surprise saya rasa, ternyata 72,5% pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani," ujarnya dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Eko menemukan bahwa hal ini menggambarkan masyarakat merasa bahwa kondisi keuangan negara sudah terlalu buruk, sehingga optimismenya menipis pada pemerintahan Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun mendatang.

Hingga akhir Mei 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun atau 38,71% terhadap produk domestik bruto (PDB).