Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang rampungnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, nilai warisan utang untuk pemerintahan selanjutnya semakin terlihat. Hal itu termasuk utang luar negeri (ULN) pemerintah yang terus berfluktuasi besarannya sepanjang tahun ini.

Cadangan devisa pun acap kali terkuras untuk membayar utang luar negeri pemerintah. Seperti halnya cadangan devisa Indonesia turun per September 2024 karena pembayaran ULN pemerintah, dari US$150,2 milliar pada bulan sebelumnya, menjadi US$149,9 miliar.

Lantas, berapa sebenarnya utang luar negeri pemerintah?

Melihat buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024 yang memaparkan posisi utang Juli, tercatat RI memiliki utang US$414,33 miliar kepada pihak asing.

Sebanyak US$194,3 miliar di antara total tersebut merupakan utang pemerintah kepada pihak asing. Artinya, ULN pemerintah mendominasi dengan cakupan 46,89% dari total ULN. Sisanya, merupakan utang luar negeri Bank Indonesia dan swasta.

Menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini senilai Rp15.681, utang luar negeri pemerintah setara dengan Rp3.046,8 triliun.

Membandingkan dengan posisi ULN pemerintah pada akhir 2023 yang senilai US$196,64 miliar, memang per Juli 2024 jumlah tersebut melandai.

Secara statistik, utang jangka pendek pemerintah atau utang yang jatuh tempo dengan kurun waktu kurang dari setahun, tercatat senilai US$34 juta per Juli 2024. Sementara sisanya merupakan utang jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

ULN pemerintah terdiri dari pinjaman dan surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN). Terbesar, berupa SBN internasional senilai US$82,97 miliar. Sementara SBN domestik senilai US$49,9 miliar.

Adapun, utang berupa pinjaman mencakup US$61,4 miliar, baik secara bilateral, komersial, dan multilateral.

Pinjaman tersebut, masing-masing senilai US$16,53 miliar, US$7,9 miliar, dan US$36,97 miliar.

Total Utang Pemerintah

Di sisi lain, berdasarkan buku APBN Kita edisi September 2024 yang menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Agustus 2024, tercatat total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461,93 triliun.

Di mana Per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Tahun depan pada pemerintahan pertamanya, Prabowo direncanakan menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN.

Pada saat yang sama, Prabowo juga harus menghadapi utang jatuh tempo yang mencapai puncaknya selama tiga tahun ke depan. Hal tersebut sebagai imbas dari banyaknya utang yang diambil kala pandemi Covid-19 lalu.

Saat ini, pemerintah akan melakukan prefunding dengan menerbitan SBN untuk membiayai pemerintahan awal Prabowo atau 2025, meski tahun anggaran belum mulai.

Untuk diketahui, Prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengklaim pihaknya terus mengelola utang secara berkelanjutan.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," jelas Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa September 2024, dikutip Kamis (26/9/2024).

Dia merincikan, komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Dia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang.

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Posisi Utang Pemerintah Sepanjang 2024:

Sumber: Kemenkeu, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan bahwa penumpukan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade belakangan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Awalil mengaku tidak habis pikir dengan argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa utang dipakai untuk keperluan yang produktif. Padahal, sambungnya, data tidak membuktikan demikian.

Menurutnya, setidaknya ada empat indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah utang yang terus naik tidak sebanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

"Pertama, kenaikan pendapatan negara itu tidak signifikan dengan penambahan atau kenaikan utang," ujar Awalil dalam diskusi Forum Insan Cita secara daring, dikutip pada Selasa (17/9/2024).

Dia menunjukkan, rasio utang pemerintah atas pendapatan negara sebesar 315,81% pada 2024. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada ketika Jokowi pertama kali menjadi presiden atau pada 2014 yaitu sebesar 168,27%.

Kedua, dari tahun ke tahun kenaikan nilai aset tetap pemerintah juga tidak tidak sejalan jumlah peningkatan utang pemerintah. Data terakhir pada 2023, utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8.144 triliun sementara nilai aset tetap pemerintah hampir mencapai Rp7.000 triliun.

Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi Awalil menjelaskan itu bisa terjadi karena pada 2017 hingga 2018 pemerintah melakukan revaluasi aset tetap pemerintah sehingga sempat terjadi lonjakan nilai hingga tiga kali lipat pada 2019.

"Akibatnya kalau kita lihat itu berartikan utang itu tidak cukup besar menjadi aset tetap. Misalnya jalan, jalan yang bertambah itu jalan tol, kalau jalan nasional itu bertambahnya lebih sedikit dibandingkan era SBY [Susilo Bambang Yudhoyono]," katanya.

Ketiga, posisi investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pusat. Menurut Awalil, pemerintah kerap menyatakan utang digunakan agar BUMN bisa menjalankan proyek strategis nasional.

Pada kenyataannya, lanjutnya, data terakhir pada 2023 menunjukkan utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8.144 triliun sementara nilai penyertaan modal pemerintah pada BUMN tidak sampai Rp3.000 triliun.

"Jadi enggak ada, tidak terbukti utang itu membuat investasi pemerintah membaik signifikan di BUMN," ucap Awalil.

Keempat atau terakhir, laju pertumbuhan ekonomi juga tidak berbanding lurus dengan kenaikan posisi utang. Awalil menunjukkan, kenaikan posisi utang tidak membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat daripada ketika berhutangnya lebih sedikit.

Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini juga mengkritisi penumpukan utang pemerintah selama eta Presiden Jokowi.

Dia mengakui bahwa rasio utang pemerintah masih di bawah 40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, dia merasa fakta tersebut kerap menjadi alasan pemerintah bahwa posisi utang pemerintah masih aman.

"Kalau di Jepang meskipun 100% [rasio utang pemerintah terhadap PDB] tapi kalau bunganya 0,7%—0,9%, punya utang 500 triliun dia cuma membayar 30 triliun [bunganya]. [Indonesia] punya utang Rp8.500 triliun, kita harus bayar Rp500 triliun [bunganya saja]," jelas Didik.

Bisnis.com, JAKARTA – Jelang lengser dari kursi kepemimpinan, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menerima 'warisan utang' jumbo dari sang suksesor.

Mengacu buku APBN Kita edisi Juli 2024, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencatatkan kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59% kini menjadi 39,13%.

Adapun, posisi utang pemerintah berada di level Rp8.444,87 triliun atau setara dengan 39,13% terhadap PDB.

Meski hampir menyentuh level 40%, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu mencatat komposisi utang pemerintah mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Lantas, apa saja komposisi utang pemerintah di era Jokowi?

Kemenkeu mencatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Perbesar

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata- rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Utang Jatuh Tempo

Pemerintah pada tahun ini pada dasarnya mematok defisit APBN sebesar 2,29% dari PDB. Sementara realisasi hingga semester I/2024, defisit tercatat 0,34% dari PDB.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan prognosis pelebaran defisit pada akhir tahun ke level 2,7% dari PDB atau mencapai Rp609,7 triliun.

Hingga semester I/2024, Sri Mulyani baru menarik utang baru senilai Rp214,69 triliun atau 33,1% dari target, yang terdiri atas realisasi SBN (Neto) Rp206,18 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) senilai Rp8,51 triliun.

“Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tulis Kemenkeu.

Perbesar

Prabowo-Gibran juga perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwarisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan atau hingga 2029 yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama, pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak.

“Pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar, utang yang meningkat, udah gitu jatuh tempo lagi,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dalam paparan Akbar, profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.

Sementara itu, utang jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp502,9 triliun. Secara total, maka mencapai Rp3.748,2 triliun selama periode kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Untuk itu, Akbar mewanti-wanti pemerintah selanjutnya karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.

“Jadi harus hati-hati, harus jadi perhatian bahwa biaya yang mahal itu juga akan membebani APBN pada akhirnya,” lanjutnya.

Prabowo Naikkan Rasio Utang

Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan, dalam sebuah wawancara di London, bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak berkomentar mengenai wawancara ini ketika dihubungi oleh Reuters pada hari Kamis.

Perbesar

Tim Prabowo sebelumnya telah membantah sebuah laporan media bahwa Prabowo berencana untuk meningkatkan tingkat utang terhadap PDB dari di bawah 40% menjadi 50%. Mereka mengatakan pada saat itu bahwa Presiden yang akan datang akan terus mematuhi aturan-aturan fiskal yang ada.

Di bawah Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang terbit pada 2003 atau 21 tahun silam, defisit anggaran pemerintah dibatasi pada 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah beberapa waktu lalu, dan membantu menjatuhkan nilai tukar rupiah ke posisi terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar.

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax-to-GDP) menjadi 16% dari sekitar 10% pada saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membukukan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2024 berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun (kurs Rp16.288 per dolar AS). Lantas, negara mana saja yang memberikan utang terbesar untuk RI?

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Juli 2024, utang tersebut berasal dari berbagai negara serta lembaga atau organisasi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) maupun Asian Development Bank (ADB).

Dari sisi negara pemberi pinjaman alias kreditur, tercatat Singapura yang memberikan pinjaman paling banyak di antara negara lainnya, bahkan lebih besar dari utang China untuk Indonesia.

Dalam 10 tahun terakhir, tercatat jumlah utang Indonesia ke Singapura telah memegang rekor yang terbanyak. Per Mei 2024, jumlahnya mencapai US$54,85 miliar atau setara dengan Rp893,4 triliun.

Jumlah tersebut terpantau mengalami penurunan dari masa awal Jokowi memimpin atau pada 2014, yang mencapai US$60,45 miliar.

Sementara utang Indonesia ke Singapura pernah mencapai puncak tertinggi dalam 10 tahun terakhir, pada tahun 2019 dengan nilai US$69,36 miliar. Kemudian jumlah ULN dari Singapura tersebut terus mengalami tren penurunan.

Pada posisi kedua, ULN terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS) senilai US$27,6 miliar per Mei 2024. Berbeda dengan ULN dari Singapura, utang dari AS justru tercatat mengalami kenaikan sepanjang 10 tahun terakhir, dari US$11,66 miliar (2014) menjadi US$27,6 miliar atau naik US$15,94 miliar.

China menempati posisi ketiga sebagai negara kreditur terbanyak dengan jumlah pinjaman mencapai US$22,86 miliar per Mei 2024.

Meski bukan menjadi nomor satu yang terbesar, namun utang Indonesia dengan China ini memiliki lonjakan yang paling signifikan, dengan melesat 190% atau senilai US$14,99 miliar dari 2014.

Posisi berikutnya diduduki oleh Jepang dengan pinjaman mencapai US$21,83 miliar dan Hongkong yang memberikan pinjaman sejumlah US$19,38 miliar.

Total, kelima negara tersebut memberikan pinjaman untuk Indonesia mencapai US$146,52 miliar atau mencakup 36% dari total utang per Mei 2024.

Di tengah kenaikan ULN ini, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Ke depan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutur Erwin.

Top 5 Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI per Mei 2024

Sumber: SULNI Juli 2024