Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengklaim pihaknya terus mengelola utang secara berkelanjutan.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," jelas Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa September 2024, dikutip Kamis (26/9/2024).

Dia merincikan, komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Dia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang.

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Posisi Utang Pemerintah Sepanjang 2024:

Sumber: Kemenkeu, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mewariskan utang ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Dia pun menyayangkan banyak pihak yang menakut-nakuti masyarakat terkait dengan warisan utang ke Presiden terpilih periode 2024–2029 itu.

Ngabalin pun menegaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan negara salah satunya melihat persentase rasio utang yang bisa dipakai oleh pemerintah.

“Banyak yang tak mengerti soal itu, mereka mengerti gak UU dasar tentang utang dan posisi utang pemerintahan hari ini gimana distribusinya. Berapa persen, masa ada yang tidak mengerti,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jumat (2/8/2024).

Menurut catatanBisnis, jelang lengser dari kursi kepemimpinan, utang pemerintah pada era Presiden Jokowi kembali melonjak, hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menerima 'warisan utang' jumbo dari sang suksesor.

Mengacu buku APBN Kita edisi Juli 2024, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencatatkan kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59% kini menjadi 39,13%.

Adapun, posisi utang pemerintah berada di level Rp8.444,87 triliun atau setara dengan 39,13% terhadap PDB.

Meski hampir menyentuh level 40%, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.